Melacak Dokumen Kemelut

Ke mana kalau mau cari bacaan seputar kemelut UKSW? Apakah Perpustakaan Notohamidjojo UKSW menyediakannya?

Jawabannya datang bertahap sejak Senin, 26 September 2016. Sore itu saya menuju ke Ruang Reference di lantai dua Perpustakaan Universitas (PU) . Ini kali pertama saya masuk ke sana. Karena gagap informasi tentang ruang referensi, saya tanya salah seorang perempuan di meja resepsionis.

“Bu, kalau mau cari referensi seputar UKSW era 90-an bagaimana?” tanya saya.

“Semacam statuta dan laporan rektor?” jawab In Wiludjeng, staf Bagian Pendidikan dan Pelayanan Pemakai.

Saya mengiyakan. Setelah In membantu mencari dan memberi tumpukan buku laporan rektor dan statuta UKSW.

Laporan selengkapnya bisa diunduh melalui tautan ini: Melacak Dokumen Kemelut – LIPUTAN KHUSUS – Majalah Scientiarum November 2016

Seakan-akan Sudah Ada Rekonsiliasi

Sejumlah orang yang pernah terlibat dalam kemelut UKSW, pernah mencurigai bahwa perpecahan itu adalah hasil kerja suatu konspirasi eksternal atau intervensi militer secara langsung. Namun Ariel Heryanto
menepis kecurigaan tersebut.

Pada tulisannya Intelektual Publik, Media, dan Demokratisasi dalam buku “Menggugat Otoriterisme di Asia Tenggara” (tersedia di perpustakaan UKSW), Ariel justru mengurai ragam penyebab secara struktural kemelut UKSW, hingga dampak-dampak yang tak terhindarkan. Baginya, kemelut di Satya Wacana bukan semata-mata konflik internal, melainkan dapat dipahami dalam lanskap yang lebih luas.

Ariel Heryanto, 62 tahun, kini professor di sebuah universitas terkemuka di Australia, adalah mantan dosen pascasarjana UKSW sewaktu kemelut meledak. Selama kemelut berlangsung, ilmuwan sosial ini tergabung
dalam KPD. Beberapa kali tulisan opini dan hasil wawancara dengannya perihal kemelut terbit di media massa. Sebagai imbasnya, beberapa kali pula ia mendapat teguran dan surat panggilan dari pejabat kampus.

Pada 1996, Ariel dan Pimpinan UKSW tidak bersepakat melanjutkan kontrak kerja. “Saya merasa suasana kampus tidak memungkinkan saya menjalankan tugas dan kewajiban yang sudah dijalankan belasan tahun
sebelumnya. Sedang Pimpinan UKSW merasa tidak dapat menghargai apa yang sebelumnya sudah saya kerjakan, dan menghentikan gaji saya,” terang Ariel kepada Scientiarum, 16 Oktober 2016.

Cuplikan korespondensi Ariel dengan Scientiarum seputar kemelut UKSW bisa klik tautan ini: Seakan-akan Sudah Ada Rekonsiliasi – Wawancara dengan Ariel Heryanto – Majalah Scientiarum November 2016

Paten-isasi Drumblek Salatiga

Drumblek asli mana? Pertanyaan ini beberapa kali muncul dalam forum diskusi gelaran Salatiga Diskusi Intelektual (SDI), pada Kamis sore, 24 November 2016.

Diskusi publik yang bertempat di Kafetaria UKSW ini mengangkat tema “Fenomena Drumblek di Kota Salatiga”. Selain puluhan peserta diskusi, hadir juga tiga narasumber: Dwi “Kimpul” Kukuh, praktisi drumblek; Arief Sadjiarto, Pembantu Rektor III; dan Djarwadi, wakil Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dishubkombudpar) Salatiga.

Pembahasan dalam forum bergulir dari asal mula drumblek, dinamika drumblek di Salatiga, hingga rencana Dishubkompudpar Salatiga mempatenkan drumblek sebagai warisan budaya tak benda ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pengertian lebih lanjut mengenai hak paten, dapat dilihat pada tautan ini.

Suasana diskusi. Ketiga pembicara duduk di depan sebelah kanan: Djarwadi (kiri), Kimpul (tengah), Arief (kanan). | Dok.scientiarum.com/Arya Adikristya
Suasana diskusi. Ketiga pembicara duduk di depan sebelah kanan: Djarwadi (kiri), Kimpul (tengah), Arief (kanan). | Dok.scientiarum.com/Arya Adikristya

Moderator diskusi menunjuk Djarwadi untuk memaparkan gambaran drumlek di mata dinas. Djarwadi angkat bicara. Menurutnya, pada 2011 ada 15 kelompok drumblek yang terdaftar di dinasnya. Namun sekarang, jumlahnya berlipat hingga 52 kelompok. “Artinya memang ada antusiasme tersendiri dari masyarakat,” klaimnya.

Djarwadi setuju dengan usulan agar drumblek dijadikan salah satu ikon budaya Salatiga. Tapi terkait mempatenkan sebagai milik Salatiga, Djarwadi mengatakan kalau pihaknya harus bicara lebih lanjut dengan warga Pancuran yang disebut-sebut sebagai pelopor drumblek di Salatiga sejak 1986. “Sejarah drumblek lebih baik diperjelas lebih dulu sebelum mematenkan,” ucap Djarwadi.

Termaktub dalam buku Salatiga Sketsa Kota Lama yang ditulis Eddy Supangkat, drumblek di Salatiga terpengaruh dari drumband Belanda. Tiap tahun, Belanda dengan korps drumband-nya mengadakan parade musik. Biasanya, rombongan parade yang berkumpul di lapangan Tamansari akan keliling kota setelahnya.

Setelah kepemerintahan Belanda hengkang dari Salatiga, alih-alih punah, drumband ala londo malah jadi tren di Salatiga. Hanya saja, wujudnya yang berbeda. Drumblek cenderung memanfaatkan peralatan bekas untuk menghasilkan musik seperti blek (kaleng –red) bekas sebagai snare drum, jerigen sebagai penghasil bunyi tennor, tong bekas besar sebagai bass drum, kentongan bambu, dan belira (xilofon –red) sebagai melodi pendukung.

Tapi di dalam forum itu, tidak ada orang Pancuran yang hadir sehingga diskusi soal kesejarahan tidak begitu dalam. Moderator lalu bertanya, “Apakah dinasnya pak Djarwadi berani menjadwalkan diskusi publik yang lebih besar untuk membahas drumblek?” Djarwadi mengiyakan. Menurutnya, diskusi lebih lanjut mengenai pematenan, ikon-isasi drumblek akan jatuh sekitar pertengahan 2017.

UKSW Kebagian Peran

Enam tahun terakhir ini, drumblek sudah beberapa kali tampil. Hampir di setiap pagelaran lokal, kelompok-kelompok drumblek di Salatiga dilibatkan.

Menyoal pawai, ada satu pawai drumblek “terbesar” di Salatiga. Pawai setahun sekali ini adalah pawai Orientasi Mahasiswa Baru (OMB) UKSW. Sekitar enam tahun yang lalu, UKSW melalui CS Marchingblek ikut menggugu drumblek. Dalam pawai itu CS Marchingblek melibatkan ribuan maba untuk main bersama kelompok-kelompok drumblek lokal.

CS Marchingblek 2013.
CS Marchingblek 2013.

Meski 2014 lalu pawai drumblek sempat ditiadakan oleh pihak kampus, kini Arief Sadjiarto mendukung agar drumblek di UKSW tetap ada, paling tidak hingga masa jabatannya habis tahun ajaran 2017//2018. Lebih lanjut Arief mengatakan kalau pihaknya sedang mengupayakan ada anggaran khusus untuk drumblek pada Mei 2017. “Pokoknya kalau saya, drumblek tetap ada di UKSW,” tegas laki-laki yang rambut hitamnya jarang. (Baca juga: Pawai OMB 2014, Semarak Tanpa Marching Blek UKSW)

Dwi “Kimpul” Kukuh, sebagai praktisi sekaligus jebolan CS Marchingblek juga mendukung peng-ikon-nan drumblek sebagai salah satu budaya Salatiga. Dirinya setuju jika drumblek segera dipatenkan, namun dengan satu catatan kepada Djarwadi.

Kimpul menilai Djarwadi, dkk masih kurang matang dalam mempersiapkan kelompok-kelompok drumblek yang dikirim ke luar kota. “Dinas masih sering ndadak kalo ngabari jadwal tampil,” ujar laki-laki yang suka main jimbe ini.

Lebih lanjut, Kimpul menepis salah satu argumen peserta diskusi yang mencap kalau drumblek itu monoton alias “lagunya begitu-gitu saja tiap tahun”. “Perkembangan drumblek justru pesat. Beberapa aliran musik sekarang sudah masuk. Mulai rock, reggae, dan jazz. Selain itu kostum drumblek juga sangat variatif,” jawab Kimpul kepada salah satu peserta diskusi.

Yesaya Sandang, akademisi dari Destinasi Pariwisata FTI UKSW, juga angkat bicara. Bagi Yesaya, drumblek adalah modal pariwisata bagi Salatiga. “Tinggal bagaimana mengemasnya lebih menarik saja,” ujarnya.

Yesaya melihat bahwa drumblek di Salatiga perlu “dikawinkan” dengan festival di bidang lain. Dinas Pariwisata di Salatiga, menurut laki-laki penyuka filsafat ini, mestinya tinggal mengkompakkan tujuan bersama dari kelompok-kelompok drumblek di Salatiga. Lebih-lebih, jika itu menyangkut dengan ikon-isasi dan pematenan drumblek sebagai warisan budaya tak benda dari Salatiga.

Selain ide-ide segar, Yesaya mengatakan, kesejarahaan drumblek di Salatiga juga perlu digali. Penggalian historis itu bisa dilakukan sembari mempersiapkan persyaratan hak paten. Bagi Yesaya alasannya jelas, ketika mempatenkan dan ikon-isasi drumblek, ada pijakannya.

 

Jangan Buru-buru Bubarkan Diskusi Pulau Buru!

Lampu proyektor menyorot ke layar putih yang berada di tengah dinding. Pada sisi kiri layar putih itu, ada pintu rumah joglo yang tertutup. Begitu juga sisi kanan dibentangkan spanduk penghalang cahaya, agar jelas gambar yang berpendar dari proyektor.

Sore, Sabtu, 4 Juni 2016, di rumah joglo itu akan ada nonton bareng “Pulau Buru Tanah Air Beta” – filem yang bulan lalu bikin geger Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta dengan polda setempat, plus ormas yang tak jelas rimbanya. Puluhan orang menunggu jam tayang dimulai, sambil ditemani lagu “Hukum Rimba”-nya Marjinal.

Lembaga Pers Mahasiswa Lentera-lah yang punya hajat. Namun undangannya terbatas pada beberapa mahasiswa Fiskom, pers mahasiswa di Salatiga, pegiat seni dan lingkungan di Salatiga, dan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang. Bisa dilihat dari jumlah orang dan tidak ada hingar bingar undangan nobar di Sekretariat LPM Lentera, Celong, Salatiga.

“Sore ini kita akan nonton ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’. Setelah nonton nanti akan diskusi,” buka Galih Agus, staf Litbang Lentera. Filem dimulai.

“Pulau Buru Tanah Air Beta” berkisar pada kisah Hersri Setiawan dan Tedjabayu Sudjojono yang mengunjungi pulau Buru. Pulau itu tidak asing bagi mereka. Terang saja, Hersri dan Tedjabayu adalah penyintas tragedi kemanusiaan 1965. Penahanan itu tak ubahnya karena geliat mereka dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) sejak 1953 hingga pecah G30S.

Nobar dan diskusi filem "Pulau Buru Tanah Air Beta" berjalan lancar. | Dok.scientiarum.com/Pandita Novella
Nobar dan diskusi filem “Pulau Buru Tanah Air Beta” berjalan lancar. | Dok.scientiarum.com/Pandita Novella

Dengan ingatan yang kuat, Hersri dan Tedjabayu mencari rimba teman-temannya yang masih menetap di Buru. Dalam perjalanannya, Hersri mengajak istri dan anaknya juga – hitung-hitung menjembatani kisah pedih orang-orang tua ini kepada generasi setelahnya. Hersri enggan Pulau Buru dilupakan begitu saja.

Sampai di satu tempat, Hersri dan Tedjabayu reuni kecil-kecilan dengan beberapa temannya. Santer kabarnya, dari ribuan ekstapol, kini yang masih hidup tinggal 70 orang. Belakangan, sebelum Hersri menginjakkan kaki di Buru lagi, ada empat orang rekannya yang tutup usia.

Ceceran memoar Hersri berlanjut pada gedung kesenian yang pernah dibangun tapol di desa Savanajaya, kuburan sahabat karibnya, gereja mangkrak yang dulu dibangun tapol juga, hingga pembebasan lahan untuk kawasan pertanian di kabupaten Buru. Hampir di setiap tempat itu, Hersri membacakan puisi pedih tapi pantang tertindih. Filem berdurasi 53 menit itu selesai.

Di Belakang Layar

Whisnu Yonar, produser filem “Pulau Buru Tanah Air Beta”, membuka diskusi sore itu dengan paparan perihal di belakang layar filem. Rupanya, semua bermula di Pengadilan Rakyat Internasional 1965, Den Haag. Di pengadilan itu, Whisnu mengaku bertemu dengan istri Hersri dan mengobrol sedikit tentang penyelesaian tragedi 1965. “Istrinya Hersri tanya, ‘kok selama ini belum ada yang pernah membahas lebih detil soal pulau Buru?’” ucap Whisnu mengenang pertemuan 2015 itu.

Mengajak Rahung Nasution dan Dolorosa Sinaga, Whisnu memulai produksi filem itu dengan waktu pengerjaan kurang dari setahun dan riset berumur tiga bulan. Whisnu mengaku, tingkat kedalaman informasi seputar pulau pengasingan ini masihlah sejumput, karena hanya berangkat dari buku “Memoar Pulau Buru” karya Hersri dan ANRI.

Dari riset, Whisnu dkk menemukan satu kebiasaan “lumrah” para pejabat. Dari beberapa kali kunjungan Jokowi ke Buru, tak sepatah kata ia menyinggung pelanggaran HAM oleh negara semasa ‘65. Justru, pembahasan melulu soal pulau Buru sebagai lumbung padi di provinsi Maluku, karena memiliki luas persawahan lebih dari 5.000 hektar. Menurut Whisnu, sore itu, hal ini bersebrangan dengan iming-iming Jokowi akan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lampau, yang termaktub dalam Nawacita. Seolah-olah pulau Buru adalah pulau tanpa sejarah kebangsaan.

Lebih lanjut, Whisnu, yang merupakan alumni Fakultas Bahasa dan Sastra UKSW ini, mengatakan, “Pulau Buru Tanah Air Beta” adalah asupan sejarah alternatif, utamanya, bagi generasi muda. “Mereka ini (generasi puluhan tahun sesudah 1965 –red) korban sistem pendidikan yang tak pernah menyatakan kebenaran,” tutur laki-laki yang rambut hitamnya mulai jarang.

Erik Darmawan, pegiat seni kerakyatan dan lingkungan di Salatiga, turut angkat suara. Ia mengapresiasi dokumentasi sejarah, bahwa dulu di pulau Buru para tapol tetap berkarya meski dibui.  “Pulau Buru Tanah Air Beta” mengingatkan Erik bahwa sebenarnya para ekstapol macam Hersri dkk – meski sudah bebas sejak 80-an – mereka masih “di-tapol-kan” oleh beberapa kalangan masyarakat. Meski begitu, ia acung jempol untuk orang-orang macam Hersri.

Galih menggilir kesempatan bicara. “Mengapa distribusinya dibuat agak tertutup?” sambar Bima Satria Putra, Pemimpin Redaksi LPM Lentera, kepada Whisnu.

Bima menyayangkan tim produksi filem karena membatasi persebaran secara masif. Menurut Bima, kalau “Pulau Buru Tanah Air Beta” hendak disajikan bagi generasi muda, mengapa tidak dibagikan saja seperti “Jagal” dan “Senyap”-nya Joshua Oppenheimer?

Memang, tim produksi filem saat ini menggandeng Button Ijo, rumah produksi dan distribusi filem alternatif. Button Ijo adalah ruang bagi filem-filem indie yang tidak mendapat ruang di layar lebar. Informasi dari Whisnu, “Pulau Buru Tanah Air Beta” bisa diakses secara bebas laiknya “Jagal” dan “Senyap” baru tiga tahun mendatang. Sementara ini, calon penonton harus membeli di Button Ijo untuk mengadakan nobar dan diskusi filem. “Jadi esensi dari pembatasan akses akan filem ini ada pada nobar, diskusi, dan pertukaran wacana secara kolektif. Sayang sekali bila satu orang nonton sendiri dan tanpa ada diskusi,” jawab Whisnu kepada Bima.

Tapi, Yunantyo Adi Setiawan, pegiat HAM dari Semarang, tidak puas dengan jawaban Whisnu. Menurut Yas – demikian sapaan akrabnya – justru dengan orang menonton sendiri di kamar, bukan berarti tidak menimbulkan percikan hasrat diskusi. Yas justru menyayangkan panjang kontrak selama tiga tahun. Menurutnya, kontrak itu terlampau lama. “Saya pikir esensi dari pembatasan akses akan filem itu, hanya pada persoalan kontrak saja. Bukan pada pertukaran wacana secara kolektif,” ujar Yas yang “lolos” dari Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer UKSW. Whisnu angguk-angguk.

Sedangkan saya? Duduk-duduk mengamati, sambil menenggak nikmat secangkir wedang jahe, karena tak ada gangguan ormas dan aparat.