Seakan-akan Sudah Ada Rekonsiliasi

Sejumlah orang yang pernah terlibat dalam kemelut UKSW, pernah mencurigai bahwa perpecahan itu adalah hasil kerja suatu konspirasi eksternal atau intervensi militer secara langsung. Namun Ariel Heryanto
menepis kecurigaan tersebut.

Pada tulisannya Intelektual Publik, Media, dan Demokratisasi dalam buku “Menggugat Otoriterisme di Asia Tenggara” (tersedia di perpustakaan UKSW), Ariel justru mengurai ragam penyebab secara struktural kemelut UKSW, hingga dampak-dampak yang tak terhindarkan. Baginya, kemelut di Satya Wacana bukan semata-mata konflik internal, melainkan dapat dipahami dalam lanskap yang lebih luas.

Ariel Heryanto, 62 tahun, kini professor di sebuah universitas terkemuka di Australia, adalah mantan dosen pascasarjana UKSW sewaktu kemelut meledak. Selama kemelut berlangsung, ilmuwan sosial ini tergabung
dalam KPD. Beberapa kali tulisan opini dan hasil wawancara dengannya perihal kemelut terbit di media massa. Sebagai imbasnya, beberapa kali pula ia mendapat teguran dan surat panggilan dari pejabat kampus.

Pada 1996, Ariel dan Pimpinan UKSW tidak bersepakat melanjutkan kontrak kerja. “Saya merasa suasana kampus tidak memungkinkan saya menjalankan tugas dan kewajiban yang sudah dijalankan belasan tahun
sebelumnya. Sedang Pimpinan UKSW merasa tidak dapat menghargai apa yang sebelumnya sudah saya kerjakan, dan menghentikan gaji saya,” terang Ariel kepada Scientiarum, 16 Oktober 2016.

Cuplikan korespondensi Ariel dengan Scientiarum seputar kemelut UKSW bisa klik tautan ini: Seakan-akan Sudah Ada Rekonsiliasi – Wawancara dengan Ariel Heryanto – Majalah Scientiarum November 2016

Agar Air Tetap Mengalir, Agar Perempuan Tidak Berakhir: Perempuan sebagai Liyan dalam Pembangunan Sumur Resapan di Patemon

ABSTRACT

The reduces of water discharge in Senjoyo, district Semarang, has become the representataion of lack of water management in Salatiga. Starts with water crisis in Patemon village at 2005 – which is rely on clean water consumption from Senjoyo – a local farmer community and several NGOs worked together on building catchment wells. But, men in Patemon dominates the project, so that most of women there have no equal chance for participating.

Keyword: Patemon, Women Participation, Water Crisis, Catchment Wells, Senjoyo, lack of water management

Unduh di sini: Jurnalentera_edisi 1 (2016)_halaman 9-20_arya adikristya_arista ayu nanda

Pdf utuh bisa diunduh di sini: Jurnalentera_edisi 1 (2016)_UTUH

Jangan Buru-buru Bubarkan Diskusi Pulau Buru!

Lampu proyektor menyorot ke layar putih yang berada di tengah dinding. Pada sisi kiri layar putih itu, ada pintu rumah joglo yang tertutup. Begitu juga sisi kanan dibentangkan spanduk penghalang cahaya, agar jelas gambar yang berpendar dari proyektor.

Sore, Sabtu, 4 Juni 2016, di rumah joglo itu akan ada nonton bareng “Pulau Buru Tanah Air Beta” – filem yang bulan lalu bikin geger Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta dengan polda setempat, plus ormas yang tak jelas rimbanya. Puluhan orang menunggu jam tayang dimulai, sambil ditemani lagu “Hukum Rimba”-nya Marjinal.

Lembaga Pers Mahasiswa Lentera-lah yang punya hajat. Namun undangannya terbatas pada beberapa mahasiswa Fiskom, pers mahasiswa di Salatiga, pegiat seni dan lingkungan di Salatiga, dan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang. Bisa dilihat dari jumlah orang dan tidak ada hingar bingar undangan nobar di Sekretariat LPM Lentera, Celong, Salatiga.

“Sore ini kita akan nonton ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’. Setelah nonton nanti akan diskusi,” buka Galih Agus, staf Litbang Lentera. Filem dimulai.

“Pulau Buru Tanah Air Beta” berkisar pada kisah Hersri Setiawan dan Tedjabayu Sudjojono yang mengunjungi pulau Buru. Pulau itu tidak asing bagi mereka. Terang saja, Hersri dan Tedjabayu adalah penyintas tragedi kemanusiaan 1965. Penahanan itu tak ubahnya karena geliat mereka dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) sejak 1953 hingga pecah G30S.

Nobar dan diskusi filem "Pulau Buru Tanah Air Beta" berjalan lancar. | Dok.scientiarum.com/Pandita Novella
Nobar dan diskusi filem “Pulau Buru Tanah Air Beta” berjalan lancar. | Dok.scientiarum.com/Pandita Novella

Dengan ingatan yang kuat, Hersri dan Tedjabayu mencari rimba teman-temannya yang masih menetap di Buru. Dalam perjalanannya, Hersri mengajak istri dan anaknya juga – hitung-hitung menjembatani kisah pedih orang-orang tua ini kepada generasi setelahnya. Hersri enggan Pulau Buru dilupakan begitu saja.

Sampai di satu tempat, Hersri dan Tedjabayu reuni kecil-kecilan dengan beberapa temannya. Santer kabarnya, dari ribuan ekstapol, kini yang masih hidup tinggal 70 orang. Belakangan, sebelum Hersri menginjakkan kaki di Buru lagi, ada empat orang rekannya yang tutup usia.

Ceceran memoar Hersri berlanjut pada gedung kesenian yang pernah dibangun tapol di desa Savanajaya, kuburan sahabat karibnya, gereja mangkrak yang dulu dibangun tapol juga, hingga pembebasan lahan untuk kawasan pertanian di kabupaten Buru. Hampir di setiap tempat itu, Hersri membacakan puisi pedih tapi pantang tertindih. Filem berdurasi 53 menit itu selesai.

Di Belakang Layar

Whisnu Yonar, produser filem “Pulau Buru Tanah Air Beta”, membuka diskusi sore itu dengan paparan perihal di belakang layar filem. Rupanya, semua bermula di Pengadilan Rakyat Internasional 1965, Den Haag. Di pengadilan itu, Whisnu mengaku bertemu dengan istri Hersri dan mengobrol sedikit tentang penyelesaian tragedi 1965. “Istrinya Hersri tanya, ‘kok selama ini belum ada yang pernah membahas lebih detil soal pulau Buru?’” ucap Whisnu mengenang pertemuan 2015 itu.

Mengajak Rahung Nasution dan Dolorosa Sinaga, Whisnu memulai produksi filem itu dengan waktu pengerjaan kurang dari setahun dan riset berumur tiga bulan. Whisnu mengaku, tingkat kedalaman informasi seputar pulau pengasingan ini masihlah sejumput, karena hanya berangkat dari buku “Memoar Pulau Buru” karya Hersri dan ANRI.

Dari riset, Whisnu dkk menemukan satu kebiasaan “lumrah” para pejabat. Dari beberapa kali kunjungan Jokowi ke Buru, tak sepatah kata ia menyinggung pelanggaran HAM oleh negara semasa ‘65. Justru, pembahasan melulu soal pulau Buru sebagai lumbung padi di provinsi Maluku, karena memiliki luas persawahan lebih dari 5.000 hektar. Menurut Whisnu, sore itu, hal ini bersebrangan dengan iming-iming Jokowi akan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lampau, yang termaktub dalam Nawacita. Seolah-olah pulau Buru adalah pulau tanpa sejarah kebangsaan.

Lebih lanjut, Whisnu, yang merupakan alumni Fakultas Bahasa dan Sastra UKSW ini, mengatakan, “Pulau Buru Tanah Air Beta” adalah asupan sejarah alternatif, utamanya, bagi generasi muda. “Mereka ini (generasi puluhan tahun sesudah 1965 –red) korban sistem pendidikan yang tak pernah menyatakan kebenaran,” tutur laki-laki yang rambut hitamnya mulai jarang.

Erik Darmawan, pegiat seni kerakyatan dan lingkungan di Salatiga, turut angkat suara. Ia mengapresiasi dokumentasi sejarah, bahwa dulu di pulau Buru para tapol tetap berkarya meski dibui.  “Pulau Buru Tanah Air Beta” mengingatkan Erik bahwa sebenarnya para ekstapol macam Hersri dkk – meski sudah bebas sejak 80-an – mereka masih “di-tapol-kan” oleh beberapa kalangan masyarakat. Meski begitu, ia acung jempol untuk orang-orang macam Hersri.

Galih menggilir kesempatan bicara. “Mengapa distribusinya dibuat agak tertutup?” sambar Bima Satria Putra, Pemimpin Redaksi LPM Lentera, kepada Whisnu.

Bima menyayangkan tim produksi filem karena membatasi persebaran secara masif. Menurut Bima, kalau “Pulau Buru Tanah Air Beta” hendak disajikan bagi generasi muda, mengapa tidak dibagikan saja seperti “Jagal” dan “Senyap”-nya Joshua Oppenheimer?

Memang, tim produksi filem saat ini menggandeng Button Ijo, rumah produksi dan distribusi filem alternatif. Button Ijo adalah ruang bagi filem-filem indie yang tidak mendapat ruang di layar lebar. Informasi dari Whisnu, “Pulau Buru Tanah Air Beta” bisa diakses secara bebas laiknya “Jagal” dan “Senyap” baru tiga tahun mendatang. Sementara ini, calon penonton harus membeli di Button Ijo untuk mengadakan nobar dan diskusi filem. “Jadi esensi dari pembatasan akses akan filem ini ada pada nobar, diskusi, dan pertukaran wacana secara kolektif. Sayang sekali bila satu orang nonton sendiri dan tanpa ada diskusi,” jawab Whisnu kepada Bima.

Tapi, Yunantyo Adi Setiawan, pegiat HAM dari Semarang, tidak puas dengan jawaban Whisnu. Menurut Yas – demikian sapaan akrabnya – justru dengan orang menonton sendiri di kamar, bukan berarti tidak menimbulkan percikan hasrat diskusi. Yas justru menyayangkan panjang kontrak selama tiga tahun. Menurutnya, kontrak itu terlampau lama. “Saya pikir esensi dari pembatasan akses akan filem itu, hanya pada persoalan kontrak saja. Bukan pada pertukaran wacana secara kolektif,” ujar Yas yang “lolos” dari Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer UKSW. Whisnu angguk-angguk.

Sedangkan saya? Duduk-duduk mengamati, sambil menenggak nikmat secangkir wedang jahe, karena tak ada gangguan ormas dan aparat.

Stanley Adi Pers-setyo dan ‘Kuliah’ Aktivisme

Karir Yosep “Stanley” Adi Prasetyo di dunia pers, bermula di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Selesai sekolah di Malang, Stanley memilih lanjut ke Fakultas Teknik Jurusan Elektro pada 1980. Di “fakultas sandal jepit” itu Stanley bersama rekannya mendirikan majalah mahasiswa Elektro: Imbas.

Tahun 80-an, Imbas kondang gegara Stanley dengan teman-temannya mengangkat topik skandal monopoli pembelian alat praktikum elektro, serta alat laboratorium Fakultas Biologi dan Fakultas Pertanian. Majalah Imbas juga memberitakan adanya indikasi bisnis dan proyek pribadi di UKSW. Semua berita diterbitkan dalam majalah terbitan 30 November 1987. Majalah berjumlah 500 eksemplar itu ludes dan dicetak ulang! Sejak saat itu, pimpinan UKSW kebakaran jenggot. Tak kalah, Imbas juga sempat dilaporkan ke pihak keamanan oleh rektoratnya sendiri. Alasannya, “tidak tunduk pada ketentuan yang ada”.

Tapi itu dulu. Sekarang Stanley sudah ada di Jakarta. Yang terkini, Bagir Manan menyerahkan tongkat estafetnya ke Stanley, sebagai Ketua Dewan Pers periode 2016-2019. Kendati dulu di Salatiga dan kini di Jakarta, tetap ada satu persamaan: setia di ranah PERS.

***

Bagaimana ceritanya Om Stanley bisa berkarir di Dewan Pers?

Pasca Komnas HAM periode 2007-2012, saya hanya mengajar dan bekerja jadi konsultan di perusahaan bidang manajemen strategis. Hanya beberapa bulan, karena pada Oktober 2012 ada beberapa orang dan organisasi wartawan meminang saya untuk bersedia dicalonkan sebagai anggota Dewan Pers, mewakili unsur masyarakat. Mereka meminta biodata, foto diri untuk dikirim melalui surel. Saat itu, jelang tiga hari penutupan masa pencalonan. Saya tanya apa alasan teman-teman mau mencalonkan saya. Mereka menjawab, saya memenuhi kriteria sebagai calon. Latar belakang, jejaring dan pengalaman saya dianggap akan memberikan kontribusi untuk Dewan Pers.

Namun setelah itu tak mendengar kabar apapun. Baru pada Desember 2012, sekitar minggu kedua, saya dikabari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bahwa nama saya terpilih sebagai salah satu calon anggota Dewan Pers, yang namanya akan diusulkan ke Presiden SBY.

Apakah karir Om Stanley di Dewan Pers, salah satunya terpengaruh pengalaman kala di Imbas?

Belum pernah memikirkannya. Tapi memang ketika lulus dari UKSW keinginan saya bekerja hanya tiga. Kalau tidak menjadi dosen, ya jadi wartawan, atau bekerja di Non-Government Organization (NGO). Dan ketiganya sudah pernah saya jalani.

Ada cerita lain. Di UKSW saya pernah jadi asisten dosen tiga mata kuliah selama lima tahun. Menjelang lulus 1988, sebetulnya saya berminat untuk ambil Program Pasca Sarjana (PPS) UKSW, tapi sudah ada tanda-tanda keributan. Apalagi, tahun 1997 saya dianggap menjadi salah satu biang kerok. Ya sudah, saya jadi peneliti atas permintaan Pak Arief Budiman selama setahun. Setelahnya, saya memilih bekerja sebagai wartawan majalah Jakarta-Jakarta, di bawah Kompas Gramedia Grup dari 1989-2001.

Stanley (duduk, ketiga dari kanan) mendemo pembredelan Editor, Tempo, dan Detik pada 1998. | Dok. Daniel Supriyono
Stanley (duduk, ketiga dari kanan) mendemo pembredelan Editor, Tempo, dan Detik pada 1998. | Dok. Daniel Supriyono

Andreas Harsono dalam majalah Scientiarum pada 2008, pernah bilang, “Saya ‘kuliah’ di Imbas, bukan di Elektro.” Kalau Om Stanley?

Kalau ‘kuliah’ saya ya di dunia aktivisme. Saya lebih banyak nongkrong dan berdiskusi dengan dosen di luar fakultas teknik, para seniman, serta aktivis dari kota-kota lain. Saya belajar dari kehidupan berorganisasi mahasiswa di kampus. Saya pernah duduk di Senat Mahasiswa Fakultas, Senat Mahasiswa Universitas, dan juga Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas maupun universitas. Saya juga ikut mendirikan organisasi pecinta alam. Di luar itu, dengan mengajar sebagai asisten dosen dan asisten praktikum, saya juga bisa menutupi biaya hidup maupun studi selama di Salatiga. Namun, pers tetap salah satu bidang yang saya minati. (Baca juga: Jas Merah Satya Wacana)

Kembali ke soal Dewan Pers, tantangan apa saja akan dihadapi saat mengampu pucukan lembaga pers di Indonesia?

Pertama, moghulisme media. Ada pengusaha media yang menguasai banyak media mulai dari cetak, radio, televisi dan daring (online). Hal ini berpotensi membuat terjadinya penyeragaman pemberitaan untuk kepentingan tertentu.

Kedua, adanya kecenderungan politikus untuk memiliki media atau sebaliknya, pimpinan media ingin jadi politikus. Hal ini akan menjadikan media menjadi terompet partai atau media pencitraan pemiliknya, sehingga tidak mengabdi untuk kepentingan publik.

Yang ketiga, masalah profesionalitas wartawan dan kualitas SDM. Saat ini ada ribuan wartawan di Indonesia. Yang telah lulus uji kompetensi baru 7.500 wartawan. Kebanyakan sisanya menjadi wartawan dengan cara learning by doing. Sedangkan, tidak semua media memberikan pelatihan kepada wartawan yang mereka rekrut, hanya media-media besar saja yang melakukannya. Hal ini belum lagi dengan munculnya fenomena wartawan abal-abal yang sama sekali tak mengerti Kode Etik Jurnalistik dan tak pernah mendapatkan pengetahuan jurnalistik. Indonesia memasuki MEA, menuntut kualitas SDM yang bisa bersaing dengan SDM asing. Kalau tidak, bukan tak mungkin media, terutama penyiaran, akan banyak menyerap SDM asing, akibat belum siapnya SDM wartawan di Indonesia.

Keempat adalah maraknya praktek “abal-abalis”. Ada banyak media menggunakan nama KPK, Tipikor, BIN, dan nama-nama lain untuk menekan dan memeras pengusaha dan pejabat. Para wartawan media-media ini umumnya adalah para pencari kerja (job seekers) yang melihat profesi wartawan sebagai profesi jalan pintas untuk meraup rejeki. Praktek ini sebetulnya menodai profesi wartawan yang sesungguhnya adalah profesi terhormat.

Kelima, masih rendahnya gaji dan renumerasi wartawan. Ada banyak wartawan di daerah yang gajinya sangat rendah bahkan digaji di bawah standar UMP. Mereka ini lebih banyak mengandalkan amplop pemberian narasumber.

Terakhir, kemajuan teknologi yang niscaya akan mengubah landscape model pemberitaan dan media yang ada. Saat ini ada beberapa media yang gulung tikar karena tidak mampu menghadapi tantangan yang ada. Anak-anak muda sekarang menganggap media cetak seperti koran dan majalah adalah media jadul. Semua berita tersedia dan bisa diakses dengan menggunakan gawai (gadget). Tapi para pemilik media yang kebanyakan tak paham dengan teknologi mutakhir, masih berpikir seolah-olah di tahun 1970-an. Hal ini bisa dimaklumi karena pimpinan media umumnya adalah generasi tua yang hanya memahami media konvensional.

Persoalan media saat ini sangat terkait dengan infrastuktur telekomunikasi dan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi tinggi. Dalam beberapa tahun kita harus menyiapkan diri untuk memasuki era konvergensi media yang lebih bertulang punggung pada teknologi komunikasi yang supercepat.

Dok. harianblora.com
Dok. harianblora.com

Keenam persoalan di atas sudah umum. Lantas apa bedanya Dewan Pers era Bagir Manan dengan Om Stanley?

Secara umum tak ada yang berbeda karena Dewan Pers pemegang amanat UU no. 40/1999 yang visi misi dan tupoksinya (tugas, pokok, dan fungsi) jelas. Dewan Pers akan meneruskan pekerjaan sebelumnya yang belum selesai. Tapi Dewan Pers periode 2016-2019 akan berkonsentrasi untuk menjaga kemerdekaan pers dan independensi media yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Karena, periode 2016-2017 ini akan banyak momen politik dan jurnalisme rawan untuk diboncengi kepentingan bisnis dan politik.

Ada satu persoalan yang belum disebut. Kalau pers mahasiswa, Om?

Persma memang tidak termasuk sebagai media sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun Dewan Pers menilai persma memiliki peran penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dijamin negara. Dewan Pers akan selalu memberikan bantuan, terkait dengan peningkatan pengetahuan dan kapasitas persma. Bila ada penekanan tentunya Dewan Pers akan coba membantunya. Bagaimanapun, persma adalah salah satu sumber SDM yang baik bagi pers profesional.

Mengingat kasus Lentera Oktober 2015 dan beberapa pembredelan pers mahasiswa yang terjadi setelahnya, apa Dewan Pers punya agenda terkait perlindungan geliat pers mahasiswa?

Untuk kasus Lentera, kan Dewan Pers berkirim surat ke Rektor dan menanyakan masalah penekanan dan pelarangan terhadap Lentera. Saat majalah Didaktika yang merupakan persma UNJ diserang mahasiswa dan kemudian diancam rektor pada 2013, Dewan Pers memanggil para penyerang, pimpinan UNJ, dan pengelola Didaktika. Baru setelahnya, Dewan Pers melakukan mediasi.

Intinya adalah persma harus menggalang persatuan dan membentuk organisasi patung. PPMI harus bisa diberdayakan. Dulu Imbas di UKSW dan persma lain di kampus-kampus lain juga dapat tekanan semua, namun bersatu dan melawan. Kami saat itu tak mungkin mengadu, apalagi meminta dukungan dari Dewan Pers yang secara nyata merupakan rubber stamp penguasa, jadi memang harus melawan. Nah, Dewan Pers masa reformasi ini kan lain. Dewan Pers saat ini memberikan perhatian kepada persma. Dewan Pers punya MoU dengan Polri dan Kejagung. Tapi teman-teman persma tak boleh menjadi manja dan lupa bahwa perlawanan yang sejati itu adalah dari diri sendiri.