Stanley Adi Pers-setyo dan ‘Kuliah’ Aktivisme

Karir Yosep “Stanley” Adi Prasetyo di dunia pers, bermula di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Selesai sekolah di Malang, Stanley memilih lanjut ke Fakultas Teknik Jurusan Elektro pada 1980. Di “fakultas sandal jepit” itu Stanley bersama rekannya mendirikan majalah mahasiswa Elektro: Imbas.

Tahun 80-an, Imbas kondang gegara Stanley dengan teman-temannya mengangkat topik skandal monopoli pembelian alat praktikum elektro, serta alat laboratorium Fakultas Biologi dan Fakultas Pertanian. Majalah Imbas juga memberitakan adanya indikasi bisnis dan proyek pribadi di UKSW. Semua berita diterbitkan dalam majalah terbitan 30 November 1987. Majalah berjumlah 500 eksemplar itu ludes dan dicetak ulang! Sejak saat itu, pimpinan UKSW kebakaran jenggot. Tak kalah, Imbas juga sempat dilaporkan ke pihak keamanan oleh rektoratnya sendiri. Alasannya, “tidak tunduk pada ketentuan yang ada”.

Tapi itu dulu. Sekarang Stanley sudah ada di Jakarta. Yang terkini, Bagir Manan menyerahkan tongkat estafetnya ke Stanley, sebagai Ketua Dewan Pers periode 2016-2019. Kendati dulu di Salatiga dan kini di Jakarta, tetap ada satu persamaan: setia di ranah PERS.

***

Bagaimana ceritanya Om Stanley bisa berkarir di Dewan Pers?

Pasca Komnas HAM periode 2007-2012, saya hanya mengajar dan bekerja jadi konsultan di perusahaan bidang manajemen strategis. Hanya beberapa bulan, karena pada Oktober 2012 ada beberapa orang dan organisasi wartawan meminang saya untuk bersedia dicalonkan sebagai anggota Dewan Pers, mewakili unsur masyarakat. Mereka meminta biodata, foto diri untuk dikirim melalui surel. Saat itu, jelang tiga hari penutupan masa pencalonan. Saya tanya apa alasan teman-teman mau mencalonkan saya. Mereka menjawab, saya memenuhi kriteria sebagai calon. Latar belakang, jejaring dan pengalaman saya dianggap akan memberikan kontribusi untuk Dewan Pers.

Namun setelah itu tak mendengar kabar apapun. Baru pada Desember 2012, sekitar minggu kedua, saya dikabari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bahwa nama saya terpilih sebagai salah satu calon anggota Dewan Pers, yang namanya akan diusulkan ke Presiden SBY.

Apakah karir Om Stanley di Dewan Pers, salah satunya terpengaruh pengalaman kala di Imbas?

Belum pernah memikirkannya. Tapi memang ketika lulus dari UKSW keinginan saya bekerja hanya tiga. Kalau tidak menjadi dosen, ya jadi wartawan, atau bekerja di Non-Government Organization (NGO). Dan ketiganya sudah pernah saya jalani.

Ada cerita lain. Di UKSW saya pernah jadi asisten dosen tiga mata kuliah selama lima tahun. Menjelang lulus 1988, sebetulnya saya berminat untuk ambil Program Pasca Sarjana (PPS) UKSW, tapi sudah ada tanda-tanda keributan. Apalagi, tahun 1997 saya dianggap menjadi salah satu biang kerok. Ya sudah, saya jadi peneliti atas permintaan Pak Arief Budiman selama setahun. Setelahnya, saya memilih bekerja sebagai wartawan majalah Jakarta-Jakarta, di bawah Kompas Gramedia Grup dari 1989-2001.

Stanley (duduk, ketiga dari kanan) mendemo pembredelan Editor, Tempo, dan Detik pada 1998. | Dok. Daniel Supriyono
Stanley (duduk, ketiga dari kanan) mendemo pembredelan Editor, Tempo, dan Detik pada 1998. | Dok. Daniel Supriyono

Andreas Harsono dalam majalah Scientiarum pada 2008, pernah bilang, “Saya ‘kuliah’ di Imbas, bukan di Elektro.” Kalau Om Stanley?

Kalau ‘kuliah’ saya ya di dunia aktivisme. Saya lebih banyak nongkrong dan berdiskusi dengan dosen di luar fakultas teknik, para seniman, serta aktivis dari kota-kota lain. Saya belajar dari kehidupan berorganisasi mahasiswa di kampus. Saya pernah duduk di Senat Mahasiswa Fakultas, Senat Mahasiswa Universitas, dan juga Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas maupun universitas. Saya juga ikut mendirikan organisasi pecinta alam. Di luar itu, dengan mengajar sebagai asisten dosen dan asisten praktikum, saya juga bisa menutupi biaya hidup maupun studi selama di Salatiga. Namun, pers tetap salah satu bidang yang saya minati. (Baca juga: Jas Merah Satya Wacana)

Kembali ke soal Dewan Pers, tantangan apa saja akan dihadapi saat mengampu pucukan lembaga pers di Indonesia?

Pertama, moghulisme media. Ada pengusaha media yang menguasai banyak media mulai dari cetak, radio, televisi dan daring (online). Hal ini berpotensi membuat terjadinya penyeragaman pemberitaan untuk kepentingan tertentu.

Kedua, adanya kecenderungan politikus untuk memiliki media atau sebaliknya, pimpinan media ingin jadi politikus. Hal ini akan menjadikan media menjadi terompet partai atau media pencitraan pemiliknya, sehingga tidak mengabdi untuk kepentingan publik.

Yang ketiga, masalah profesionalitas wartawan dan kualitas SDM. Saat ini ada ribuan wartawan di Indonesia. Yang telah lulus uji kompetensi baru 7.500 wartawan. Kebanyakan sisanya menjadi wartawan dengan cara learning by doing. Sedangkan, tidak semua media memberikan pelatihan kepada wartawan yang mereka rekrut, hanya media-media besar saja yang melakukannya. Hal ini belum lagi dengan munculnya fenomena wartawan abal-abal yang sama sekali tak mengerti Kode Etik Jurnalistik dan tak pernah mendapatkan pengetahuan jurnalistik. Indonesia memasuki MEA, menuntut kualitas SDM yang bisa bersaing dengan SDM asing. Kalau tidak, bukan tak mungkin media, terutama penyiaran, akan banyak menyerap SDM asing, akibat belum siapnya SDM wartawan di Indonesia.

Keempat adalah maraknya praktek “abal-abalisme”. Ada banyak media menggunakan nama KPK, Tipikor, BIN, dan nama-nama lain untuk menekan dan memeras pengusaha dan pejabat. Para wartawan media-media ini umumnya adalah para pencari kerja (job seekers) yang melihat profesi wartawan sebagai profesi jalan pintas untuk meraup rejeki. Praktek ini sebetulnya menodai profesi wartawan yang sesungguhnya adalah profesi terhormat.

Kelima, masih rendahnya gaji dan renumerasi wartawan. Ada banyak wartawan di daerah yang gajinya sangat rendah bahkan digaji di bawah standar UMP. Mereka ini lebih banyak mengandalkan amplop pemberian narasumber.

Terakhir, kemajuan teknologi yang niscaya akan mengubah landscape model pemberitaan dan media yang ada. Saat ini ada beberapa media yang gulung tikar karena tidak mampu menghadapi tantangan yang ada. Anak-anak muda sekarang menganggap media cetak seperti koran dan majalah adalah media jadul. Semua berita tersedia dan bisa diakses dengan menggunakan gawai (gadget). Tapi para pemilik media yang kebanyakan tak paham dengan teknologi mutakhir, masih berpikir seolah-olah di tahun 1970-an. Hal ini bisa dimaklumi karena pimpinan media umumnya adalah generasi tua yang hanya memahami media konvensional.

Persoalan media saat ini sangat terkait dengan infrastuktur telekomunikasi dan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi tinggi. Dalam beberapa tahun kita harus menyiapkan diri untuk memasuki era konvergensi media yang lebih bertulang punggung pada teknologi komunikasi yang supercepat.

Dok. harianblora.com
Dok. harianblora.com

Keenam persoalan di atas sudah umum. Lantas apa bedanya Dewan Pers era Bagir Manan dengan Om Stanley?

Secara umum tak ada yang berbeda karena Dewan Pers pemegang amanat UU no. 40/1999 yang visi misi dan tupoksinya (tugas, pokok, dan fungsi) jelas. Dewan Pers akan meneruskan pekerjaan sebelumnya yang belum selesai. Tapi Dewan Pers periode 2016-2019 akan berkonsentrasi untuk menjaga kemerdekaan pers dan independensi media yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Karena, periode 2016-2017 ini akan banyak momen politik dan jurnalisme rawan untuk diboncengi kepentingan bisnis dan politik.

Ada satu persoalan yang belum disebut. Kalau pers mahasiswa, Om?

Persma memang tidak termasuk sebagai media sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun Dewan Pers menilai persma memiliki peran penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dijamin negara. Dewan Pers akan selalu memberikan bantuan, terkait dengan peningkatan pengetahuan dan kapasitas persma. Bila ada penekanan tentunya Dewan Pers akan coba membantunya. Bagaimanapun, persma adalah salah satu sumber SDM yang baik bagi pers profesional.

Mengingat kasus Lentera Oktober 2015 dan beberapa pembredelan pers mahasiswa yang terjadi setelahnya, apa Dewan Pers punya agenda terkait perlindungan geliat pers mahasiswa?

Untuk kasus Lentera, kan Dewan Pers berkirim surat ke Rektor dan menanyakan masalah penekanan dan pelarangan terhadap Lentera. Saat majalah Didaktika yang merupakan persma UNJ diserang mahasiswa dan kemudian diancam rektor pada 2013, Dewan Pers memanggil para penyerang, pimpinan UNJ, dan pengelola Didaktika. Baru setelahnya, Dewan Pers melakukan mediasi.

Intinya adalah persma harus menggalang persatuan dan membentuk organisasi patung. PPMI harus bisa diberdayakan. Dulu Imbas di UKSW dan persma lain di kampus-kampus lain juga dapat tekanan semua, namun bersatu dan melawan. Kami saat itu tak mungkin mengadu, apalagi meminta dukungan dari Dewan Pers yang secara nyata merupakan rubber stamp penguasa, jadi memang harus melawan. Nah, Dewan Pers masa reformasi ini kan lain. Dewan Pers saat ini memberikan perhatian kepada persma. Dewan Pers punya MoU dengan Polri dan Kejagung. Tapi teman-teman persma tak boleh menjadi manja dan lupa bahwa perlawanan yang sejati itu adalah dari diri sendiri.

 

Jejak Teddy Sulistio Pada Pemberedelan Lentera

Menyoal pemberedelan majalah Lentera, beberapa minggu ini UKSW masih disebut-sebut dalam ragam pemberitaan media. Tetapi, nampaknya perusahaan media secara tak sengaja, ‘sepakat melokalisir’ isu regional ini menjadi isu kampus saja. Kalau kata Bima Satria Putra, Pemimpin Redaksi Lentera, isu ini seolah-olah hanya persoalan antara ayah (Rektorat dan Dekan UKSW) dengan anak (Lentera). Dan tentu bisa disimak bahwa ‘hujatan’ media melulu dilontarkan kepada Daru Purnomo, Dekan Fiskom UKSW, dan Polres Salatiga. Seolah-olah tidak ada aktor lain.

Kendati demikian, Scientiarum (SA) memulai penelusurannya lewat pemberitaan Tempo.co soal Lentera sedari 18 Oktober, hingga majalah Tempo edisi 26 Oktober-1 November. 19 Oktober, Tempo.co merilis berita yang mengabarkan bahwa 16 Oktober malam—setelah pertemuan Rektor UKSW dengan beberapa pentolan Lentera—ada juga pertemuan antara Rektorat UKSW dengan Forum Komunikasi dan Musyawarah Pimpinan Daerah. Dari Forkompinda hadir Wali Kota Salatiga, Ketua DPRD Kota Salatiga, Dandim Diponegoro 0714 Salatiga, dan Kapolres Salatiga. Lentera dibahas. Demikian beritanya.

Saking kuatnya arus informasi soal pemberedelan Lentera, Tempo edisi terbaru ini juga menyisipkan berita berjudul “Bredel dari Kampus Salatiga” (halaman 34) dan “Marah Disebut Kota Merah” (halaman 110) dalam majalahnya. Rektorat UKSW lagi-lagi disebut melakukan pertemuan dengan Forkompinda. Kali ini lebih detil. Pertemuan itu digelar di Kediaman Yuliyanto.

Berita di bawah ini adalah salah satu dari liputan serial SA terkait jejak Forkompinda dan Rektorat UKSW pada pemberedelan Lentera.

***

Sore 27 Oktober, SA mendapat pesan seluler dari Teddy Sulistio, Ketua DPRD Kota Salatiga. Isinya jelas: Bisanya diwawancara sekarang. Setelah mendapat pesan persetujuan tersebut, SA langsung menemui Teddy Sulistio, Ketua DPRD Kota Salatiga, di Kantor DPC PDI-P Salatiga. Teddy yang waktu itu mengenakan kaos hitam, langsung menjabat tangan dan menggiring SA ke salah satu ruangan. Dalam ruangan itu ada dua pasang kursi empuk berwarna hitam dengan satu meja setinggi tulang kering orang dewasa, yang berada di tengahnya.

Di meja tersebut ada satu ornamen kecil. Setelah diperhatikan, ternyata ornamen banteng hitam khas PDI-P. Bila menilik dindingnya, terpajang bingkai berisi foto Megawati disandingkan dengan Bung Karno.

Ketika hendak menyatakan maksud wawancara, sembari menyodorkan majalah Tempo yang mengulas Lentera, Teddy meminta dibacakan saja bagian berita yang ingin dikonfirmasi dari padanya.

Soal pertemuan Forkompinda dengan Rektorat UKSW, Teddy mengatakan bahwa pertemuan itu untuk membicarakan soal kondusifitas Salatiga.

Ketika ditanya soal siapa yang menggagas pertemuan jelang tengah malam tersebut, Teddy malah balik bertanya, “Anda cinta Satya Wacana?”

Akrab di publik dengan sebutan Bung Teddy. | Sumber: Harian Semarang
Akrab di publik dengan sebutan Bung Teddy. | Sumber: Harian Semarang

“Cinta.”

“Stop polemik,” ucap Teddy sambil menatap tajam. Lagi, “Anda cinta Salatiga?”

“Cinta.”

“Stop polemik. Atas nama rakyat yang hidupnya masih menderita, stop polemik,” kali ini dengan nada rendah.

“Apa artinya stop polemik?”

Dengan nada meninggi, Teddy mengatakan bahwa tidak ada untungnya berdebat kusir soal pemberedelan Lentera di media, kalau hasilnya hanyalah perpecahan. Frasa “stop polemik” terucap lagi sebagai wanti-wanti.

“Ini nggak main-main lho mas,” wanti-wanti Teddy.

“Ya, memang.”

“Jangan dibuat main-main. Makanya, satu-satunya cara: stop polemik,” tegas Teddy.

Ketika diungkit kembali siapa yang menggagas pertemuan tersebut, Teddy mengucapkan bahwa pertemuan dengan Forkompinda itu adalah pertemuan yang sifatnya situasional. Tidak ada yang menggagas secara spesifik. “Pertemuan dengan Forkompinda itu adalah pertemuan yang biasa, bukan hal yang luar biasa,” ujar Teddy.

Soal majalah Lentera, Teddy tak mau ambil pusing terkait kasus pemberedelannya karena bukan termasuk tupoksi (tugas pokok fungsi—red) DPRD Kota Salatiga. “Sudah ada yang ngurusin,” pungkas Teddy, diikuti penyebutan bahwa ini adalah tugas Komnas HAM.

Pertanyaan dari SA mengarah lagi kepada konten majalah Tempo, yang meyinggung pertemuan Forkompinda dengan Rektorat UKSW. “Yang dibicarakan antara Muspida (Forkompinda—red) dengan Rektorat UKSW itu apa saja?”

“Banyak to ya,”

“Salah satunya?”

“Banyak. Ya bicara tentang Salatiga, bicara tentang agenda Satya, bicara tentang kampus baru, bicara tentang pendidikan,” ujar Teddy.

“Berarti benar yang diberitakan Tempo, kalau memang ada pertemuan dengan Rektorat UKSW yang membahas soal penarikan majalah Lentera?”

“Saya kira tidak sepenuhnya benar ya. Karena yang dibicarakan tidak hanya itu (majalah Lentera—red),” diikuti kekehan khas Teddy.

Teddy Sulistio dan Yuliyanto saat latihan menembak pada 16 Juni 2015. | Dokumentasi fajar.co.id
Teddy Sulistio (kiri, berkacamata hitam) dan Yuliyanto (tengah) saat latihan menembak pada 16 Juni 2015. | Dokumentasi fajar.co.id

Beberapa saat setelah terkekeh, Teddy membenarkan kalau memang ada pertemuan itu, dengan salah satu agenda pembahasan soal majalah Lentera. Akan tetapi menurut Teddy, pembahasan Lentera bukanlah yang utama. “Jadi jangan didramatisir seolah-olah Salatiga siaga satu,” tukas Teddy.

Secara pribadi, Teddy menyayangkan majalah Lentera ini diperjualbelikan di luar kampus. “Ini diperjualbelikan dan dikonsumsi masyarakat dengan berbagai macam strata dan kemampuan analisis itu lho,” ujar Teddy diikuti kekehannya, “Coba bayangin.”

Teddy mengaku tidak mau ambil pusing dan tidak mempunyai ketertarikan akan majalah Lentera, lantaran baginya, masih ada masalah substansial lainnya yang perlu diurus. Lalu ia menyodorkan satu kartu nama bertuliskan: Pradjarta Dirjosanjoto, pendiri Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik), dan satu bendel berkas soal pengajuan pendirian gereja yang tidak disetujui RW setempat. “Banyak hal yang harus kami selesaikan, ketimbang mengurus urusan-urusan abstrak seperti itu (pemberedelan Lentera—red),” ujar Teddy.

Lebih lanjut, Teddy juga menepis bahwa ada pertemuan antara Rektorat UKSW dengan Forkompinda Kota Salatiga, sebelum pertemuan John Titaley dengan beberapa pengurus Lentera pada malam 16 Oktober. Menurut keterangan Teddy, pertemuan Rektorat UKSW dengan Forkompinda digelar baru setelah John bertemu dengan awak Lentera.

Tetiba itu, nada Teddy meninggi lagi dan mengucap, “Lawan itu sedang mencari-cari celah untuk menghabisi. Maka menari-narilah di genderang yang kita tabuh, jangan menari-nari di genderang yang tidak kita tabuh. Apalagi kalau mereka siap menghanguskan rumah kita. Satya itu rumah. Rumah besar.”

Sesaat setelah mengatakan penggalan analogi tersebut, Teddy mengaku bahwa dirinya menaruh kekhawatiran pada respon pihak oposisi terhadap “Salatiga Kota Merah”. “Karena memang kebebasan pers, lalu penggalian luka lama pada sejarah, tidak ada kepentingannya dengan saya. Tetapi lawan? Anda bisa bayangkan orang yang tidak senang dengan Satya Wacana? UKSW itu simbol ke-Kristen-an,” tukasnya.

Teddy lalu berandai kemungkinan paling buruk yang akan menimpa Satya Wacana. “Kae lho deloken Satya Wacana sing wis dadi PKI.”

BPMU Jamin Awak Lentera Bebas Sanksi Akademik

Senin (26/10), Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas menyatakan sikapnya terkait pemberedelan majalah “Salatiga Kota Merah” karya LPM Lentera, Fiskom UKSW. Dalam pernyataan sikap ini, BPMU berjanji melindungi hak-hak pengurus Lentera sebagai mahasiswa dalam lingkup akademik.

Malinton Fauly Tampubolon, Ketua Umum BPMU, mengatakan bahwa BPMU secara khusus mengawal Lentera agar pengurusnya tidak mendapat sanksi akademik. “Kami selaku BPMU meminta kepada pihak universitas untuk menjamin mahasiswa agar tidak dikenakan sanksi akademik,” pungkas mahasiswa program studi Sosiologi.

Berbekal payung hukum dari Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa (KUKM) 2011, Malinton menyatakan bahwa majalah Lentera sama sekali tidak melanggar kode etik dan kewajiban mahasiswa yang diatur dalam KUKM. “Bila majalah Lentera dipertentangkan, mestinya karya ini layak untuk didiskusikan secara akademik,” ujar orang nomor satu di tubuh legislatif mahasiswa UKSW periode 2015-2016.

Malinton juga mengatakan bahwa semestinya “Salatiga Kota Merah” layak diapresiasi karena merupakan salah satu produk mahasiswa UKSW. “Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, majalah ini perlu diapresiasi sebagai karya mahasiswa,” ujar Malinton.

Ke depannya, BPMU melalui Komisi D Advokasi akan menghimpun beragam informasi terkait kasus “Salatiga Kota Merah”, untuk dijadikan landasan pengambilan keputusan. “Jangan asal eksekusi,” ujar Malinton.

Dekanat Fiskom: Lentera Bukan Konsumsi Publik

dekanfiskom
Sumber: portalentera.wordpress.com

19 Oktober 2015, sejumlah 68 eksemplar majalah Lentera dipindahtangankan ke Daru Purnomo, Dekan Fiskom UKSW. Bersama Upik Anggraeni, staf BPHL UKSW, salah satu anggota Lentera menjumlah majalah dalam satu kardus putih. Kardus ditutup.

Majalah Lentera akan dibawa masuk ke dalam Ruang Rapat Fiskom, yang waktu itu pintunya menganga. Beberapa anggota Lentera masuk ke dalam, disusul wartawan undangan beberapa media, Upik, LPM Poros Undip Semarang, LPM Dinamik-A IAIN Salatiga yang kebetulan sedang tilik Lentera dan Scientiarum (SA) sendiri. Konferensi pers dimulai.

“Dari pihak universitas sudah menunjuk Daru Purnomo yang akan mewakili universitas dalam memberikan klarifikasi,” buka Upik. Lalu selebaran rilis pers dibagikan ke peserta konferensi. Forum diambil alih Daru.

Daru mengatakan kalau poin-poin penting dalam konferensi sudah termaktub pada lembaran tersebut. “Dari press release yang sudah diberikan, itulah pernyataan kami yang sesuai dengan kesepakatan. Juga sekaligus sebagai klarifikasi terhadap informasi atau pemberitaan dari beberapa media. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya (pemberitaan-red) salah, namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi,” ujar Daru yang punya kebiasaan mengalungkan kacamata bacanya.

Pertanyaan awal meluncur dari salah satu wartawan yang hadir. “Apa sih arti kata ‘merah’ yang tertera pada majalah?” tanyanya pada Daru.

Mulanya Daru mengatakan kalau “Merah” di sini—bila menilik melalui konteks diskursus akademik—memang punya kaitannya dengan momentum peringatan kejadian 50 tahun silam. “Di situ ada gambar palu arit. Konteks yang saya tangkap sebagai orang awam yang tak paham soal jurnalistik, saya akan mengatakan ‘Kota Merah’ punya arti Salatiga adalah basis PKI,” ujarnya.

“Artinya penarikan ini memang karena mengkhawatirkan ya, karena ternyata memang membahas G30S?” timpal langsung oleh wartawan itu.

“Yang mengkhawatirkan, kalau majalah ini diterima di masyarakat akademik mungkin nggak  menjadi persoalan. Tetapi yang kami khawatirkan dan menimbulkan keresahan, ketika saya membuka Twitter, Facebook, portal berita, isu ini terus berkembang dengan persepsi yang berbeda-beda.”

Daru bertutur kalau majalah ini didistribusikan hingga luar kampus, maka imbasnya adalah pemberitaan media yang ngalor-ngidul. Indonesia-nya: simpang siur, banyak versi.

Mengihwal kesimpangsiuran berita beberapa media yang tidak disebutkan Daru, yang dituju ialah beberapa frasa konklusif seperti “majalah Lentera dibakar”, “Lentera diberedel”, dan “adanya intimidasi dari polisi dan militer”. Beberapa frasa ini memang menyembul di lini masa media sosial sejak 18 Oktober 2015. Sepengamatan SA, ketiga frasa tersebut muncul pertama kali di Tempo.co pada rubrik nasional. Frasa-frasa itu lalu diteruskan media berbasis situs, yang relatif lebih kecil ketimbang Tempo.co. Begitu seterusnya. (Baca juga: Beritakan Kasus 1965, Majalah Lentera Ditarik lalu Dibakar)

Kendati Lentera sudah meluncurkan catatan kronologis resminya, hingga 20 Oktober 2015 kalimat konklusif seperti pembakaran majalah dan pemberedelan Lentera masih bermunculan dalam wujud terbitan baru. Berangkat dari ketiga frasa tersebut, SA mengkonfirmasi Bima Satria Putra, Pemimpin Redaksi Lentera, bahwa sejatinya “Salatiga Kota Merah” belum dibakar oleh kepolisian.

“Dari pembicaraan dengan pimpinan universitas juga muncul pertanyaan: apa benar Salatiga itu kota basis PKI?” ujar Daru, diikuti penyebutan salah satu judul berita di majalah Lentera: Satu Bingkai Kosong.

Satu Bingkai Kosong ialah salah satu dari sembilan liputan khusus. Isinya soal Bakrie Wahab, Walikota Salatiga 1961-1965 yang berafiliasi dengan PKI. Lentera mendatangi Kantor Walikota Salatiga berniat menggali informasi dari Priyantara, staf Humas Pemkot Salatiga, tentang Bakrie Wahab. Namun Prinyantara menyatakan pemkot tak memiliki arsip apapun terkait Bakrie.

Pun dari barisan ilustrasi dan foto mantan Walikota Salatiga, ternyata ada satu bingkai kosong. Bingkai kosong itulah tempat Bakrie Wahab.

“Dulu bingkai ini malah tidak ada. Tapi untuk menghormati beliau, kami tetap memasang bingkainya, walaupun tanpa foto,” ujar Priyantara, seperti tertulis pada halaman ketujuh “Salatiga Kota Merah”.

Beberapa milidetik usai Daru menjelaskan panjang lebar soal keresahan akan ‘daya pembentuk opini publik’ dari majalah Lentera—bila sampai di luar kampus—seorang wartawan berkemeja SCTV angkat suara. “Pak, itu awal mulanya hanya untuk internal atau memang ada upaya-upaya untuk didistribusikan ke luar kampus?”

“Majalah ini-jelas-di bawah-eee-lembaga kemahasiswaan,” ucap Daru dengan jeda berulang.

sampul muka lenteraMajalah Lentera disebut-sebut harus ‘tunduk’ pada aturan main: tidak untuk didistribusikan keluar. “Eksklusif, hanya untuk konsumsi kampus,” tandas Daru yang siang itu berkemeja biru langit. Itu baru alasan yang pertama.

Kedua, menurut Daru, majalah Lentera nomor 3/2015 telah menyalahi mekanisme produksi majalah Lentera. Pernyataan juga tertulis pada rilisan pers Fiskom UKSW poin ketiga. Bagian tersebut berisikan penjelasan bahwa keseluruhan proses produksi majalah Lentera edisi tragedi kemanusiaan 1965 ini, tanpa melalui konsultasi ke koorbidkem dan dekan. Dengan kata lain, Daru menghendaki produksi majalah Lentera ‘manut’ sama mekanisme yang sudah diatur dalam organisasi kemahasiswaan di Fiskom.

“Itulah mengapa kami mengambil langkah-langkah, salah satunya meredam keresahan karena sudah begitu banyak muncul komentar, maka majalahnya ditarik,” ujarnya.

Lalu Daru mewanti-wanti bahwa penarikan dan pemberhentian distribusi “Salatiga Kota Merah” bukan sebuah pemberedelan. Namun semata-mata sebuah usaha peredaman beragam komentar tanggapan atas majalah Lentera itu.

Daru juga menyangkal pemberitaan di Tempo.co yang menuliskan adanya intimidasi kepada pengurus dan pemberedelan Lentera. Justru fungsi polisi saat interogasi 18 Oktober 2015 lalu, menurut Daru, murni untuk memediasi antara UKSW dengan pemkot. “Saya mengatakan sama sekali, tidak,” tepis Daru.

Beberapa nama petinggi di UKSW lalu disebut: Arief Sadijiarto PR III, Teguh Wahyono PR II, Neil Rupidara PR V, Flavianus Koordbikem Fiskom, serta Daru sendiri mengaku mendampingi keseluruhan proses integorasi. “Jadi saya tahu persis apa yang dilakukan. Kalau disebutkan ada intimidasi dari militer, sama sekali saya tidak melihat militer. Intimidasi oleh polisi, padahal saya juga dimintai keterangan. Polisi hanya meminta keterangan mengenai proses produksi majalahnya.” (Baca juga: Berdiri Untuk Lentera)

Daru menyebut kembali bahwa Lentera kali ini menyalahi mekanisme penerbitan. Sedangkan konsultasi produksi majalah Lentera—versi Daru—terjadi pada majalah pertama (Piye Jal? Aku Meh Lungo) dan kedua (Jatuh Bangun Persma UKSW). “Karena nama saya dan nama koorbidkem, tercantum di majalah itu. Saya selaku pelindung, termasuk koordibkem. Sehingga setiap penerbitan, harus ada jalur konsultasi,” tegas Daru.

“Tapi intinya, kebebasan tetap kami jamin. Karena kebebasan tanpa aturan main adalah  chaos,” ucap Daru, kali ini dengan menurunkan nada suara secara teratur.

Memperjelas Aturan Main di Fiskom

Sesuai dengan aturan penerbitan majalah yang ada di bawah lembaga pendidikan, maka majalah tersebut tidak boleh diperjualbelikan di luar kampus dan hanya terbatas diedarkan di dalam kampus. Dalam hal ini LENTERA telah melanggar poin b.

Paragraf di atas tertulis demikian di rilisan pers, namun mengacu pada hasil studi pustaka SA, sama sekali tidak ada peraturan tertulis mengenai prosedur penerbitan majalah kudu melalui konsultasi dengan dekan dan koorbidkem.

antaranews
(ANTARA FOTO/ Aloysius Jarot Nugroho)

“Apa Pak Daru bisa memaparkan wujud konkret aturan penerbitan majalah yang ada di bawah lembaga pendidikan?” tanya SA.

“Ini majalah yang konsumsinya hanya untuk kampus. Jadi aturan ini bukan aturan aras universitas,” jawab Daru.

“Apakah aturan itu aturan tertulis atau lisan?”

“Aturan ini sebenarnya sudah sepakat dengan pak koorbidkem,” jawab Daru sambil mengalihkan jawaban ke Flavianus, yang kebetulan duduk di sebelah kirinya.

Flavianus yang semula lebih banyak menunduk, akhirnya mengangkat kepala dan menyempatkan diri melihat Daru sesaat. Baru bersuara.

“Saya kira aturannya, lebih ke arah bahwa majalah itu untuk kalangan sendiri. Dan mestinya ada kesadaran tidak bisa dikonsumsi secara umum. Karena tentu bila dikonsumsi oleh umum, nanti akan menimbulkan polemik,” tutur Flavianus.

Lalu SA menyinggung soal pemberitaan pemberedelan Lentera yang ditepis kebenarannya oleh Daru. “Kemarin waktu ngobrol dengan AJI Yogyakarta, ternyata pemberedelan ini bukan hanya soal pembekuan aktivitas jurnalistik. Tapi juga pembatasan ruang lingkup peredaran dan penarikan majalah, maka itu sudah termasuk dalam konsep pemberedelan. Bagaimana tanggapannya?”

“Terima kasih atas informasinya. Silahkan, kalau itu (majalah-red) mau ke publik. Tapi kita punya aturan main juga. Selama itu ada di aturan main kami di Fiskom, ya nggak masalah. Tetapi ketika itu sudah sampai ke publik dan diperjualbelikan, kira-kira perlu pajak nggak ya?” tanya Daru. “Kemudian ada iklan,” sambil membuka halaman paling belakang majalah Lentera. “Kemudian ketika itu untuk publik, perlu SIUP nggak?”

“Tidak perlu SIUP,” jawab salah seorang yang ada di ruangan.

“Oke, saya tidak memahami itu. Tetapi itu diperjualbelikan,” tutup Daru.

Kemudian Daru tidak membenarkan bahwa Fiskom memberedel, karena tindakannya adalah sebatas peredaman dampak negatif dari berita-berita yang sekarang beredar. Makanya Fiskom melakukan penarikan majalah.

“Atau ada alternatif lain?” tanya Daru yang segera disusul jawabannya sendiri, “Namun kelihatannya opsi tersebut (penarikan majalah-red) adalah yang terbaik.”

Lentera Tidak Menyalahi Aturan Manapun

“Kami merasa majalah nomor satu dan dua, tidak pernah kami konsultasikan ke dekan sebelumnya. Karena kami merasa tidak punya tanggung jawab melakukan hal tersebut,” tutur Bima dengan nada meninggi, pada malam 19 Oktober 2015.

Selanjutnya Bima mengatakan kalau Lentera hanya punya satu garis koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fiskom, yang membawahinya. “Sebab tidak ada peraturan, ketentuan yang menjelaskan hal tersebut,” sambungnya sembari jemari tangan kanannya ditepukkan ke telapak tangan kiri berkali-kali.

Bima memastikan bahwa segala kebijakan redaksi ialah murni urusan redaksi, bukan SMF, dekan, maupun koorbidkem. “Dalam hal ini,” nadanya lebih tinggi, “dekan melakukan kesalahan besar,” tegas Bima.

“Lalu bagaimana soal perizinan penjualan di luar kampus yang dibilang kalau Lentera melakukan kesalahan?” timpal SA.

“Kami merasa tidak ada regulasi yang mengikat kami seperti itu,” tukas mahasiswa kelahiran Pangkalanbun ini. Dan juga Bima mengiyakan bahwa regulasi distribusi penjualan buku untuk umum, hanya berlaku untuk perusahaan pers, bukan pers mahasiswa yang notabene tidak berorientasi pada profit.

Pagi 20 Oktober 2015, SA  mencoba menghubungi Jessica Moranggi Tobing, Ketua Bidang II Senat Mahasiswa Fiskom yang mana membawahi Lentera secara struktural, hendak mengklarifikasi pernyataan Daru perihal aturan konsultasi majalah.

“Aku juga kaget, soalnya aku nggak pernah tahu aturan dan prosedur semacam itu,” aku Jessica.

Jessica pun menegaskan bahwa “Salatiga Kota Merah” tidak menyalahi aturan manapun. “Karena program kerja mereka selama satu tahun ini sudah masuk ke dalam agenda,” pungkasnya.

Jessica menyayangkan adanya ketidakjelasan mengenai kebijakan fakultas menarik majalah Lentera dari peredaran. Padahal menurut Jessica, secara konten dan izin semuanya tidak ada masalah. “Apa mungkin agak sensi kali ya, kalau sejarah harus diluruskan?” tanya Jessica.