Jangan Buru-buru Bubarkan Diskusi Pulau Buru!

Lampu proyektor menyorot ke layar putih yang berada di tengah dinding. Pada sisi kiri layar putih itu, ada pintu rumah joglo yang tertutup. Begitu juga sisi kanan dibentangkan spanduk penghalang cahaya, agar jelas gambar yang berpendar dari proyektor.

Sore, Sabtu, 4 Juni 2016, di rumah joglo itu akan ada nonton bareng “Pulau Buru Tanah Air Beta” – filem yang bulan lalu bikin geger Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta dengan polda setempat, plus ormas yang tak jelas rimbanya. Puluhan orang menunggu jam tayang dimulai, sambil ditemani lagu “Hukum Rimba”-nya Marjinal.

Lembaga Pers Mahasiswa Lentera-lah yang punya hajat. Namun undangannya terbatas pada beberapa mahasiswa Fiskom, pers mahasiswa di Salatiga, pegiat seni dan lingkungan di Salatiga, dan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang. Bisa dilihat dari jumlah orang dan tidak ada hingar bingar undangan nobar di Sekretariat LPM Lentera, Celong, Salatiga.

“Sore ini kita akan nonton ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’. Setelah nonton nanti akan diskusi,” buka Galih Agus, staf Litbang Lentera. Filem dimulai.

“Pulau Buru Tanah Air Beta” berkisar pada kisah Hersri Setiawan dan Tedjabayu Sudjojono yang mengunjungi pulau Buru. Pulau itu tidak asing bagi mereka. Terang saja, Hersri dan Tedjabayu adalah penyintas tragedi kemanusiaan 1965. Penahanan itu tak ubahnya karena geliat mereka dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) sejak 1953 hingga pecah G30S.

Nobar dan diskusi filem "Pulau Buru Tanah Air Beta" berjalan lancar. | Dok.scientiarum.com/Pandita Novella
Nobar dan diskusi filem “Pulau Buru Tanah Air Beta” berjalan lancar. | Dok.scientiarum.com/Pandita Novella

Dengan ingatan yang kuat, Hersri dan Tedjabayu mencari rimba teman-temannya yang masih menetap di Buru. Dalam perjalanannya, Hersri mengajak istri dan anaknya juga – hitung-hitung menjembatani kisah pedih orang-orang tua ini kepada generasi setelahnya. Hersri enggan Pulau Buru dilupakan begitu saja.

Sampai di satu tempat, Hersri dan Tedjabayu reuni kecil-kecilan dengan beberapa temannya. Santer kabarnya, dari ribuan ekstapol, kini yang masih hidup tinggal 70 orang. Belakangan, sebelum Hersri menginjakkan kaki di Buru lagi, ada empat orang rekannya yang tutup usia.

Ceceran memoar Hersri berlanjut pada gedung kesenian yang pernah dibangun tapol di desa Savanajaya, kuburan sahabat karibnya, gereja mangkrak yang dulu dibangun tapol juga, hingga pembebasan lahan untuk kawasan pertanian di kabupaten Buru. Hampir di setiap tempat itu, Hersri membacakan puisi pedih tapi pantang tertindih. Filem berdurasi 53 menit itu selesai.

Di Belakang Layar

Whisnu Yonar, produser filem “Pulau Buru Tanah Air Beta”, membuka diskusi sore itu dengan paparan perihal di belakang layar filem. Rupanya, semua bermula di Pengadilan Rakyat Internasional 1965, Den Haag. Di pengadilan itu, Whisnu mengaku bertemu dengan istri Hersri dan mengobrol sedikit tentang penyelesaian tragedi 1965. “Istrinya Hersri tanya, ‘kok selama ini belum ada yang pernah membahas lebih detil soal pulau Buru?’” ucap Whisnu mengenang pertemuan 2015 itu.

Mengajak Rahung Nasution dan Dolorosa Sinaga, Whisnu memulai produksi filem itu dengan waktu pengerjaan kurang dari setahun dan riset berumur tiga bulan. Whisnu mengaku, tingkat kedalaman informasi seputar pulau pengasingan ini masihlah sejumput, karena hanya berangkat dari buku “Memoar Pulau Buru” karya Hersri dan ANRI.

Dari riset, Whisnu dkk menemukan satu kebiasaan “lumrah” para pejabat. Dari beberapa kali kunjungan Jokowi ke Buru, tak sepatah kata ia menyinggung pelanggaran HAM oleh negara semasa ‘65. Justru, pembahasan melulu soal pulau Buru sebagai lumbung padi di provinsi Maluku, karena memiliki luas persawahan lebih dari 5.000 hektar. Menurut Whisnu, sore itu, hal ini bersebrangan dengan iming-iming Jokowi akan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lampau, yang termaktub dalam Nawacita. Seolah-olah pulau Buru adalah pulau tanpa sejarah kebangsaan.

Lebih lanjut, Whisnu, yang merupakan alumni Fakultas Bahasa dan Sastra UKSW ini, mengatakan, “Pulau Buru Tanah Air Beta” adalah asupan sejarah alternatif, utamanya, bagi generasi muda. “Mereka ini (generasi puluhan tahun sesudah 1965 –red) korban sistem pendidikan yang tak pernah menyatakan kebenaran,” tutur laki-laki yang rambut hitamnya mulai jarang.

Erik Darmawan, pegiat seni kerakyatan dan lingkungan di Salatiga, turut angkat suara. Ia mengapresiasi dokumentasi sejarah, bahwa dulu di pulau Buru para tapol tetap berkarya meski dibui.  “Pulau Buru Tanah Air Beta” mengingatkan Erik bahwa sebenarnya para ekstapol macam Hersri dkk – meski sudah bebas sejak 80-an – mereka masih “di-tapol-kan” oleh beberapa kalangan masyarakat. Meski begitu, ia acung jempol untuk orang-orang macam Hersri.

Galih menggilir kesempatan bicara. “Mengapa distribusinya dibuat agak tertutup?” sambar Bima Satria Putra, Pemimpin Redaksi LPM Lentera, kepada Whisnu.

Bima menyayangkan tim produksi filem karena membatasi persebaran secara masif. Menurut Bima, kalau “Pulau Buru Tanah Air Beta” hendak disajikan bagi generasi muda, mengapa tidak dibagikan saja seperti “Jagal” dan “Senyap”-nya Joshua Oppenheimer?

Memang, tim produksi filem saat ini menggandeng Button Ijo, rumah produksi dan distribusi filem alternatif. Button Ijo adalah ruang bagi filem-filem indie yang tidak mendapat ruang di layar lebar. Informasi dari Whisnu, “Pulau Buru Tanah Air Beta” bisa diakses secara bebas laiknya “Jagal” dan “Senyap” baru tiga tahun mendatang. Sementara ini, calon penonton harus membeli di Button Ijo untuk mengadakan nobar dan diskusi filem. “Jadi esensi dari pembatasan akses akan filem ini ada pada nobar, diskusi, dan pertukaran wacana secara kolektif. Sayang sekali bila satu orang nonton sendiri dan tanpa ada diskusi,” jawab Whisnu kepada Bima.

Tapi, Yunantyo Adi Setiawan, pegiat HAM dari Semarang, tidak puas dengan jawaban Whisnu. Menurut Yas – demikian sapaan akrabnya – justru dengan orang menonton sendiri di kamar, bukan berarti tidak menimbulkan percikan hasrat diskusi. Yas justru menyayangkan panjang kontrak selama tiga tahun. Menurutnya, kontrak itu terlampau lama. “Saya pikir esensi dari pembatasan akses akan filem itu, hanya pada persoalan kontrak saja. Bukan pada pertukaran wacana secara kolektif,” ujar Yas yang “lolos” dari Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer UKSW. Whisnu angguk-angguk.

Sedangkan saya? Duduk-duduk mengamati, sambil menenggak nikmat secangkir wedang jahe, karena tak ada gangguan ormas dan aparat.

Soal Pemukulan, LK FH-Fiskom Sepakat Damai

Masih soal ricuh pendukung final sepak bola POM antara Fiskom dan FH, LK FH mengundang LK Fiskom untuk mediasi di ruang LK FH, Kamis pagi (31/3). Dalam pertemuan itu, selain pimpinan LK Fiskom, hadir juga Frelly Senaen pelaku pemukulan, Jekson Muda mahasiswa pendukung kesebelasan FH, Fachrullah Ijah koordinator pendukung dari Fiskom, dan Glovena Valentine, steering comitee (SC) pendukung kesebelasan Fiskom.

Pertemuan itu tujuannya mengklarifikasi beberapa dugaan, serta pendamaian antara Frelly dengan Mika Perdana Saputra, alumni Fiskom angkatan 2010 yang kena pukul. Namun pada hari itu, Mika tidak datang audiensi.

Selama setengah jam, kedua belah pihak mengklarifikasi beberapa dugaan. Semisal, mulanya ada dugaan bahwa Jekson turun ke lapangan untuk ikutan menyerang, tapi ia menepis dugaan itu. “Justru saya masuk ke lapangan buat melerai,” aku Jekson.

Pertemuan LK Fiskom dan FH, beserta beberapa pihak yang terlibat dalam ricuh final sepakbola POM UKSW. |Dok.scientiarum.com/ Galih Agus
Pertemuan LK Fiskom dan FH, beserta beberapa pihak yang terlibat dalam ricuh final sepakbola POM UKSW. | Dok.scientiarum.com/Galih Agus

Lalu, soal kabar burung pendukung FH hendak membakar kanfak Fiskom, Jekson mengatakan tidak ada niat seperti itu, meski Jekson mengiyakan kalau teman-temannya pergi membeli bensin. “Itu cuma tanggapan joking (bercanda –red) kami atas spanduk pendukung Fiskom. Kami juga mikir, buat apa bakar kanfak?” ungkap Jekson.

Memang, sore kemarin pendukung kesebelasan Fiskom membawa spanduk bertuliskan “Menang Nilai A, Kalah Bakar Kanfak”. Namun, SC pendukung kesebelasan Fiskom mengatakan bahwa spanduk itu ada di luar rencana. “Kalau spanduk, saya tidak tahu sama sekali kalau mereka bawa itu, meskipun saya sudah diserahi tugas untuk tanggung jawab hal-hal seperti itu. Setahu saya, spanduk itu untuk joking aja,” tutur Glovena. (Baca juga: Pertandingan Final POM Cabang Sepak Bola Ricuh)

Fachrul Ijah juga meminta maaf atas kejadian kemarin. Menurut Fachrul, pemicu kericuhan bermula saat kesebelasan Fiskom melesakkan gol ke gawang FH. Salah seorang pendukung Fiskom 2015 lantas turun selebrasi ke lapangan, sambil mengacungkan jari tengah ke pendukung FH. “Saya sudah mewanti-wanti kepada pendukung agar tidak usah ribut,” ujar Fachrul.

Sedangkan Frelly, ia mengakui bahwa dirinya yang memukul Mika karena mabuk dan marah. Namun Frelly kukuh meminta maaf kepada Fiskom dan Mika. “Saya meminta maaf atas tindakan kemarin. Mohon disampaikan permintaan maaf saya, agar masalah ini tidak berkelanjutan,” harap Frelly.

Setelahnya, Thea Lapian, Ketua BPM Fiskom, dan Calvin Satyarahardja, Ketua Senat Mahasiswa Fiskom, juga meminta maaf apabila ada tindakan provokatif dari pendukung Fiskom.  “Maaf kalau ada pendukung Fiskom juga memancing pendukung FH dengan mengacungkan jari tengah,” sesal Thea.

Menutup pertemuan, Allan Bobby Wijaya, Ketua BPM FH, menyayangkan ketidakhadiran Mika untuk berdialog dengan Frelly. Alasan tersebut berdasar pada permintaan Mika akan pertanggungjawaban pemukulan. “Saya berharap ke depannya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Saya akan melindungi teman saya ini dan menuntut kalau terjadi apa-apa,” ujar Allan.

Allan juga mengingatkan bahwa pemukulan ini adalah masalah personal antar mahasiswa, bukan antar fakultas. “Saya mewakili mahasiswa FH meminta maaf kepada Fiskom dan mahasiswa pendukung Fiskom. Untuk hal-hal di luar ranah kemahasiswaan bisa langsung komunikasikan dengan universitas,” tutup Allan.

Catatan redaksi: Scientiarum sudah mencoba menghubungi Mika, tapi belum ada tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Stanley Adi Pers-setyo dan ‘Kuliah’ Aktivisme

Karir Yosep “Stanley” Adi Prasetyo di dunia pers, bermula di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Selesai sekolah di Malang, Stanley memilih lanjut ke Fakultas Teknik Jurusan Elektro pada 1980. Di “fakultas sandal jepit” itu Stanley bersama rekannya mendirikan majalah mahasiswa Elektro: Imbas.

Tahun 80-an, Imbas kondang gegara Stanley dengan teman-temannya mengangkat topik skandal monopoli pembelian alat praktikum elektro, serta alat laboratorium Fakultas Biologi dan Fakultas Pertanian. Majalah Imbas juga memberitakan adanya indikasi bisnis dan proyek pribadi di UKSW. Semua berita diterbitkan dalam majalah terbitan 30 November 1987. Majalah berjumlah 500 eksemplar itu ludes dan dicetak ulang! Sejak saat itu, pimpinan UKSW kebakaran jenggot. Tak kalah, Imbas juga sempat dilaporkan ke pihak keamanan oleh rektoratnya sendiri. Alasannya, “tidak tunduk pada ketentuan yang ada”.

Tapi itu dulu. Sekarang Stanley sudah ada di Jakarta. Yang terkini, Bagir Manan menyerahkan tongkat estafetnya ke Stanley, sebagai Ketua Dewan Pers periode 2016-2019. Kendati dulu di Salatiga dan kini di Jakarta, tetap ada satu persamaan: setia di ranah PERS.

***

Bagaimana ceritanya Om Stanley bisa berkarir di Dewan Pers?

Pasca Komnas HAM periode 2007-2012, saya hanya mengajar dan bekerja jadi konsultan di perusahaan bidang manajemen strategis. Hanya beberapa bulan, karena pada Oktober 2012 ada beberapa orang dan organisasi wartawan meminang saya untuk bersedia dicalonkan sebagai anggota Dewan Pers, mewakili unsur masyarakat. Mereka meminta biodata, foto diri untuk dikirim melalui surel. Saat itu, jelang tiga hari penutupan masa pencalonan. Saya tanya apa alasan teman-teman mau mencalonkan saya. Mereka menjawab, saya memenuhi kriteria sebagai calon. Latar belakang, jejaring dan pengalaman saya dianggap akan memberikan kontribusi untuk Dewan Pers.

Namun setelah itu tak mendengar kabar apapun. Baru pada Desember 2012, sekitar minggu kedua, saya dikabari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bahwa nama saya terpilih sebagai salah satu calon anggota Dewan Pers, yang namanya akan diusulkan ke Presiden SBY.

Apakah karir Om Stanley di Dewan Pers, salah satunya terpengaruh pengalaman kala di Imbas?

Belum pernah memikirkannya. Tapi memang ketika lulus dari UKSW keinginan saya bekerja hanya tiga. Kalau tidak menjadi dosen, ya jadi wartawan, atau bekerja di Non-Government Organization (NGO). Dan ketiganya sudah pernah saya jalani.

Ada cerita lain. Di UKSW saya pernah jadi asisten dosen tiga mata kuliah selama lima tahun. Menjelang lulus 1988, sebetulnya saya berminat untuk ambil Program Pasca Sarjana (PPS) UKSW, tapi sudah ada tanda-tanda keributan. Apalagi, tahun 1997 saya dianggap menjadi salah satu biang kerok. Ya sudah, saya jadi peneliti atas permintaan Pak Arief Budiman selama setahun. Setelahnya, saya memilih bekerja sebagai wartawan majalah Jakarta-Jakarta, di bawah Kompas Gramedia Grup dari 1989-2001.

Stanley (duduk, ketiga dari kanan) mendemo pembredelan Editor, Tempo, dan Detik pada 1998. | Dok. Daniel Supriyono
Stanley (duduk, ketiga dari kanan) mendemo pembredelan Editor, Tempo, dan Detik pada 1998. | Dok. Daniel Supriyono

Andreas Harsono dalam majalah Scientiarum pada 2008, pernah bilang, “Saya ‘kuliah’ di Imbas, bukan di Elektro.” Kalau Om Stanley?

Kalau ‘kuliah’ saya ya di dunia aktivisme. Saya lebih banyak nongkrong dan berdiskusi dengan dosen di luar fakultas teknik, para seniman, serta aktivis dari kota-kota lain. Saya belajar dari kehidupan berorganisasi mahasiswa di kampus. Saya pernah duduk di Senat Mahasiswa Fakultas, Senat Mahasiswa Universitas, dan juga Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas maupun universitas. Saya juga ikut mendirikan organisasi pecinta alam. Di luar itu, dengan mengajar sebagai asisten dosen dan asisten praktikum, saya juga bisa menutupi biaya hidup maupun studi selama di Salatiga. Namun, pers tetap salah satu bidang yang saya minati. (Baca juga: Jas Merah Satya Wacana)

Kembali ke soal Dewan Pers, tantangan apa saja akan dihadapi saat mengampu pucukan lembaga pers di Indonesia?

Pertama, moghulisme media. Ada pengusaha media yang menguasai banyak media mulai dari cetak, radio, televisi dan daring (online). Hal ini berpotensi membuat terjadinya penyeragaman pemberitaan untuk kepentingan tertentu.

Kedua, adanya kecenderungan politikus untuk memiliki media atau sebaliknya, pimpinan media ingin jadi politikus. Hal ini akan menjadikan media menjadi terompet partai atau media pencitraan pemiliknya, sehingga tidak mengabdi untuk kepentingan publik.

Yang ketiga, masalah profesionalitas wartawan dan kualitas SDM. Saat ini ada ribuan wartawan di Indonesia. Yang telah lulus uji kompetensi baru 7.500 wartawan. Kebanyakan sisanya menjadi wartawan dengan cara learning by doing. Sedangkan, tidak semua media memberikan pelatihan kepada wartawan yang mereka rekrut, hanya media-media besar saja yang melakukannya. Hal ini belum lagi dengan munculnya fenomena wartawan abal-abal yang sama sekali tak mengerti Kode Etik Jurnalistik dan tak pernah mendapatkan pengetahuan jurnalistik. Indonesia memasuki MEA, menuntut kualitas SDM yang bisa bersaing dengan SDM asing. Kalau tidak, bukan tak mungkin media, terutama penyiaran, akan banyak menyerap SDM asing, akibat belum siapnya SDM wartawan di Indonesia.

Keempat adalah maraknya praktek “abal-abalis”. Ada banyak media menggunakan nama KPK, Tipikor, BIN, dan nama-nama lain untuk menekan dan memeras pengusaha dan pejabat. Para wartawan media-media ini umumnya adalah para pencari kerja (job seekers) yang melihat profesi wartawan sebagai profesi jalan pintas untuk meraup rejeki. Praktek ini sebetulnya menodai profesi wartawan yang sesungguhnya adalah profesi terhormat.

Kelima, masih rendahnya gaji dan renumerasi wartawan. Ada banyak wartawan di daerah yang gajinya sangat rendah bahkan digaji di bawah standar UMP. Mereka ini lebih banyak mengandalkan amplop pemberian narasumber.

Terakhir, kemajuan teknologi yang niscaya akan mengubah landscape model pemberitaan dan media yang ada. Saat ini ada beberapa media yang gulung tikar karena tidak mampu menghadapi tantangan yang ada. Anak-anak muda sekarang menganggap media cetak seperti koran dan majalah adalah media jadul. Semua berita tersedia dan bisa diakses dengan menggunakan gawai (gadget). Tapi para pemilik media yang kebanyakan tak paham dengan teknologi mutakhir, masih berpikir seolah-olah di tahun 1970-an. Hal ini bisa dimaklumi karena pimpinan media umumnya adalah generasi tua yang hanya memahami media konvensional.

Persoalan media saat ini sangat terkait dengan infrastuktur telekomunikasi dan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi tinggi. Dalam beberapa tahun kita harus menyiapkan diri untuk memasuki era konvergensi media yang lebih bertulang punggung pada teknologi komunikasi yang supercepat.

Dok. harianblora.com
Dok. harianblora.com

Keenam persoalan di atas sudah umum. Lantas apa bedanya Dewan Pers era Bagir Manan dengan Om Stanley?

Secara umum tak ada yang berbeda karena Dewan Pers pemegang amanat UU no. 40/1999 yang visi misi dan tupoksinya (tugas, pokok, dan fungsi) jelas. Dewan Pers akan meneruskan pekerjaan sebelumnya yang belum selesai. Tapi Dewan Pers periode 2016-2019 akan berkonsentrasi untuk menjaga kemerdekaan pers dan independensi media yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Karena, periode 2016-2017 ini akan banyak momen politik dan jurnalisme rawan untuk diboncengi kepentingan bisnis dan politik.

Ada satu persoalan yang belum disebut. Kalau pers mahasiswa, Om?

Persma memang tidak termasuk sebagai media sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun Dewan Pers menilai persma memiliki peran penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dijamin negara. Dewan Pers akan selalu memberikan bantuan, terkait dengan peningkatan pengetahuan dan kapasitas persma. Bila ada penekanan tentunya Dewan Pers akan coba membantunya. Bagaimanapun, persma adalah salah satu sumber SDM yang baik bagi pers profesional.

Mengingat kasus Lentera Oktober 2015 dan beberapa pembredelan pers mahasiswa yang terjadi setelahnya, apa Dewan Pers punya agenda terkait perlindungan geliat pers mahasiswa?

Untuk kasus Lentera, kan Dewan Pers berkirim surat ke Rektor dan menanyakan masalah penekanan dan pelarangan terhadap Lentera. Saat majalah Didaktika yang merupakan persma UNJ diserang mahasiswa dan kemudian diancam rektor pada 2013, Dewan Pers memanggil para penyerang, pimpinan UNJ, dan pengelola Didaktika. Baru setelahnya, Dewan Pers melakukan mediasi.

Intinya adalah persma harus menggalang persatuan dan membentuk organisasi patung. PPMI harus bisa diberdayakan. Dulu Imbas di UKSW dan persma lain di kampus-kampus lain juga dapat tekanan semua, namun bersatu dan melawan. Kami saat itu tak mungkin mengadu, apalagi meminta dukungan dari Dewan Pers yang secara nyata merupakan rubber stamp penguasa, jadi memang harus melawan. Nah, Dewan Pers masa reformasi ini kan lain. Dewan Pers saat ini memberikan perhatian kepada persma. Dewan Pers punya MoU dengan Polri dan Kejagung. Tapi teman-teman persma tak boleh menjadi manja dan lupa bahwa perlawanan yang sejati itu adalah dari diri sendiri.

 

Ketika Mahasiswa Fiskom Mengeluh di Belakang

“Petisi, audiensi (dengar pendapat –red), dan pemasangan spanduk kita jadikan dalam satu hari,” usul Bima Satria Putra, mahasiswa Jurnalistik 2013, sekaligus Koordinator Kelompok Mawar. Peserta konsolidasi yang hadir malam itu mengiyakan Bima.

Pada bangku besi di lantai dua gedung J, kanfak Teologi, 11 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom) merencanakan gugatan pada fakultasnya. “Kita perlu bagi-bagi tugas, biar rapi,” ujar Bima.

Kelompok Mawar yang terdiri dari beberapa KBM seperti Cofila, Comic, Lentera dan beberapa mahasiswa dari himpunan mahasiswa (hima) tiga prodi di bawah payung Fiskom, menggugat beberapa kebijakan fakultas. Mulai persewaan kamera, penyediaan ruang sekretariat bagi beberapa organisasi mahasiswa Fiskom, hingga penjaminan keterlibatan mahasiswa dalam penentuan keputusan fakultas.

Tiga gugatan ini mereka godok bareng pada Selasa malam, 23 Maret 2016. “Lalu apa solusi yang kita tawarkan ke fakultas? Pertama, kamera,” ajak Bima merembug. (Baca juga: Mahasiswa Fiskom Tuntut Hentikan Komersialisasi Fasilitas)

Maklum, per Desember 2015 Fiskom sudah mengetok palu terhadap ketentuan sewa ini. Atas pertimbangan ngawurnya penggunaan kamera oleh mahasiswa, maka fasilitas itu jadi ladang persewaan. “Agar mereka dapat menghargai dan menjaga alat tersebut,” ujar Natalia Sukmi, Kepala Laboratorium Fiskom saat itu, pada berita Lentera: Silang Pendapat Fasilitas Berbayar.

Persewaan tersebut tidak berlaku untuk kepentingan perkuliahan. Namun tetap yang kena imbasnya adalah mereka yang hendak meminjamnya, tapi untuk kepentingan non-kuliah.

Selain itu, lewat persewaan tersebut, Fiskom hendak membuat unit usaha. Angan-angan itu muncul setelah Fiskom studi banding ke Fakultas Pertanian dan Bisnis, yang rupanya juga menerapkan sewa-menyewa. “Asumsinya, setiap KBM telah diberi uang produksi (aliran dana pengembangan lembaga kemahasiswaan dari SMF –red). Lagipula, keputusan ini adalah hasil Rapat Dinas Fiskom,” jelas Natalia.

Sejak saat itu, mahasiswa Fiskom kudu merogoh kocek tatkala hendak pinjam salah satu fasilitas fakultasnya.

Berangkat dari sana, Kelompok Mawar menolak rental fasilitas fakultas. “Gimana kalau, baik mahasiswa atau lembaga mahasiswa di Fiskom bisa pinjam, asal ada batasan waktu peminjaman,” ucap Bryan Perdana, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom).

Ibarat billing di warnet, si peminjam punya batasan waktu meminjam sedari pukul 08.00-16.00. Bila lewat masanya, baru denda. Tapi bila rusak, ya tidak denda, karena mestinya masuk tanggungan pendidikan, menurut Bryan. Lantas bagaimana dengan mahasiswa yang butuh kameranya di atas pukul 16? “Pakek surat izin yang ditandatangani mbak Wilsa (Kepala Laboratorium yang baru –red),” imbuh Bryan.

Semua setuju.

Lantas, bagaimana soal penyediaan ruangan bagi KBM dan hima? Santernya kabar Fakultas Teknologi dan Informasi (FTI) pindah markas ke Blotongan, sampai ke telinga Bima. Lalu ia membawa isu ini ke rapat redaksi Lentera.

Hasil liputan Lentera menerangkan, kekosongan gedung FTI akan segera diisi oleh Fakultas Teologi – yang notabene kantornya sekarang ada di gedung J lantai 2. Kalau lantai 2 kosong, siapa lagi yang menempati, kalau bukan Fiskom? “Aku pikir ini kesempatan pas bagi KBM dan hima untuk minta ruangan,” ujar Bima menyakinkan rekan lainnya.

Ganti foto bersama di media sosial. | Diambil dari akun Instagram Lentera, karya David Adhyaprawira
Ganti foto bersama di media sosial. | Diambil dari akun Instagram Lentera, karya David Adhyaprawira

Kelompok Mawar hendak meminta tiga ruangan. Dua ruangan buat menaungi beberapa KBM sekaligus. Satunya lagi ruang rapat umum, yang bisa dipakai sejak pagi hingga malam. Pengelolaannya bisa jadi bahan pembicaraan selanjutnya.

“Biar kepanitaan nggak susah cari ruangan lagi kalau mau rapat,” ujar salah satu orang mendukung.

Menurut Kelompok Mawar, mahasiswa jarang tahu thethek bengek mengapa satu kebijakan fakultas bisa muncul. Tahu-tahu, ada saja. Contohnya, soal ketentuan sewa kamera fakultas. “Berarti sosialisasinya fakultas kepada mahasiswa harus ditambah lagi,” saran Bima.

Penggalakan sosialisasi dari fakultas kepada mahasiswa, menurut Bima, penting agar kebijakannya teratur. Syukur-syukur tidak ngawur, karena mahasiswa tahu dan mengikuti jalannya rumusan kebijakan fakultas.

Harum dan Berduri

Bima menjelaskan mengapa dirinya memilih nama Mawar. “Mawar itu indah, simbol damai. Damai tapi tetap runcing (waspada akan kesewenang-wenangan –red),” ungkap mahasiswa gondrong ini.

Kelompok Mawar yang bergerak mulai 18 Maret 2016 ini tengah menggalang partisipasi massa Fiskom untuk tanda tangan petisi, yang nantinya sampai di meja Daru Purnomo, Dekan Fiskom. Petisi itu adalah salah satu bukti advokasi dari Kelompok Mawar. “Karena mahasiswa yang tahu duduk permasalahannya cuma bisa mengeluh di belakang, dan LK (Lembaga Kemahasiswaan Fiskom –red) tidak dapat diandalkan,” jelas Bima.

Keluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Mawar tersebut, tersiar hingga telinga orang-orang Komisi D BPM Fiskom. Berhubung Kom D dan Kelompok Mawar punya satu kemiripan: advokasi, Kom D hendak melobi Daru agar segera memberi keputusan atas tuntutan Kelompok Mawar. “Agar pada saat audiensi (antara Kelompok Mawar dengan dekan –red), dekan sudah bisa mengumumkan keputusannya atas masalah ini,” tulis Yulian Dwi, Ketua Komisi D BPM Fiskom, dalam wawancara lewat pesan cepat.