Ketoprak Tobong Bisa-bisa ‘Dijual’ ke Inggris

Panasnya Yogyakarta menusuk. Ditambah pakaian berlapis jas almamater berwarna putih gading, kian buat sumuk. Beberapa mahasiswa tampak mengibaskan pakaiannya berulang kali. Beberapa di antaranya ada yang mengipaskan kertas alakadarnya, hanya untuk mendinginkan diri. Menyibak bulir keringat di dahi dan leher.

Maklum saja, 103 mahasiswa itu terbiasa hidup di kota kecil nan sejuk, di kaki Gunung Merbabu—Salatiga. Kedatangan mereka tak lain karena keperluan studi Komunikasi Lintas Budaya pada 27 November 2014. Rombongan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi UKSW yang baru saja tiba, segera hinggap di bangku yang disediakan tuan rumah Ketoprak Tobong Kelana Bhakti Budaya.

Tetapi, selama 15 menit pertama, lautan mahasiswa itu tak kunjung tenang. Riuh bertahta. Saya mengamati kalau sumuk ini tidak sekadar karena iklim di Kalasan, Yogyakarta. Beruntung saya tak serewel teman-teman, karena jas almamater pribadi hilang sedari Agustus lalu. Tak apa, lebih adem.

Dari pemandangan itu, lantas saya melempar pandangan ke semesta panggung dan tempat penonton.

Langit penuh terik siang itu, hanya ditutup beberapa potongan asbes yang warnanya temaram. Selain asbes, atap terdiri dari kepingan seng yang dihinggapi karat kecoklatan. Atapnya hanya ditopang beberapa tiang. Pilar penopang itu mengingatkan saya akan tiang-tiang pada tenda acara pernikahan—yang kerap memblokir jalan di gang perkampungan.

Tempat penonton dibagi menjadi dua sayap. Saya duduk di kursi sayap kiri, pada baris kelima dari bangku terdepan. Jarak pandang saya ke panggung cukup jelas.

Pukul 11.22 WIB, tembang sinden selamat datang diiringi alunan gamelan, rampung. Isyarat pentas Ketoprak segera unjuk gigi di hadapan mahasiswa kampus ‘Indonesia Mini’.

“Selamat datang di Bumi Mataram,” sambut seorang berkulit coklat dan kepalanya penuh uban bernama Indriyanto. Ia alumni UKSW angkatan 1989, sekaligus pendeta Gereja Kristen Jawa dan guru mata pelajaran seni di SMA Kristen 1 Salatiga. Pada hari itu juga, ia merangkap sebagai pembuka acara.

Ia tak banyak basa-basi. Indriyanto hanya mengajak seluruh hadirin menyanyikan “Mars Satya Wacana”. Untuk sekadar mengenang, katanya. Detik setelah ia menyerahkan acara ke Dwi Tartiyasa, sesepuh Ketoprak Tobong Kelana Bhakti Budaya, pentas dimulai.

Kisah kebajikan Mahapatih Gadjah Mada pada masa emas Majapahit, menjadi intisari pementasan. Sebagai pengantar, digunakan tiga bahasa sekaligus: bahasa Jawa ngoko maupun krama, Indonesia, dan sesekali diselingi bahasa Inggris—sebagai bumbu lelucon.

Dua lakon pada adegan ketiga. Fokus pada guyon disertai kritik sosial.
Dua lakon pada adegan ketiga. Fokus pada guyon disertai kritik sosial. | Dok.scientiarum.com/Andreas Reuben

Di awal adegan, saya sempat menguping beberapa teman berdialog. Di depan saya ada dua orang wanita. Sebaya dengan saya. Yang satu keturunan Tionghoa, namanya Natalia. Satu lainnya orang Papua, Emi namanya. Natalia menanyakan apakah Emi paham dengan bahasa pengantar? Emi menggelengkan kepala. Isyarat tidak paham. Benar-benar komunikasi lintas budaya.

Beda adegan, beda reaksi. Adegan ketiga mengundang banyak gelak tawa, ketimbang yang sebelumnya. Teman-teman saya yang semula acuh tak acuh pada isi pentas karena terusik sumuk, mendadak mata antusiasme mereka kembali ke panggung. Bahkan Emi dan beberapa teman yang tidak memahami bahasa Jawa, merekahkan bibirnya, hingga gigi menampakkan diri. Seolah ikut tersihir suasana penuh kekeh dan tawa.

Sekaligus, adegan ketiga ini favorit saya. Selain penuh dagelan khas Ketoprak, ada beberapa kritik sosial dan harapan yang disampaikan. Dua tokoh pada adegan ketiga mengajak mahasiswa berkaca: mahasiswa itu apa? Apakah sekadar mahasiswa yang tak jauh beda dengan anak SMA? Sebagai mahasiswa, melihat Ketoprak Tobong, memangnya bisa apa? Apakah jadi penonton saja?

Melalui Gadjah Mada, para pemain Ketoprak Tobong mengkomunikasikan kearifan kaum akademisi—yang menurut mereka—kian hari kian luntur. Sederhananya, Indonesia sudah krisis Gadjah Mada moderen. Ini sebuah kritik bagi kaum akademisi di kancah sosial dan seni budaya.

Javanese Gipsy

Pentas usai. Saya dan beberapa teman diberi kesempatan seperempat jam untuk menilik kehidupan di balik panggung. Tidak sebatas ruang rias dan tata busana saja, tapi juga rumah ketujuh anggota tetap Kelana Bhakti Budaya.

Saya tak begitu cermat mengukur luas halaman di mana rumah-rumah itu berdiri. Yang jelas, di sana berdiri lima rumah berdinding seng. Dan dua berdinding semen.

Antusiasme saya membuncah ketika singgah di salah satu rumah pemain Ketoprak. Rumahnya seperti 3 in 1. Hanya ada satu ruangan, tapi punya tiga fungsi sekaligus: kamar tidur, dapur, dan ruang tamu. Semuanya jadi satu. Barang-barang yang ada di dalam juga mempersulit ruang gerak saya.

Untuk urusan mandi, cuci, dan kakus, semuanya dipusatkan di satu titik. Alias digunakan bersama. Bergantian. Seperti itu setiap harinya.

Saya segera keluar dari ruang 3 in 1 itu, karena beberapa teman menyusul berdatangan masuk ke dalam. Menggilir kesempatan. Lagipula, sudah ada pemberitahuan bahwa waktu observasi halaman belakang, sudah di ujung detik.

Di bawah panggung sudah siap Dwi Tartiyasa, jajaran pemain pentas, dan pengurus Kelana Bhakti Budaya. Mereka duduk di depan kursi penonton. Tanda diskusi perihal intisari dan kehidupan sosial Kelana Bhakti Budaya segera dimulai.

Sambil mendekatkan mikrofon ke mulutnya, ia mulai bercerita perihal sejarah kata “tobong” pada Ketoprak Tobong.

“Tobong” mempunyai arti “berpindah-pindah”. Persis dengan kaum Gipsi yang hidupnya nomaden. Beberapa ada yang menyebutnya Javanese Gipsy. Tidak menetap. Jadi, jika dikaitkan dengan Ketoprak Tobong, artinya ialah pentas Ketoprak yang berpindah-pindah tempat. Semuanya dilakukan untuk gerilya budaya.

Namun kini, Kelana Bhakti Budaya yang notabene satu-satunya kelompok Ketoprak Tobong yang tersisa di Yogyakarta, sukar merogoh kocek untuk pindah tempat. Padahal, kata Dwi, idealnya Ketoprak Tobong pindah tiap tiga purnama sekali.

Risang Yuwono menyebut bahwa panggung teater adalah nenek moyangnya televisi.
Risang Yuwono menyebut bahwa panggung teater adalah nenek moyangnya televisi. | Dok.scientiarum.com/Andreas Reuben

“Lahan itu sulit didapat. Biaya juga tinggi. Pindah sekali tidak cukup, karena butuh 30 juta. Sedangkan kami mendapat 200 ribu saja masih sulit,” tutur Dwi Tartiyasa atau akrabnya disapa Dwi Tobong.

Dwi menceritakan juga bahwa Kelana Bhakti Budaya mulanya bernama Candra Kirana, Ketoprak Tobong asal Kediri. Candra Kirana turun panggung pada penghujung 1999, hingga akhirnya Dwi dan beberapa rekan menyelamatkan peredarannya dengan mengubah nama jadi Bhakti Budaya. Masuk 2000, segenap kepemilikan Bhakti Budaya dibeli Dwi, lalu berganti nama jadi Kelana Bhakti Budaya.

Sejak saat itu, Kelana Bhakti Budaya berkeliling sebagaimana mestinya. Hingga pada 2007, Ketoprak Tobong Kelana Bhakti Budaya masuk ke kawasan Yogyakarta. Selama di Bumi Mataram, Dwi, dkk berpindah tempat sebanyak 17 kali, lalu akhirnya kini mendirikan Istana Tobong—demikian mereka menyebut rumah dan panggung pentasnya—di kawasan Kalasan. Istana Tobong berdiri di atas tanah milik salah seorang kerabat baik Dwi.

Tanpa Pemerintah, Tetap Jalan

Di penghujung 2010, Kelana Bhakti Budaya nyaris bubar. Kondisi kritis sontak menyulut keinginan Risang Yuwono, anak kandung Dwi, untuk mencolok mata perhatian pemerintah. Digelarlah pentas Ketoprak dengan judul “Pamit Mati”.

Naas, usaha mereka menggaet uluran tangan pemerintah tak digubris. Sri Sultan Hamengkubuwono X pun tak hadir, meski diundang. Tak kurang akal, mereka cari jalan alternatif.

Kendati tanpa dukungan pemerintah lokal, Kelana Bhakti Budaya tetap melanjutkan roda kehidupan dengan mandiri. Salah satu caranya, mereka tetap pentas tiap Rabu dan Sabtu malam. Jika hujan lebat atau penonton yang datang terlalu sedikit, mereka urung pentas.

Harga tiket yang mereka patok tiap pentas—untuk kalangan umum—hanya lima ribu rupiah. Untuk turis mancanegara, 25 ribu rupiah.

“Tapi kalau mahasiswa UKSW kena 15 ribu ya,” ucap Dwi, sambil terkekeh.

Uang tiket yang terkumpul, nantinya dialirkan untuk honor pemain atau perawatan peralatan dan perlengkapan pentas. Tiap pemain, biasanya hanya mendapat lima ribu rupiah untuk sekali naik panggung. Kadang, tidak sama sekali.

“Tapi anehnya, para pemainnya masih gendut-gendut ya,” guyon Dwi. Pecah suasana yang mulanya terasa panas, kini terasa menyejukkan.

“Syukur-syukur kalau ada perhatian dari Satya Wacana,” sambung Dwi.

Dwi yang mempunyai pekerjaan selingan sebagai pendeta mengaku belum pernah mendapat perhatian dari gereja.

“Gereja pun tidak. Kalau bantuan secara pribadi ada, tapi tidak ada atas nama instansi,” aku Dwi.

Di samping pentas, ketujuh anggota tetap Kelana Bhakti Budaya ternyata juga menyambi pekerjaan lain. Seperti Wiwin, pemeran Hayam Wuruk, mengumpulkan rupiah dari kerja ahli tata rias dan tata busana pernikahan atau teater lainnya. Semuanya dilakukan untuk menyambung hidup.

Untuk menyokong kehidupan Ketoprak Tobong Kelana Bhakti Budaya, tak cukup hanya dari pentas dan pekerjaan selingan. Sejak 28 Desember 2012 sampai 22 Januari 2013 lalu, Risang mengangkat nama Ketoprak Tobong Kelana Bhakti Budaya selangkah lebih baik.

Risang, lulusan Institut Kesenian Jakarta (IKJ), dengan kemampuan fotografinya menggandeng Helen Marshall, seorang seniman dari Inggris, untuk kolaborasi foto dokumenter “Project Tobong”. Nama proyek pembudidayaan seni Ketoprak Tobong ini berangkat dari sebuah tema berbahasa Perancis: tableau vivant. Jika di-Indonesia-kan, artinya “gambar hidup”.

Pameran foto itu menggunakan konsep dekontekstualisasi. Risang menyebutnya bolak-balik ide. Bersama Helen, ia memadukan antara model Ketoprak Tobong dengan latar belakang atau obyek pendukung, yang sama sekali tidak nyambung dengan kekhasan etnik Ketoprak Tobong.

Foto kolaborasi Risang dengan Hellen yang menekankan konsep dekontekstualisasi.
Foto kolaborasi Risang dengan Hellen yang menekankan konsep dekontekstualisasi. | Sumber: hellenmarshall.co.uk

Berangkat dari terobosan itu, beberapa media lokal maupun internasional mengarahkan lampu sorot ke Kelana Bhakti Budaya. Tak ketinggalan, donatur berdatangan. Hingga akhirnya, Kelana Bhakti Budaya kini mempunyai situs web sendiri (ketopraktobong.com), meski tengah kadaluarsa sejak 14 November 2014.

“Kalau pemerintah tidak mau mengurus, bisa-bisa Ketoprak Tobong ini saya jual ke orang Inggris,” kata Risang seolah mewanti-wanti seluruh pendengar yang ada di hadapannya.

Krisis Identitas

Kelana Bhakti Budaya tengah krisis identitas di negeri sendiri. Kian kemari, jika terus seperti ini, kata “tobong” tak lebih dari sekadar ornamen pajangan yang sepi peminat. Tanpa “tobong”, Ketoprak hanyalah Ketoprak pada umumnya. Ciri khas nomaden luntur karena bermacam kendala internal, pun eksternal. Kendati begitu, peliknya masalah yang tengah dihadapi Kelana Bhakti Budaya, tampaknya diberi angin segar oleh orang-orang Inggris.

Kata Dwi, fenomena ini seperti Rama yang ditolong oleh kera putih Hanoman saat hendak menyelamatkan Shinta dari genggaman Rahwana, pada kisah Ramayana. Bantuan datang bukan dari saudara setanah air, malahan ‘Hanoman’ dari negeri asing. Jadi, bukan tidak mungkin Ketoprak Tobong Kelana Bhakti Budaya ini akan benar-benar “tobong” dan hijrah kepemilikan ke Inggris.

Telanjangi Diri Dari Jas Almamater

Akhir Agustus 2014, ada diskusi kecil-kecilan di grup Blackberry Messenger (BBM) Scientiarum. Topiknya klasik, alumni bertanya mengenai perkembangan SA (Scientiarum – red) pada pengurus sekarang. Lantas saya jawab kalau SA dalam waktu dekat ini, mau cetak koran dan majalah (seperti dulu lagi). Maklum, sudah empat tahun penerbitan cetak SA mati suri.

Satu jawaban, langsung diikuti dengan tanggapan dari alumni lain yang tergabung di grup. Ada yang menjawab tidak usah cetak koran – fokus pada jurnalistik dengan medium situs web saja. Lebih ekonomis, katanya. Kacamata lain bilang, SA harus tahu profil pembaca lebih dulu, supaya tahu lebih efektif mana antara pemberitaan koran atau web. Lagu-lagu lama dikumandangkan beberapa saat. Yang muda mendengarkan, yang tua bernyanyi.

Namun ada satu gagasan yang menarik, sekaligus menyentil. Slamet Haryono mengingatkan kalau mau cetak koran atau fokus web, itu sudah jadi fitrahnya SA. Semua sama-sama punya posisi tawar. Bukankah yang terpenting ruh jurnalistiknya?

Saya pikir, gagasan Slamet ada benarnya juga. Malahan banyak benarnya. Alumni Fakultas Biologi angkatan 2000 itu mewanti-wanti fokus pada isi. Kalau konten bagus, dibungkus koran atau web, ya hasilnya tetap bagus. “Jangan sudah habis tenaga cari duit buat cetak koran, malah lupa konten,” kata Slamet.

Belakangan ini saya memang suka putar otak soal isi dan kulit. Seperti kacang dengan kulitnya, atau orang dengan dalamannya. Banyak kata-kata bijak bilang kalau isi lebih penting dari pada sampulnya, kalau jadi kacang jangan lupa kulitnya. Namun lebih banyak lagi orang yang membicarakannya dari satu mulut ke mulut. Diwariskan dari satu zaman ke zaman lainnya, tapi naas, tak semua memahami topik yang meluncur dari mulut.

Soal isi dan kulit, saya jadi ingat paper “Setipis Tinta Terhadap Almamater yang Kucinta” yang ditulis Hardiono Arron, Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas yang baru saja terpilih. Isinya membahas langkah mewujudkan Lembaga Kemahasiswaan (LK) UKSW yang kritis dalam konsep dan sikap. Gagasan dan implementasi yang dibumbui semangat creative minority, dalam konteks Satya Wacana.

Landasan konsep yang ingin diimplentasikan Arron tertuang di kitab suci LK : Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa (KUKM) UKSW 2011. Tepatnya yang dituju Arron adalah bab 2, pasal 7 ayat 2J dan pasal 8 ayat 6. Keduanya menyinggung soal kewajiban menggunakan jas almamater secara bertanggungjawab. Tapi, saya tidak akan melulu membahas soal KUKM, karena jujur saja, membosankan.

Dalam paper-nya, Arron bercerita bahwa di universitas lain, mahasiswa tidak diperkenankan makan, merokok, berkendara sembari mengenakan jas almamater. Sekadar menggulung lengan saja tidak boleh. Pun penggunaan jas almamater, kudu dibarengi dengan baju berkerah dan celana panjang. Jas almamater diperlakukan “mulia”.

Pengalaman seperti itu Arron dapat saat LK Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) studi banding di tiga universitas lain, dalam kurun waktu 2012-2014. Alhasil, ketika Arron menjabat Ketua Senat Mahasiswa FEB 2013-2014, lahirlah Nota Ketua Perihal Penggunaan Jas Almamater di FEB.

***

Konsep mengenai jas almamater UKSW bersifat abstrak absolut. Secara konsep, jas almamater mulanya tak berarti apa-apa, kosong, hanya simbol yang bebas dan tak terbebani makna. Hingga kemudian dikonkretkan dalam wujud jas berwarna putih gading. Tak ketinggalan, jas itu diberi makna. Lalu rasanya mengenakan jas almamater menjadi punya beban (yang cukup berat).

Dalam semiotika, pemberian makna pada tanda (dalam hal ini,“tanda” ialah “jas almamater”) bersifat arbitrer, alias diberi semena-mena dan subyektif. Antara saya dengan Arron, mungkin berbeda memaknai jas almamater tersebut. Bagi saya, jas warna putih gading itu hanya identitas yang menunjukkan bahwa si pemakai adalah sivitas UKSW. Tidak lebih, tidak kurang.

Namun, jika ada nota yang mengatur penggunaan jas almamater – tidak boleh inilah, tidak boleh itulah – saya amat tidak setuju. Aturan memang penting, tapi tak perlu “didewakan”. Memangnya, seberapa kuat nilai hukum peraturan itu dipertanggungjawabkan? Apakah di kampus ini tak lagi mengenal hal ihwal toleransi?

Nota itu dibuat seolah-olah cara mencintai Satya Wacana hanya dengan tidak makan dan merokok sembari mengenakan jas almamater. Justru ketika nota tersebut keluar, bejana kekerasan simbolik meluap. Mengapa? Ketika pemahaman bahwa “yang makan, merokok menggunakan jas almamater, adalah eror” meluap dan merasuk ke elemen-elemen kampus, dari sanalah lahir “kekerasan simbolik yang sah”. Seolah-olah kata “sah” ialah legitimasi sebuah kebenaran. Padahal, kebenaran sejatinya bersifat personal. Manusia saja yang memang suka menyeragamkan kebenaran. Atau mau memperlihatkan siapa yang lebih benar? Bukankah yang terpenting dari LK adalah ruh pelayanannya?

Penyeragaman makna untuk urusan simbol tak semestinya diatur dan disahkan. Bukankah indah ketika perbedaan makna bisa diakomodir? Lagipula, di mana letak nilai creative minority dalam konteks Satya Wacana yang dimaksud Arron pada implementasi nota itu?

“Mendingan dihimbau aja, ketimbang diharuskan atas dasar peraturan,” ucap Adi, salah satu rekan saya di SA, saat obrolan malam. Argumen Adi lalu diiyakan dua kolega lainnya. “Lagipula, jika itu mau dijadikan peraturan, sistem kontrolnya bagaimana? Bukannya aturan harus diikuti perangkatnya berupa sistem kontrol?” lanjut Adi.

Ketimbang mengurus jas almamater, lebih baik LK ajak mahasiswa membuat ruang-ruang hijau di kampus, atau saya kerucutkan saja: bersih-bersih Gedung O. Belakangan saya sedih melihat barang-barang-barang Senat Mahasiwa Universitas yang mangkrak, seolah tak bertuan. Jika anda bertanya barang-barang yang mana, cek koridor samping kanan Gedung O, dekat mesin ATM, dan koridor dalam yang ruang geraknya sesak. Lebih baik lagi, tempat petugas kebersihan Gedung O juga ditata, biar mereka nyaman.

Sudah tiga bulan terakhir ini saya memang suka ajak orang buat bersih-bersih. Kalau ada yang bilang, “ketika mendaki gunung, sebagian besar karakter orang akan kelihatan”, saya pikir tidak juga. Pikiran saya mengatakan, dengan cara bersih-bersih – selain hemat di biaya dan tenaga – karakter seseorang akan terlihat juga. Sama halnya dengan mereka yang susah payah naik gunung.

Dengan cara-cara sederhana seperti itu, LK tak hanya mencintai almamater Satya Wacana, tapi juga mencapai slogan yang notabene periode ini jadi tumpuan: “Kami datang untuk melayani.”

Jangan tanya sisi akademiknya bersih-bersih di mana, karena ke-akademik-an pun berangkat dari hal-hal yang tidak akademis. Dari cabut-cabut ilalang, orang akan mudah capek dan berpikir dua kali bagaimana caranya menghemat tenaga dan waktu. Lahirlah mesin pemotong rumput. Bukankah mesin pemotong rumput adalah hasil ke-akademik-an?

Minoritas berdaya cipta munculnya dari bersih-bersih diri. Bukan dari peraturan pembatas ekspresi yang scientia sacra. Sudahlah, bersih-bersih diri sendiri lebih penting ketimbang menjaga kebersihan jas almamater.

Nyanyian Seorang Mahasiswa Fiskom

Di kelas perkuliahan, kita menemui dosen pengajar. Tentunya ada proses formal yang terjadi di sana: proses belajar-mengajar (PBM).

Ketika mahasiswa mulai mengantuk dan kipas-kipas menghapus peluh, saya seringkali tertarik memperhatikan cara seorang dosen mengajar. Tentunya merenungkan juga.

Belajar ialah suatu usaha mencapai pemahaman. Untuk mencapai pemahaman itu harus ada yang namanya proses mengalami dan menalar. Maka tak heran ada pepatah yang mengatakan, “pengalaman adalah guru terbaik.” Akan tetapi, untuk mencapai pemahaman yang esensial tak bisa mengandalkan kelas, buku, makalah, dan diskusi saja. Semuanya itu hanya instrumen lembaga pendidikan.

Jika memang ada (banyak) cara untuk mencapai pemahaman, lalu mengapa dosen-dosen yang menggugah kantuk dan ketidaktertarikan mahasiswa tak melakukan koreksi diri, lalu mencoba metode belajar lain yang lebih komunikatif dan mencerminkan creative minority?

Perlu kita tilik juga bahwa mahasiswa itu beragam. Tidak hanya latar belakang kehidupannya saja, tapi secara personal juga. Kali ini saya akan mengerucutkan keberagaman personal tersebut menjadi: cara belajar.

Cara memahami yang berbeda, menuntut cara belajar yang berbeda. Ada yang terstruktur, ada yang acak. Ada yang teoritis, ada yang praktis – ada juga yang bukan keduanya.

Teori dan praktek itu bak warna dalam palet dan kuas. Untuk membuat lukisan yang indah, anak diajarkan untuk mengenali warna-warna itu dulu. Mulai dari sifat tiap warna dan hasil kombinasi warna. Di situ kita mengenal teori. Semakin banyak warna biru yang ditambahkan pada warna merah, maka kadar warna ungu akan meningkat. Si anak akan melukis penuh hati-hati – terkadang malah kelewat takut membuat kesalahan. Hemat saya, teori untuk mencegah hal-hal “sembrono”. Bukankah begitu?

Lalu bagaimana jika praktek didahulukan? Bayangkan saja, jika seorang anak diberi kuas dan palet penuh warna-warna mencolok. Anak itu diberi kebebasan untuk membuat lukisan semaunya dengan caranya sendiri. Bagi sebagian orang, hal itu sembrono, nihil estetika, dan si anak tidak mencapai pemahaman apa-apa. Justru tidak. Si anak praktek mendapatkan lebih daripada si anak yang diajarkan teori terlebih dahulu. Ia mendapat pengalaman melakukan kesalahan dan ujungnya mengetahui mana yang benar.

Saya sendiri tidak mencoba menunjukkan bahwa praktek jauh lebih unggul ketimbang teori. Keduanya jika dilakukan berbarengan, tentu akan menghasilkan lukisan maha karya.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya mengakomodir agar keduanya seimbang? Dengan KBM? Laboratorium Fiskom? Fasilitas akan sia-sia jika fasilitator tak mampu mengimbangi. Saya masih menghormati dosen-dosen di Fiskom.

Hal simpel seperti ini tentunya harus dipertimbangkan lanjut oleh pimpinan Fiskom. Solusi saya singkat, konten dan metode belajar-mengajar agar tepat, haruslah berorientasi pada kebutuhan mahasiswanya sendiri. Salam koreksi diri.

FISKOM, Fiskom, atau FISK?

Berdiri tahun 2000, Fiskom era itu bernama FIS (Fakultas Ilmu Sosial) dengan satu program studi strata satu Sosiologi. Berjalan empat tahun, fakultas ini berganti nama menjadi Fisipol (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), seiring dengan peresmian program studi baru: Komunikasi. Lalu, Fisipol diubah lagi pada 2009 menjadi Fiskom (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi).

Selain sejarah, ada yang menarik pengetahuan saya, yaitu penulisan singkatan dan akronim kelembagaan. Setahu saya, antara akronim dengan singkatan itu mutlak beda. Singkatan ialah gabungan huruf depan (dari deretan kata) yang dicetak kapital. Di sini tidak akan membahas jenis singkatan yang lebih luas seperti penggunaan gelar dan singkatan umum. Kontras dengan akronim, singkatan sama sekali tak bisa dieja sebagai sebuah kata. Seperti DPR dan KPU, sebagaimana harus dibaca per huruf-nya.

Di sisi lain, akronim lebih hidup dan tidak kaku. Akronim wujudnya memang singkatan, tetapi berupa gabungan huruf awal dengan suku kata, atau gabungan suku kata, dan terakhir, gabungan huruf awal dicetak kapital (sama seperti singkatan). Uniknya, akronim dapat dilafalkan sebagai kata. Seperti pemilu, pilpres, dan rudal (peluru kendali).

Bagaimana dengan Fiskom? Jika FIS ialah singkatan dari Fakultas Ilmu Sosial, sudah kelihatan mata kalau FIS termasuk akronim, karena tak perlu repot membaca per huruf. Lalu, Fisipol terang-terangan memperlihatkan dirinya sebagai akronim yang notabene gabungan dari huruf depan “Fakultas”, “Ilmu”, “Sosial”, dan suku kata “pol” dari kata “politik.” Begitu juga dengan Fiskom, letak perbedaannya hanya pada embel-embel “komunikasi” saja.

Namun selama ini telah terjadi pemahaman yang keliru. Penulisan akronim gabungan antara huruf depan dengan suku kata, seperti Fisipol dan Fiskom, tak seharusnya tertulis “FISIPOL” atau “FISKOM.” Realitanya? Salah satu contohnya, cek http://www.uksw.edu dan beberapa surat atau nota yang berkenaan dengan Fiskom.

Yang disayangkan adalah karena fakultas ini sebuah lembaga pendidikan, sudah sepatutnya mengikuti kaidah pedoman penggunaan akronim dan singkatan. Sebuah organisasi resmi seperti Fiskom, harusnya menyingkat namanya dengan gabungan huruf kapital, dan tidak dilafalkan sebagai sebuah kata. Seperti UKSW.

Solusi yang ditawarkan tentu saja pengubahan nama dari Fiskom menjadi FISK, singkatan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi. Unsur-unsur “Fakultas”, “Ilmu”, “Sosial”, “Komunikasi”, tercakup semua jadi satu di FISK. Selain itu, tidak perlu boros kata “ilmu” seperti Fiskom.

Alternatif lain, apabila ada “toleransi” dari pihak yang berwenang, harus ditekankan penulisan “Fiskom” di samping penulisan “FISKOM” yang salah.

Mereka yang mengerti baik soal tata bahasa, hal ini penting untuk dibenahi, tetapi jika memang dianggap wagu, selamanya Fiskom juga akan jadi fakultas wagu.