Dekanat Fiskom: Lentera Bukan Konsumsi Publik

dekanfiskom
Sumber: portalentera.wordpress.com

19 Oktober 2015, sejumlah 68 eksemplar majalah Lentera dipindahtangankan ke Daru Purnomo, Dekan Fiskom UKSW. Bersama Upik Anggraeni, staf BPHL UKSW, salah satu anggota Lentera menjumlah majalah dalam satu kardus putih. Kardus ditutup.

Majalah Lentera akan dibawa masuk ke dalam Ruang Rapat Fiskom, yang waktu itu pintunya menganga. Beberapa anggota Lentera masuk ke dalam, disusul wartawan undangan beberapa media, Upik, LPM Poros Undip Semarang, LPM Dinamik-A IAIN Salatiga yang kebetulan sedang tilik Lentera dan Scientiarum (SA) sendiri. Konferensi pers dimulai.

“Dari pihak universitas sudah menunjuk Daru Purnomo yang akan mewakili universitas dalam memberikan klarifikasi,” buka Upik. Lalu selebaran rilis pers dibagikan ke peserta konferensi. Forum diambil alih Daru.

Daru mengatakan kalau poin-poin penting dalam konferensi sudah termaktub pada lembaran tersebut. “Dari press release yang sudah diberikan, itulah pernyataan kami yang sesuai dengan kesepakatan. Juga sekaligus sebagai klarifikasi terhadap informasi atau pemberitaan dari beberapa media. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya (pemberitaan-red) salah, namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi,” ujar Daru yang punya kebiasaan mengalungkan kacamata bacanya.

Pertanyaan awal meluncur dari salah satu wartawan yang hadir. “Apa sih arti kata ‘merah’ yang tertera pada majalah?” tanyanya pada Daru.

Mulanya Daru mengatakan kalau “Merah” di sini—bila menilik melalui konteks diskursus akademik—memang punya kaitannya dengan momentum peringatan kejadian 50 tahun silam. “Di situ ada gambar palu arit. Konteks yang saya tangkap sebagai orang awam yang tak paham soal jurnalistik, saya akan mengatakan ‘Kota Merah’ punya arti Salatiga adalah basis PKI,” ujarnya.

“Artinya penarikan ini memang karena mengkhawatirkan ya, karena ternyata memang membahas G30S?” timpal langsung oleh wartawan itu.

“Yang mengkhawatirkan, kalau majalah ini diterima di masyarakat akademik mungkin nggak  menjadi persoalan. Tetapi yang kami khawatirkan dan menimbulkan keresahan, ketika saya membuka Twitter, Facebook, portal berita, isu ini terus berkembang dengan persepsi yang berbeda-beda.”

Daru bertutur kalau majalah ini didistribusikan hingga luar kampus, maka imbasnya adalah pemberitaan media yang ngalor-ngidul. Indonesia-nya: simpang siur, banyak versi.

Mengihwal kesimpangsiuran berita beberapa media yang tidak disebutkan Daru, yang dituju ialah beberapa frasa konklusif seperti “majalah Lentera dibakar”, “Lentera diberedel”, dan “adanya intimidasi dari polisi dan militer”. Beberapa frasa ini memang menyembul di lini masa media sosial sejak 18 Oktober 2015. Sepengamatan SA, ketiga frasa tersebut muncul pertama kali di Tempo.co pada rubrik nasional. Frasa-frasa itu lalu diteruskan media berbasis situs, yang relatif lebih kecil ketimbang Tempo.co. Begitu seterusnya. (Baca juga: Beritakan Kasus 1965, Majalah Lentera Ditarik lalu Dibakar)

Kendati Lentera sudah meluncurkan catatan kronologis resminya, hingga 20 Oktober 2015 kalimat konklusif seperti pembakaran majalah dan pemberedelan Lentera masih bermunculan dalam wujud terbitan baru. Berangkat dari ketiga frasa tersebut, SA mengkonfirmasi Bima Satria Putra, Pemimpin Redaksi Lentera, bahwa sejatinya “Salatiga Kota Merah” belum dibakar oleh kepolisian.

“Dari pembicaraan dengan pimpinan universitas juga muncul pertanyaan: apa benar Salatiga itu kota basis PKI?” ujar Daru, diikuti penyebutan salah satu judul berita di majalah Lentera: Satu Bingkai Kosong.

Satu Bingkai Kosong ialah salah satu dari sembilan liputan khusus. Isinya soal Bakrie Wahab, Walikota Salatiga 1961-1965 yang berafiliasi dengan PKI. Lentera mendatangi Kantor Walikota Salatiga berniat menggali informasi dari Priyantara, staf Humas Pemkot Salatiga, tentang Bakrie Wahab. Namun Prinyantara menyatakan pemkot tak memiliki arsip apapun terkait Bakrie.

Pun dari barisan ilustrasi dan foto mantan Walikota Salatiga, ternyata ada satu bingkai kosong. Bingkai kosong itulah tempat Bakrie Wahab.

“Dulu bingkai ini malah tidak ada. Tapi untuk menghormati beliau, kami tetap memasang bingkainya, walaupun tanpa foto,” ujar Priyantara, seperti tertulis pada halaman ketujuh “Salatiga Kota Merah”.

Beberapa milidetik usai Daru menjelaskan panjang lebar soal keresahan akan ‘daya pembentuk opini publik’ dari majalah Lentera—bila sampai di luar kampus—seorang wartawan berkemeja SCTV angkat suara. “Pak, itu awal mulanya hanya untuk internal atau memang ada upaya-upaya untuk didistribusikan ke luar kampus?”

“Majalah ini-jelas-di bawah-eee-lembaga kemahasiswaan,” ucap Daru dengan jeda berulang.

sampul muka lenteraMajalah Lentera disebut-sebut harus ‘tunduk’ pada aturan main: tidak untuk didistribusikan keluar. “Eksklusif, hanya untuk konsumsi kampus,” tandas Daru yang siang itu berkemeja biru langit. Itu baru alasan yang pertama.

Kedua, menurut Daru, majalah Lentera nomor 3/2015 telah menyalahi mekanisme produksi majalah Lentera. Pernyataan juga tertulis pada rilisan pers Fiskom UKSW poin ketiga. Bagian tersebut berisikan penjelasan bahwa keseluruhan proses produksi majalah Lentera edisi tragedi kemanusiaan 1965 ini, tanpa melalui konsultasi ke koorbidkem dan dekan. Dengan kata lain, Daru menghendaki produksi majalah Lentera ‘manut’ sama mekanisme yang sudah diatur dalam organisasi kemahasiswaan di Fiskom.

“Itulah mengapa kami mengambil langkah-langkah, salah satunya meredam keresahan karena sudah begitu banyak muncul komentar, maka majalahnya ditarik,” ujarnya.

Lalu Daru mewanti-wanti bahwa penarikan dan pemberhentian distribusi “Salatiga Kota Merah” bukan sebuah pemberedelan. Namun semata-mata sebuah usaha peredaman beragam komentar tanggapan atas majalah Lentera itu.

Daru juga menyangkal pemberitaan di Tempo.co yang menuliskan adanya intimidasi kepada pengurus dan pemberedelan Lentera. Justru fungsi polisi saat interogasi 18 Oktober 2015 lalu, menurut Daru, murni untuk memediasi antara UKSW dengan pemkot. “Saya mengatakan sama sekali, tidak,” tepis Daru.

Beberapa nama petinggi di UKSW lalu disebut: Arief Sadijiarto PR III, Teguh Wahyono PR II, Neil Rupidara PR V, Flavianus Koordbikem Fiskom, serta Daru sendiri mengaku mendampingi keseluruhan proses integorasi. “Jadi saya tahu persis apa yang dilakukan. Kalau disebutkan ada intimidasi dari militer, sama sekali saya tidak melihat militer. Intimidasi oleh polisi, padahal saya juga dimintai keterangan. Polisi hanya meminta keterangan mengenai proses produksi majalahnya.” (Baca juga: Berdiri Untuk Lentera)

Daru menyebut kembali bahwa Lentera kali ini menyalahi mekanisme penerbitan. Sedangkan konsultasi produksi majalah Lentera—versi Daru—terjadi pada majalah pertama (Piye Jal? Aku Meh Lungo) dan kedua (Jatuh Bangun Persma UKSW). “Karena nama saya dan nama koorbidkem, tercantum di majalah itu. Saya selaku pelindung, termasuk koordibkem. Sehingga setiap penerbitan, harus ada jalur konsultasi,” tegas Daru.

“Tapi intinya, kebebasan tetap kami jamin. Karena kebebasan tanpa aturan main adalah  chaos,” ucap Daru, kali ini dengan menurunkan nada suara secara teratur.

Memperjelas Aturan Main di Fiskom

Sesuai dengan aturan penerbitan majalah yang ada di bawah lembaga pendidikan, maka majalah tersebut tidak boleh diperjualbelikan di luar kampus dan hanya terbatas diedarkan di dalam kampus. Dalam hal ini LENTERA telah melanggar poin b.

Paragraf di atas tertulis demikian di rilisan pers, namun mengacu pada hasil studi pustaka SA, sama sekali tidak ada peraturan tertulis mengenai prosedur penerbitan majalah kudu melalui konsultasi dengan dekan dan koorbidkem.

antaranews
(ANTARA FOTO/ Aloysius Jarot Nugroho)

“Apa Pak Daru bisa memaparkan wujud konkret aturan penerbitan majalah yang ada di bawah lembaga pendidikan?” tanya SA.

“Ini majalah yang konsumsinya hanya untuk kampus. Jadi aturan ini bukan aturan aras universitas,” jawab Daru.

“Apakah aturan itu aturan tertulis atau lisan?”

“Aturan ini sebenarnya sudah sepakat dengan pak koorbidkem,” jawab Daru sambil mengalihkan jawaban ke Flavianus, yang kebetulan duduk di sebelah kirinya.

Flavianus yang semula lebih banyak menunduk, akhirnya mengangkat kepala dan menyempatkan diri melihat Daru sesaat. Baru bersuara.

“Saya kira aturannya, lebih ke arah bahwa majalah itu untuk kalangan sendiri. Dan mestinya ada kesadaran tidak bisa dikonsumsi secara umum. Karena tentu bila dikonsumsi oleh umum, nanti akan menimbulkan polemik,” tutur Flavianus.

Lalu SA menyinggung soal pemberitaan pemberedelan Lentera yang ditepis kebenarannya oleh Daru. “Kemarin waktu ngobrol dengan AJI Yogyakarta, ternyata pemberedelan ini bukan hanya soal pembekuan aktivitas jurnalistik. Tapi juga pembatasan ruang lingkup peredaran dan penarikan majalah, maka itu sudah termasuk dalam konsep pemberedelan. Bagaimana tanggapannya?”

“Terima kasih atas informasinya. Silahkan, kalau itu (majalah-red) mau ke publik. Tapi kita punya aturan main juga. Selama itu ada di aturan main kami di Fiskom, ya nggak masalah. Tetapi ketika itu sudah sampai ke publik dan diperjualbelikan, kira-kira perlu pajak nggak ya?” tanya Daru. “Kemudian ada iklan,” sambil membuka halaman paling belakang majalah Lentera. “Kemudian ketika itu untuk publik, perlu SIUP nggak?”

“Tidak perlu SIUP,” jawab salah seorang yang ada di ruangan.

“Oke, saya tidak memahami itu. Tetapi itu diperjualbelikan,” tutup Daru.

Kemudian Daru tidak membenarkan bahwa Fiskom memberedel, karena tindakannya adalah sebatas peredaman dampak negatif dari berita-berita yang sekarang beredar. Makanya Fiskom melakukan penarikan majalah.

“Atau ada alternatif lain?” tanya Daru yang segera disusul jawabannya sendiri, “Namun kelihatannya opsi tersebut (penarikan majalah-red) adalah yang terbaik.”

Lentera Tidak Menyalahi Aturan Manapun

“Kami merasa majalah nomor satu dan dua, tidak pernah kami konsultasikan ke dekan sebelumnya. Karena kami merasa tidak punya tanggung jawab melakukan hal tersebut,” tutur Bima dengan nada meninggi, pada malam 19 Oktober 2015.

Selanjutnya Bima mengatakan kalau Lentera hanya punya satu garis koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fiskom, yang membawahinya. “Sebab tidak ada peraturan, ketentuan yang menjelaskan hal tersebut,” sambungnya sembari jemari tangan kanannya ditepukkan ke telapak tangan kiri berkali-kali.

Bima memastikan bahwa segala kebijakan redaksi ialah murni urusan redaksi, bukan SMF, dekan, maupun koorbidkem. “Dalam hal ini,” nadanya lebih tinggi, “dekan melakukan kesalahan besar,” tegas Bima.

“Lalu bagaimana soal perizinan penjualan di luar kampus yang dibilang kalau Lentera melakukan kesalahan?” timpal SA.

“Kami merasa tidak ada regulasi yang mengikat kami seperti itu,” tukas mahasiswa kelahiran Pangkalanbun ini. Dan juga Bima mengiyakan bahwa regulasi distribusi penjualan buku untuk umum, hanya berlaku untuk perusahaan pers, bukan pers mahasiswa yang notabene tidak berorientasi pada profit.

Pagi 20 Oktober 2015, SA  mencoba menghubungi Jessica Moranggi Tobing, Ketua Bidang II Senat Mahasiswa Fiskom yang mana membawahi Lentera secara struktural, hendak mengklarifikasi pernyataan Daru perihal aturan konsultasi majalah.

“Aku juga kaget, soalnya aku nggak pernah tahu aturan dan prosedur semacam itu,” aku Jessica.

Jessica pun menegaskan bahwa “Salatiga Kota Merah” tidak menyalahi aturan manapun. “Karena program kerja mereka selama satu tahun ini sudah masuk ke dalam agenda,” pungkasnya.

Jessica menyayangkan adanya ketidakjelasan mengenai kebijakan fakultas menarik majalah Lentera dari peredaran. Padahal menurut Jessica, secara konten dan izin semuanya tidak ada masalah. “Apa mungkin agak sensi kali ya, kalau sejarah harus diluruskan?” tanya Jessica.

Samuel Prasetya: Ikasatya Bukanlah Gereja

Dalam rapat pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW), 12-13 Maret 2015, di Ruang Probowinoto, muncul wacana bahwa Ikatan Alumni Satya Wacana (Ikasatya) direncanakan tidak lagi menjadi bagian dari 19 pembina YPTKSW.

Hal ini diiyakan oleh Samuel Budi Prasetya, ketua pembi­na harian YPTKSW, dalam wawancaranya, usai rapat dengan agenda pergantian pengurus dan pengawas YPTKSW (13/3). “Problematik percakapan itu dimulai dari persoalan filosofis. Sebenarnya, Satya Wacana ini didirikan oleh siapa? Dan siapa pemiliknya? Itu kan bermula dari gereja,” tutur Samuel.

Menurut sejarahnya, Satya Wacana memang didirikan oleh enam gereja, yakni Gereja Kristen Jawa (GKJ), Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ), Gereja Kristen Pasundan (GKP), Gereja Kristen Sumba (GKS), dan Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah (GKI-Jateng). Sedangkan pada proses perkembangannya, yayasan mendapat dukungan tambahan dari 12 sinode gereja: Gereja Isa Almasih (GIA), Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI), Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB), Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI-Papua), Gereja Toraja (GT), Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB), Gereja Protestan Maluku (GPM), Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dan Gereja Protestan Sulawesi Tenggara (Gepsultra).

Kantor Ikasatya di Rumah Noto, UKSW | Dok.scientiarum.com/Arya Adikristya Nonoputra
Kantor Ikasatya di Rumah Noto, UKSW |
Dok.scientiarum.com/Arya Adikristya Nonoputra

Sejak 2000-an, Ikasatya mulai diberi satu kursi di pembina YPTKSW bersama 18 sinode gereja pendukung. “Namun dalam perjalanan sejarahnya, diminta satu perwakilan dari Ikasatya untuk mendukung, karena sumbangan pemikirannya sangat penting,” tandas Samuel yang juga ketua III Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).

Berangkat dari filosofi tersebut, Samuel menekankan bahwa pemilik Satya Wacana ini ialah gereja-gereja pendiri dan pendukung. “Persoalannya sekarang, penempatan Ikasatya untuk hal ini ada di mana? Apakah itu di pembina? Sedangkan kelompok ini (Ikasatya–red) bukanlah gereja,” papar Samuel.

Kendati demikian, Samuel mengakui, peran Ikasatya masih dibutuhkan dalam pengembangan Satya Wacana. Sehingga menurutnya, tetap harus ada tempat bagi Ikasatya di YPTKSW, hanya saja bukan di tataran pembina.

Dalam rapat tersebut, keputusan menyatakan Ikasatya tetap punya perwakilan di pembina YPTKSW. Samuel mengatakan, pihaknya harus melakukan dialog lebih rinci dengan Pengurus Pusat Ikasatya perihal wacana itu.

Namun, Agus Suryono, ketua Pengurus Pusat Ikasatya, mengaku tidak ada wacana Ikasatya akan ditarik perannya dari pembina YPTKSW. “Ikasatya tetap sebagai salah satu pembina dalam rangka untuk lebih memperkuat YPTKSW dan UKSW,” jawab Agus ketika diwawancara lewat pesan seluler (17/3).

Ketoprak Tobong Bisa-bisa ‘Dijual’ ke Inggris

Panasnya Yogyakarta menusuk. Ditambah pakaian berlapis jas almamater berwarna putih gading, kian buat sumuk. Beberapa mahasiswa tampak mengibaskan pakaiannya berulang kali. Beberapa di antaranya ada yang mengipaskan kertas alakadarnya, hanya untuk mendinginkan diri. Menyibak bulir keringat di dahi dan leher.

Maklum saja, 103 mahasiswa itu terbiasa hidup di kota kecil nan sejuk, di kaki Gunung Merbabu—Salatiga. Kedatangan mereka tak lain karena keperluan studi Komunikasi Lintas Budaya pada 27 November 2014. Rombongan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi UKSW yang baru saja tiba, segera hinggap di bangku yang disediakan tuan rumah Ketoprak Tobong Kelana Bhakti Budaya.

Tetapi, selama 15 menit pertama, lautan mahasiswa itu tak kunjung tenang. Riuh bertahta. Saya mengamati kalau sumuk ini tidak sekadar karena iklim di Kalasan, Yogyakarta. Beruntung saya tak serewel teman-teman, karena jas almamater pribadi hilang sedari Agustus lalu. Tak apa, lebih adem.

Dari pemandangan itu, lantas saya melempar pandangan ke semesta panggung dan tempat penonton.

Langit penuh terik siang itu, hanya ditutup beberapa potongan asbes yang warnanya temaram. Selain asbes, atap terdiri dari kepingan seng yang dihinggapi karat kecoklatan. Atapnya hanya ditopang beberapa tiang. Pilar penopang itu mengingatkan saya akan tiang-tiang pada tenda acara pernikahan—yang kerap memblokir jalan di gang perkampungan.

Tempat penonton dibagi menjadi dua sayap. Saya duduk di kursi sayap kiri, pada baris kelima dari bangku terdepan. Jarak pandang saya ke panggung cukup jelas.

Pukul 11.22 WIB, tembang sinden selamat datang diiringi alunan gamelan, rampung. Isyarat pentas Ketoprak segera unjuk gigi di hadapan mahasiswa kampus ‘Indonesia Mini’.

“Selamat datang di Bumi Mataram,” sambut seorang berkulit coklat dan kepalanya penuh uban bernama Indriyanto. Ia alumni UKSW angkatan 1989, sekaligus pendeta Gereja Kristen Jawa dan guru mata pelajaran seni di SMA Kristen 1 Salatiga. Pada hari itu juga, ia merangkap sebagai pembuka acara.

Ia tak banyak basa-basi. Indriyanto hanya mengajak seluruh hadirin menyanyikan “Mars Satya Wacana”. Untuk sekadar mengenang, katanya. Detik setelah ia menyerahkan acara ke Dwi Tartiyasa, sesepuh Ketoprak Tobong Kelana Bhakti Budaya, pentas dimulai.

Kisah kebajikan Mahapatih Gadjah Mada pada masa emas Majapahit, menjadi intisari pementasan. Sebagai pengantar, digunakan tiga bahasa sekaligus: bahasa Jawa ngoko maupun krama, Indonesia, dan sesekali diselingi bahasa Inggris—sebagai bumbu lelucon.

Dua lakon pada adegan ketiga. Fokus pada guyon disertai kritik sosial.
Dua lakon pada adegan ketiga. Fokus pada guyon disertai kritik sosial. | Dok.scientiarum.com/Andreas Reuben

Di awal adegan, saya sempat menguping beberapa teman berdialog. Di depan saya ada dua orang wanita. Sebaya dengan saya. Yang satu keturunan Tionghoa, namanya Natalia. Satu lainnya orang Papua, Emi namanya. Natalia menanyakan apakah Emi paham dengan bahasa pengantar? Emi menggelengkan kepala. Isyarat tidak paham. Benar-benar komunikasi lintas budaya.

Beda adegan, beda reaksi. Adegan ketiga mengundang banyak gelak tawa, ketimbang yang sebelumnya. Teman-teman saya yang semula acuh tak acuh pada isi pentas karena terusik sumuk, mendadak mata antusiasme mereka kembali ke panggung. Bahkan Emi dan beberapa teman yang tidak memahami bahasa Jawa, merekahkan bibirnya, hingga gigi menampakkan diri. Seolah ikut tersihir suasana penuh kekeh dan tawa.

Sekaligus, adegan ketiga ini favorit saya. Selain penuh dagelan khas Ketoprak, ada beberapa kritik sosial dan harapan yang disampaikan. Dua tokoh pada adegan ketiga mengajak mahasiswa berkaca: mahasiswa itu apa? Apakah sekadar mahasiswa yang tak jauh beda dengan anak SMA? Sebagai mahasiswa, melihat Ketoprak Tobong, memangnya bisa apa? Apakah jadi penonton saja?

Melalui Gadjah Mada, para pemain Ketoprak Tobong mengkomunikasikan kearifan kaum akademisi—yang menurut mereka—kian hari kian luntur. Sederhananya, Indonesia sudah krisis Gadjah Mada moderen. Ini sebuah kritik bagi kaum akademisi di kancah sosial dan seni budaya.

Javanese Gipsy

Pentas usai. Saya dan beberapa teman diberi kesempatan seperempat jam untuk menilik kehidupan di balik panggung. Tidak sebatas ruang rias dan tata busana saja, tapi juga rumah ketujuh anggota tetap Kelana Bhakti Budaya.

Saya tak begitu cermat mengukur luas halaman di mana rumah-rumah itu berdiri. Yang jelas, di sana berdiri lima rumah berdinding seng. Dan dua berdinding semen.

Antusiasme saya membuncah ketika singgah di salah satu rumah pemain Ketoprak. Rumahnya seperti 3 in 1. Hanya ada satu ruangan, tapi punya tiga fungsi sekaligus: kamar tidur, dapur, dan ruang tamu. Semuanya jadi satu. Barang-barang yang ada di dalam juga mempersulit ruang gerak saya.

Untuk urusan mandi, cuci, dan kakus, semuanya dipusatkan di satu titik. Alias digunakan bersama. Bergantian. Seperti itu setiap harinya.

Saya segera keluar dari ruang 3 in 1 itu, karena beberapa teman menyusul berdatangan masuk ke dalam. Menggilir kesempatan. Lagipula, sudah ada pemberitahuan bahwa waktu observasi halaman belakang, sudah di ujung detik.

Di bawah panggung sudah siap Dwi Tartiyasa, jajaran pemain pentas, dan pengurus Kelana Bhakti Budaya. Mereka duduk di depan kursi penonton. Tanda diskusi perihal intisari dan kehidupan sosial Kelana Bhakti Budaya segera dimulai.

Sambil mendekatkan mikrofon ke mulutnya, ia mulai bercerita perihal sejarah kata “tobong” pada Ketoprak Tobong.

“Tobong” mempunyai arti “berpindah-pindah”. Persis dengan kaum Gipsi yang hidupnya nomaden. Beberapa ada yang menyebutnya Javanese Gipsy. Tidak menetap. Jadi, jika dikaitkan dengan Ketoprak Tobong, artinya ialah pentas Ketoprak yang berpindah-pindah tempat. Semuanya dilakukan untuk gerilya budaya.

Namun kini, Kelana Bhakti Budaya yang notabene satu-satunya kelompok Ketoprak Tobong yang tersisa di Yogyakarta, sukar merogoh kocek untuk pindah tempat. Padahal, kata Dwi, idealnya Ketoprak Tobong pindah tiap tiga purnama sekali.

Risang Yuwono menyebut bahwa panggung teater adalah nenek moyangnya televisi.
Risang Yuwono menyebut bahwa panggung teater adalah nenek moyangnya televisi. | Dok.scientiarum.com/Andreas Reuben

“Lahan itu sulit didapat. Biaya juga tinggi. Pindah sekali tidak cukup, karena butuh 30 juta. Sedangkan kami mendapat 200 ribu saja masih sulit,” tutur Dwi Tartiyasa atau akrabnya disapa Dwi Tobong.

Dwi menceritakan juga bahwa Kelana Bhakti Budaya mulanya bernama Candra Kirana, Ketoprak Tobong asal Kediri. Candra Kirana turun panggung pada penghujung 1999, hingga akhirnya Dwi dan beberapa rekan menyelamatkan peredarannya dengan mengubah nama jadi Bhakti Budaya. Masuk 2000, segenap kepemilikan Bhakti Budaya dibeli Dwi, lalu berganti nama jadi Kelana Bhakti Budaya.

Sejak saat itu, Kelana Bhakti Budaya berkeliling sebagaimana mestinya. Hingga pada 2007, Ketoprak Tobong Kelana Bhakti Budaya masuk ke kawasan Yogyakarta. Selama di Bumi Mataram, Dwi, dkk berpindah tempat sebanyak 17 kali, lalu akhirnya kini mendirikan Istana Tobong—demikian mereka menyebut rumah dan panggung pentasnya—di kawasan Kalasan. Istana Tobong berdiri di atas tanah milik salah seorang kerabat baik Dwi.

Tanpa Pemerintah, Tetap Jalan

Di penghujung 2010, Kelana Bhakti Budaya nyaris bubar. Kondisi kritis sontak menyulut keinginan Risang Yuwono, anak kandung Dwi, untuk mencolok mata perhatian pemerintah. Digelarlah pentas Ketoprak dengan judul “Pamit Mati”.

Naas, usaha mereka menggaet uluran tangan pemerintah tak digubris. Sri Sultan Hamengkubuwono X pun tak hadir, meski diundang. Tak kurang akal, mereka cari jalan alternatif.

Kendati tanpa dukungan pemerintah lokal, Kelana Bhakti Budaya tetap melanjutkan roda kehidupan dengan mandiri. Salah satu caranya, mereka tetap pentas tiap Rabu dan Sabtu malam. Jika hujan lebat atau penonton yang datang terlalu sedikit, mereka urung pentas.

Harga tiket yang mereka patok tiap pentas—untuk kalangan umum—hanya lima ribu rupiah. Untuk turis mancanegara, 25 ribu rupiah.

“Tapi kalau mahasiswa UKSW kena 15 ribu ya,” ucap Dwi, sambil terkekeh.

Uang tiket yang terkumpul, nantinya dialirkan untuk honor pemain atau perawatan peralatan dan perlengkapan pentas. Tiap pemain, biasanya hanya mendapat lima ribu rupiah untuk sekali naik panggung. Kadang, tidak sama sekali.

“Tapi anehnya, para pemainnya masih gendut-gendut ya,” guyon Dwi. Pecah suasana yang mulanya terasa panas, kini terasa menyejukkan.

“Syukur-syukur kalau ada perhatian dari Satya Wacana,” sambung Dwi.

Dwi yang mempunyai pekerjaan selingan sebagai pendeta mengaku belum pernah mendapat perhatian dari gereja.

“Gereja pun tidak. Kalau bantuan secara pribadi ada, tapi tidak ada atas nama instansi,” aku Dwi.

Di samping pentas, ketujuh anggota tetap Kelana Bhakti Budaya ternyata juga menyambi pekerjaan lain. Seperti Wiwin, pemeran Hayam Wuruk, mengumpulkan rupiah dari kerja ahli tata rias dan tata busana pernikahan atau teater lainnya. Semuanya dilakukan untuk menyambung hidup.

Untuk menyokong kehidupan Ketoprak Tobong Kelana Bhakti Budaya, tak cukup hanya dari pentas dan pekerjaan selingan. Sejak 28 Desember 2012 sampai 22 Januari 2013 lalu, Risang mengangkat nama Ketoprak Tobong Kelana Bhakti Budaya selangkah lebih baik.

Risang, lulusan Institut Kesenian Jakarta (IKJ), dengan kemampuan fotografinya menggandeng Helen Marshall, seorang seniman dari Inggris, untuk kolaborasi foto dokumenter “Project Tobong”. Nama proyek pembudidayaan seni Ketoprak Tobong ini berangkat dari sebuah tema berbahasa Perancis: tableau vivant. Jika di-Indonesia-kan, artinya “gambar hidup”.

Pameran foto itu menggunakan konsep dekontekstualisasi. Risang menyebutnya bolak-balik ide. Bersama Helen, ia memadukan antara model Ketoprak Tobong dengan latar belakang atau obyek pendukung, yang sama sekali tidak nyambung dengan kekhasan etnik Ketoprak Tobong.

Foto kolaborasi Risang dengan Hellen yang menekankan konsep dekontekstualisasi.
Foto kolaborasi Risang dengan Hellen yang menekankan konsep dekontekstualisasi. | Sumber: hellenmarshall.co.uk

Berangkat dari terobosan itu, beberapa media lokal maupun internasional mengarahkan lampu sorot ke Kelana Bhakti Budaya. Tak ketinggalan, donatur berdatangan. Hingga akhirnya, Kelana Bhakti Budaya kini mempunyai situs web sendiri (ketopraktobong.com), meski tengah kadaluarsa sejak 14 November 2014.

“Kalau pemerintah tidak mau mengurus, bisa-bisa Ketoprak Tobong ini saya jual ke orang Inggris,” kata Risang seolah mewanti-wanti seluruh pendengar yang ada di hadapannya.

Krisis Identitas

Kelana Bhakti Budaya tengah krisis identitas di negeri sendiri. Kian kemari, jika terus seperti ini, kata “tobong” tak lebih dari sekadar ornamen pajangan yang sepi peminat. Tanpa “tobong”, Ketoprak hanyalah Ketoprak pada umumnya. Ciri khas nomaden luntur karena bermacam kendala internal, pun eksternal. Kendati begitu, peliknya masalah yang tengah dihadapi Kelana Bhakti Budaya, tampaknya diberi angin segar oleh orang-orang Inggris.

Kata Dwi, fenomena ini seperti Rama yang ditolong oleh kera putih Hanoman saat hendak menyelamatkan Shinta dari genggaman Rahwana, pada kisah Ramayana. Bantuan datang bukan dari saudara setanah air, malahan ‘Hanoman’ dari negeri asing. Jadi, bukan tidak mungkin Ketoprak Tobong Kelana Bhakti Budaya ini akan benar-benar “tobong” dan hijrah kepemilikan ke Inggris.

Telanjangi Diri Dari Jas Almamater

Akhir Agustus 2014, ada diskusi kecil-kecilan di grup Blackberry Messenger (BBM) Scientiarum. Topiknya klasik, alumni bertanya mengenai perkembangan SA (Scientiarum – red) pada pengurus sekarang. Lantas saya jawab kalau SA dalam waktu dekat ini, mau cetak koran dan majalah (seperti dulu lagi). Maklum, sudah empat tahun penerbitan cetak SA mati suri.

Satu jawaban, langsung diikuti dengan tanggapan dari alumni lain yang tergabung di grup. Ada yang menjawab tidak usah cetak koran – fokus pada jurnalistik dengan medium situs web saja. Lebih ekonomis, katanya. Kacamata lain bilang, SA harus tahu profil pembaca lebih dulu, supaya tahu lebih efektif mana antara pemberitaan koran atau web. Lagu-lagu lama dikumandangkan beberapa saat. Yang muda mendengarkan, yang tua bernyanyi.

Namun ada satu gagasan yang menarik, sekaligus menyentil. Slamet Haryono mengingatkan kalau mau cetak koran atau fokus web, itu sudah jadi fitrahnya SA. Semua sama-sama punya posisi tawar. Bukankah yang terpenting ruh jurnalistiknya?

Saya pikir, gagasan Slamet ada benarnya juga. Malahan banyak benarnya. Alumni Fakultas Biologi angkatan 2000 itu mewanti-wanti fokus pada isi. Kalau konten bagus, dibungkus koran atau web, ya hasilnya tetap bagus. “Jangan sudah habis tenaga cari duit buat cetak koran, malah lupa konten,” kata Slamet.

Belakangan ini saya memang suka putar otak soal isi dan kulit. Seperti kacang dengan kulitnya, atau orang dengan dalamannya. Banyak kata-kata bijak bilang kalau isi lebih penting dari pada sampulnya, kalau jadi kacang jangan lupa kulitnya. Namun lebih banyak lagi orang yang membicarakannya dari satu mulut ke mulut. Diwariskan dari satu zaman ke zaman lainnya, tapi naas, tak semua memahami topik yang meluncur dari mulut.

Soal isi dan kulit, saya jadi ingat paper “Setipis Tinta Terhadap Almamater yang Kucinta” yang ditulis Hardiono Arron, Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas yang baru saja terpilih. Isinya membahas langkah mewujudkan Lembaga Kemahasiswaan (LK) UKSW yang kritis dalam konsep dan sikap. Gagasan dan implementasi yang dibumbui semangat creative minority, dalam konteks Satya Wacana.

Landasan konsep yang ingin diimplentasikan Arron tertuang di kitab suci LK : Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa (KUKM) UKSW 2011. Tepatnya yang dituju Arron adalah bab 2, pasal 7 ayat 2J dan pasal 8 ayat 6. Keduanya menyinggung soal kewajiban menggunakan jas almamater secara bertanggungjawab. Tapi, saya tidak akan melulu membahas soal KUKM, karena jujur saja, membosankan.

Dalam paper-nya, Arron bercerita bahwa di universitas lain, mahasiswa tidak diperkenankan makan, merokok, berkendara sembari mengenakan jas almamater. Sekadar menggulung lengan saja tidak boleh. Pun penggunaan jas almamater, kudu dibarengi dengan baju berkerah dan celana panjang. Jas almamater diperlakukan “mulia”.

Pengalaman seperti itu Arron dapat saat LK Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) studi banding di tiga universitas lain, dalam kurun waktu 2012-2014. Alhasil, ketika Arron menjabat Ketua Senat Mahasiswa FEB 2013-2014, lahirlah Nota Ketua Perihal Penggunaan Jas Almamater di FEB.

***

Konsep mengenai jas almamater UKSW bersifat abstrak absolut. Secara konsep, jas almamater mulanya tak berarti apa-apa, kosong, hanya simbol yang bebas dan tak terbebani makna. Hingga kemudian dikonkretkan dalam wujud jas berwarna putih gading. Tak ketinggalan, jas itu diberi makna. Lalu rasanya mengenakan jas almamater menjadi punya beban (yang cukup berat).

Dalam semiotika, pemberian makna pada tanda (dalam hal ini,“tanda” ialah “jas almamater”) bersifat arbitrer, alias diberi semena-mena dan subyektif. Antara saya dengan Arron, mungkin berbeda memaknai jas almamater tersebut. Bagi saya, jas warna putih gading itu hanya identitas yang menunjukkan bahwa si pemakai adalah sivitas UKSW. Tidak lebih, tidak kurang.

Namun, jika ada nota yang mengatur penggunaan jas almamater – tidak boleh inilah, tidak boleh itulah – saya amat tidak setuju. Aturan memang penting, tapi tak perlu “didewakan”. Memangnya, seberapa kuat nilai hukum peraturan itu dipertanggungjawabkan? Apakah di kampus ini tak lagi mengenal hal ihwal toleransi?

Nota itu dibuat seolah-olah cara mencintai Satya Wacana hanya dengan tidak makan dan merokok sembari mengenakan jas almamater. Justru ketika nota tersebut keluar, bejana kekerasan simbolik meluap. Mengapa? Ketika pemahaman bahwa “yang makan, merokok menggunakan jas almamater, adalah eror” meluap dan merasuk ke elemen-elemen kampus, dari sanalah lahir “kekerasan simbolik yang sah”. Seolah-olah kata “sah” ialah legitimasi sebuah kebenaran. Padahal, kebenaran sejatinya bersifat personal. Manusia saja yang memang suka menyeragamkan kebenaran. Atau mau memperlihatkan siapa yang lebih benar? Bukankah yang terpenting dari LK adalah ruh pelayanannya?

Penyeragaman makna untuk urusan simbol tak semestinya diatur dan disahkan. Bukankah indah ketika perbedaan makna bisa diakomodir? Lagipula, di mana letak nilai creative minority dalam konteks Satya Wacana yang dimaksud Arron pada implementasi nota itu?

“Mendingan dihimbau aja, ketimbang diharuskan atas dasar peraturan,” ucap Adi, salah satu rekan saya di SA, saat obrolan malam. Argumen Adi lalu diiyakan dua kolega lainnya. “Lagipula, jika itu mau dijadikan peraturan, sistem kontrolnya bagaimana? Bukannya aturan harus diikuti perangkatnya berupa sistem kontrol?” lanjut Adi.

Ketimbang mengurus jas almamater, lebih baik LK ajak mahasiswa membuat ruang-ruang hijau di kampus, atau saya kerucutkan saja: bersih-bersih Gedung O. Belakangan saya sedih melihat barang-barang-barang Senat Mahasiwa Universitas yang mangkrak, seolah tak bertuan. Jika anda bertanya barang-barang yang mana, cek koridor samping kanan Gedung O, dekat mesin ATM, dan koridor dalam yang ruang geraknya sesak. Lebih baik lagi, tempat petugas kebersihan Gedung O juga ditata, biar mereka nyaman.

Sudah tiga bulan terakhir ini saya memang suka ajak orang buat bersih-bersih. Kalau ada yang bilang, “ketika mendaki gunung, sebagian besar karakter orang akan kelihatan”, saya pikir tidak juga. Pikiran saya mengatakan, dengan cara bersih-bersih – selain hemat di biaya dan tenaga – karakter seseorang akan terlihat juga. Sama halnya dengan mereka yang susah payah naik gunung.

Dengan cara-cara sederhana seperti itu, LK tak hanya mencintai almamater Satya Wacana, tapi juga mencapai slogan yang notabene periode ini jadi tumpuan: “Kami datang untuk melayani.”

Jangan tanya sisi akademiknya bersih-bersih di mana, karena ke-akademik-an pun berangkat dari hal-hal yang tidak akademis. Dari cabut-cabut ilalang, orang akan mudah capek dan berpikir dua kali bagaimana caranya menghemat tenaga dan waktu. Lahirlah mesin pemotong rumput. Bukankah mesin pemotong rumput adalah hasil ke-akademik-an?

Minoritas berdaya cipta munculnya dari bersih-bersih diri. Bukan dari peraturan pembatas ekspresi yang scientia sacra. Sudahlah, bersih-bersih diri sendiri lebih penting ketimbang menjaga kebersihan jas almamater.