Melacak Dokumen Kemelut

Ke mana kalau mau cari bacaan seputar kemelut UKSW? Apakah Perpustakaan Notohamidjojo UKSW menyediakannya?

Jawabannya datang bertahap sejak Senin, 26 September 2016. Sore itu saya menuju ke Ruang Reference di lantai dua Perpustakaan Universitas (PU) . Ini kali pertama saya masuk ke sana. Karena gagap informasi tentang ruang referensi, saya tanya salah seorang perempuan di meja resepsionis.

“Bu, kalau mau cari referensi seputar UKSW era 90-an bagaimana?” tanya saya.

“Semacam statuta dan laporan rektor?” jawab In Wiludjeng, staf Bagian Pendidikan dan Pelayanan Pemakai.

Saya mengiyakan. Setelah In membantu mencari dan memberi tumpukan buku laporan rektor dan statuta UKSW.

Laporan selengkapnya bisa diunduh melalui tautan ini: Melacak Dokumen Kemelut – LIPUTAN KHUSUS – Majalah Scientiarum November 2016

Stanley Adi Pers-setyo dan ‘Kuliah’ Aktivisme

Karir Yosep “Stanley” Adi Prasetyo di dunia pers, bermula di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Selesai sekolah di Malang, Stanley memilih lanjut ke Fakultas Teknik Jurusan Elektro pada 1980. Di “fakultas sandal jepit” itu Stanley bersama rekannya mendirikan majalah mahasiswa Elektro: Imbas.

Tahun 80-an, Imbas kondang gegara Stanley dengan teman-temannya mengangkat topik skandal monopoli pembelian alat praktikum elektro, serta alat laboratorium Fakultas Biologi dan Fakultas Pertanian. Majalah Imbas juga memberitakan adanya indikasi bisnis dan proyek pribadi di UKSW. Semua berita diterbitkan dalam majalah terbitan 30 November 1987. Majalah berjumlah 500 eksemplar itu ludes dan dicetak ulang! Sejak saat itu, pimpinan UKSW kebakaran jenggot. Tak kalah, Imbas juga sempat dilaporkan ke pihak keamanan oleh rektoratnya sendiri. Alasannya, “tidak tunduk pada ketentuan yang ada”.

Tapi itu dulu. Sekarang Stanley sudah ada di Jakarta. Yang terkini, Bagir Manan menyerahkan tongkat estafetnya ke Stanley, sebagai Ketua Dewan Pers periode 2016-2019. Kendati dulu di Salatiga dan kini di Jakarta, tetap ada satu persamaan: setia di ranah PERS.

***

Bagaimana ceritanya Om Stanley bisa berkarir di Dewan Pers?

Pasca Komnas HAM periode 2007-2012, saya hanya mengajar dan bekerja jadi konsultan di perusahaan bidang manajemen strategis. Hanya beberapa bulan, karena pada Oktober 2012 ada beberapa orang dan organisasi wartawan meminang saya untuk bersedia dicalonkan sebagai anggota Dewan Pers, mewakili unsur masyarakat. Mereka meminta biodata, foto diri untuk dikirim melalui surel. Saat itu, jelang tiga hari penutupan masa pencalonan. Saya tanya apa alasan teman-teman mau mencalonkan saya. Mereka menjawab, saya memenuhi kriteria sebagai calon. Latar belakang, jejaring dan pengalaman saya dianggap akan memberikan kontribusi untuk Dewan Pers.

Namun setelah itu tak mendengar kabar apapun. Baru pada Desember 2012, sekitar minggu kedua, saya dikabari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bahwa nama saya terpilih sebagai salah satu calon anggota Dewan Pers, yang namanya akan diusulkan ke Presiden SBY.

Apakah karir Om Stanley di Dewan Pers, salah satunya terpengaruh pengalaman kala di Imbas?

Belum pernah memikirkannya. Tapi memang ketika lulus dari UKSW keinginan saya bekerja hanya tiga. Kalau tidak menjadi dosen, ya jadi wartawan, atau bekerja di Non-Government Organization (NGO). Dan ketiganya sudah pernah saya jalani.

Ada cerita lain. Di UKSW saya pernah jadi asisten dosen tiga mata kuliah selama lima tahun. Menjelang lulus 1988, sebetulnya saya berminat untuk ambil Program Pasca Sarjana (PPS) UKSW, tapi sudah ada tanda-tanda keributan. Apalagi, tahun 1997 saya dianggap menjadi salah satu biang kerok. Ya sudah, saya jadi peneliti atas permintaan Pak Arief Budiman selama setahun. Setelahnya, saya memilih bekerja sebagai wartawan majalah Jakarta-Jakarta, di bawah Kompas Gramedia Grup dari 1989-2001.

Stanley (duduk, ketiga dari kanan) mendemo pembredelan Editor, Tempo, dan Detik pada 1998. | Dok. Daniel Supriyono
Stanley (duduk, ketiga dari kanan) mendemo pembredelan Editor, Tempo, dan Detik pada 1998. | Dok. Daniel Supriyono

Andreas Harsono dalam majalah Scientiarum pada 2008, pernah bilang, “Saya ‘kuliah’ di Imbas, bukan di Elektro.” Kalau Om Stanley?

Kalau ‘kuliah’ saya ya di dunia aktivisme. Saya lebih banyak nongkrong dan berdiskusi dengan dosen di luar fakultas teknik, para seniman, serta aktivis dari kota-kota lain. Saya belajar dari kehidupan berorganisasi mahasiswa di kampus. Saya pernah duduk di Senat Mahasiswa Fakultas, Senat Mahasiswa Universitas, dan juga Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas maupun universitas. Saya juga ikut mendirikan organisasi pecinta alam. Di luar itu, dengan mengajar sebagai asisten dosen dan asisten praktikum, saya juga bisa menutupi biaya hidup maupun studi selama di Salatiga. Namun, pers tetap salah satu bidang yang saya minati. (Baca juga: Jas Merah Satya Wacana)

Kembali ke soal Dewan Pers, tantangan apa saja akan dihadapi saat mengampu pucukan lembaga pers di Indonesia?

Pertama, moghulisme media. Ada pengusaha media yang menguasai banyak media mulai dari cetak, radio, televisi dan daring (online). Hal ini berpotensi membuat terjadinya penyeragaman pemberitaan untuk kepentingan tertentu.

Kedua, adanya kecenderungan politikus untuk memiliki media atau sebaliknya, pimpinan media ingin jadi politikus. Hal ini akan menjadikan media menjadi terompet partai atau media pencitraan pemiliknya, sehingga tidak mengabdi untuk kepentingan publik.

Yang ketiga, masalah profesionalitas wartawan dan kualitas SDM. Saat ini ada ribuan wartawan di Indonesia. Yang telah lulus uji kompetensi baru 7.500 wartawan. Kebanyakan sisanya menjadi wartawan dengan cara learning by doing. Sedangkan, tidak semua media memberikan pelatihan kepada wartawan yang mereka rekrut, hanya media-media besar saja yang melakukannya. Hal ini belum lagi dengan munculnya fenomena wartawan abal-abal yang sama sekali tak mengerti Kode Etik Jurnalistik dan tak pernah mendapatkan pengetahuan jurnalistik. Indonesia memasuki MEA, menuntut kualitas SDM yang bisa bersaing dengan SDM asing. Kalau tidak, bukan tak mungkin media, terutama penyiaran, akan banyak menyerap SDM asing, akibat belum siapnya SDM wartawan di Indonesia.

Keempat adalah maraknya praktek “abal-abalis”. Ada banyak media menggunakan nama KPK, Tipikor, BIN, dan nama-nama lain untuk menekan dan memeras pengusaha dan pejabat. Para wartawan media-media ini umumnya adalah para pencari kerja (job seekers) yang melihat profesi wartawan sebagai profesi jalan pintas untuk meraup rejeki. Praktek ini sebetulnya menodai profesi wartawan yang sesungguhnya adalah profesi terhormat.

Kelima, masih rendahnya gaji dan renumerasi wartawan. Ada banyak wartawan di daerah yang gajinya sangat rendah bahkan digaji di bawah standar UMP. Mereka ini lebih banyak mengandalkan amplop pemberian narasumber.

Terakhir, kemajuan teknologi yang niscaya akan mengubah landscape model pemberitaan dan media yang ada. Saat ini ada beberapa media yang gulung tikar karena tidak mampu menghadapi tantangan yang ada. Anak-anak muda sekarang menganggap media cetak seperti koran dan majalah adalah media jadul. Semua berita tersedia dan bisa diakses dengan menggunakan gawai (gadget). Tapi para pemilik media yang kebanyakan tak paham dengan teknologi mutakhir, masih berpikir seolah-olah di tahun 1970-an. Hal ini bisa dimaklumi karena pimpinan media umumnya adalah generasi tua yang hanya memahami media konvensional.

Persoalan media saat ini sangat terkait dengan infrastuktur telekomunikasi dan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi tinggi. Dalam beberapa tahun kita harus menyiapkan diri untuk memasuki era konvergensi media yang lebih bertulang punggung pada teknologi komunikasi yang supercepat.

Dok. harianblora.com
Dok. harianblora.com

Keenam persoalan di atas sudah umum. Lantas apa bedanya Dewan Pers era Bagir Manan dengan Om Stanley?

Secara umum tak ada yang berbeda karena Dewan Pers pemegang amanat UU no. 40/1999 yang visi misi dan tupoksinya (tugas, pokok, dan fungsi) jelas. Dewan Pers akan meneruskan pekerjaan sebelumnya yang belum selesai. Tapi Dewan Pers periode 2016-2019 akan berkonsentrasi untuk menjaga kemerdekaan pers dan independensi media yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Karena, periode 2016-2017 ini akan banyak momen politik dan jurnalisme rawan untuk diboncengi kepentingan bisnis dan politik.

Ada satu persoalan yang belum disebut. Kalau pers mahasiswa, Om?

Persma memang tidak termasuk sebagai media sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun Dewan Pers menilai persma memiliki peran penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dijamin negara. Dewan Pers akan selalu memberikan bantuan, terkait dengan peningkatan pengetahuan dan kapasitas persma. Bila ada penekanan tentunya Dewan Pers akan coba membantunya. Bagaimanapun, persma adalah salah satu sumber SDM yang baik bagi pers profesional.

Mengingat kasus Lentera Oktober 2015 dan beberapa pembredelan pers mahasiswa yang terjadi setelahnya, apa Dewan Pers punya agenda terkait perlindungan geliat pers mahasiswa?

Untuk kasus Lentera, kan Dewan Pers berkirim surat ke Rektor dan menanyakan masalah penekanan dan pelarangan terhadap Lentera. Saat majalah Didaktika yang merupakan persma UNJ diserang mahasiswa dan kemudian diancam rektor pada 2013, Dewan Pers memanggil para penyerang, pimpinan UNJ, dan pengelola Didaktika. Baru setelahnya, Dewan Pers melakukan mediasi.

Intinya adalah persma harus menggalang persatuan dan membentuk organisasi patung. PPMI harus bisa diberdayakan. Dulu Imbas di UKSW dan persma lain di kampus-kampus lain juga dapat tekanan semua, namun bersatu dan melawan. Kami saat itu tak mungkin mengadu, apalagi meminta dukungan dari Dewan Pers yang secara nyata merupakan rubber stamp penguasa, jadi memang harus melawan. Nah, Dewan Pers masa reformasi ini kan lain. Dewan Pers saat ini memberikan perhatian kepada persma. Dewan Pers punya MoU dengan Polri dan Kejagung. Tapi teman-teman persma tak boleh menjadi manja dan lupa bahwa perlawanan yang sejati itu adalah dari diri sendiri.

 

John Titaley: I’m Not Going To Tell You

Untuk menggali lebih dalam terkait jejak Forkompinda, SA melakukan penjajagan awal dengan mewawancarai narasumber terdekat bila ditarik garis dari kantor SA: John Titaley, Rektor UKSW.

Surat pengantar liputan sudah sampai di tangan Mia, Sekretaris Rektor, pada Senin siang, 26 Oktober 2015. Namun Mia mengatakan bahwa rektor sedang ada rapat dan jadwalnya hingga sore padat. “Saya hubungi lagi nanti,” ucap Mia. Sepakat.

Selang satu jam, Mia menginformasikan kalau rektor menyarankan agar SA justru langsung wawancara Daru Purnomo, Dekan Fiskom UKSW. Tapi pesan dari Mia tersebut segera dibalas SA dengan alasan bahwa sudah berulangkali mewawancara Daru, dan pada liputan kali ini hendak mendapatkan informasi langsung dari sang UKSW-1. Lalu Mia mengiyakan akan menyampaikan pesan tersebut ke John.

John memimpin upacara saat OMB. Sumber: Portal Lentera
John memimpin upacara saat OMB.
Sumber: Portal Lentera

Sore jelang pukul 17.00, panggilan telepon datang dari sang rektor langsung. Ia masih bertanya mengapa tidak wawancara langsung ke Daru? Alasan yang sama disampaikan lagi oleh SA. Dalam percakapan telepon itu akhirnya John mengiyakan wawancara sekarang.

Meluncur.

Sesampainya di lantai dua Gedung Administrasi Pusat—tempat di mana para pejabat rektorat bertahta—SA langsung menyatakan maksud wawancara sambil menyodorkan majalah Tempo yang salah satu pemberitaannya memuat soal Lentera. Setelah membaca “Marah Disebut Kota Merah” sejenak, John menjadwal ulang wawancara pada Kamis, 29 Oktober. Alasannya, tunggu setelah rapat rektorat. Sepakat.

Namun janji wawancara yang seyogyanya berlangsung pada 29 Oktober, tidak ditepati. Mia mengabari SA kalau John tidak sempat dan akan diganti 30 sore. Sepakat. (Baca selengkanya: Jejak Teddy Sulistio Pada Pemberedelan Lentera)

***

Bila pada pemberitaan majalah Tempo “Marah Disebut Kota Merah”, dituliskan bahwa John meminta maaf, ternyata lebih dari pada itu. Selain minta maaf, John melapor bahwa pihaknya minta waktu untuk penarikan “Salatiga Kota Merah”. John juga mengatakan kalau penarikan majalah tersebut bukan keputusan sepihak, namun hasil antara dirinya dengan awak Lentera yang diwakili beberapa pentolannya.

John di podium saat acara wisuda Universitas Kristen Satya Wacana. Sumber: Profil Indonesia
John di podium saat acara wisuda Universitas Kristen Satya Wacana.
Sumber: Profil Indonesia

“Mengapa minta maaf di depan Forkompinda, pak?”

“Karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau barang itu (majalah—red) ada.”

“Memangnya kalau itu ada dan beredar di Salatiga kenapa, pak?”

“Saya ‘kan tidak tahu bahwa barang itu ada dan saya kecolongan.”

“Lalu meminta maaf karena?”

Jawaban John masih sama: karena menurutnya barang ini beredar menggunakan nama Satya Wacana, maka ia semestinya juga tahu.

“Meskipun tahu, tapi kalau majalah itu sebenarnya tidak masalah beredar di Salatiga, berarti sebenarnya juga nggak masalah kan pak?”

Jawaban yang sama terucap lagi.

“Nah, memangnya kalau majalah itu tersebar di luar kampus kenapa? Apakah ada konten-konten yang memang…”

It’s not about content. Ya saya tidak tahu ada barang itu,” ujar John.

Jika ditanya apa sudah baca majalah Lentera, John menjawab baru membaca satu bagian saja. Mengapa? Karena John tidak punya cetakan pun pdf-nya, kendati pdf-nya kini dapat diunduh bebas di dunia maya.

Peredaran cetakan majalah Lentera mulai berkurang sejak penghentiannya pada 16 Oktober 2015. John membenarkan pemberedelan ini atas ‘perlindungan’ untuk awak Lentera. “Ada kemungkinan yang dapat terjadi pada mereka,” kata orang nomor satu di UKSW ini.

“Pada mereka atau pada UKSW?”

“Semua.”

Bila ditelisik kembali, majalah Lentera yang dijual di luar kampus, semata-mata hanya tersedia di Kafe Godhong Pring. Maka setelah pertemuan antara John dengan awak Lentera, beberapa pengurus Lentera menghubungi pihak Godhong Pring agar menyimpankan majalahnya karena akan diambil esoknya. Namun, sebelum  majalah diambil awak Lentera sendiri, majalah tersebut sudah berpindahtangan ke Polres Salatiga.

“Soal penarikan majalah yang ada di Godhong Pring?”

“Tidak tahu,” kata John.

“Tapi, Pak John mengikuti perkembangan isu itu?”

Ndak. Saya ‘kan pergi ke Belanda waktu itu (sehari setelah bertemu dengan awak Lentera—red).”

“Agendanya apa?”

“Tanda tangan-eee-apa itu-kerja sama pascasarjana Fakultas Teologi,” ujar John.

Masih menyoal penarikan majalah Lentera, John mengaku ini merupakan tanggapannya atas laporan dari aparat keamanan yang mendatangi kediamannya pada 16 Oktober.

“Polisi atau?”

“Ya keamanan.”

“Kodim, Pak?”

John menggeleng-gelengkan kepala. “Sudah?”

Ketika disinggung apa yang dilakukan oleh aparat keamanan yang dimaksud saat singgah di kediamannya, John langsung mengulangi pertanyaan dari aparat tersebut. “Bapak tahu ada ini?” ujar John menirukan. Pada waktu itu John menjawab tidak tahu dan memohon waktu untuk menggali asal usul “Salatiga Kota Merah”.

Jadi, bila dirunut kronologisnya seperti ini: setelah bertemu dengan aparat keamanan, John bersama Daru bertemu dengan awak Lentera. Baru malamnya melakukan pertemuan dengan Forkompinda.

John mengiyakan kalau pertemuan dengan Forkompinda itu karena Pemkot Salatiga mendapat keluhan dari beberapa elemen masyarakat di Salatiga. Dan John memberikan keterangan bahwa pertemuan dengan Forkompinda itu karena dirinya diundang langsung oleh Yudho Hermanto, Kapolres Salatiga. “Ya karena ditelpon oleh Kapolres, ya saya akhirnya ketemu,” tandas John.

Terkait detilnya pertemuan dengan Forkompinda, John enggan berkomentar. “No no no, I’m not going to telling you,” ujar rektor berumur 65 tahun ini.