Setelah Minta Maaf, UKSW Mau Apa?

Sejak awal mendengar kabar kalau UKSW meminta maaf kepada Arief Budiman, dosen yang dipecat era kemelut UKSW 1993-1995, saya agak lega dan berbangga. Namun, kelegaan dan kebanggaan itu ternyata tidak lebih besar ketimbang rasa khawatir saya: ternyata UKSW (dan YPTKSW) masih berkutat pada urusan bungkusan, ketimbang substansial.

Tentang maaf UKSW kepada Arief Budiman, ini cuma urusan simbolik saja. Bahwa lewat ungkapan permintaan maaf kepada Arief, UKSW bersama YPTKSW juga memberikan piagam penghargaan atas pengabdian Arief Budiman selama berkerja di Satya Wacana. Sudah minta maaf, memberi penghargaan, kurang apa coba?

Satu pertanyaan yang patut ditanyakan adalah, setelah minta maaf (dan memberi piagam penghargaan), terus mau apa? Bukankah minta maaf saja tidak cukup? Tapi yang menjadi catatan penting, permintaan maaf itu juga kudu diapresiasi, meski maaf ini kurang bergigi.

Tidak kalah penting, kita wajib menelaah sekali lagi, bahwa urusan meminta maaf itu berbentuk simbolik, terlepas dari keseriusannya atau tidak. Dan jangan dipikir kalau dengan permintaan maaf, pemberian piagam, dan tukar-menukar hadiah di Melbourne, Australia maka urusan soal kemelut UKSW sudah selesai. Tapi kalau memang dianggap tindakan heroik dari YPTKSW (beserta UKSW juga) kemarin ialah simbol “penyelesaian”, ya silakan.

Tapi ada satu (atau mungkin beberapa) sudut pandang yang tak bisa saya usir.

Alkisah, selama 1993-1995 ialah puncak kemelut di tubuh UKSW. Pada masa periode itu, UKSW pecah jadi dua kubu: Kelompok Pro Demokrasi (KPD) dan Pro YPTKSW. KPD getol menginginkan pemilihan ulang rektor dan pembubaran pengurus YPTKSW, sedangkan Pro Yayasan mati-matian mempertahankan rektor yang sudah “terpilih” kala itu: John Ihalauw yang “menang” atas Liek Wilardjo.

Panggung demonstrasi jadi pemandangan yang biasa pada rentang waktu 1993-1995. | Dokumentasi Ariel Heryanto
Panggung demonstrasi jadi pemandangan yang biasa pada rentang waktu 1993-1995. | Dokumentasi Ariel Heryanto

Selama tiga tahun tersebut, konflik meledak dalam berbagai bentuk dan lini. Dari kisah Ariel Heryanto, alumni UKSW yang waktu itu juga terlibat, saya jadi tahu kalau pihak pimpinan di UKSW menilai “aktor intelektual” dari kemelut tersebut dipicu oleh kritikan Arief Budiman (yang menggugah khalayak kampus untuk menggugat pimpinan kampus). Maka logika dugaannya, kalau “dalang” tersebut diperingatkan dan dipecat, maka kerusuhan akan selesai.

Arief Budiman dipecat. Alih-alih situasi sosial-politik kampus menjadi kondusif, malah hingar-bingarnya kian nyaring. Gelombang gugatan warga kampus UKSW terhadap pimpinan malah membesar. Ariel pada dinding Facebook-nya menuliskan kalau ada yang bertanya, “mengapa kalian membela Arief?” Namun pertanyaan ini bisa langsung dijawab bahwa mereka tidak membela kakak Soe Hok Gie ini. Yang mereka bela adalah semangat mendasar UKSW yang coba dipelintir pejabat kampus saat itu.

Tapi KPD sudah kalah sejak 20 tahun silam. Sejak saat itu demokrasi semu, maaf ralat, maksud saya demokrasi (semu!) dijunjung tinggi di Satya Wacana. Lalu pimpinan UKSW dan YPTKSW mengirim perwakilannya untuk mendatangi kediaman Arief Budiman.

30 November 2015, Samuel Budi Prasetya, Ketua Pembina YPTKSW, pada upacara dies natalis UKSW ke-59 melakukan panggilan video dengan sekretarisnya yang diutus ke Melbourne. Seluruh peserta yang hadir dalam rapat terbuka senat universitas ini menonton sekaligus mendengar langsung laporan si utusan. Ia melapor bahwa tugas menemui Arief Budiman sudah tuntas. Pukul 11.00 ia bertemu dengan Arief Budiman, Leila, dkk. Ada dua agenda pertemuan: penyampaian tali asih dan penyerahan tanda penghargaan. “Pak Arief sangat senang dengan penghargaan itu. Dan beliau menerima dengan sukacita,” katanya.

Ia mengimbuhi kalau John Titaley mendapat hadiah natal dari Arief. Kartu natal yang ditandatangani Leila dan Arief sendiri, serta coklat. Telpon video ditutup. Setelahnya, hadirin disuguhi foto-foto manis antara si utusan dengan Arief Budiman.

Apakah permasalahan selesai?

Pada titik ini, kita semua juga mestinya tahu kalau meminta maaf kepada Arief bukan berarti meminta maaf kepada KPD atau semua warga kampus yang kontra dengan yayasan masa itu. Ini wanti-wanti. Arief Budiman hanyalah satu bagian kecil dari Satya Wacana.

Meminjam kata Satria Anandita bahwa “bungkus dapat tanggal, tetapi isi tetap tinggal”, saya lebih suka merontokkan (bungkusan) foto-foto manis tersebut dengan pertanyaan, setelah ini UKSW mau buat apa? Sama seperti soal 1965, negara dikejar meminta maaf terhadap korban atau keluarga korban. Tapi percuma kalau minta maaf saja, kalau tidak disertai upaya penyingkapan kabut berdarah masa itu dan proses rekonsiliasi dari pihak-pihak yang berkonflik. Cita-cita jangka panjang ya penghapusan TAP MPRS yang melarang ideologi komunis.

UKSW minta maaf kepada Arief
Laporan foto dari Melbourne pada upacara dies natalis UKSW ke-59.

Demikian juga dengan UKSW, percuma minta maaf (serta memberikan hak-hak berupa gaji pokok yang belum terbayarkan) ke Arief dan 24 mantan pengajar UKSW yang notabene korban kesewenang-wenangan pejabat kampus saat itu. Harus ada upaya pengembalian nilai-nilai yang mendasar soal UKSW. Percuma minta maaf, kalau UKSW hilang peranannya sebagai pendamping masyarakat Salatiga. Ke mana peran advokasi UKSW saat pedagang Pasar Rejosari berkonflik dengan pemkot dan investor? Ke mana UKSW saat sebagian kalangan masyarakat menolak didirikannya pusat perbelajaan, apalagi di atas lahan benda cagar budaya Hotel Blommestein? Bukannya (dulu) UKSW terkenal jadi “saringan” kebijakan pemerintah?

Percuma juga minta maaf kepada tokoh demokrasi di UKSW masa itu, kalau Satya Wacana tidak mengindahkan pers mahasiswa sebagai sarana diskursif sivitas akademika, malah dianggap mengganggu “stabilitas”. Percuma SA menulis ini dan itu, menggugat ini dan itu, kalau pejabat kampus bungkam dan tutup pintu. Bukankah perubahan harus dimulai dari luar dan dalam? Percuma UKSW minta maaf soal kisah lampau, kalau majalah “Salatiga Kota Merah” dari Lentera diberedel, tapi kebebasan mimbar akademik tidak dijunjung, dan malah manut sama aparat keamanan negara!

Sumber: Dinding Facebook Ariel Heryanto
Sumber: Dinding Facebook Ariel Heryanto

Percuma UKSW minta maaf soal kemelut ’94, kalau pengajaran di kelas-kelas masih membiasakan mahasiswa untuk fokus pada orientasi nilai dan poin keaktifan di atas kertas, ketimbang pencapaian kompetensi itu sendiri. Percuma minta maaf kalau UKSW tidak pernah secara terbuka dan mendetil memberitahukan pada sivitasnya bahwa pada masa lampau ada konflik internal. Agar semua tahu dan dapat melek sejarah. Ah, percuma juga minta maaf kalau dalam Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa ditekankan bahwa cara demonstrasi dengan turun ke jalan adalah cara-cara yang tidak Satya Wacana. Lantas cara yang Satya Wacana yang seperti apa, tuan?

Lagi-lagi, permintaan maaf ke Arief Budiman kemarin cuma soal simbolik. Satu yang perlu diingat, manusia punya kecenderungan mempercayai apa yang dilihat mata kepalanya sendiri. Kalau yang dilihat adalah Arief tersenyum dengan si utusan, maka bolehlah dikata mereka “akrab” dan “baik-baik” saja. Sayang, hadirin hanya disuguhi romantisme layar persegi empat saja.

Bisa jadi, Arief Budiman tampak tersenyum pada foto karena ia lupa kalau 20 tahun yang lalu ada kemelut internal di UKSW. Atau, Arief mungkin lupa kalau dia pernah mengabdi untuk UKSW. Maklum, ia sudah pikunan.

Jejak Teddy Sulistio Pada Pemberedelan Lentera

Menyoal pemberedelan majalah Lentera, beberapa minggu ini UKSW masih disebut-sebut dalam ragam pemberitaan media. Tetapi, nampaknya perusahaan media secara tak sengaja, ‘sepakat melokalisir’ isu regional ini menjadi isu kampus saja. Kalau kata Bima Satria Putra, Pemimpin Redaksi Lentera, isu ini seolah-olah hanya persoalan antara ayah (Rektorat dan Dekan UKSW) dengan anak (Lentera). Dan tentu bisa disimak bahwa ‘hujatan’ media melulu dilontarkan kepada Daru Purnomo, Dekan Fiskom UKSW, dan Polres Salatiga. Seolah-olah tidak ada aktor lain.

Kendati demikian, Scientiarum (SA) memulai penelusurannya lewat pemberitaan Tempo.co soal Lentera sedari 18 Oktober, hingga majalah Tempo edisi 26 Oktober-1 November. 19 Oktober, Tempo.co merilis berita yang mengabarkan bahwa 16 Oktober malam—setelah pertemuan Rektor UKSW dengan beberapa pentolan Lentera—ada juga pertemuan antara Rektorat UKSW dengan Forum Komunikasi dan Musyawarah Pimpinan Daerah. Dari Forkompinda hadir Wali Kota Salatiga, Ketua DPRD Kota Salatiga, Dandim Diponegoro 0714 Salatiga, dan Kapolres Salatiga. Lentera dibahas. Demikian beritanya.

Saking kuatnya arus informasi soal pemberedelan Lentera, Tempo edisi terbaru ini juga menyisipkan berita berjudul “Bredel dari Kampus Salatiga” (halaman 34) dan “Marah Disebut Kota Merah” (halaman 110) dalam majalahnya. Rektorat UKSW lagi-lagi disebut melakukan pertemuan dengan Forkompinda. Kali ini lebih detil. Pertemuan itu digelar di Kediaman Yuliyanto.

Berita di bawah ini adalah salah satu dari liputan serial SA terkait jejak Forkompinda dan Rektorat UKSW pada pemberedelan Lentera.

***

Sore 27 Oktober, SA mendapat pesan seluler dari Teddy Sulistio, Ketua DPRD Kota Salatiga. Isinya jelas: Bisanya diwawancara sekarang. Setelah mendapat pesan persetujuan tersebut, SA langsung menemui Teddy Sulistio, Ketua DPRD Kota Salatiga, di Kantor DPC PDI-P Salatiga. Teddy yang waktu itu mengenakan kaos hitam, langsung menjabat tangan dan menggiring SA ke salah satu ruangan. Dalam ruangan itu ada dua pasang kursi empuk berwarna hitam dengan satu meja setinggi tulang kering orang dewasa, yang berada di tengahnya.

Di meja tersebut ada satu ornamen kecil. Setelah diperhatikan, ternyata ornamen banteng hitam khas PDI-P. Bila menilik dindingnya, terpajang bingkai berisi foto Megawati disandingkan dengan Bung Karno.

Ketika hendak menyatakan maksud wawancara, sembari menyodorkan majalah Tempo yang mengulas Lentera, Teddy meminta dibacakan saja bagian berita yang ingin dikonfirmasi dari padanya.

Soal pertemuan Forkompinda dengan Rektorat UKSW, Teddy mengatakan bahwa pertemuan itu untuk membicarakan soal kondusifitas Salatiga.

Ketika ditanya soal siapa yang menggagas pertemuan jelang tengah malam tersebut, Teddy malah balik bertanya, “Anda cinta Satya Wacana?”

Akrab di publik dengan sebutan Bung Teddy. | Sumber: Harian Semarang
Akrab di publik dengan sebutan Bung Teddy. | Sumber: Harian Semarang

“Cinta.”

“Stop polemik,” ucap Teddy sambil menatap tajam. Lagi, “Anda cinta Salatiga?”

“Cinta.”

“Stop polemik. Atas nama rakyat yang hidupnya masih menderita, stop polemik,” kali ini dengan nada rendah.

“Apa artinya stop polemik?”

Dengan nada meninggi, Teddy mengatakan bahwa tidak ada untungnya berdebat kusir soal pemberedelan Lentera di media, kalau hasilnya hanyalah perpecahan. Frasa “stop polemik” terucap lagi sebagai wanti-wanti.

“Ini nggak main-main lho mas,” wanti-wanti Teddy.

“Ya, memang.”

“Jangan dibuat main-main. Makanya, satu-satunya cara: stop polemik,” tegas Teddy.

Ketika diungkit kembali siapa yang menggagas pertemuan tersebut, Teddy mengucapkan bahwa pertemuan dengan Forkompinda itu adalah pertemuan yang sifatnya situasional. Tidak ada yang menggagas secara spesifik. “Pertemuan dengan Forkompinda itu adalah pertemuan yang biasa, bukan hal yang luar biasa,” ujar Teddy.

Soal majalah Lentera, Teddy tak mau ambil pusing terkait kasus pemberedelannya karena bukan termasuk tupoksi (tugas pokok fungsi—red) DPRD Kota Salatiga. “Sudah ada yang ngurusin,” pungkas Teddy, diikuti penyebutan bahwa ini adalah tugas Komnas HAM.

Pertanyaan dari SA mengarah lagi kepada konten majalah Tempo, yang meyinggung pertemuan Forkompinda dengan Rektorat UKSW. “Yang dibicarakan antara Muspida (Forkompinda—red) dengan Rektorat UKSW itu apa saja?”

“Banyak to ya,”

“Salah satunya?”

“Banyak. Ya bicara tentang Salatiga, bicara tentang agenda Satya, bicara tentang kampus baru, bicara tentang pendidikan,” ujar Teddy.

“Berarti benar yang diberitakan Tempo, kalau memang ada pertemuan dengan Rektorat UKSW yang membahas soal penarikan majalah Lentera?”

“Saya kira tidak sepenuhnya benar ya. Karena yang dibicarakan tidak hanya itu (majalah Lentera—red),” diikuti kekehan khas Teddy.

Teddy Sulistio dan Yuliyanto saat latihan menembak pada 16 Juni 2015. | Dokumentasi fajar.co.id
Teddy Sulistio (kiri, berkacamata hitam) dan Yuliyanto (tengah) saat latihan menembak pada 16 Juni 2015. | Dokumentasi fajar.co.id

Beberapa saat setelah terkekeh, Teddy membenarkan kalau memang ada pertemuan itu, dengan salah satu agenda pembahasan soal majalah Lentera. Akan tetapi menurut Teddy, pembahasan Lentera bukanlah yang utama. “Jadi jangan didramatisir seolah-olah Salatiga siaga satu,” tukas Teddy.

Secara pribadi, Teddy menyayangkan majalah Lentera ini diperjualbelikan di luar kampus. “Ini diperjualbelikan dan dikonsumsi masyarakat dengan berbagai macam strata dan kemampuan analisis itu lho,” ujar Teddy diikuti kekehannya, “Coba bayangin.”

Teddy mengaku tidak mau ambil pusing dan tidak mempunyai ketertarikan akan majalah Lentera, lantaran baginya, masih ada masalah substansial lainnya yang perlu diurus. Lalu ia menyodorkan satu kartu nama bertuliskan: Pradjarta Dirjosanjoto, pendiri Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik), dan satu bendel berkas soal pengajuan pendirian gereja yang tidak disetujui RW setempat. “Banyak hal yang harus kami selesaikan, ketimbang mengurus urusan-urusan abstrak seperti itu (pemberedelan Lentera—red),” ujar Teddy.

Lebih lanjut, Teddy juga menepis bahwa ada pertemuan antara Rektorat UKSW dengan Forkompinda Kota Salatiga, sebelum pertemuan John Titaley dengan beberapa pengurus Lentera pada malam 16 Oktober. Menurut keterangan Teddy, pertemuan Rektorat UKSW dengan Forkompinda digelar baru setelah John bertemu dengan awak Lentera.

Tetiba itu, nada Teddy meninggi lagi dan mengucap, “Lawan itu sedang mencari-cari celah untuk menghabisi. Maka menari-narilah di genderang yang kita tabuh, jangan menari-nari di genderang yang tidak kita tabuh. Apalagi kalau mereka siap menghanguskan rumah kita. Satya itu rumah. Rumah besar.”

Sesaat setelah mengatakan penggalan analogi tersebut, Teddy mengaku bahwa dirinya menaruh kekhawatiran pada respon pihak oposisi terhadap “Salatiga Kota Merah”. “Karena memang kebebasan pers, lalu penggalian luka lama pada sejarah, tidak ada kepentingannya dengan saya. Tetapi lawan? Anda bisa bayangkan orang yang tidak senang dengan Satya Wacana? UKSW itu simbol ke-Kristen-an,” tukasnya.

Teddy lalu berandai kemungkinan paling buruk yang akan menimpa Satya Wacana. “Kae lho deloken Satya Wacana sing wis dadi PKI.”

Samuel Prasetya: Ikasatya Bukanlah Gereja

Dalam rapat pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW), 12-13 Maret 2015, di Ruang Probowinoto, muncul wacana bahwa Ikatan Alumni Satya Wacana (Ikasatya) direncanakan tidak lagi menjadi bagian dari 19 pembina YPTKSW.

Hal ini diiyakan oleh Samuel Budi Prasetya, ketua pembi­na harian YPTKSW, dalam wawancaranya, usai rapat dengan agenda pergantian pengurus dan pengawas YPTKSW (13/3). “Problematik percakapan itu dimulai dari persoalan filosofis. Sebenarnya, Satya Wacana ini didirikan oleh siapa? Dan siapa pemiliknya? Itu kan bermula dari gereja,” tutur Samuel.

Menurut sejarahnya, Satya Wacana memang didirikan oleh enam gereja, yakni Gereja Kristen Jawa (GKJ), Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ), Gereja Kristen Pasundan (GKP), Gereja Kristen Sumba (GKS), dan Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah (GKI-Jateng). Sedangkan pada proses perkembangannya, yayasan mendapat dukungan tambahan dari 12 sinode gereja: Gereja Isa Almasih (GIA), Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI), Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB), Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI-Papua), Gereja Toraja (GT), Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB), Gereja Protestan Maluku (GPM), Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dan Gereja Protestan Sulawesi Tenggara (Gepsultra).

Kantor Ikasatya di Rumah Noto, UKSW | Dok.scientiarum.com/Arya Adikristya Nonoputra
Kantor Ikasatya di Rumah Noto, UKSW |
Dok.scientiarum.com/Arya Adikristya Nonoputra

Sejak 2000-an, Ikasatya mulai diberi satu kursi di pembina YPTKSW bersama 18 sinode gereja pendukung. “Namun dalam perjalanan sejarahnya, diminta satu perwakilan dari Ikasatya untuk mendukung, karena sumbangan pemikirannya sangat penting,” tandas Samuel yang juga ketua III Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).

Berangkat dari filosofi tersebut, Samuel menekankan bahwa pemilik Satya Wacana ini ialah gereja-gereja pendiri dan pendukung. “Persoalannya sekarang, penempatan Ikasatya untuk hal ini ada di mana? Apakah itu di pembina? Sedangkan kelompok ini (Ikasatya–red) bukanlah gereja,” papar Samuel.

Kendati demikian, Samuel mengakui, peran Ikasatya masih dibutuhkan dalam pengembangan Satya Wacana. Sehingga menurutnya, tetap harus ada tempat bagi Ikasatya di YPTKSW, hanya saja bukan di tataran pembina.

Dalam rapat tersebut, keputusan menyatakan Ikasatya tetap punya perwakilan di pembina YPTKSW. Samuel mengatakan, pihaknya harus melakukan dialog lebih rinci dengan Pengurus Pusat Ikasatya perihal wacana itu.

Namun, Agus Suryono, ketua Pengurus Pusat Ikasatya, mengaku tidak ada wacana Ikasatya akan ditarik perannya dari pembina YPTKSW. “Ikasatya tetap sebagai salah satu pembina dalam rangka untuk lebih memperkuat YPTKSW dan UKSW,” jawab Agus ketika diwawancara lewat pesan seluler (17/3).

Sosialisasi Pemilihan Dekan Psikologi

Rabu sore (29/1)—Lembaga Kemahasiswaan Fakultas (LKF) Fakultas Psikologi (F.Psi) menggelar kegiatan sosialisasi pemilihan dekan fakultas di Ruang E119 Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Sosialisasi ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi, mengingat fakultas ini akan melaksanakan pemilihan Dekan F.Psi pada 5 Februari 2014.

Acara sempat mengaret 20 menit dari jadwal yang semula ditentukan pukul 17.00 WIB, pasalnya kapasitas kursi yang disediakan di ruang tersebut belum terisi penuh oleh para mahasiswa F.Psi.

Christina Widiastuti, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF) sekaligus pembicara mengenalkan jobdesc dekan fakultas. Setelahnya, ada pembahasan Surat Keputusan (SK) Rektor mengenai Tata Cara Pemilihan Calon Dekan Fakultas Psikologi UKSW.

Disamping pembahasan SK Rektor, Christina juga membeberkan alasan-alasan dibalik kekosongan kursi dekan sedari bulan Oktober 2013. Pada hari itu juga Satgas menerima kembali kedua surat dari Jusuf Tjahjo dan Sutarto Wijono yang menyatakan siap menjadi kandidat Dekan F.Psi periode 2013-2017.

Tak ketinggalan mahasiswa yang hadir dalam forum diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, maupun pertanyaan yang berkenaan seputar pemilihan dekan.

Suasana forum sempat memanas ketika ada pertanyaan mencuat menyinggung pelanggaran SK Rektor yang dilakukan oleh Jusuf. Mahasiswa dengan para personil LKF terlibat dialog yang cukup alot untuk merembukkan solusi atas masalah tersebut.

Ada sekitar 4 solusi yang diajukan oleh para mahasiswa, namun sementara ini pihak LKF hanya dapat memberi wadah bagi mahasiswa karena baru akan diputuskan pada rapat selanjutnya dengan pihak fakultas.

“Antusiasme mahasiswa memang besar, ini juga menunjukkan bahwa masih ada kepedulian mahasiswa terhadap fakultas ini,” tukas Christina ketika diwawancarai mengenai proses jalannya forum sosialisasi.

“Ya intinya pas ada rapat lagi dengan pihak fakultas, aspirasi dan solusi yang sudah teman-teman mahasiswa tawarkan pada saat forum sosialisasi akan saya sampaikan,” imbuhnya.