Stanley Adi Pers-setyo dan ‘Kuliah’ Aktivisme

Karir Yosep “Stanley” Adi Prasetyo di dunia pers, bermula di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Selesai sekolah di Malang, Stanley memilih lanjut ke Fakultas Teknik Jurusan Elektro pada 1980. Di “fakultas sandal jepit” itu Stanley bersama rekannya mendirikan majalah mahasiswa Elektro: Imbas.

Tahun 80-an, Imbas kondang gegara Stanley dengan teman-temannya mengangkat topik skandal monopoli pembelian alat praktikum elektro, serta alat laboratorium Fakultas Biologi dan Fakultas Pertanian. Majalah Imbas juga memberitakan adanya indikasi bisnis dan proyek pribadi di UKSW. Semua berita diterbitkan dalam majalah terbitan 30 November 1987. Majalah berjumlah 500 eksemplar itu ludes dan dicetak ulang! Sejak saat itu, pimpinan UKSW kebakaran jenggot. Tak kalah, Imbas juga sempat dilaporkan ke pihak keamanan oleh rektoratnya sendiri. Alasannya, “tidak tunduk pada ketentuan yang ada”.

Tapi itu dulu. Sekarang Stanley sudah ada di Jakarta. Yang terkini, Bagir Manan menyerahkan tongkat estafetnya ke Stanley, sebagai Ketua Dewan Pers periode 2016-2019. Kendati dulu di Salatiga dan kini di Jakarta, tetap ada satu persamaan: setia di ranah PERS.

***

Bagaimana ceritanya Om Stanley bisa berkarir di Dewan Pers?

Pasca Komnas HAM periode 2007-2012, saya hanya mengajar dan bekerja jadi konsultan di perusahaan bidang manajemen strategis. Hanya beberapa bulan, karena pada Oktober 2012 ada beberapa orang dan organisasi wartawan meminang saya untuk bersedia dicalonkan sebagai anggota Dewan Pers, mewakili unsur masyarakat. Mereka meminta biodata, foto diri untuk dikirim melalui surel. Saat itu, jelang tiga hari penutupan masa pencalonan. Saya tanya apa alasan teman-teman mau mencalonkan saya. Mereka menjawab, saya memenuhi kriteria sebagai calon. Latar belakang, jejaring dan pengalaman saya dianggap akan memberikan kontribusi untuk Dewan Pers.

Namun setelah itu tak mendengar kabar apapun. Baru pada Desember 2012, sekitar minggu kedua, saya dikabari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bahwa nama saya terpilih sebagai salah satu calon anggota Dewan Pers, yang namanya akan diusulkan ke Presiden SBY.

Apakah karir Om Stanley di Dewan Pers, salah satunya terpengaruh pengalaman kala di Imbas?

Belum pernah memikirkannya. Tapi memang ketika lulus dari UKSW keinginan saya bekerja hanya tiga. Kalau tidak menjadi dosen, ya jadi wartawan, atau bekerja di Non-Government Organization (NGO). Dan ketiganya sudah pernah saya jalani.

Ada cerita lain. Di UKSW saya pernah jadi asisten dosen tiga mata kuliah selama lima tahun. Menjelang lulus 1988, sebetulnya saya berminat untuk ambil Program Pasca Sarjana (PPS) UKSW, tapi sudah ada tanda-tanda keributan. Apalagi, tahun 1997 saya dianggap menjadi salah satu biang kerok. Ya sudah, saya jadi peneliti atas permintaan Pak Arief Budiman selama setahun. Setelahnya, saya memilih bekerja sebagai wartawan majalah Jakarta-Jakarta, di bawah Kompas Gramedia Grup dari 1989-2001.

Stanley (duduk, ketiga dari kanan) mendemo pembredelan Editor, Tempo, dan Detik pada 1998. | Dok. Daniel Supriyono
Stanley (duduk, ketiga dari kanan) mendemo pembredelan Editor, Tempo, dan Detik pada 1998. | Dok. Daniel Supriyono

Andreas Harsono dalam majalah Scientiarum pada 2008, pernah bilang, “Saya ‘kuliah’ di Imbas, bukan di Elektro.” Kalau Om Stanley?

Kalau ‘kuliah’ saya ya di dunia aktivisme. Saya lebih banyak nongkrong dan berdiskusi dengan dosen di luar fakultas teknik, para seniman, serta aktivis dari kota-kota lain. Saya belajar dari kehidupan berorganisasi mahasiswa di kampus. Saya pernah duduk di Senat Mahasiswa Fakultas, Senat Mahasiswa Universitas, dan juga Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas maupun universitas. Saya juga ikut mendirikan organisasi pecinta alam. Di luar itu, dengan mengajar sebagai asisten dosen dan asisten praktikum, saya juga bisa menutupi biaya hidup maupun studi selama di Salatiga. Namun, pers tetap salah satu bidang yang saya minati. (Baca juga: Jas Merah Satya Wacana)

Kembali ke soal Dewan Pers, tantangan apa saja akan dihadapi saat mengampu pucukan lembaga pers di Indonesia?

Pertama, moghulisme media. Ada pengusaha media yang menguasai banyak media mulai dari cetak, radio, televisi dan daring (online). Hal ini berpotensi membuat terjadinya penyeragaman pemberitaan untuk kepentingan tertentu.

Kedua, adanya kecenderungan politikus untuk memiliki media atau sebaliknya, pimpinan media ingin jadi politikus. Hal ini akan menjadikan media menjadi terompet partai atau media pencitraan pemiliknya, sehingga tidak mengabdi untuk kepentingan publik.

Yang ketiga, masalah profesionalitas wartawan dan kualitas SDM. Saat ini ada ribuan wartawan di Indonesia. Yang telah lulus uji kompetensi baru 7.500 wartawan. Kebanyakan sisanya menjadi wartawan dengan cara learning by doing. Sedangkan, tidak semua media memberikan pelatihan kepada wartawan yang mereka rekrut, hanya media-media besar saja yang melakukannya. Hal ini belum lagi dengan munculnya fenomena wartawan abal-abal yang sama sekali tak mengerti Kode Etik Jurnalistik dan tak pernah mendapatkan pengetahuan jurnalistik. Indonesia memasuki MEA, menuntut kualitas SDM yang bisa bersaing dengan SDM asing. Kalau tidak, bukan tak mungkin media, terutama penyiaran, akan banyak menyerap SDM asing, akibat belum siapnya SDM wartawan di Indonesia.

Keempat adalah maraknya praktek “abal-abalis”. Ada banyak media menggunakan nama KPK, Tipikor, BIN, dan nama-nama lain untuk menekan dan memeras pengusaha dan pejabat. Para wartawan media-media ini umumnya adalah para pencari kerja (job seekers) yang melihat profesi wartawan sebagai profesi jalan pintas untuk meraup rejeki. Praktek ini sebetulnya menodai profesi wartawan yang sesungguhnya adalah profesi terhormat.

Kelima, masih rendahnya gaji dan renumerasi wartawan. Ada banyak wartawan di daerah yang gajinya sangat rendah bahkan digaji di bawah standar UMP. Mereka ini lebih banyak mengandalkan amplop pemberian narasumber.

Terakhir, kemajuan teknologi yang niscaya akan mengubah landscape model pemberitaan dan media yang ada. Saat ini ada beberapa media yang gulung tikar karena tidak mampu menghadapi tantangan yang ada. Anak-anak muda sekarang menganggap media cetak seperti koran dan majalah adalah media jadul. Semua berita tersedia dan bisa diakses dengan menggunakan gawai (gadget). Tapi para pemilik media yang kebanyakan tak paham dengan teknologi mutakhir, masih berpikir seolah-olah di tahun 1970-an. Hal ini bisa dimaklumi karena pimpinan media umumnya adalah generasi tua yang hanya memahami media konvensional.

Persoalan media saat ini sangat terkait dengan infrastuktur telekomunikasi dan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi tinggi. Dalam beberapa tahun kita harus menyiapkan diri untuk memasuki era konvergensi media yang lebih bertulang punggung pada teknologi komunikasi yang supercepat.

Dok. harianblora.com
Dok. harianblora.com

Keenam persoalan di atas sudah umum. Lantas apa bedanya Dewan Pers era Bagir Manan dengan Om Stanley?

Secara umum tak ada yang berbeda karena Dewan Pers pemegang amanat UU no. 40/1999 yang visi misi dan tupoksinya (tugas, pokok, dan fungsi) jelas. Dewan Pers akan meneruskan pekerjaan sebelumnya yang belum selesai. Tapi Dewan Pers periode 2016-2019 akan berkonsentrasi untuk menjaga kemerdekaan pers dan independensi media yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Karena, periode 2016-2017 ini akan banyak momen politik dan jurnalisme rawan untuk diboncengi kepentingan bisnis dan politik.

Ada satu persoalan yang belum disebut. Kalau pers mahasiswa, Om?

Persma memang tidak termasuk sebagai media sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun Dewan Pers menilai persma memiliki peran penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dijamin negara. Dewan Pers akan selalu memberikan bantuan, terkait dengan peningkatan pengetahuan dan kapasitas persma. Bila ada penekanan tentunya Dewan Pers akan coba membantunya. Bagaimanapun, persma adalah salah satu sumber SDM yang baik bagi pers profesional.

Mengingat kasus Lentera Oktober 2015 dan beberapa pembredelan pers mahasiswa yang terjadi setelahnya, apa Dewan Pers punya agenda terkait perlindungan geliat pers mahasiswa?

Untuk kasus Lentera, kan Dewan Pers berkirim surat ke Rektor dan menanyakan masalah penekanan dan pelarangan terhadap Lentera. Saat majalah Didaktika yang merupakan persma UNJ diserang mahasiswa dan kemudian diancam rektor pada 2013, Dewan Pers memanggil para penyerang, pimpinan UNJ, dan pengelola Didaktika. Baru setelahnya, Dewan Pers melakukan mediasi.

Intinya adalah persma harus menggalang persatuan dan membentuk organisasi patung. PPMI harus bisa diberdayakan. Dulu Imbas di UKSW dan persma lain di kampus-kampus lain juga dapat tekanan semua, namun bersatu dan melawan. Kami saat itu tak mungkin mengadu, apalagi meminta dukungan dari Dewan Pers yang secara nyata merupakan rubber stamp penguasa, jadi memang harus melawan. Nah, Dewan Pers masa reformasi ini kan lain. Dewan Pers saat ini memberikan perhatian kepada persma. Dewan Pers punya MoU dengan Polri dan Kejagung. Tapi teman-teman persma tak boleh menjadi manja dan lupa bahwa perlawanan yang sejati itu adalah dari diri sendiri.

 

Setelah Minta Maaf, UKSW Mau Apa?

Sejak awal mendengar kabar kalau UKSW meminta maaf kepada Arief Budiman, dosen yang dipecat era kemelut UKSW 1993-1995, saya agak lega dan berbangga. Namun, kelegaan dan kebanggaan itu ternyata tidak lebih besar ketimbang rasa khawatir saya: ternyata UKSW (dan YPTKSW) masih berkutat pada urusan bungkusan, ketimbang substansial.

Tentang maaf UKSW kepada Arief Budiman, ini cuma urusan simbolik saja. Bahwa lewat ungkapan permintaan maaf kepada Arief, UKSW bersama YPTKSW juga memberikan piagam penghargaan atas pengabdian Arief Budiman selama berkerja di Satya Wacana. Sudah minta maaf, memberi penghargaan, kurang apa coba?

Satu pertanyaan yang patut ditanyakan adalah, setelah minta maaf (dan memberi piagam penghargaan), terus mau apa? Bukankah minta maaf saja tidak cukup? Tapi yang menjadi catatan penting, permintaan maaf itu juga kudu diapresiasi, meski maaf ini kurang bergigi.

Tidak kalah penting, kita wajib menelaah sekali lagi, bahwa urusan meminta maaf itu berbentuk simbolik, terlepas dari keseriusannya atau tidak. Dan jangan dipikir kalau dengan permintaan maaf, pemberian piagam, dan tukar-menukar hadiah di Melbourne, Australia maka urusan soal kemelut UKSW sudah selesai. Tapi kalau memang dianggap tindakan heroik dari YPTKSW (beserta UKSW juga) kemarin ialah simbol “penyelesaian”, ya silakan.

Tapi ada satu (atau mungkin beberapa) sudut pandang yang tak bisa saya usir.

Alkisah, selama 1993-1995 ialah puncak kemelut di tubuh UKSW. Pada masa periode itu, UKSW pecah jadi dua kubu: Kelompok Pro Demokrasi (KPD) dan Pro YPTKSW. KPD getol menginginkan pemilihan ulang rektor dan pembubaran pengurus YPTKSW, sedangkan Pro Yayasan mati-matian mempertahankan rektor yang sudah “terpilih” kala itu: John Ihalauw yang “menang” atas Liek Wilardjo.

Panggung demonstrasi jadi pemandangan yang biasa pada rentang waktu 1993-1995. | Dokumentasi Ariel Heryanto
Panggung demonstrasi jadi pemandangan yang biasa pada rentang waktu 1993-1995. | Dokumentasi Ariel Heryanto

Selama tiga tahun tersebut, konflik meledak dalam berbagai bentuk dan lini. Dari kisah Ariel Heryanto, alumni UKSW yang waktu itu juga terlibat, saya jadi tahu kalau pihak pimpinan di UKSW menilai “aktor intelektual” dari kemelut tersebut dipicu oleh kritikan Arief Budiman (yang menggugah khalayak kampus untuk menggugat pimpinan kampus). Maka logika dugaannya, kalau “dalang” tersebut diperingatkan dan dipecat, maka kerusuhan akan selesai.

Arief Budiman dipecat. Alih-alih situasi sosial-politik kampus menjadi kondusif, malah hingar-bingarnya kian nyaring. Gelombang gugatan warga kampus UKSW terhadap pimpinan malah membesar. Ariel pada dinding Facebook-nya menuliskan kalau ada yang bertanya, “mengapa kalian membela Arief?” Namun pertanyaan ini bisa langsung dijawab bahwa mereka tidak membela kakak Soe Hok Gie ini. Yang mereka bela adalah semangat mendasar UKSW yang coba dipelintir pejabat kampus saat itu.

Tapi KPD sudah kalah sejak 20 tahun silam. Sejak saat itu demokrasi semu, maaf ralat, maksud saya demokrasi (semu!) dijunjung tinggi di Satya Wacana. Lalu pimpinan UKSW dan YPTKSW mengirim perwakilannya untuk mendatangi kediaman Arief Budiman.

30 November 2015, Samuel Budi Prasetya, Ketua Pembina YPTKSW, pada upacara dies natalis UKSW ke-59 melakukan panggilan video dengan sekretarisnya yang diutus ke Melbourne. Seluruh peserta yang hadir dalam rapat terbuka senat universitas ini menonton sekaligus mendengar langsung laporan si utusan. Ia melapor bahwa tugas menemui Arief Budiman sudah tuntas. Pukul 11.00 ia bertemu dengan Arief Budiman, Leila, dkk. Ada dua agenda pertemuan: penyampaian tali asih dan penyerahan tanda penghargaan. “Pak Arief sangat senang dengan penghargaan itu. Dan beliau menerima dengan sukacita,” katanya.

Ia mengimbuhi kalau John Titaley mendapat hadiah natal dari Arief. Kartu natal yang ditandatangani Leila dan Arief sendiri, serta coklat. Telpon video ditutup. Setelahnya, hadirin disuguhi foto-foto manis antara si utusan dengan Arief Budiman.

Apakah permasalahan selesai?

Pada titik ini, kita semua juga mestinya tahu kalau meminta maaf kepada Arief bukan berarti meminta maaf kepada KPD atau semua warga kampus yang kontra dengan yayasan masa itu. Ini wanti-wanti. Arief Budiman hanyalah satu bagian kecil dari Satya Wacana.

Meminjam kata Satria Anandita bahwa “bungkus dapat tanggal, tetapi isi tetap tinggal”, saya lebih suka merontokkan (bungkusan) foto-foto manis tersebut dengan pertanyaan, setelah ini UKSW mau buat apa? Sama seperti soal 1965, negara dikejar meminta maaf terhadap korban atau keluarga korban. Tapi percuma kalau minta maaf saja, kalau tidak disertai upaya penyingkapan kabut berdarah masa itu dan proses rekonsiliasi dari pihak-pihak yang berkonflik. Cita-cita jangka panjang ya penghapusan TAP MPRS yang melarang ideologi komunis.

UKSW minta maaf kepada Arief
Laporan foto dari Melbourne pada upacara dies natalis UKSW ke-59.

Demikian juga dengan UKSW, percuma minta maaf (serta memberikan hak-hak berupa gaji pokok yang belum terbayarkan) ke Arief dan 24 mantan pengajar UKSW yang notabene korban kesewenang-wenangan pejabat kampus saat itu. Harus ada upaya pengembalian nilai-nilai yang mendasar soal UKSW. Percuma minta maaf, kalau UKSW hilang peranannya sebagai pendamping masyarakat Salatiga. Ke mana peran advokasi UKSW saat pedagang Pasar Rejosari berkonflik dengan pemkot dan investor? Ke mana UKSW saat sebagian kalangan masyarakat menolak didirikannya pusat perbelajaan, apalagi di atas lahan benda cagar budaya Hotel Blommestein? Bukannya (dulu) UKSW terkenal jadi “saringan” kebijakan pemerintah?

Percuma juga minta maaf kepada tokoh demokrasi di UKSW masa itu, kalau Satya Wacana tidak mengindahkan pers mahasiswa sebagai sarana diskursif sivitas akademika, malah dianggap mengganggu “stabilitas”. Percuma SA menulis ini dan itu, menggugat ini dan itu, kalau pejabat kampus bungkam dan tutup pintu. Bukankah perubahan harus dimulai dari luar dan dalam? Percuma UKSW minta maaf soal kisah lampau, kalau majalah “Salatiga Kota Merah” dari Lentera diberedel, tapi kebebasan mimbar akademik tidak dijunjung, dan malah manut sama aparat keamanan negara!

Sumber: Dinding Facebook Ariel Heryanto
Sumber: Dinding Facebook Ariel Heryanto

Percuma UKSW minta maaf soal kemelut ’94, kalau pengajaran di kelas-kelas masih membiasakan mahasiswa untuk fokus pada orientasi nilai dan poin keaktifan di atas kertas, ketimbang pencapaian kompetensi itu sendiri. Percuma minta maaf kalau UKSW tidak pernah secara terbuka dan mendetil memberitahukan pada sivitasnya bahwa pada masa lampau ada konflik internal. Agar semua tahu dan dapat melek sejarah. Ah, percuma juga minta maaf kalau dalam Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa ditekankan bahwa cara demonstrasi dengan turun ke jalan adalah cara-cara yang tidak Satya Wacana. Lantas cara yang Satya Wacana yang seperti apa, tuan?

Lagi-lagi, permintaan maaf ke Arief Budiman kemarin cuma soal simbolik. Satu yang perlu diingat, manusia punya kecenderungan mempercayai apa yang dilihat mata kepalanya sendiri. Kalau yang dilihat adalah Arief tersenyum dengan si utusan, maka bolehlah dikata mereka “akrab” dan “baik-baik” saja. Sayang, hadirin hanya disuguhi romantisme layar persegi empat saja.

Bisa jadi, Arief Budiman tampak tersenyum pada foto karena ia lupa kalau 20 tahun yang lalu ada kemelut internal di UKSW. Atau, Arief mungkin lupa kalau dia pernah mengabdi untuk UKSW. Maklum, ia sudah pikunan.

John Titaley: I’m Not Going To Tell You

Untuk menggali lebih dalam terkait jejak Forkompinda, SA melakukan penjajagan awal dengan mewawancarai narasumber terdekat bila ditarik garis dari kantor SA: John Titaley, Rektor UKSW.

Surat pengantar liputan sudah sampai di tangan Mia, Sekretaris Rektor, pada Senin siang, 26 Oktober 2015. Namun Mia mengatakan bahwa rektor sedang ada rapat dan jadwalnya hingga sore padat. “Saya hubungi lagi nanti,” ucap Mia. Sepakat.

Selang satu jam, Mia menginformasikan kalau rektor menyarankan agar SA justru langsung wawancara Daru Purnomo, Dekan Fiskom UKSW. Tapi pesan dari Mia tersebut segera dibalas SA dengan alasan bahwa sudah berulangkali mewawancara Daru, dan pada liputan kali ini hendak mendapatkan informasi langsung dari sang UKSW-1. Lalu Mia mengiyakan akan menyampaikan pesan tersebut ke John.

John memimpin upacara saat OMB. Sumber: Portal Lentera
John memimpin upacara saat OMB.
Sumber: Portal Lentera

Sore jelang pukul 17.00, panggilan telepon datang dari sang rektor langsung. Ia masih bertanya mengapa tidak wawancara langsung ke Daru? Alasan yang sama disampaikan lagi oleh SA. Dalam percakapan telepon itu akhirnya John mengiyakan wawancara sekarang.

Meluncur.

Sesampainya di lantai dua Gedung Administrasi Pusat—tempat di mana para pejabat rektorat bertahta—SA langsung menyatakan maksud wawancara sambil menyodorkan majalah Tempo yang salah satu pemberitaannya memuat soal Lentera. Setelah membaca “Marah Disebut Kota Merah” sejenak, John menjadwal ulang wawancara pada Kamis, 29 Oktober. Alasannya, tunggu setelah rapat rektorat. Sepakat.

Namun janji wawancara yang seyogyanya berlangsung pada 29 Oktober, tidak ditepati. Mia mengabari SA kalau John tidak sempat dan akan diganti 30 sore. Sepakat. (Baca selengkanya: Jejak Teddy Sulistio Pada Pemberedelan Lentera)

***

Bila pada pemberitaan majalah Tempo “Marah Disebut Kota Merah”, dituliskan bahwa John meminta maaf, ternyata lebih dari pada itu. Selain minta maaf, John melapor bahwa pihaknya minta waktu untuk penarikan “Salatiga Kota Merah”. John juga mengatakan kalau penarikan majalah tersebut bukan keputusan sepihak, namun hasil antara dirinya dengan awak Lentera yang diwakili beberapa pentolannya.

John di podium saat acara wisuda Universitas Kristen Satya Wacana. Sumber: Profil Indonesia
John di podium saat acara wisuda Universitas Kristen Satya Wacana.
Sumber: Profil Indonesia

“Mengapa minta maaf di depan Forkompinda, pak?”

“Karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau barang itu (majalah—red) ada.”

“Memangnya kalau itu ada dan beredar di Salatiga kenapa, pak?”

“Saya ‘kan tidak tahu bahwa barang itu ada dan saya kecolongan.”

“Lalu meminta maaf karena?”

Jawaban John masih sama: karena menurutnya barang ini beredar menggunakan nama Satya Wacana, maka ia semestinya juga tahu.

“Meskipun tahu, tapi kalau majalah itu sebenarnya tidak masalah beredar di Salatiga, berarti sebenarnya juga nggak masalah kan pak?”

Jawaban yang sama terucap lagi.

“Nah, memangnya kalau majalah itu tersebar di luar kampus kenapa? Apakah ada konten-konten yang memang…”

It’s not about content. Ya saya tidak tahu ada barang itu,” ujar John.

Jika ditanya apa sudah baca majalah Lentera, John menjawab baru membaca satu bagian saja. Mengapa? Karena John tidak punya cetakan pun pdf-nya, kendati pdf-nya kini dapat diunduh bebas di dunia maya.

Peredaran cetakan majalah Lentera mulai berkurang sejak penghentiannya pada 16 Oktober 2015. John membenarkan pemberedelan ini atas ‘perlindungan’ untuk awak Lentera. “Ada kemungkinan yang dapat terjadi pada mereka,” kata orang nomor satu di UKSW ini.

“Pada mereka atau pada UKSW?”

“Semua.”

Bila ditelisik kembali, majalah Lentera yang dijual di luar kampus, semata-mata hanya tersedia di Kafe Godhong Pring. Maka setelah pertemuan antara John dengan awak Lentera, beberapa pengurus Lentera menghubungi pihak Godhong Pring agar menyimpankan majalahnya karena akan diambil esoknya. Namun, sebelum  majalah diambil awak Lentera sendiri, majalah tersebut sudah berpindahtangan ke Polres Salatiga.

“Soal penarikan majalah yang ada di Godhong Pring?”

“Tidak tahu,” kata John.

“Tapi, Pak John mengikuti perkembangan isu itu?”

Ndak. Saya ‘kan pergi ke Belanda waktu itu (sehari setelah bertemu dengan awak Lentera—red).”

“Agendanya apa?”

“Tanda tangan-eee-apa itu-kerja sama pascasarjana Fakultas Teologi,” ujar John.

Masih menyoal penarikan majalah Lentera, John mengaku ini merupakan tanggapannya atas laporan dari aparat keamanan yang mendatangi kediamannya pada 16 Oktober.

“Polisi atau?”

“Ya keamanan.”

“Kodim, Pak?”

John menggeleng-gelengkan kepala. “Sudah?”

Ketika disinggung apa yang dilakukan oleh aparat keamanan yang dimaksud saat singgah di kediamannya, John langsung mengulangi pertanyaan dari aparat tersebut. “Bapak tahu ada ini?” ujar John menirukan. Pada waktu itu John menjawab tidak tahu dan memohon waktu untuk menggali asal usul “Salatiga Kota Merah”.

Jadi, bila dirunut kronologisnya seperti ini: setelah bertemu dengan aparat keamanan, John bersama Daru bertemu dengan awak Lentera. Baru malamnya melakukan pertemuan dengan Forkompinda.

John mengiyakan kalau pertemuan dengan Forkompinda itu karena Pemkot Salatiga mendapat keluhan dari beberapa elemen masyarakat di Salatiga. Dan John memberikan keterangan bahwa pertemuan dengan Forkompinda itu karena dirinya diundang langsung oleh Yudho Hermanto, Kapolres Salatiga. “Ya karena ditelpon oleh Kapolres, ya saya akhirnya ketemu,” tandas John.

Terkait detilnya pertemuan dengan Forkompinda, John enggan berkomentar. “No no no, I’m not going to telling you,” ujar rektor berumur 65 tahun ini.

Jejak Teddy Sulistio Pada Pemberedelan Lentera

Menyoal pemberedelan majalah Lentera, beberapa minggu ini UKSW masih disebut-sebut dalam ragam pemberitaan media. Tetapi, nampaknya perusahaan media secara tak sengaja, ‘sepakat melokalisir’ isu regional ini menjadi isu kampus saja. Kalau kata Bima Satria Putra, Pemimpin Redaksi Lentera, isu ini seolah-olah hanya persoalan antara ayah (Rektorat dan Dekan UKSW) dengan anak (Lentera). Dan tentu bisa disimak bahwa ‘hujatan’ media melulu dilontarkan kepada Daru Purnomo, Dekan Fiskom UKSW, dan Polres Salatiga. Seolah-olah tidak ada aktor lain.

Kendati demikian, Scientiarum (SA) memulai penelusurannya lewat pemberitaan Tempo.co soal Lentera sedari 18 Oktober, hingga majalah Tempo edisi 26 Oktober-1 November. 19 Oktober, Tempo.co merilis berita yang mengabarkan bahwa 16 Oktober malam—setelah pertemuan Rektor UKSW dengan beberapa pentolan Lentera—ada juga pertemuan antara Rektorat UKSW dengan Forum Komunikasi dan Musyawarah Pimpinan Daerah. Dari Forkompinda hadir Wali Kota Salatiga, Ketua DPRD Kota Salatiga, Dandim Diponegoro 0714 Salatiga, dan Kapolres Salatiga. Lentera dibahas. Demikian beritanya.

Saking kuatnya arus informasi soal pemberedelan Lentera, Tempo edisi terbaru ini juga menyisipkan berita berjudul “Bredel dari Kampus Salatiga” (halaman 34) dan “Marah Disebut Kota Merah” (halaman 110) dalam majalahnya. Rektorat UKSW lagi-lagi disebut melakukan pertemuan dengan Forkompinda. Kali ini lebih detil. Pertemuan itu digelar di Kediaman Yuliyanto.

Berita di bawah ini adalah salah satu dari liputan serial SA terkait jejak Forkompinda dan Rektorat UKSW pada pemberedelan Lentera.

***

Sore 27 Oktober, SA mendapat pesan seluler dari Teddy Sulistio, Ketua DPRD Kota Salatiga. Isinya jelas: Bisanya diwawancara sekarang. Setelah mendapat pesan persetujuan tersebut, SA langsung menemui Teddy Sulistio, Ketua DPRD Kota Salatiga, di Kantor DPC PDI-P Salatiga. Teddy yang waktu itu mengenakan kaos hitam, langsung menjabat tangan dan menggiring SA ke salah satu ruangan. Dalam ruangan itu ada dua pasang kursi empuk berwarna hitam dengan satu meja setinggi tulang kering orang dewasa, yang berada di tengahnya.

Di meja tersebut ada satu ornamen kecil. Setelah diperhatikan, ternyata ornamen banteng hitam khas PDI-P. Bila menilik dindingnya, terpajang bingkai berisi foto Megawati disandingkan dengan Bung Karno.

Ketika hendak menyatakan maksud wawancara, sembari menyodorkan majalah Tempo yang mengulas Lentera, Teddy meminta dibacakan saja bagian berita yang ingin dikonfirmasi dari padanya.

Soal pertemuan Forkompinda dengan Rektorat UKSW, Teddy mengatakan bahwa pertemuan itu untuk membicarakan soal kondusifitas Salatiga.

Ketika ditanya soal siapa yang menggagas pertemuan jelang tengah malam tersebut, Teddy malah balik bertanya, “Anda cinta Satya Wacana?”

Akrab di publik dengan sebutan Bung Teddy. | Sumber: Harian Semarang
Akrab di publik dengan sebutan Bung Teddy. | Sumber: Harian Semarang

“Cinta.”

“Stop polemik,” ucap Teddy sambil menatap tajam. Lagi, “Anda cinta Salatiga?”

“Cinta.”

“Stop polemik. Atas nama rakyat yang hidupnya masih menderita, stop polemik,” kali ini dengan nada rendah.

“Apa artinya stop polemik?”

Dengan nada meninggi, Teddy mengatakan bahwa tidak ada untungnya berdebat kusir soal pemberedelan Lentera di media, kalau hasilnya hanyalah perpecahan. Frasa “stop polemik” terucap lagi sebagai wanti-wanti.

“Ini nggak main-main lho mas,” wanti-wanti Teddy.

“Ya, memang.”

“Jangan dibuat main-main. Makanya, satu-satunya cara: stop polemik,” tegas Teddy.

Ketika diungkit kembali siapa yang menggagas pertemuan tersebut, Teddy mengucapkan bahwa pertemuan dengan Forkompinda itu adalah pertemuan yang sifatnya situasional. Tidak ada yang menggagas secara spesifik. “Pertemuan dengan Forkompinda itu adalah pertemuan yang biasa, bukan hal yang luar biasa,” ujar Teddy.

Soal majalah Lentera, Teddy tak mau ambil pusing terkait kasus pemberedelannya karena bukan termasuk tupoksi (tugas pokok fungsi—red) DPRD Kota Salatiga. “Sudah ada yang ngurusin,” pungkas Teddy, diikuti penyebutan bahwa ini adalah tugas Komnas HAM.

Pertanyaan dari SA mengarah lagi kepada konten majalah Tempo, yang meyinggung pertemuan Forkompinda dengan Rektorat UKSW. “Yang dibicarakan antara Muspida (Forkompinda—red) dengan Rektorat UKSW itu apa saja?”

“Banyak to ya,”

“Salah satunya?”

“Banyak. Ya bicara tentang Salatiga, bicara tentang agenda Satya, bicara tentang kampus baru, bicara tentang pendidikan,” ujar Teddy.

“Berarti benar yang diberitakan Tempo, kalau memang ada pertemuan dengan Rektorat UKSW yang membahas soal penarikan majalah Lentera?”

“Saya kira tidak sepenuhnya benar ya. Karena yang dibicarakan tidak hanya itu (majalah Lentera—red),” diikuti kekehan khas Teddy.

Teddy Sulistio dan Yuliyanto saat latihan menembak pada 16 Juni 2015. | Dokumentasi fajar.co.id
Teddy Sulistio (kiri, berkacamata hitam) dan Yuliyanto (tengah) saat latihan menembak pada 16 Juni 2015. | Dokumentasi fajar.co.id

Beberapa saat setelah terkekeh, Teddy membenarkan kalau memang ada pertemuan itu, dengan salah satu agenda pembahasan soal majalah Lentera. Akan tetapi menurut Teddy, pembahasan Lentera bukanlah yang utama. “Jadi jangan didramatisir seolah-olah Salatiga siaga satu,” tukas Teddy.

Secara pribadi, Teddy menyayangkan majalah Lentera ini diperjualbelikan di luar kampus. “Ini diperjualbelikan dan dikonsumsi masyarakat dengan berbagai macam strata dan kemampuan analisis itu lho,” ujar Teddy diikuti kekehannya, “Coba bayangin.”

Teddy mengaku tidak mau ambil pusing dan tidak mempunyai ketertarikan akan majalah Lentera, lantaran baginya, masih ada masalah substansial lainnya yang perlu diurus. Lalu ia menyodorkan satu kartu nama bertuliskan: Pradjarta Dirjosanjoto, pendiri Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik), dan satu bendel berkas soal pengajuan pendirian gereja yang tidak disetujui RW setempat. “Banyak hal yang harus kami selesaikan, ketimbang mengurus urusan-urusan abstrak seperti itu (pemberedelan Lentera—red),” ujar Teddy.

Lebih lanjut, Teddy juga menepis bahwa ada pertemuan antara Rektorat UKSW dengan Forkompinda Kota Salatiga, sebelum pertemuan John Titaley dengan beberapa pengurus Lentera pada malam 16 Oktober. Menurut keterangan Teddy, pertemuan Rektorat UKSW dengan Forkompinda digelar baru setelah John bertemu dengan awak Lentera.

Tetiba itu, nada Teddy meninggi lagi dan mengucap, “Lawan itu sedang mencari-cari celah untuk menghabisi. Maka menari-narilah di genderang yang kita tabuh, jangan menari-nari di genderang yang tidak kita tabuh. Apalagi kalau mereka siap menghanguskan rumah kita. Satya itu rumah. Rumah besar.”

Sesaat setelah mengatakan penggalan analogi tersebut, Teddy mengaku bahwa dirinya menaruh kekhawatiran pada respon pihak oposisi terhadap “Salatiga Kota Merah”. “Karena memang kebebasan pers, lalu penggalian luka lama pada sejarah, tidak ada kepentingannya dengan saya. Tetapi lawan? Anda bisa bayangkan orang yang tidak senang dengan Satya Wacana? UKSW itu simbol ke-Kristen-an,” tukasnya.

Teddy lalu berandai kemungkinan paling buruk yang akan menimpa Satya Wacana. “Kae lho deloken Satya Wacana sing wis dadi PKI.”