Jangan Buru-buru Bubarkan Diskusi Pulau Buru!

Lampu proyektor menyorot ke layar putih yang berada di tengah dinding. Pada sisi kiri layar putih itu, ada pintu rumah joglo yang tertutup. Begitu juga sisi kanan dibentangkan spanduk penghalang cahaya, agar jelas gambar yang berpendar dari proyektor.

Sore, Sabtu, 4 Juni 2016, di rumah joglo itu akan ada nonton bareng “Pulau Buru Tanah Air Beta” – filem yang bulan lalu bikin geger Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta dengan polda setempat, plus ormas yang tak jelas rimbanya. Puluhan orang menunggu jam tayang dimulai, sambil ditemani lagu “Hukum Rimba”-nya Marjinal.

Lembaga Pers Mahasiswa Lentera-lah yang punya hajat. Namun undangannya terbatas pada beberapa mahasiswa Fiskom, pers mahasiswa di Salatiga, pegiat seni dan lingkungan di Salatiga, dan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang. Bisa dilihat dari jumlah orang dan tidak ada hingar bingar undangan nobar di Sekretariat LPM Lentera, Celong, Salatiga.

“Sore ini kita akan nonton ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’. Setelah nonton nanti akan diskusi,” buka Galih Agus, staf Litbang Lentera. Filem dimulai.

“Pulau Buru Tanah Air Beta” berkisar pada kisah Hersri Setiawan dan Tedjabayu Sudjojono yang mengunjungi pulau Buru. Pulau itu tidak asing bagi mereka. Terang saja, Hersri dan Tedjabayu adalah penyintas tragedi kemanusiaan 1965. Penahanan itu tak ubahnya karena geliat mereka dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) sejak 1953 hingga pecah G30S.

Nobar dan diskusi filem "Pulau Buru Tanah Air Beta" berjalan lancar. | Dok.scientiarum.com/Pandita Novella
Nobar dan diskusi filem “Pulau Buru Tanah Air Beta” berjalan lancar. | Dok.scientiarum.com/Pandita Novella

Dengan ingatan yang kuat, Hersri dan Tedjabayu mencari rimba teman-temannya yang masih menetap di Buru. Dalam perjalanannya, Hersri mengajak istri dan anaknya juga – hitung-hitung menjembatani kisah pedih orang-orang tua ini kepada generasi setelahnya. Hersri enggan Pulau Buru dilupakan begitu saja.

Sampai di satu tempat, Hersri dan Tedjabayu reuni kecil-kecilan dengan beberapa temannya. Santer kabarnya, dari ribuan ekstapol, kini yang masih hidup tinggal 70 orang. Belakangan, sebelum Hersri menginjakkan kaki di Buru lagi, ada empat orang rekannya yang tutup usia.

Ceceran memoar Hersri berlanjut pada gedung kesenian yang pernah dibangun tapol di desa Savanajaya, kuburan sahabat karibnya, gereja mangkrak yang dulu dibangun tapol juga, hingga pembebasan lahan untuk kawasan pertanian di kabupaten Buru. Hampir di setiap tempat itu, Hersri membacakan puisi pedih tapi pantang tertindih. Filem berdurasi 53 menit itu selesai.

Di Belakang Layar

Whisnu Yonar, produser filem “Pulau Buru Tanah Air Beta”, membuka diskusi sore itu dengan paparan perihal di belakang layar filem. Rupanya, semua bermula di Pengadilan Rakyat Internasional 1965, Den Haag. Di pengadilan itu, Whisnu mengaku bertemu dengan istri Hersri dan mengobrol sedikit tentang penyelesaian tragedi 1965. “Istrinya Hersri tanya, ‘kok selama ini belum ada yang pernah membahas lebih detil soal pulau Buru?’” ucap Whisnu mengenang pertemuan 2015 itu.

Mengajak Rahung Nasution dan Dolorosa Sinaga, Whisnu memulai produksi filem itu dengan waktu pengerjaan kurang dari setahun dan riset berumur tiga bulan. Whisnu mengaku, tingkat kedalaman informasi seputar pulau pengasingan ini masihlah sejumput, karena hanya berangkat dari buku “Memoar Pulau Buru” karya Hersri dan ANRI.

Dari riset, Whisnu dkk menemukan satu kebiasaan “lumrah” para pejabat. Dari beberapa kali kunjungan Jokowi ke Buru, tak sepatah kata ia menyinggung pelanggaran HAM oleh negara semasa ‘65. Justru, pembahasan melulu soal pulau Buru sebagai lumbung padi di provinsi Maluku, karena memiliki luas persawahan lebih dari 5.000 hektar. Menurut Whisnu, sore itu, hal ini bersebrangan dengan iming-iming Jokowi akan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lampau, yang termaktub dalam Nawacita. Seolah-olah pulau Buru adalah pulau tanpa sejarah kebangsaan.

Lebih lanjut, Whisnu, yang merupakan alumni Fakultas Bahasa dan Sastra UKSW ini, mengatakan, “Pulau Buru Tanah Air Beta” adalah asupan sejarah alternatif, utamanya, bagi generasi muda. “Mereka ini (generasi puluhan tahun sesudah 1965 –red) korban sistem pendidikan yang tak pernah menyatakan kebenaran,” tutur laki-laki yang rambut hitamnya mulai jarang.

Erik Darmawan, pegiat seni kerakyatan dan lingkungan di Salatiga, turut angkat suara. Ia mengapresiasi dokumentasi sejarah, bahwa dulu di pulau Buru para tapol tetap berkarya meski dibui.  “Pulau Buru Tanah Air Beta” mengingatkan Erik bahwa sebenarnya para ekstapol macam Hersri dkk – meski sudah bebas sejak 80-an – mereka masih “di-tapol-kan” oleh beberapa kalangan masyarakat. Meski begitu, ia acung jempol untuk orang-orang macam Hersri.

Galih menggilir kesempatan bicara. “Mengapa distribusinya dibuat agak tertutup?” sambar Bima Satria Putra, Pemimpin Redaksi LPM Lentera, kepada Whisnu.

Bima menyayangkan tim produksi filem karena membatasi persebaran secara masif. Menurut Bima, kalau “Pulau Buru Tanah Air Beta” hendak disajikan bagi generasi muda, mengapa tidak dibagikan saja seperti “Jagal” dan “Senyap”-nya Joshua Oppenheimer?

Memang, tim produksi filem saat ini menggandeng Button Ijo, rumah produksi dan distribusi filem alternatif. Button Ijo adalah ruang bagi filem-filem indie yang tidak mendapat ruang di layar lebar. Informasi dari Whisnu, “Pulau Buru Tanah Air Beta” bisa diakses secara bebas laiknya “Jagal” dan “Senyap” baru tiga tahun mendatang. Sementara ini, calon penonton harus membeli di Button Ijo untuk mengadakan nobar dan diskusi filem. “Jadi esensi dari pembatasan akses akan filem ini ada pada nobar, diskusi, dan pertukaran wacana secara kolektif. Sayang sekali bila satu orang nonton sendiri dan tanpa ada diskusi,” jawab Whisnu kepada Bima.

Tapi, Yunantyo Adi Setiawan, pegiat HAM dari Semarang, tidak puas dengan jawaban Whisnu. Menurut Yas – demikian sapaan akrabnya – justru dengan orang menonton sendiri di kamar, bukan berarti tidak menimbulkan percikan hasrat diskusi. Yas justru menyayangkan panjang kontrak selama tiga tahun. Menurutnya, kontrak itu terlampau lama. “Saya pikir esensi dari pembatasan akses akan filem itu, hanya pada persoalan kontrak saja. Bukan pada pertukaran wacana secara kolektif,” ujar Yas yang “lolos” dari Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer UKSW. Whisnu angguk-angguk.

Sedangkan saya? Duduk-duduk mengamati, sambil menenggak nikmat secangkir wedang jahe, karena tak ada gangguan ormas dan aparat.

Penulis: Arya Adikristya

Membenci itu mudah. Lebih mudah lagi kalau tidak benci.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *