Cina Bali

Ornamen dan arsitektur oriental menyambut kami. Tak ketinggalan, semerbak dupa yang terbawa bersama hembusan angin. Bukan hanya bau dupa menyala, angin juga menggugurkan dedaunan di halaman. Hal ini membuat pengurus Klenteng Dharmayana harus menyeret sapu lidinya, menyingkirkan dedaunan kering dari pandangan pendatang.

Melihat kami hanya disapa ornamen bisu, lantas langkah kami menuju seorang lelaki tua yang tengah duduk bersila di pendopo. Tjio Tjin Bun namanya, kami memanggilnya Koh Bun. Ia merupakan pemangku kepentingan adat dari Klenteng Dharmayana.

Seraya melempar senyum, kami segera menjabat tangannya yang keriput karena ditekuk usia. Kedatangan kami bukan tanpa sebab. Kami ingin tahu akar kehidupan etnis Cina. Bukan etnis Cina yang seluas samudera, tapi lingkup kecil saja—etnik Cina di Pulau Dewata. Tepatnya di Klenteng Dharmayana yang terdapat di Jalan Padri Nomor 10, Kabupaten Badung, Kuta, Bali.

“Kalau saya, keturunan keenam,” buka Koh Bun ketika ditanya mengenai sejarah munculnya etnis Cina di Bali.

Jika berbicara soal orang Cina, sangat luas. Pertama, populasinya telah menjajaki lebih dari setengah bola dunia. Kedua, hijrahnya orang Cina ke negeri orang bukan sebatas alasan berdagang yang dikonsentrasikan di Asia Tenggara, tapi juga untuk menghindari perang. Bahwa setahu Koh Bun, awal kedatangan etnik Cina di Bali karena munculnya perang, sehingga membuat beberapa orang asli sana berhijrah ke sini.

Koh Bun menyedot rokoknya lagi. Baru melanjutkan ceritanya.

Etnis Cina yang notabene pendatang pada masa itu, harus melakukan adaptasi budaya lokal. Mereka melakukan pendekatan pada masyarakat lokal dengan memanfaatkan kemampuan silatnya. Orang-orang Cina menjadi pengawal kerajaan Singaraja pada masa itu.

Berkat pengabdian pengawal kerajaan Singaraja, mereka mendapat upah berupa beberapa bidang tanah. Alhasil, pada 1874, komunitas Cina mulai membangun rumah dan tempat ibadah di tanah sekitar Singaraja. Dua tahun berikutnya, berdirilah Klenteng Dharmayana.

Berbicara perihal Bali, tak mungkin melupakan ke-Hindu-annya. Menjadi lebih menarik ketika klenteng berumur 138 tahun ini tetap bertahan dan justru, kata Koh Bun, membaur dengan kentalnya budaya Hindu di Bali.

Setelah kedatangannya ke Bali, banyak etnis Cina yang kemudian menikah dengan masyarakat asli Bali. Koh Bun dengan jumlah giginya yang dapat dihitung dengan jari, mengatakan, orang Cina di kawasannya toleran akan kawin lintas agama. Jika memang orang Cina yang hendak naik pelaminan harus berpindah agama dari Kong Hu Cu ke agama lainnya, baginya bukan suatu masalah. Sah-sah saja.

Keterbukaan orang Cina di Klenteng Dharmayana ini juga dinyatakan dengan akses bebas bagi siapa saja yang hendak bersembahyang di sana. Ungkapan Koh Bun bukan sekedar tong kosong. Beberapa menit setelah kedatangan kami, datang peziarah asal Wales. Ia memasuki klenteng dan melakukan ritual doa di salah satu bilik.

Keberagaman yang ditolerir klenteng ini diakui oleh Koh Bun bahwa tidak serta merta muncul begitu saja dari kesadaran. Ada sebuah proses ‘menular’ dari masyarakat sekitar klenteng. Logika sederhananya, maklumkanlah orang lain, maka kau akan dimaklumi.

Tapi hidup manusia tak selalu dimaklumkan orang lain. Ada saatnya, sisi atas pada roda berganti posisi menjadi di bawah. Demikian halnya yang diceritakan lelaki berkepala enam jelang 70 tahun ini, mengenai masa kelam perkembangan etnik Cina di bumi Dewata.

Sebelum rezim orde baru, etnik Cina di Bali tidak hanya berhak hidup berdampingan di tengah masyarakat Hindu Bali. Lebih dari itu, mereka juga disilakan mengembangkan diri lewat warisan budaya leluhur dengan membentuk Sekolah Cina.

Di sekolah itu, bahasa Mandarin diajarkan. Baik lisan maupun tulisan. Termasuk sastra berbau Tiongkok. Uniknya lagi, sekolah ini tidak hanya dibuka untuk orang Cina, ada juga beberapa muridnya yang berasal dari Kampung Arab.

Naas, semuanya sirna pada orde baru. Presiden kedua Soeharto saat itu memberi stigma pada etnik Cina sejagat Nusantara. Stigma tersebut berujung pada penutupan Sekolah Cina. Koh Bun tidak sempat mengenyam pendidikan berbasis Tiong Hoa.

Ketika salah seorang dari kami menanyakan mengenai lampion bertuliskan aksara Hanyu Pinyin yang tergantung di atas langit-langit klenteng, Koh Bun hanya berkata,”Saya tidak mengerti.”

Kami mengalihkan topik pembicaraan ketika melihat Koh Bun menitikkan air mata mengenang sejarah kelam etniknya.

Kong Hu Cu versi Bali

Ada kesempatan emas. Beberapa dari kami memanfaatkannya dengan menyempatkan diri berkeliling klenteng—memperhatikan lebih dalam patung dewa dewi dan lekukan relief pada bangunan yang terhampar di semesta klenteng. Cat serba merah, hijau, dan kuning emas memadu kasih dan menampang nyata.

Patung dewa dewi tersusun rapi. Mulai dari Dewa Langit, hingga Dewa Bermuka Empat. Terdapat juga patung dewa di setiap ruangan, tergantung fungsi dan kegunaan ruangan tersebut, salah satunya Dewa Dapur. Hal ini menarik perhatian kami karena di antara alat masak yang ada, terdapat suatu spot sakral.
Kendati begitu, Klenteng Dharmayana yang acap kali dikatakan telah mengalami proses inkulturasi dengan budaya masyarakat Hindu Bali. Benar saja, mereka masih memberi ruang bagi unsur Hindu Bali untuk masuk ke dalam perangkat ibadah Kong Hu Cu.

Pernah seorang pengunjung bertanya mengapa ada canang (sejenis sesajen yang biasa digunakan umat Hindu di Bali) di klenteng tersebut. “Itu kan persembahan Buddha, cuma ditata sedemikian rupa. Kalau di Jawa kan ada kembang telor, karena di sini susah carinya, jadi pakai canang,” jelas Koh Bun.

Cina versi Bali atau lebih khususnya umat Kong Hu Cu di Vihara Dharmayana juga beribadah tak begitu pakem seperti umat Kong Hu Cu di luar Bali. Hanya beberapa ibadah saja yang mereka jalankan. Pertimbangan ini didasarkan atas nama keterbatasan alat-alat ibadah, seperti dupa yang harus ‘diimpor’ terlebih dulu dari Pulau Jawa. Tak heran jika Koh Bun menyebutkan bahwa lampion bertuliskan aksara Hanyu Pinyin itu berasal dari beragam donatur. Baik dari penjuru Bali, pun luar pulau.

Koh Bun memaparkan bahwa masyarakat Cina di Bali juga toleran dengan umat Hindu ketika perayaan Nyepi. Seperti tidak menyalakan lampu dan turut Nyepi. Namun jika ada keperluan tertentu seperti umat Kong Hu Cu meninggal dunia dan harus menyalakan lampu walau kecil, maka para pemeluk Hindu memakluminya. Kembali lagi ke logika sederhana di atas. Decak kagum kami tak terhindarkan.

Telanjangi Diri Dari Jas Almamater

Akhir Agustus 2014, ada diskusi kecil-kecilan di grup Blackberry Messenger (BBM) Scientiarum. Topiknya klasik, alumni bertanya mengenai perkembangan SA (Scientiarum – red) pada pengurus sekarang. Lantas saya jawab kalau SA dalam waktu dekat ini, mau cetak koran dan majalah (seperti dulu lagi). Maklum, sudah empat tahun penerbitan cetak SA mati suri.

Satu jawaban, langsung diikuti dengan tanggapan dari alumni lain yang tergabung di grup. Ada yang menjawab tidak usah cetak koran – fokus pada jurnalistik dengan medium situs web saja. Lebih ekonomis, katanya. Kacamata lain bilang, SA harus tahu profil pembaca lebih dulu, supaya tahu lebih efektif mana antara pemberitaan koran atau web. Lagu-lagu lama dikumandangkan beberapa saat. Yang muda mendengarkan, yang tua bernyanyi.

Namun ada satu gagasan yang menarik, sekaligus menyentil. Slamet Haryono mengingatkan kalau mau cetak koran atau fokus web, itu sudah jadi fitrahnya SA. Semua sama-sama punya posisi tawar. Bukankah yang terpenting ruh jurnalistiknya?

Saya pikir, gagasan Slamet ada benarnya juga. Malahan banyak benarnya. Alumni Fakultas Biologi angkatan 2000 itu mewanti-wanti fokus pada isi. Kalau konten bagus, dibungkus koran atau web, ya hasilnya tetap bagus. “Jangan sudah habis tenaga cari duit buat cetak koran, malah lupa konten,” kata Slamet.

Belakangan ini saya memang suka putar otak soal isi dan kulit. Seperti kacang dengan kulitnya, atau orang dengan dalamannya. Banyak kata-kata bijak bilang kalau isi lebih penting dari pada sampulnya, kalau jadi kacang jangan lupa kulitnya. Namun lebih banyak lagi orang yang membicarakannya dari satu mulut ke mulut. Diwariskan dari satu zaman ke zaman lainnya, tapi naas, tak semua memahami topik yang meluncur dari mulut.

Soal isi dan kulit, saya jadi ingat paper “Setipis Tinta Terhadap Almamater yang Kucinta” yang ditulis Hardiono Arron, Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas yang baru saja terpilih. Isinya membahas langkah mewujudkan Lembaga Kemahasiswaan (LK) UKSW yang kritis dalam konsep dan sikap. Gagasan dan implementasi yang dibumbui semangat creative minority, dalam konteks Satya Wacana.

Landasan konsep yang ingin diimplentasikan Arron tertuang di kitab suci LK : Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa (KUKM) UKSW 2011. Tepatnya yang dituju Arron adalah bab 2, pasal 7 ayat 2J dan pasal 8 ayat 6. Keduanya menyinggung soal kewajiban menggunakan jas almamater secara bertanggungjawab. Tapi, saya tidak akan melulu membahas soal KUKM, karena jujur saja, membosankan.

Dalam paper-nya, Arron bercerita bahwa di universitas lain, mahasiswa tidak diperkenankan makan, merokok, berkendara sembari mengenakan jas almamater. Sekadar menggulung lengan saja tidak boleh. Pun penggunaan jas almamater, kudu dibarengi dengan baju berkerah dan celana panjang. Jas almamater diperlakukan “mulia”.

Pengalaman seperti itu Arron dapat saat LK Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) studi banding di tiga universitas lain, dalam kurun waktu 2012-2014. Alhasil, ketika Arron menjabat Ketua Senat Mahasiswa FEB 2013-2014, lahirlah Nota Ketua Perihal Penggunaan Jas Almamater di FEB.

***

Konsep mengenai jas almamater UKSW bersifat abstrak absolut. Secara konsep, jas almamater mulanya tak berarti apa-apa, kosong, hanya simbol yang bebas dan tak terbebani makna. Hingga kemudian dikonkretkan dalam wujud jas berwarna putih gading. Tak ketinggalan, jas itu diberi makna. Lalu rasanya mengenakan jas almamater menjadi punya beban (yang cukup berat).

Dalam semiotika, pemberian makna pada tanda (dalam hal ini,“tanda” ialah “jas almamater”) bersifat arbitrer, alias diberi semena-mena dan subyektif. Antara saya dengan Arron, mungkin berbeda memaknai jas almamater tersebut. Bagi saya, jas warna putih gading itu hanya identitas yang menunjukkan bahwa si pemakai adalah sivitas UKSW. Tidak lebih, tidak kurang.

Namun, jika ada nota yang mengatur penggunaan jas almamater – tidak boleh inilah, tidak boleh itulah – saya amat tidak setuju. Aturan memang penting, tapi tak perlu “didewakan”. Memangnya, seberapa kuat nilai hukum peraturan itu dipertanggungjawabkan? Apakah di kampus ini tak lagi mengenal hal ihwal toleransi?

Nota itu dibuat seolah-olah cara mencintai Satya Wacana hanya dengan tidak makan dan merokok sembari mengenakan jas almamater. Justru ketika nota tersebut keluar, bejana kekerasan simbolik meluap. Mengapa? Ketika pemahaman bahwa “yang makan, merokok menggunakan jas almamater, adalah eror” meluap dan merasuk ke elemen-elemen kampus, dari sanalah lahir “kekerasan simbolik yang sah”. Seolah-olah kata “sah” ialah legitimasi sebuah kebenaran. Padahal, kebenaran sejatinya bersifat personal. Manusia saja yang memang suka menyeragamkan kebenaran. Atau mau memperlihatkan siapa yang lebih benar? Bukankah yang terpenting dari LK adalah ruh pelayanannya?

Penyeragaman makna untuk urusan simbol tak semestinya diatur dan disahkan. Bukankah indah ketika perbedaan makna bisa diakomodir? Lagipula, di mana letak nilai creative minority dalam konteks Satya Wacana yang dimaksud Arron pada implementasi nota itu?

“Mendingan dihimbau aja, ketimbang diharuskan atas dasar peraturan,” ucap Adi, salah satu rekan saya di SA, saat obrolan malam. Argumen Adi lalu diiyakan dua kolega lainnya. “Lagipula, jika itu mau dijadikan peraturan, sistem kontrolnya bagaimana? Bukannya aturan harus diikuti perangkatnya berupa sistem kontrol?” lanjut Adi.

Ketimbang mengurus jas almamater, lebih baik LK ajak mahasiswa membuat ruang-ruang hijau di kampus, atau saya kerucutkan saja: bersih-bersih Gedung O. Belakangan saya sedih melihat barang-barang-barang Senat Mahasiwa Universitas yang mangkrak, seolah tak bertuan. Jika anda bertanya barang-barang yang mana, cek koridor samping kanan Gedung O, dekat mesin ATM, dan koridor dalam yang ruang geraknya sesak. Lebih baik lagi, tempat petugas kebersihan Gedung O juga ditata, biar mereka nyaman.

Sudah tiga bulan terakhir ini saya memang suka ajak orang buat bersih-bersih. Kalau ada yang bilang, “ketika mendaki gunung, sebagian besar karakter orang akan kelihatan”, saya pikir tidak juga. Pikiran saya mengatakan, dengan cara bersih-bersih – selain hemat di biaya dan tenaga – karakter seseorang akan terlihat juga. Sama halnya dengan mereka yang susah payah naik gunung.

Dengan cara-cara sederhana seperti itu, LK tak hanya mencintai almamater Satya Wacana, tapi juga mencapai slogan yang notabene periode ini jadi tumpuan: “Kami datang untuk melayani.”

Jangan tanya sisi akademiknya bersih-bersih di mana, karena ke-akademik-an pun berangkat dari hal-hal yang tidak akademis. Dari cabut-cabut ilalang, orang akan mudah capek dan berpikir dua kali bagaimana caranya menghemat tenaga dan waktu. Lahirlah mesin pemotong rumput. Bukankah mesin pemotong rumput adalah hasil ke-akademik-an?

Minoritas berdaya cipta munculnya dari bersih-bersih diri. Bukan dari peraturan pembatas ekspresi yang scientia sacra. Sudahlah, bersih-bersih diri sendiri lebih penting ketimbang menjaga kebersihan jas almamater.

Nyanyian Seorang Mahasiswa Fiskom

Di kelas perkuliahan, kita menemui dosen pengajar. Tentunya ada proses formal yang terjadi di sana: proses belajar-mengajar (PBM).

Ketika mahasiswa mulai mengantuk dan kipas-kipas menghapus peluh, saya seringkali tertarik memperhatikan cara seorang dosen mengajar. Tentunya merenungkan juga.

Belajar ialah suatu usaha mencapai pemahaman. Untuk mencapai pemahaman itu harus ada yang namanya proses mengalami dan menalar. Maka tak heran ada pepatah yang mengatakan, “pengalaman adalah guru terbaik.” Akan tetapi, untuk mencapai pemahaman yang esensial tak bisa mengandalkan kelas, buku, makalah, dan diskusi saja. Semuanya itu hanya instrumen lembaga pendidikan.

Jika memang ada (banyak) cara untuk mencapai pemahaman, lalu mengapa dosen-dosen yang menggugah kantuk dan ketidaktertarikan mahasiswa tak melakukan koreksi diri, lalu mencoba metode belajar lain yang lebih komunikatif dan mencerminkan creative minority?

Perlu kita tilik juga bahwa mahasiswa itu beragam. Tidak hanya latar belakang kehidupannya saja, tapi secara personal juga. Kali ini saya akan mengerucutkan keberagaman personal tersebut menjadi: cara belajar.

Cara memahami yang berbeda, menuntut cara belajar yang berbeda. Ada yang terstruktur, ada yang acak. Ada yang teoritis, ada yang praktis – ada juga yang bukan keduanya.

Teori dan praktek itu bak warna dalam palet dan kuas. Untuk membuat lukisan yang indah, anak diajarkan untuk mengenali warna-warna itu dulu. Mulai dari sifat tiap warna dan hasil kombinasi warna. Di situ kita mengenal teori. Semakin banyak warna biru yang ditambahkan pada warna merah, maka kadar warna ungu akan meningkat. Si anak akan melukis penuh hati-hati – terkadang malah kelewat takut membuat kesalahan. Hemat saya, teori untuk mencegah hal-hal “sembrono”. Bukankah begitu?

Lalu bagaimana jika praktek didahulukan? Bayangkan saja, jika seorang anak diberi kuas dan palet penuh warna-warna mencolok. Anak itu diberi kebebasan untuk membuat lukisan semaunya dengan caranya sendiri. Bagi sebagian orang, hal itu sembrono, nihil estetika, dan si anak tidak mencapai pemahaman apa-apa. Justru tidak. Si anak praktek mendapatkan lebih daripada si anak yang diajarkan teori terlebih dahulu. Ia mendapat pengalaman melakukan kesalahan dan ujungnya mengetahui mana yang benar.

Saya sendiri tidak mencoba menunjukkan bahwa praktek jauh lebih unggul ketimbang teori. Keduanya jika dilakukan berbarengan, tentu akan menghasilkan lukisan maha karya.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya mengakomodir agar keduanya seimbang? Dengan KBM? Laboratorium Fiskom? Fasilitas akan sia-sia jika fasilitator tak mampu mengimbangi. Saya masih menghormati dosen-dosen di Fiskom.

Hal simpel seperti ini tentunya harus dipertimbangkan lanjut oleh pimpinan Fiskom. Solusi saya singkat, konten dan metode belajar-mengajar agar tepat, haruslah berorientasi pada kebutuhan mahasiswanya sendiri. Salam koreksi diri.

FISKOM, Fiskom, atau FISK?

Berdiri tahun 2000, Fiskom era itu bernama FIS (Fakultas Ilmu Sosial) dengan satu program studi strata satu Sosiologi. Berjalan empat tahun, fakultas ini berganti nama menjadi Fisipol (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), seiring dengan peresmian program studi baru: Komunikasi. Lalu, Fisipol diubah lagi pada 2009 menjadi Fiskom (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi).

Selain sejarah, ada yang menarik pengetahuan saya, yaitu penulisan singkatan dan akronim kelembagaan. Setahu saya, antara akronim dengan singkatan itu mutlak beda. Singkatan ialah gabungan huruf depan (dari deretan kata) yang dicetak kapital. Di sini tidak akan membahas jenis singkatan yang lebih luas seperti penggunaan gelar dan singkatan umum. Kontras dengan akronim, singkatan sama sekali tak bisa dieja sebagai sebuah kata. Seperti DPR dan KPU, sebagaimana harus dibaca per huruf-nya.

Di sisi lain, akronim lebih hidup dan tidak kaku. Akronim wujudnya memang singkatan, tetapi berupa gabungan huruf awal dengan suku kata, atau gabungan suku kata, dan terakhir, gabungan huruf awal dicetak kapital (sama seperti singkatan). Uniknya, akronim dapat dilafalkan sebagai kata. Seperti pemilu, pilpres, dan rudal (peluru kendali).

Bagaimana dengan Fiskom? Jika FIS ialah singkatan dari Fakultas Ilmu Sosial, sudah kelihatan mata kalau FIS termasuk akronim, karena tak perlu repot membaca per huruf. Lalu, Fisipol terang-terangan memperlihatkan dirinya sebagai akronim yang notabene gabungan dari huruf depan “Fakultas”, “Ilmu”, “Sosial”, dan suku kata “pol” dari kata “politik.” Begitu juga dengan Fiskom, letak perbedaannya hanya pada embel-embel “komunikasi” saja.

Namun selama ini telah terjadi pemahaman yang keliru. Penulisan akronim gabungan antara huruf depan dengan suku kata, seperti Fisipol dan Fiskom, tak seharusnya tertulis “FISIPOL” atau “FISKOM.” Realitanya? Salah satu contohnya, cek http://www.uksw.edu dan beberapa surat atau nota yang berkenaan dengan Fiskom.

Yang disayangkan adalah karena fakultas ini sebuah lembaga pendidikan, sudah sepatutnya mengikuti kaidah pedoman penggunaan akronim dan singkatan. Sebuah organisasi resmi seperti Fiskom, harusnya menyingkat namanya dengan gabungan huruf kapital, dan tidak dilafalkan sebagai sebuah kata. Seperti UKSW.

Solusi yang ditawarkan tentu saja pengubahan nama dari Fiskom menjadi FISK, singkatan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi. Unsur-unsur “Fakultas”, “Ilmu”, “Sosial”, “Komunikasi”, tercakup semua jadi satu di FISK. Selain itu, tidak perlu boros kata “ilmu” seperti Fiskom.

Alternatif lain, apabila ada “toleransi” dari pihak yang berwenang, harus ditekankan penulisan “Fiskom” di samping penulisan “FISKOM” yang salah.

Mereka yang mengerti baik soal tata bahasa, hal ini penting untuk dibenahi, tetapi jika memang dianggap wagu, selamanya Fiskom juga akan jadi fakultas wagu.