jurnalistik

Meraba-raba Penggusuran di Jakarta

Jika bukan pemerintah, dapatkah anda menggusur rumah orang lain? Jawabannya: bisa saja.

Pada Tropico, anda bisa meratakan pemukiman warga dalam hitungan detik. Tropico adalah permainan komputer simulasi manajemen negara, tata kelola kota, lengkap dengan fitur politik ideologis dan praktis. Sedari pertama main, pemain sudah jadi pemimpin yang disodori tumpukan agenda pembangunan.

Namanya juga simulasi, tentu ada penyederhanaan dari “yang nyata” menjadi “yang maya”. Ada reduksi ketika membandingkan pengelolaan negara Tropico dengan negara Indonesia.

Reduksi yang paling kentara: penggusuran pemukiman kumuh. Jika di Tropico, anda bisa menggusur pemukiman gubuk seng dengan sekali klik, tanpa ada rembuk, negosiasi ganti rugi, gugatan bahkan perlawanan fisik warga. Tapi di kota-kota besar Indonesia, prosesnya sendiri kompleks dan bisa memakan waktu berbulan-bulan.

Sampul Tropico seri pertama pada 2001.

Penggusuran warga Tropico juga tidak membawa dampak bercabang seperti kenyataanya. Anda cukup menyediakan kawasan rusun, apartemen, perumahan murah, dan infrastruktur pendukung lainnya, maka warga tergusur otomatis pindah – mereka menyesuaikan.

Relokasi warga berjalan sesuai rencana, karena algoritma komputer dalam Tropico sudah terprogram demikian adanya. Namun, itu semua tidak berlaku bagi warga terdampak gusur di Bukit Duri, Bidaracina, Kalijodo, Kampung Pulo, Kampung Akuarium, dan beberapa tempat lain di Jakarta.

Belum habis membicarakan penggusuran, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Yayasan Ciliwung Merdeka, mengadakan diskusi publik di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, pada 10 Februari 2017. Dalam diskusi itu hadir sekitar 100 orang. Beberapa di antaranya adalah warga terdampak gusur di Jakarta, mahasiswa, organisasi non-pemerintah, wartawan, dan masyarakat umum.

“Kota yang baik bukan yang bersih dan tertib saja. Tapi yang membuka dialog bagi siapa saja tentang hak warga kota,” buka Sandyawan Sumardi, Ketua Panitia diskusi publik berjudul Adakah Hak Berkota Warga Sudah Dijamin?.

Sandyawan yang sejak akhir 1990-an sudah mendampingi warga pinggir sungai Ciliwung, mengatakan, ada dua paradigma pembangunan di Jakarta. Pertama, pembangunan infrastruktur kapital yang secara langsung menuntut adanya korban (dalam hal ini masyarakat ekonomi menengah ke bawah); paradigma kedua, pembangunan yang berkaidah hukum, mengedepankan dialog, dan penjaminan hak asasi manusia.

“Paradigma kedua ini yang mestinya dipakai pemerintah untuk pendekatan,” ucap laki-laki yang juga akrab disapa Romo Sandy itu di hadapan peserta diskusi.

Menurut Sandyawan, Jakarta seperti sudah terbiasa dengan sengketa lahan pinggiran kota. Dia juga mengatakan keputusan pemerintah daerah beberapa kali abai terhadap hukum yang berlaku.

Semisal, Sandyawan mengatakan penggusuran 363 bangunan di RT 06 RW 12, Kelurahan Bukit Duri pada 28 September 2016 adalah ilegal. Saat itu, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggunakan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2012 dan Surat Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 1779/-1.752.2 tertanggal 30 Agustus 2016 untuk menggusur warga Bukit Duri.

Pada perjalanan sidangnya, kedua surat ‘sakti’ itu akhirnya dibatalkan oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Warga menang, tapi pemerintah membangkang tak mau ikuti putusan.

“Jadi mereka sendiri yang tidak patuh hukum,” kata Sandyawan.

Sandyawan juga menyebut pemberitaan media cenderung mengamini ucapan Ahok. Petahana ini pernah mencap warga Bukti Duri yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung sebagai ‘warga liar’, lantaran disinyalir ‘warga pendatang’ atau ‘tidak ber-KTP Jakarta’.

“Betapa masif wacana media soal warga ‘ilegal’,” ujar kawan karib Romo Mangun ini.

Selain cap ‘warga liar’, Pemprov DKI mengklaim tanah di Bukit Duri sebagai tanah negara. “Jadi, kalau ada warga yang masih bertahan di rumahnya, kemudian minta uang ganti rugi, kami tidak bisa berikan. Karena yang ditempati itu kan memang lahan punya negara,” ujar Ahok, pada akhir September 2016.

Vera Soemarwi, dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, menepis label itu. Dalam studi kasus hukum berjudul Program Pembangunan Jakarta: Normalisasi Kali Ciliwung dengan Merampas Tanah Warga, dia mengulas aspek legalitas kependudukan warga di pinggir sungai Ciliwung.

Tertulis, warga mengantongi bukti kepemilikan 363 bidang tanah di Bukit Duri. Ada beberapa nama seperti H. Rais (1,6 hektar), H. Basuki (850 m2) dan Moestopa (3.1382 m2) yang mengantongi bukti kepemilikan tanah di pinggiran sungai Ciliwung sejak 1902 – sejak Indonesia belum ada. Sebanyak 13 warga memiliki sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. 16 warga lainnya memiliki Akte Jual Beli yang dicap notaris/PPAT. Sisanya, warga yang memiliki bukti surat jual beli di bawah tangan, hibah, waris, nota jual beli, dan kuitansi pembelian tanah serta bangunan.

“Pemerintah tidak bisa memaksakan Perda Ketertiban Umum (Tibum) yang diterbitkan pada tahun 2007, untuk menggusur warga pada 28 September 2016, karena warga tinggal di Bukit Duri sebelum Perda Tibum diberlakukan,” tulis Vera, mengungkit Ahok yang juga menggunakan Tibum sebagai salah satu dasar hukum penggusuran.

Kendati begitu, Vera mengatakan penggusuran bukannya tidak boleh, melainkan ada syarat ketat. “Ada penyiapan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), sosialisasi, musyawarah, negosiasi, dan pelaksanaan kesepakatan jika memang ada kesepakatan,” ucapnya.

“Tapi kita lihat lebih banyak intimidasi daripada negosiasi,” tambah perempuan berkacamata ini.

Perempuan lulusan sarjana Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini mengklaim program normalisasi Ciliwung lalai memberikan ganti rugi tanah-tanah warga. Pemerintah, menurut Vera, mestinya membeli tanah-tanah warga dengan harga layak.

“Untuk tanah yang bersertifikat ditetapkan dengan harga pasar. Sedangkan bukti kepemilikan tanah seperti perjanjian jual beli ditetapkan dengan harga sedikit lebih rendah dari harga pasar. Bahkan untuk warga yang tidak mempunyai bukti kepemilikan surat tetap mendapatkan ganti rugi,” tulis Vera di dalam studi kasusnya.

 

Salah Kaprah “Tanah Negara” dengan “Tanah Milik Negara”

Kalau warga punya bukti kepemilikan tanah sedangkan pemerintah mengklaim itu tanah negara, lantas yang benar siapa?

Ahmad Nashih Luthfi, pakar pertanahan sekaligus dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, menyimpulkan adanya salah kaprah dalam memahami tanah negara sama dengan tanah milik negara. Dia mengatakan ada batas yang jelas antara negara dengan bangsa.

“Negara kita adalah negara-bangsa (nation-state), bukan negara dan bangsa, dua entitas yang terpisah. Bangsa terlebih dulu ada sebagai wadah dan hubungan, baru kemudian lahir negara,” paparnya.

Alih-alih rukun, pada perjalanan berbangsa dan bernegara, negara lebih sering tidak sinergis dengan kepentingan bangsa. Dalam tulisan Luruhnya Hak Publik (Bangsa) di Tangan Lembaga Publik (Negara), Ahmad menulis, bahkan  hubungan negara dan bangsa cenderung salip-menyalip, padahal mestinya jalan berdampingan.

“Negara tumbuh dan berkembang menjadi ‘negara otonom’. Hal itu tampak sekali dalam pengelolaan tanah negara,” ucap laki-laki kelahiran Tuban ini.

Istilah “tanah negara” tidak lahir dari UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). UUPA menghapus segala pemaknaan mengenai pernyataan kepemilikan tanah oleh negara dalam doktrin hukum agraria kolonial (domein verklaring).

Lahirnya UUPA justru memperkenalkan istilah baru berupa Hak Menguasai Negara. Di dalam konsep itu, negara adalah organisasi kekuasaan rakyat Indonesia (bangsa), yang menurut Mahkamah Konstitusi (MK), punya kewenangan publik untuk mengelola, merumuskan kebijakan, mengatur, melakukan pengurusan dan melakukan pengawasan hubungan hukum antara orang dengan tanah.

“Ini menegaskan bahwa hak menguasai oleh negara itu sejatinya bukanlah hak, melainkan kewenangan,” sebut Ahmad.

Kewenangan ini, menurut Ahmad, mengisyaratkan tanah negara tidak sama dengan tanah milik negara. Jika hendak mengantongi hak milik atas suatu tanah, maka negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus menginventarisir pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunan tanah (IP4T).

Bagi Ahmad, inventarisasi itu  penting mengingat di Bumi Nusantara tersebar tanah ulayat atau tanah hak warga sebelum negara Indonesia lahir pada 17 Agustus 1945. “Sisa dari tanah hak serta tanah ulayat itulah yang kemudian dinyatakan sebagai tanah negara,” tulis Ahmad di makalahnya berjudul “Sesat Pikir” Tanah Negara.

Kepastian keberadaan tanah negara baru ada setelah tanah hak dan tanah ulayat diakui, meskipun kenyataannya tidak demikian. Saat negara butuh tanah ulayat atau tanah hak warga untuk pembangunan, masyarakat adat atau warga negara kerap kewalahan, karena tidak dapat membuktikan secara administratif hak atas tanah itu.

“Itulah mengapa keberadaan hak ulayat terancam sewaktu-waktu jika dimasukkan dalam kategori tanah negara,” ujar Ahmad.

Andaikata tanah Bukit Duri memang benar tanah milik negara, maka warga berhak mendapat ganti rugi. Ahmad melandaskannya pada Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

 

Gelombang Longitudinal Penggusuran

Sejumlah dampak penggusuran di Jakarta tak ubahnya seperti gelombang longitudinal – gelombang yang muncul bertahap ketika batu dicemplungkan ke permukaan air tenang. Dampaknya bercabang.

Tidak seperti penggusuran di Tropico yang lempeng-lempeng saja, Nuri Ikawati, peneliti dari Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), menyebut penggusuran tiga tahun terakhir di Jakarta justru membiakkan kemiskinan. IDEAS meneliti 100 responden yang merupakan kepala rumah tangga korban penggusuran, yang direlokasi ke rusundan dan sudah hidup di rusun dua tahun atau lebih.

IDEAS mengumpulkan data antara Oktober-November 2016 di empat rusunawa: Pinus elok, Cakung Barat, Jatinegara Kaum dan Cipinang Besar Selatan. Penelitian ini tidak ada nirpencuplikan (margin of error) karena teknik pengambilan data tidak ada probabilitas.

Temuan lapangan mengungkap sebesar 58 persen rumah tangga telah tinggal di lokasi asal penggusuran lebih dari 30 tahun, 27 persen sudah menghuni 21-30 tahun, 15 persen lainnya di menetap di bawah 21 tahun. Soal label ‘warga liar’, IDEAS membuktikan seluruh responden memiliki KTP DKI Jakarta, meski 33 persen merupakan pendatang dari luar Jakarta.

“Tapi tetap tidak berarti pemerintah sewenang-wenang dalam memperlakukan mereka yang pendatang,” ucap Nuri.

Bagi Nuri, penggusuran mempunyai dampak pada penyesuaian warga terhadap ruang fisik. Ruang ini memberi akses bagi distribsi sumber daya bagi individu untuk mendapat penghasilan, pengetahuan, dan interaksi sosial. “IDEAS mencoba mengukur kualitas hidup warga pra dan pasca penggusuran,” ucapnya.

Di lokasi awal, 61 persen responden tinggal di rumah milik sendiri, 10 persen menumpang di rumah orang tua, dan 29 persen lainnya menyewa. Pasca relokasi ke rusunawa, seluruh responden kini adalah penyewa dengan jangka waktu tertentu.

Perubahan status tempat tinggal ini menjadikan warga rentan pengusiran. Selain itu, beban biaya kebutuhan sehari-hari juga bertambah. Tercatat, 50 persen responden hanya mengeluarkan biaya air di bawah Rp 50 ribu per bulan. Setelah di rusun, kini hanya 17 persen responden yang biaya airnya masih di bawah Rp 50 ribu per bulan.

Serupa dengan air, biaya penggunaan listrik rumah tangga juga meningkat. Bila sebelumnya 77 persen responden membayar biaya listrik kurang dari Rp 100 ribu per bulan, setelah di rusun, angkanya turun menjadi 69 persen. Peningkatan biaya juga terjadi pada kebutuhan makanan dan biaya sewa rusun.

Sebelum penggusuran, 61 persen responden tidak mengeluarkan biaya sewa karena tinggal di rumah sendiri. Kini, 67 persen responden harus mengeluarkan biaya sewa hingga Rp 300 ribu per bulan.

“Rumah bagi warga korban penggusuran tidak hanya tempat tinggal, namun juga tempat usaha mandiri,” ucap Nuri melanjutkan penjelasan dampak turunan pendapatan warga.

“Penggusuran paksa telah mengubah masyarakat mandiri meski dalam sektor infromal, menjadi masyarakat yang penuh ketergantungan. Meski infrastruktur rusunawa lebih memadai, tapi terbukti distribusi sumber daya ekonomi dan sosialnya belum layak. Ini tidak menyelesaikan kemiskinan,” lanjutnya.

Pada status pekerjaan, sejumlah 29 persen responden yang memiliki usaha mandiri, kini turun menjadi 21 persen. Sedangkan, responden yang bekerja sebagai buruh ajeg pada angka 27 persen. Pengangguran justru meningkat dari 2 persen menjadi 8 persen responden.

Ujung-ujungnya, perubahan mata pencaharian warga tergusur ini akhirnya berdampak pula pada kemacetan di Jakarta. Bagaimana mungkin?

IDEAS mengkaji sebagian besar responden saat ini harus menempuh perjalanan dengan jarak lebih jauh dan waktu tempuh yang lebih lama. Ada empat kelompok jarak antara tempat tinggal dengan pekerjaan: jarak 0-500 meter, jarak 1-3 kilometer, jarak 5-10 kilometer, dan terakhir kelompok jarak fleksibel karena pekerjaannya supir ojek atau angkot.

Jika pra penggusuran ada 50 persen responden yang jarak rumah dengan tempat kerja ada di kelompok jarak 1, kini 35 persen harus menempuh kelompok jarak 2 dan 33 persen di kelompok jarak 3. Dampaknya, waktu mereka habis di jalanan kota juga. Dari yang semula bisa sekitar 10-20 menit, kini bisa sampai 1,5 jam.

“Mobilitas warga terdampak gusur juga meningkat. Kalau sebelumnya ada 58 persen responden bisa jalan kaki saja ke tempat kerja, sekarang tinggal 9 persen saja. Mereka butuh motor atau kendaraan umum untuk menempuh jarak yang makin jauh. Semakin banyak yang pakai moda transportasi bermotor ke tempat kerja, semakin macet jalanan Ibukota,” rinci Nuri.

Inilah mengapa, menurut Nuri, pemindahan warga korban gusuran ke rusunawa masih belum optimal. Justru, memperparah keadaan sebelumnya.

Lalu, langkah apa yang paling mungkin dilakukan sekarang?

“Jika rusunawa dibuat dengan latar yang sama seperti lokasi lama yang terdapat beberapa akses ekonomi sektor informal, kemungkinan warga akan hidup lebih baik dari sekarang,” jawab Nuri, melalui pesan WhatsApp, 14 Februari 2017.

Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dalam kampanye Pilkada DKI 2017 putaran pertama, mengatakan hendak membangun tanpa menggusur. Setelah kalah suara, apakah Agus-Sylvi akan lanjut menentang penggusuran?

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tak jauh beda dengan Agus, meski agak muluk sikit retorikanya: mereka ingin menyelamatkan warga pinggiran dari bahaya gusuran dan membangun kembali pemukiman gusuran Ahok selama 2 tahun terakhir. Apa benar?

Ahok dan Djarot Saeful mengklaim dirinya tidak menggusur tapi relokasi. Perdebatan istilah ini bikin gemuk jika dimasukkan ke tulisan ini. Bisa dibahas lain tulisan.

Pengambilan keputusan serius dalam mengelola Jakarta memang tak seremeh Tropico. Namun, Tropico juga tak seremeh itu permainannya.

Saya baru sebulan tinggal di Jakarta. Belum bisa menyimpulkan apa-apa dari diskusi berjam-jam itu, meski moderator sudah merilis kesimpulannya. Hasil itu, nanti akan mereka kirim ke pihak terkait agar menjadi pertimbangan jika masanya sudah datang. Sedangkan saya masih meraba-raba mengapa Jakarta seperti ini.

Standard

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *