Setelah Minta Maaf, UKSW Mau Apa?

Sejak awal mendengar kabar kalau UKSW meminta maaf kepada Arief Budiman, dosen yang dipecat era kemelut UKSW 1993-1995, saya agak lega dan berbangga. Namun, kelegaan dan kebanggaan itu ternyata tidak lebih besar ketimbang rasa khawatir saya: ternyata UKSW (dan YPTKSW) masih berkutat pada urusan bungkusan, ketimbang substansial.

Tentang maaf UKSW kepada Arief Budiman, ini cuma urusan simbolik saja. Bahwa lewat ungkapan permintaan maaf kepada Arief, UKSW bersama YPTKSW juga memberikan piagam penghargaan atas pengabdian Arief Budiman selama berkerja di Satya Wacana. Sudah minta maaf, memberi penghargaan, kurang apa coba?

Satu pertanyaan yang patut ditanyakan adalah, setelah minta maaf (dan memberi piagam penghargaan), terus mau apa? Bukankah minta maaf saja tidak cukup? Tapi yang menjadi catatan penting, permintaan maaf itu juga kudu diapresiasi, meski maaf ini kurang bergigi.

Tidak kalah penting, kita wajib menelaah sekali lagi, bahwa urusan meminta maaf itu berbentuk simbolik, terlepas dari keseriusannya atau tidak. Dan jangan dipikir kalau dengan permintaan maaf, pemberian piagam, dan tukar-menukar hadiah di Melbourne, Australia maka urusan soal kemelut UKSW sudah selesai. Tapi kalau memang dianggap tindakan heroik dari YPTKSW (beserta UKSW juga) kemarin ialah simbol “penyelesaian”, ya silakan.

Tapi ada satu (atau mungkin beberapa) sudut pandang yang tak bisa saya usir.

Alkisah, selama 1993-1995 ialah puncak kemelut di tubuh UKSW. Pada masa periode itu, UKSW pecah jadi dua kubu: Kelompok Pro Demokrasi (KPD) dan Pro YPTKSW. KPD getol menginginkan pemilihan ulang rektor dan pembubaran pengurus YPTKSW, sedangkan Pro Yayasan mati-matian mempertahankan rektor yang sudah “terpilih” kala itu: John Ihalauw yang “menang” atas Liek Wilardjo.

Panggung demonstrasi jadi pemandangan yang biasa pada rentang waktu 1993-1995. | Dokumentasi Ariel Heryanto
Panggung demonstrasi jadi pemandangan yang biasa pada rentang waktu 1993-1995. | Dokumentasi Ariel Heryanto

Selama tiga tahun tersebut, konflik meledak dalam berbagai bentuk dan lini. Dari kisah Ariel Heryanto, alumni UKSW yang waktu itu juga terlibat, saya jadi tahu kalau pihak pimpinan di UKSW menilai “aktor intelektual” dari kemelut tersebut dipicu oleh kritikan Arief Budiman (yang menggugah khalayak kampus untuk menggugat pimpinan kampus). Maka logika dugaannya, kalau “dalang” tersebut diperingatkan dan dipecat, maka kerusuhan akan selesai.

Arief Budiman dipecat. Alih-alih situasi sosial-politik kampus menjadi kondusif, malah hingar-bingarnya kian nyaring. Gelombang gugatan warga kampus UKSW terhadap pimpinan malah membesar. Ariel pada dinding Facebook-nya menuliskan kalau ada yang bertanya, “mengapa kalian membela Arief?” Namun pertanyaan ini bisa langsung dijawab bahwa mereka tidak membela kakak Soe Hok Gie ini. Yang mereka bela adalah semangat mendasar UKSW yang coba dipelintir pejabat kampus saat itu.

Tapi KPD sudah kalah sejak 20 tahun silam. Sejak saat itu demokrasi semu, maaf ralat, maksud saya demokrasi (semu!) dijunjung tinggi di Satya Wacana. Lalu pimpinan UKSW dan YPTKSW mengirim perwakilannya untuk mendatangi kediaman Arief Budiman.

30 November 2015, Samuel Budi Prasetya, Ketua Pembina YPTKSW, pada upacara dies natalis UKSW ke-59 melakukan panggilan video dengan sekretarisnya yang diutus ke Melbourne. Seluruh peserta yang hadir dalam rapat terbuka senat universitas ini menonton sekaligus mendengar langsung laporan si utusan. Ia melapor bahwa tugas menemui Arief Budiman sudah tuntas. Pukul 11.00 ia bertemu dengan Arief Budiman, Leila, dkk. Ada dua agenda pertemuan: penyampaian tali asih dan penyerahan tanda penghargaan. “Pak Arief sangat senang dengan penghargaan itu. Dan beliau menerima dengan sukacita,” katanya.

Ia mengimbuhi kalau John Titaley mendapat hadiah natal dari Arief. Kartu natal yang ditandatangani Leila dan Arief sendiri, serta coklat. Telpon video ditutup. Setelahnya, hadirin disuguhi foto-foto manis antara si utusan dengan Arief Budiman.

Apakah permasalahan selesai?

Pada titik ini, kita semua juga mestinya tahu kalau meminta maaf kepada Arief bukan berarti meminta maaf kepada KPD atau semua warga kampus yang kontra dengan yayasan masa itu. Ini wanti-wanti. Arief Budiman hanyalah satu bagian kecil dari Satya Wacana.

Meminjam kata Satria Anandita bahwa “bungkus dapat tanggal, tetapi isi tetap tinggal”, saya lebih suka merontokkan (bungkusan) foto-foto manis tersebut dengan pertanyaan, setelah ini UKSW mau buat apa? Sama seperti soal 1965, negara dikejar meminta maaf terhadap korban atau keluarga korban. Tapi percuma kalau minta maaf saja, kalau tidak disertai upaya penyingkapan kabut berdarah masa itu dan proses rekonsiliasi dari pihak-pihak yang berkonflik. Cita-cita jangka panjang ya penghapusan TAP MPRS yang melarang ideologi komunis.

UKSW minta maaf kepada Arief
Laporan foto dari Melbourne pada upacara dies natalis UKSW ke-59.

Demikian juga dengan UKSW, percuma minta maaf (serta memberikan hak-hak berupa gaji pokok yang belum terbayarkan) ke Arief dan 24 mantan pengajar UKSW yang notabene korban kesewenang-wenangan pejabat kampus saat itu. Harus ada upaya pengembalian nilai-nilai yang mendasar soal UKSW. Percuma minta maaf, kalau UKSW hilang peranannya sebagai pendamping masyarakat Salatiga. Ke mana peran advokasi UKSW saat pedagang Pasar Rejosari berkonflik dengan pemkot dan investor? Ke mana UKSW saat sebagian kalangan masyarakat menolak didirikannya pusat perbelajaan, apalagi di atas lahan benda cagar budaya Hotel Blommestein? Bukannya (dulu) UKSW terkenal jadi “saringan” kebijakan pemerintah?

Percuma juga minta maaf kepada tokoh demokrasi di UKSW masa itu, kalau Satya Wacana tidak mengindahkan pers mahasiswa sebagai sarana diskursif sivitas akademika, malah dianggap mengganggu “stabilitas”. Percuma SA menulis ini dan itu, menggugat ini dan itu, kalau pejabat kampus bungkam dan tutup pintu. Bukankah perubahan harus dimulai dari luar dan dalam? Percuma UKSW minta maaf soal kisah lampau, kalau majalah “Salatiga Kota Merah” dari Lentera diberedel, tapi kebebasan mimbar akademik tidak dijunjung, dan malah manut sama aparat keamanan negara!

Sumber: Dinding Facebook Ariel Heryanto
Sumber: Dinding Facebook Ariel Heryanto

Percuma UKSW minta maaf soal kemelut ’94, kalau pengajaran di kelas-kelas masih membiasakan mahasiswa untuk fokus pada orientasi nilai dan poin keaktifan di atas kertas, ketimbang pencapaian kompetensi itu sendiri. Percuma minta maaf kalau UKSW tidak pernah secara terbuka dan mendetil memberitahukan pada sivitasnya bahwa pada masa lampau ada konflik internal. Agar semua tahu dan dapat melek sejarah. Ah, percuma juga minta maaf kalau dalam Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa ditekankan bahwa cara demonstrasi dengan turun ke jalan adalah cara-cara yang tidak Satya Wacana. Lantas cara yang Satya Wacana yang seperti apa, tuan?

Lagi-lagi, permintaan maaf ke Arief Budiman kemarin cuma soal simbolik. Satu yang perlu diingat, manusia punya kecenderungan mempercayai apa yang dilihat mata kepalanya sendiri. Kalau yang dilihat adalah Arief tersenyum dengan si utusan, maka bolehlah dikata mereka “akrab” dan “baik-baik” saja. Sayang, hadirin hanya disuguhi romantisme layar persegi empat saja.

Bisa jadi, Arief Budiman tampak tersenyum pada foto karena ia lupa kalau 20 tahun yang lalu ada kemelut internal di UKSW. Atau, Arief mungkin lupa kalau dia pernah mengabdi untuk UKSW. Maklum, ia sudah pikunan.

DKV 2013 Dobrak Usda Monoton

Lewat Pasar B’ Art, DKV 2013 FTI UKSW membuka peluang usaha dana lebih kreatif. Karena melihat pembawaan usda di UKSW cenderung monoton—berjualan makanan, mengamen, dan jual baju bekas di pasar pagi—yang mana mengharuskan penjual menjemput pembeli secara langsung, DKV 2013 membuat konsumen yang mendatangi mereka.

Alexander Herdian Prasetya, Ketua Panitia Pasar B’Art, berpendapat bahwa usda di UKSW ini monoton dan makan waktu, sehingga menurutnya jadwal usda bertubrukan dengan jam kuliah. “Karena kita melihat usaha dana dengan cara berputar jualan makanan dan mengamen ndak sempet,” terang laki-laki yang akrab disapa Kokoh.

Bermodal kemampuan mendesain komunikasi visual, mereka mengemas usda ini dengan konsep pasar malam. Uniknya, sepanjang 17-20 Desember 2015, Pasar B’Art justru tidak digelar malam hari. Alasannya sederhana, peluang mendapat pemasukan lebih tinggi pada kisaran pukul 07.00-17.00.

Ada bermacam stan laiknya di pasar malam. Mulai dari penjualan makanan, pakaian, hingga jasa membuang penat seperti permainan Rubber Gun, Dart, dan sketsa wajah. Rencananya, panitia Pasar B’Art akan mengalokasikan pemasukannya untuk modal pameran DKV 2013 mendatang.

Ini juga kali pertama bagi DKV 2013 menggelar acara di SC UKSW. Makanya, frasa seperti “DKV 2013 Berulah” mencuat beberapa hari sebelum pasar dibuka. “Karena kami ndak pernah nongkrong di sana (SC—red), ndak pernah bikin apa. Tapi sekalinya bikin acara di SC, langsung besar seperti Pasar B’Art,” ujar Kokoh mantap.

Kokoh berharap agar Pasar B’Art dapat menjadi inspirasi usda lainnya di UKSW. “Ya semoga jadi inspirasi,” harap Kokoh.

John Titaley: I’m Not Going To Tell You

Untuk menggali lebih dalam terkait jejak Forkompinda, SA melakukan penjajagan awal dengan mewawancarai narasumber terdekat bila ditarik garis dari kantor SA: John Titaley, Rektor UKSW.

Surat pengantar liputan sudah sampai di tangan Mia, Sekretaris Rektor, pada Senin siang, 26 Oktober 2015. Namun Mia mengatakan bahwa rektor sedang ada rapat dan jadwalnya hingga sore padat. “Saya hubungi lagi nanti,” ucap Mia. Sepakat.

Selang satu jam, Mia menginformasikan kalau rektor menyarankan agar SA justru langsung wawancara Daru Purnomo, Dekan Fiskom UKSW. Tapi pesan dari Mia tersebut segera dibalas SA dengan alasan bahwa sudah berulangkali mewawancara Daru, dan pada liputan kali ini hendak mendapatkan informasi langsung dari sang UKSW-1. Lalu Mia mengiyakan akan menyampaikan pesan tersebut ke John.

John memimpin upacara saat OMB. Sumber: Portal Lentera
John memimpin upacara saat OMB.
Sumber: Portal Lentera

Sore jelang pukul 17.00, panggilan telepon datang dari sang rektor langsung. Ia masih bertanya mengapa tidak wawancara langsung ke Daru? Alasan yang sama disampaikan lagi oleh SA. Dalam percakapan telepon itu akhirnya John mengiyakan wawancara sekarang.

Meluncur.

Sesampainya di lantai dua Gedung Administrasi Pusat—tempat di mana para pejabat rektorat bertahta—SA langsung menyatakan maksud wawancara sambil menyodorkan majalah Tempo yang salah satu pemberitaannya memuat soal Lentera. Setelah membaca “Marah Disebut Kota Merah” sejenak, John menjadwal ulang wawancara pada Kamis, 29 Oktober. Alasannya, tunggu setelah rapat rektorat. Sepakat.

Namun janji wawancara yang seyogyanya berlangsung pada 29 Oktober, tidak ditepati. Mia mengabari SA kalau John tidak sempat dan akan diganti 30 sore. Sepakat. (Baca selengkanya: Jejak Teddy Sulistio Pada Pemberedelan Lentera)

***

Bila pada pemberitaan majalah Tempo “Marah Disebut Kota Merah”, dituliskan bahwa John meminta maaf, ternyata lebih dari pada itu. Selain minta maaf, John melapor bahwa pihaknya minta waktu untuk penarikan “Salatiga Kota Merah”. John juga mengatakan kalau penarikan majalah tersebut bukan keputusan sepihak, namun hasil antara dirinya dengan awak Lentera yang diwakili beberapa pentolannya.

John di podium saat acara wisuda Universitas Kristen Satya Wacana. Sumber: Profil Indonesia
John di podium saat acara wisuda Universitas Kristen Satya Wacana.
Sumber: Profil Indonesia

“Mengapa minta maaf di depan Forkompinda, pak?”

“Karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau barang itu (majalah—red) ada.”

“Memangnya kalau itu ada dan beredar di Salatiga kenapa, pak?”

“Saya ‘kan tidak tahu bahwa barang itu ada dan saya kecolongan.”

“Lalu meminta maaf karena?”

Jawaban John masih sama: karena menurutnya barang ini beredar menggunakan nama Satya Wacana, maka ia semestinya juga tahu.

“Meskipun tahu, tapi kalau majalah itu sebenarnya tidak masalah beredar di Salatiga, berarti sebenarnya juga nggak masalah kan pak?”

Jawaban yang sama terucap lagi.

“Nah, memangnya kalau majalah itu tersebar di luar kampus kenapa? Apakah ada konten-konten yang memang…”

It’s not about content. Ya saya tidak tahu ada barang itu,” ujar John.

Jika ditanya apa sudah baca majalah Lentera, John menjawab baru membaca satu bagian saja. Mengapa? Karena John tidak punya cetakan pun pdf-nya, kendati pdf-nya kini dapat diunduh bebas di dunia maya.

Peredaran cetakan majalah Lentera mulai berkurang sejak penghentiannya pada 16 Oktober 2015. John membenarkan pemberedelan ini atas ‘perlindungan’ untuk awak Lentera. “Ada kemungkinan yang dapat terjadi pada mereka,” kata orang nomor satu di UKSW ini.

“Pada mereka atau pada UKSW?”

“Semua.”

Bila ditelisik kembali, majalah Lentera yang dijual di luar kampus, semata-mata hanya tersedia di Kafe Godhong Pring. Maka setelah pertemuan antara John dengan awak Lentera, beberapa pengurus Lentera menghubungi pihak Godhong Pring agar menyimpankan majalahnya karena akan diambil esoknya. Namun, sebelum  majalah diambil awak Lentera sendiri, majalah tersebut sudah berpindahtangan ke Polres Salatiga.

“Soal penarikan majalah yang ada di Godhong Pring?”

“Tidak tahu,” kata John.

“Tapi, Pak John mengikuti perkembangan isu itu?”

Ndak. Saya ‘kan pergi ke Belanda waktu itu (sehari setelah bertemu dengan awak Lentera—red).”

“Agendanya apa?”

“Tanda tangan-eee-apa itu-kerja sama pascasarjana Fakultas Teologi,” ujar John.

Masih menyoal penarikan majalah Lentera, John mengaku ini merupakan tanggapannya atas laporan dari aparat keamanan yang mendatangi kediamannya pada 16 Oktober.

“Polisi atau?”

“Ya keamanan.”

“Kodim, Pak?”

John menggeleng-gelengkan kepala. “Sudah?”

Ketika disinggung apa yang dilakukan oleh aparat keamanan yang dimaksud saat singgah di kediamannya, John langsung mengulangi pertanyaan dari aparat tersebut. “Bapak tahu ada ini?” ujar John menirukan. Pada waktu itu John menjawab tidak tahu dan memohon waktu untuk menggali asal usul “Salatiga Kota Merah”.

Jadi, bila dirunut kronologisnya seperti ini: setelah bertemu dengan aparat keamanan, John bersama Daru bertemu dengan awak Lentera. Baru malamnya melakukan pertemuan dengan Forkompinda.

John mengiyakan kalau pertemuan dengan Forkompinda itu karena Pemkot Salatiga mendapat keluhan dari beberapa elemen masyarakat di Salatiga. Dan John memberikan keterangan bahwa pertemuan dengan Forkompinda itu karena dirinya diundang langsung oleh Yudho Hermanto, Kapolres Salatiga. “Ya karena ditelpon oleh Kapolres, ya saya akhirnya ketemu,” tandas John.

Terkait detilnya pertemuan dengan Forkompinda, John enggan berkomentar. “No no no, I’m not going to telling you,” ujar rektor berumur 65 tahun ini.

KTM Bukan Kartu Jaminan Sewa Motor

Sore 30 Juni 2015, saya hendak membayar jus alpukat pesanan pada salah satu penjual di Kafe Satya. Pada saat yang sama, Nino Alfia Silas juga berada di situ. Lantas kami terlibat obrolan singkat soal raibnya dua motor sewaan berkedok Kartu Tanda Mahasiswa palsu.

“Sik to, aku tak tuku es teh sik,” kata Nino ketika saya minta kesediaannya diwawancara. Hingga akhirnya kami duduk di bangku panjang berwarna coklat temaram.

Nino bercerita bahwa 29 Juni 2015 kemarin, ia didatangi empat orang penjaga rental motor. Dua dari persewaan Smile Rent Car, dua lainnya dari AA Rent. Mereka membawa dua KTM yang sama dan beratasnamakan Nino Alfia Silas.

Maksud kedatangan mereka berempat ingin mengkonfirmasi apakah Nino benar pernah menyewa motor Honda Beat di Smile Rent Car dan Yamaha Mio di AA Rent. Bukannya mendapati armada motor mereka baik-baik saja, malahan mereka bingung karena KTM yang dibawa ternyata KTM palsu.

“’Mas, atas nama Nino ya?’” ucap Nino menirukan perkataan salah satu penjaga rental motor.

“’Iya mas,’” timpal Nino yang waktu itu sedang ngabuburit.

Penjaga rental motor itu lantas kaget melihat foto pada KTM yang dipegangnya. Foto pada KTM tersebut, berbeda dengan wajah Nino.

“’Ini ndak bener mas, NIM-nya sampeyan?’” tanya penjaga rental motor lagi. “’Ndak bener fakultasnya sampeyan?’” Nino melanjutkan ceritanya dengan sesekali meneguk es tehnya.

Dua KTM ini bukan milik Nino Alfia. Foto telah dipalsukan. Foto ini didapat dari akun Facebook Ivan Vartha Rizza, salah satu teman Nino yang mengunggahnya dan menghimbau netizen agar tidak terulang lagi kejadian demikian.
Dua KTM ini bukan milik Nino Alfia. Foto diri telah dipalsukan. Jepretan ini didapat dari akun Facebook Ivan Vartha Rizza, salah satu teman Nino yang mengunggahnya dan menghimbau netizen agar waspada kejadian demikian.

Saat ditanya demikian, Nino mengaku bahwa namanya memang Nino Alfia Silas dari prodi Desain Komunikasi Visual FTI UKSW, sesuai dengan yang tertulis di KTM. Namun Nino tidak mengiyakan kalau foto pada KTM adalah foto dirinya, karena KTM asli Nino sudah hilang sekitar dua minggu lalu setelah pulang dari pameran seni di Yogyakarta.

“’Iya, saya tahu mas,’” kata Nino, mengulang perkataan penjaga rental motor yang mendatanginya.

Setelah mendapati bahwa ada peminjaman motor oleh oknum tak dikenal, akhirnya mereka dan Nino sepakat untuk mengurus kasus pelarian dua unit motor itu ke Polres Salatiga. Tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi dengan nomor STTLP/B/339/VI/2015/JATENG/RES SLTG bahwa mereka mengajukan laporan kehilangan pada pukul 18.30 WIB.

Dua Tempat Persewaan Baru Jadi Sasaran

30 Juni 2015, belum genap pukul 21.00, Aditya Ardi Sanjaya dengan dua orang lainnya tampak sedang menonton salah satu program tayangan televisi. Saya masuk dan langsung bertanya soal raibnya motor dengan KTM palsu, Aditya langsung menggeret kursi hijau toska ke arah saya. Tanda dipersilakan duduk. Pada saat yang sama, salah satu temannya yang berbaju merah mematikan televisi.

“Ini kan KTM yang palsu kayak gini,” ucap Aditya, pemilik motor sekaligus pengurus Smile Rent Car, sambil menyodorkan KTM palsu atas nama Nino. Aditya melanjutkan, “Ini orangnya yang bawa kayak gini,” sambil menunjuk foto yang sudah dipalsukan.

“Kebetulan yang pas jaga kan, temenku belum lama. Jadi belum pengalaman banget,” tutur Aditya, sambil menunjuk temannya yang berbaju merah. Setelahnya, saya baru tahu kalau penjaga Smile Rent Car yang melayani oknum ini bernama Angga Saputra Aditianto.

Mengacu pada keterangan dari Angga, Scientiarum menemukan bahwa oknum tersebut datang ke Smile Rent Car untuk menyewa Honda Beat bernopol H 4011 TT dengan durasi 12 jam pada 25 Juni 2015, kisaran pukul 09.30 WIB. Namun sejak 26 Juni 2015 hingga kini, motor tersebut tidak kembali.

“Wah, aku udah tahu kalo ini KTM palsu. Tapi aku tunggu satu dua hari, siapa tahu balik gitu lho. Ternyata kok enggak,” kesal Aditya.

Air mukanya agak kesal. Aditya mengatakan bahwa dirinya berniat bekerjasama dengan pihak kampus terkait tingkat keamanan dan validitas KTM UKSW. “Aku pengen ketemu karo pihak kampus ngobrol soal kayak gini,” ungkap Aditya.

Beda tempat, sama kasus. Penjaga AA Rent yang juga teman Aditya bercerita kalau mereka punya KTM yang sama dengan yang disimpan di Smile Rent Car.

Haryo Jati, pegawai AA Rent yang ditemui Adi, rekan peliputan saya, memberi keterangan bahwa oknum tersebut datang sekitar pukul 20.00, pada 24 Juni 2015. Saat itu oknum dilayani oleh Yoshua, pegawai AA Rent yang sedang bertugas.

“Dia (Yoshua-red) udah tanya kok KTM-nya lain?” ucap Jati mengulang cerita Yoshua. “Ya hampir mirip sih, tapi fotonya agak putihan di KTM. Tapi langsung dikasih aja sama dia,” lanjut Jati.

Oknum yang belum diketahui identitasnya ini menyewa motor Yamaha Mio M3 merah yang umurnya baru tiga minggu untuk 12 jam ke depan. Tetapi dua jam kemudian, oknum menghubungi kembali Yoshua, meminta agar durasi sewanya diperpanjang menjadi 24 jam. Dan Yoshua mengiyakan.

“Kan saya sering main sana to, ke rental sana (Smile Rent Car-red). Yang jaga bilang ‘ini ada motor udah gak kembali tiga hari’ Tak lihat, namanya sama. Tak ambil KTM-nya, kok sama,” papar Jati soal proses dia menemukan kalau oknum yang sama juga menggelapkan motor di Smile Rent Car.

Jati membandingkan antara KTM palsu dengan KTM asli yang sedang ada di buku peminjaman motor AA Rent. Kedua KTM itu dicetak dengan desain lama, sebelum pergantian desain pada 2013. Semestinya, KTM asli berwarna dasar agak kecoklatan, sedangkan KTM palsu cenderung lebih putih terang.

“Bahannya itu lain,” tukas Jati. “Ciri-ciri orangnya mirip sama yang ada di foto, cuman agak item,” tambah Jati ketika ditanya soal ciri-ciri fisik oknum.

Pengecekan Ganda

Pembuatan KTM yang merupakan tugas Bagian Administrasi dan Registrasi sudah menetapkan beberapa ketentuan penggunaan kartu. Ketentuan itu sudah tertera di bagian belakang kartu, yang salah satunya menyebutkan bahwa kartu tidak dapat digunakan sebagai kartu jaminan, selain urusan akademik dan berobat ke Poliklinik UKSW.

“Di sini sudah ada ketentuannya bahwa KTM ini tidak bisa digunakan sebagai jaminan,” tukas Suharyadi, Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA), sambil menunjuk bagian belakang kartu.

Lebih lanjut Suharyadi mengatakan agar pihak penyedia jasa melakukan pengecekan ganda, yakni juga dengan meminta KTP sebagai jaminan, atau memotret penyewa sebelum mengambil mobil atau motor. Ketika disinggung apakah UKSW akan memberi anjuran kepada para penyedia jasa terkait penggunaan KTM, Suharyadi mengungkapkan bahwa belum ada rencana seperti itu.

Suharyadi dari meja kerjanya, mengatakan bahwa apabila ada kasus penduplikatan dan pemalsuan KTM seperti ini, tentu ada di luar kendali pihak kampus. Suharyadi menambahkan, bahwa pihaknya dapat membantu penyedia jasa sewa mobil dan motor untuk memberi konfirmasi serta informasi terkait validitas KTM si peminjam.

“Itu yang bisa kami berikan,” kata orang nomor satu di BAA.