Berdiri Untuk Lentera

Sampul muka di sebelah ini adalah majalah edisi ketiga dari Lentera, pers mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom) UKSW. Dari sampulnya sudah jelas kalau yang diulas perihal PKI dan tragedi kemanusiaan pada 1965. Secara geografis, majalah ini fokus di seputaran Salatiga dan Sekitarnya. Setelah terbit, ternyata dipermasalahkan.

Malam 16 Oktober 2015, sekitaran pukul 20.00, Lentera ditelpon Flavianus Der Melsasail, Koorbidkem Fiskom, agar datang ke Gedung Administrasi Pusat. Tidak ada pemberitahuan yang begitu jelas mengenai pertemuan tersebut.

Empat orang Lentera datang ke GAP. Menghadap Daru Purnomo, Dekan Fiskom dan John Titaley, Rektor UKSW.

“Waktu itu, Pak rektor ngomong kalau majalah kami dipermasalahkan oleh beberapa pihak,” tukas Arista Ayu Nanda, Pemimpin Umum Lentera.

Malam itu rektor meminta seluruh majalah yang dijual di luar kampus, alias yang ada di agen-agen, untuk ditarik seluruhnya. Menurut Arista, rektor mewanti-wanti bahwa penarikan majalah tersebut didasari pada pencegahan adanya ormas yang akan mempermasalahkan “Salatiga Kota Merah”. Memang, pada poster-poster promosi majalah yang tersebar, Lentera membuka dua tempat penjualan di luar kampus. Yang pertama di Ababil Agency dan di Kafe Godhong Pring. Namun belakangan SA baru mendapat informasi langsung dari Bima Satria Putra, Pemimpin Redaksi Lentera, bahwa Ababil Agency menolak menjualkan “Salatiga Kota Merah” karena takut dikira menyebarkan ajaran komunisme.

Menurut data himpunan SA, distribusi majalah Lentera dibagikan dalam dua lingkup. Dalam kampus dan luar kampus. Khusus di luar kampus, Lentera telah mengirim majalahnya ke Humas Wali Kota, Persipda, Kampoeng Percik, Godhong Pring dan penjual buku online Salatiga.

Setelah pertemuan dengan orang nomor satu di UKSW itu, Lentera langsung menghubungi Godhong Pring agar menyimpankan majalahnya, untuk diambil esoknya.

17 Oktober 2015 pagi, Daru meminta Lentera agar datang ke kampus membawa sisa majalah yang ada di Godhong Pring. Lentera mengiyakan. Tapi ternyata majalah yang sedianya ada di  Godhong Pring, sudah berpindah tangan. “Ternyata sudah diambil oleh Polres Salatiga,” ujar Arista yang mengenakan parka hijau gelap khas angkatan darat.

Mengetahui tumpukan majalah Lentera di Godhong Pring sudah ‘lenyap’, Daru lantas membuat pertemuan pukul 15.00 dengan anggota Lentera. Dengan satu catatan: seluruh sisa majalah harus dikumpulkan. Pada pertemuan tatap muka antara Daru dengan Lentera, yang mana mestinya sudah ada pengumpulan seluruh sisa majalah, ternyata Lentera mengumpulkan 20 dari 500 eksemplar majalah.

Lebih lanjut, Arista menceritakan bahwa pada malamnya, Lentera kembali dihubungi fakultas. Pesannya jelas: besok 18 Oktober 2015, diminta perwakilan Lentera datang ke Kantor Polres Salatiga pukul 08.00.

18 Oktober 2015, Arista, Bima dan Septi, Bendahara Lentera, hadir di Kantor Polres Salatiga untuk memberi keterangan pada aparat. Di lokasi juga ada Daru, Teguh Wahyono PR II, Arief Sadjiarto PR III, dan Neil Rupidara PR V yang mendampingi proses hingga berakhir siang tadi.

Pertemuan di Kantor Polres Salatiga itu membuahkan kesepakatan agar distribusi majalah Lentera dihentikan dan seluruh sisa majalah segera ditarik, karena rencananya akan segera dibakar. Teguran lisan juga disampaikan kepada UKSW.

Ketika SA menyinggung soal penarikan dan penghangusan majalah, mimik Arista menyeringai lebih lebar. “Di satu sisi kami tetap mau mempertahankan majalah yang ada di tangan kami, ya karena itu hak kami,” aku Arista.

Majalah Tidak akan Dibakar

Malam pukul 18.00, SA menghubungi Daru Purnomo. “Nomor yang anda tuju sedang sibuk,” terdengar lirih dari pengeras suara ponsel selular.

Setelah mengulanginya dua kali, tepat pukul 18.27 baru ada nada tunggu. Diangkat. Samar-samar terdengar suara agak berat.

Dalam percakapan telepon tersebut, Dekan Fiskom ini mengiyakan bahwa pertemuan hari ini bertujuan mencari penyelesaian terbaik, terkait dengan usaha kepolisian dalam mencegah reaksi ormas pada pemberitaan “Salatiga Kota Merah”. Maka dari itu diminta penarikan majalah dan pemberhentian distribusi.

“Penarikan dan pemberhentian distribusi itu adalah kesepakatan bersama,” tukas Daru. Lebih lanjut, Daru menegaskan bahwa kesepakatan tersebut termaktub secara tertulis antara UKSW dengan Polres Salatiga.

Mengacu pada pernyataan dari Lentera bahwa majalah yang nantinya dikumpulkan akan dihanguskan, Daru menepisnya. “Hanya ditarik dan dikumpulkan di fakultas. Tidak akan dibakar,” ujar Daru. Kali ini suaranya putus-putus gegara sinyal lemah, keluhnya.

Di sela-sela percakapan soal pengumpulan majalah, Daru menegaskan dirinya akan berdiri buat Lentera. “Karena Lentera ada di bawah UKSW, maka kami pimpinan fakultas dan universitas juga turut mendampingi proses pemanggilan ini,” tegas Daru.

Selain dukungan dari fakultas, menilik dari Tempo.co pada rubrik Nasional, kasus penarikan majalah ini mengundang sorotan media dan beragam lembaga eksternal UKSW. Pada berita “Beritakan Kasus 1965, Majalah Lentera Ditarik kemudian Dibakar” oleh Abdul Azis, tertulis bahwa Lentera mendapat tawaran advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum Pers di Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional. (Baca juga: Beritakan Kasus 1965, Majalah Lentera Ditarik lalu Dibakar)

Samuel Prasetya: Ikasatya Bukanlah Gereja

Dalam rapat pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW), 12-13 Maret 2015, di Ruang Probowinoto, muncul wacana bahwa Ikatan Alumni Satya Wacana (Ikasatya) direncanakan tidak lagi menjadi bagian dari 19 pembina YPTKSW.

Hal ini diiyakan oleh Samuel Budi Prasetya, ketua pembi­na harian YPTKSW, dalam wawancaranya, usai rapat dengan agenda pergantian pengurus dan pengawas YPTKSW (13/3). “Problematik percakapan itu dimulai dari persoalan filosofis. Sebenarnya, Satya Wacana ini didirikan oleh siapa? Dan siapa pemiliknya? Itu kan bermula dari gereja,” tutur Samuel.

Menurut sejarahnya, Satya Wacana memang didirikan oleh enam gereja, yakni Gereja Kristen Jawa (GKJ), Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ), Gereja Kristen Pasundan (GKP), Gereja Kristen Sumba (GKS), dan Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah (GKI-Jateng). Sedangkan pada proses perkembangannya, yayasan mendapat dukungan tambahan dari 12 sinode gereja: Gereja Isa Almasih (GIA), Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI), Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB), Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI-Papua), Gereja Toraja (GT), Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB), Gereja Protestan Maluku (GPM), Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dan Gereja Protestan Sulawesi Tenggara (Gepsultra).

Kantor Ikasatya di Rumah Noto, UKSW | Dok.scientiarum.com/Arya Adikristya Nonoputra
Kantor Ikasatya di Rumah Noto, UKSW |
Dok.scientiarum.com/Arya Adikristya Nonoputra

Sejak 2000-an, Ikasatya mulai diberi satu kursi di pembina YPTKSW bersama 18 sinode gereja pendukung. “Namun dalam perjalanan sejarahnya, diminta satu perwakilan dari Ikasatya untuk mendukung, karena sumbangan pemikirannya sangat penting,” tandas Samuel yang juga ketua III Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).

Berangkat dari filosofi tersebut, Samuel menekankan bahwa pemilik Satya Wacana ini ialah gereja-gereja pendiri dan pendukung. “Persoalannya sekarang, penempatan Ikasatya untuk hal ini ada di mana? Apakah itu di pembina? Sedangkan kelompok ini (Ikasatya–red) bukanlah gereja,” papar Samuel.

Kendati demikian, Samuel mengakui, peran Ikasatya masih dibutuhkan dalam pengembangan Satya Wacana. Sehingga menurutnya, tetap harus ada tempat bagi Ikasatya di YPTKSW, hanya saja bukan di tataran pembina.

Dalam rapat tersebut, keputusan menyatakan Ikasatya tetap punya perwakilan di pembina YPTKSW. Samuel mengatakan, pihaknya harus melakukan dialog lebih rinci dengan Pengurus Pusat Ikasatya perihal wacana itu.

Namun, Agus Suryono, ketua Pengurus Pusat Ikasatya, mengaku tidak ada wacana Ikasatya akan ditarik perannya dari pembina YPTKSW. “Ikasatya tetap sebagai salah satu pembina dalam rangka untuk lebih memperkuat YPTKSW dan UKSW,” jawab Agus ketika diwawancara lewat pesan seluler (17/3).

Telanjangi Diri Dari Jas Almamater

Akhir Agustus 2014, ada diskusi kecil-kecilan di grup Blackberry Messenger (BBM) Scientiarum. Topiknya klasik, alumni bertanya mengenai perkembangan SA (Scientiarum – red) pada pengurus sekarang. Lantas saya jawab kalau SA dalam waktu dekat ini, mau cetak koran dan majalah (seperti dulu lagi). Maklum, sudah empat tahun penerbitan cetak SA mati suri.

Satu jawaban, langsung diikuti dengan tanggapan dari alumni lain yang tergabung di grup. Ada yang menjawab tidak usah cetak koran – fokus pada jurnalistik dengan medium situs web saja. Lebih ekonomis, katanya. Kacamata lain bilang, SA harus tahu profil pembaca lebih dulu, supaya tahu lebih efektif mana antara pemberitaan koran atau web. Lagu-lagu lama dikumandangkan beberapa saat. Yang muda mendengarkan, yang tua bernyanyi.

Namun ada satu gagasan yang menarik, sekaligus menyentil. Slamet Haryono mengingatkan kalau mau cetak koran atau fokus web, itu sudah jadi fitrahnya SA. Semua sama-sama punya posisi tawar. Bukankah yang terpenting ruh jurnalistiknya?

Saya pikir, gagasan Slamet ada benarnya juga. Malahan banyak benarnya. Alumni Fakultas Biologi angkatan 2000 itu mewanti-wanti fokus pada isi. Kalau konten bagus, dibungkus koran atau web, ya hasilnya tetap bagus. “Jangan sudah habis tenaga cari duit buat cetak koran, malah lupa konten,” kata Slamet.

Belakangan ini saya memang suka putar otak soal isi dan kulit. Seperti kacang dengan kulitnya, atau orang dengan dalamannya. Banyak kata-kata bijak bilang kalau isi lebih penting dari pada sampulnya, kalau jadi kacang jangan lupa kulitnya. Namun lebih banyak lagi orang yang membicarakannya dari satu mulut ke mulut. Diwariskan dari satu zaman ke zaman lainnya, tapi naas, tak semua memahami topik yang meluncur dari mulut.

Soal isi dan kulit, saya jadi ingat paper “Setipis Tinta Terhadap Almamater yang Kucinta” yang ditulis Hardiono Arron, Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas yang baru saja terpilih. Isinya membahas langkah mewujudkan Lembaga Kemahasiswaan (LK) UKSW yang kritis dalam konsep dan sikap. Gagasan dan implementasi yang dibumbui semangat creative minority, dalam konteks Satya Wacana.

Landasan konsep yang ingin diimplentasikan Arron tertuang di kitab suci LK : Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa (KUKM) UKSW 2011. Tepatnya yang dituju Arron adalah bab 2, pasal 7 ayat 2J dan pasal 8 ayat 6. Keduanya menyinggung soal kewajiban menggunakan jas almamater secara bertanggungjawab. Tapi, saya tidak akan melulu membahas soal KUKM, karena jujur saja, membosankan.

Dalam paper-nya, Arron bercerita bahwa di universitas lain, mahasiswa tidak diperkenankan makan, merokok, berkendara sembari mengenakan jas almamater. Sekadar menggulung lengan saja tidak boleh. Pun penggunaan jas almamater, kudu dibarengi dengan baju berkerah dan celana panjang. Jas almamater diperlakukan “mulia”.

Pengalaman seperti itu Arron dapat saat LK Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) studi banding di tiga universitas lain, dalam kurun waktu 2012-2014. Alhasil, ketika Arron menjabat Ketua Senat Mahasiswa FEB 2013-2014, lahirlah Nota Ketua Perihal Penggunaan Jas Almamater di FEB.

***

Konsep mengenai jas almamater UKSW bersifat abstrak absolut. Secara konsep, jas almamater mulanya tak berarti apa-apa, kosong, hanya simbol yang bebas dan tak terbebani makna. Hingga kemudian dikonkretkan dalam wujud jas berwarna putih gading. Tak ketinggalan, jas itu diberi makna. Lalu rasanya mengenakan jas almamater menjadi punya beban (yang cukup berat).

Dalam semiotika, pemberian makna pada tanda (dalam hal ini,“tanda” ialah “jas almamater”) bersifat arbitrer, alias diberi semena-mena dan subyektif. Antara saya dengan Arron, mungkin berbeda memaknai jas almamater tersebut. Bagi saya, jas warna putih gading itu hanya identitas yang menunjukkan bahwa si pemakai adalah sivitas UKSW. Tidak lebih, tidak kurang.

Namun, jika ada nota yang mengatur penggunaan jas almamater – tidak boleh inilah, tidak boleh itulah – saya amat tidak setuju. Aturan memang penting, tapi tak perlu “didewakan”. Memangnya, seberapa kuat nilai hukum peraturan itu dipertanggungjawabkan? Apakah di kampus ini tak lagi mengenal hal ihwal toleransi?

Nota itu dibuat seolah-olah cara mencintai Satya Wacana hanya dengan tidak makan dan merokok sembari mengenakan jas almamater. Justru ketika nota tersebut keluar, bejana kekerasan simbolik meluap. Mengapa? Ketika pemahaman bahwa “yang makan, merokok menggunakan jas almamater, adalah eror” meluap dan merasuk ke elemen-elemen kampus, dari sanalah lahir “kekerasan simbolik yang sah”. Seolah-olah kata “sah” ialah legitimasi sebuah kebenaran. Padahal, kebenaran sejatinya bersifat personal. Manusia saja yang memang suka menyeragamkan kebenaran. Atau mau memperlihatkan siapa yang lebih benar? Bukankah yang terpenting dari LK adalah ruh pelayanannya?

Penyeragaman makna untuk urusan simbol tak semestinya diatur dan disahkan. Bukankah indah ketika perbedaan makna bisa diakomodir? Lagipula, di mana letak nilai creative minority dalam konteks Satya Wacana yang dimaksud Arron pada implementasi nota itu?

“Mendingan dihimbau aja, ketimbang diharuskan atas dasar peraturan,” ucap Adi, salah satu rekan saya di SA, saat obrolan malam. Argumen Adi lalu diiyakan dua kolega lainnya. “Lagipula, jika itu mau dijadikan peraturan, sistem kontrolnya bagaimana? Bukannya aturan harus diikuti perangkatnya berupa sistem kontrol?” lanjut Adi.

Ketimbang mengurus jas almamater, lebih baik LK ajak mahasiswa membuat ruang-ruang hijau di kampus, atau saya kerucutkan saja: bersih-bersih Gedung O. Belakangan saya sedih melihat barang-barang-barang Senat Mahasiwa Universitas yang mangkrak, seolah tak bertuan. Jika anda bertanya barang-barang yang mana, cek koridor samping kanan Gedung O, dekat mesin ATM, dan koridor dalam yang ruang geraknya sesak. Lebih baik lagi, tempat petugas kebersihan Gedung O juga ditata, biar mereka nyaman.

Sudah tiga bulan terakhir ini saya memang suka ajak orang buat bersih-bersih. Kalau ada yang bilang, “ketika mendaki gunung, sebagian besar karakter orang akan kelihatan”, saya pikir tidak juga. Pikiran saya mengatakan, dengan cara bersih-bersih – selain hemat di biaya dan tenaga – karakter seseorang akan terlihat juga. Sama halnya dengan mereka yang susah payah naik gunung.

Dengan cara-cara sederhana seperti itu, LK tak hanya mencintai almamater Satya Wacana, tapi juga mencapai slogan yang notabene periode ini jadi tumpuan: “Kami datang untuk melayani.”

Jangan tanya sisi akademiknya bersih-bersih di mana, karena ke-akademik-an pun berangkat dari hal-hal yang tidak akademis. Dari cabut-cabut ilalang, orang akan mudah capek dan berpikir dua kali bagaimana caranya menghemat tenaga dan waktu. Lahirlah mesin pemotong rumput. Bukankah mesin pemotong rumput adalah hasil ke-akademik-an?

Minoritas berdaya cipta munculnya dari bersih-bersih diri. Bukan dari peraturan pembatas ekspresi yang scientia sacra. Sudahlah, bersih-bersih diri sendiri lebih penting ketimbang menjaga kebersihan jas almamater.