John Titaley: I’m Not Going To Tell You

Untuk menggali lebih dalam terkait jejak Forkompinda, SA melakukan penjajagan awal dengan mewawancarai narasumber terdekat bila ditarik garis dari kantor SA: John Titaley, Rektor UKSW.

Surat pengantar liputan sudah sampai di tangan Mia, Sekretaris Rektor, pada Senin siang, 26 Oktober 2015. Namun Mia mengatakan bahwa rektor sedang ada rapat dan jadwalnya hingga sore padat. “Saya hubungi lagi nanti,” ucap Mia. Sepakat.

Selang satu jam, Mia menginformasikan kalau rektor menyarankan agar SA justru langsung wawancara Daru Purnomo, Dekan Fiskom UKSW. Tapi pesan dari Mia tersebut segera dibalas SA dengan alasan bahwa sudah berulangkali mewawancara Daru, dan pada liputan kali ini hendak mendapatkan informasi langsung dari sang UKSW-1. Lalu Mia mengiyakan akan menyampaikan pesan tersebut ke John.

John memimpin upacara saat OMB. Sumber: Portal Lentera
John memimpin upacara saat OMB.
Sumber: Portal Lentera

Sore jelang pukul 17.00, panggilan telepon datang dari sang rektor langsung. Ia masih bertanya mengapa tidak wawancara langsung ke Daru? Alasan yang sama disampaikan lagi oleh SA. Dalam percakapan telepon itu akhirnya John mengiyakan wawancara sekarang.

Meluncur.

Sesampainya di lantai dua Gedung Administrasi Pusat—tempat di mana para pejabat rektorat bertahta—SA langsung menyatakan maksud wawancara sambil menyodorkan majalah Tempo yang salah satu pemberitaannya memuat soal Lentera. Setelah membaca “Marah Disebut Kota Merah” sejenak, John menjadwal ulang wawancara pada Kamis, 29 Oktober. Alasannya, tunggu setelah rapat rektorat. Sepakat.

Namun janji wawancara yang seyogyanya berlangsung pada 29 Oktober, tidak ditepati. Mia mengabari SA kalau John tidak sempat dan akan diganti 30 sore. Sepakat. (Baca selengkanya: Jejak Teddy Sulistio Pada Pemberedelan Lentera)

***

Bila pada pemberitaan majalah Tempo “Marah Disebut Kota Merah”, dituliskan bahwa John meminta maaf, ternyata lebih dari pada itu. Selain minta maaf, John melapor bahwa pihaknya minta waktu untuk penarikan “Salatiga Kota Merah”. John juga mengatakan kalau penarikan majalah tersebut bukan keputusan sepihak, namun hasil antara dirinya dengan awak Lentera yang diwakili beberapa pentolannya.

John di podium saat acara wisuda Universitas Kristen Satya Wacana. Sumber: Profil Indonesia
John di podium saat acara wisuda Universitas Kristen Satya Wacana.
Sumber: Profil Indonesia

“Mengapa minta maaf di depan Forkompinda, pak?”

“Karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau barang itu (majalah—red) ada.”

“Memangnya kalau itu ada dan beredar di Salatiga kenapa, pak?”

“Saya ‘kan tidak tahu bahwa barang itu ada dan saya kecolongan.”

“Lalu meminta maaf karena?”

Jawaban John masih sama: karena menurutnya barang ini beredar menggunakan nama Satya Wacana, maka ia semestinya juga tahu.

“Meskipun tahu, tapi kalau majalah itu sebenarnya tidak masalah beredar di Salatiga, berarti sebenarnya juga nggak masalah kan pak?”

Jawaban yang sama terucap lagi.

“Nah, memangnya kalau majalah itu tersebar di luar kampus kenapa? Apakah ada konten-konten yang memang…”

It’s not about content. Ya saya tidak tahu ada barang itu,” ujar John.

Jika ditanya apa sudah baca majalah Lentera, John menjawab baru membaca satu bagian saja. Mengapa? Karena John tidak punya cetakan pun pdf-nya, kendati pdf-nya kini dapat diunduh bebas di dunia maya.

Peredaran cetakan majalah Lentera mulai berkurang sejak penghentiannya pada 16 Oktober 2015. John membenarkan pemberedelan ini atas ‘perlindungan’ untuk awak Lentera. “Ada kemungkinan yang dapat terjadi pada mereka,” kata orang nomor satu di UKSW ini.

“Pada mereka atau pada UKSW?”

“Semua.”

Bila ditelisik kembali, majalah Lentera yang dijual di luar kampus, semata-mata hanya tersedia di Kafe Godhong Pring. Maka setelah pertemuan antara John dengan awak Lentera, beberapa pengurus Lentera menghubungi pihak Godhong Pring agar menyimpankan majalahnya karena akan diambil esoknya. Namun, sebelum  majalah diambil awak Lentera sendiri, majalah tersebut sudah berpindahtangan ke Polres Salatiga.

“Soal penarikan majalah yang ada di Godhong Pring?”

“Tidak tahu,” kata John.

“Tapi, Pak John mengikuti perkembangan isu itu?”

Ndak. Saya ‘kan pergi ke Belanda waktu itu (sehari setelah bertemu dengan awak Lentera—red).”

“Agendanya apa?”

“Tanda tangan-eee-apa itu-kerja sama pascasarjana Fakultas Teologi,” ujar John.

Masih menyoal penarikan majalah Lentera, John mengaku ini merupakan tanggapannya atas laporan dari aparat keamanan yang mendatangi kediamannya pada 16 Oktober.

“Polisi atau?”

“Ya keamanan.”

“Kodim, Pak?”

John menggeleng-gelengkan kepala. “Sudah?”

Ketika disinggung apa yang dilakukan oleh aparat keamanan yang dimaksud saat singgah di kediamannya, John langsung mengulangi pertanyaan dari aparat tersebut. “Bapak tahu ada ini?” ujar John menirukan. Pada waktu itu John menjawab tidak tahu dan memohon waktu untuk menggali asal usul “Salatiga Kota Merah”.

Jadi, bila dirunut kronologisnya seperti ini: setelah bertemu dengan aparat keamanan, John bersama Daru bertemu dengan awak Lentera. Baru malamnya melakukan pertemuan dengan Forkompinda.

John mengiyakan kalau pertemuan dengan Forkompinda itu karena Pemkot Salatiga mendapat keluhan dari beberapa elemen masyarakat di Salatiga. Dan John memberikan keterangan bahwa pertemuan dengan Forkompinda itu karena dirinya diundang langsung oleh Yudho Hermanto, Kapolres Salatiga. “Ya karena ditelpon oleh Kapolres, ya saya akhirnya ketemu,” tandas John.

Terkait detilnya pertemuan dengan Forkompinda, John enggan berkomentar. “No no no, I’m not going to telling you,” ujar rektor berumur 65 tahun ini.

Jejak Teddy Sulistio Pada Pemberedelan Lentera

Menyoal pemberedelan majalah Lentera, beberapa minggu ini UKSW masih disebut-sebut dalam ragam pemberitaan media. Tetapi, nampaknya perusahaan media secara tak sengaja, ‘sepakat melokalisir’ isu regional ini menjadi isu kampus saja. Kalau kata Bima Satria Putra, Pemimpin Redaksi Lentera, isu ini seolah-olah hanya persoalan antara ayah (Rektorat dan Dekan UKSW) dengan anak (Lentera). Dan tentu bisa disimak bahwa ‘hujatan’ media melulu dilontarkan kepada Daru Purnomo, Dekan Fiskom UKSW, dan Polres Salatiga. Seolah-olah tidak ada aktor lain.

Kendati demikian, Scientiarum (SA) memulai penelusurannya lewat pemberitaan Tempo.co soal Lentera sedari 18 Oktober, hingga majalah Tempo edisi 26 Oktober-1 November. 19 Oktober, Tempo.co merilis berita yang mengabarkan bahwa 16 Oktober malam—setelah pertemuan Rektor UKSW dengan beberapa pentolan Lentera—ada juga pertemuan antara Rektorat UKSW dengan Forum Komunikasi dan Musyawarah Pimpinan Daerah. Dari Forkompinda hadir Wali Kota Salatiga, Ketua DPRD Kota Salatiga, Dandim Diponegoro 0714 Salatiga, dan Kapolres Salatiga. Lentera dibahas. Demikian beritanya.

Saking kuatnya arus informasi soal pemberedelan Lentera, Tempo edisi terbaru ini juga menyisipkan berita berjudul “Bredel dari Kampus Salatiga” (halaman 34) dan “Marah Disebut Kota Merah” (halaman 110) dalam majalahnya. Rektorat UKSW lagi-lagi disebut melakukan pertemuan dengan Forkompinda. Kali ini lebih detil. Pertemuan itu digelar di Kediaman Yuliyanto.

Berita di bawah ini adalah salah satu dari liputan serial SA terkait jejak Forkompinda dan Rektorat UKSW pada pemberedelan Lentera.

***

Sore 27 Oktober, SA mendapat pesan seluler dari Teddy Sulistio, Ketua DPRD Kota Salatiga. Isinya jelas: Bisanya diwawancara sekarang. Setelah mendapat pesan persetujuan tersebut, SA langsung menemui Teddy Sulistio, Ketua DPRD Kota Salatiga, di Kantor DPC PDI-P Salatiga. Teddy yang waktu itu mengenakan kaos hitam, langsung menjabat tangan dan menggiring SA ke salah satu ruangan. Dalam ruangan itu ada dua pasang kursi empuk berwarna hitam dengan satu meja setinggi tulang kering orang dewasa, yang berada di tengahnya.

Di meja tersebut ada satu ornamen kecil. Setelah diperhatikan, ternyata ornamen banteng hitam khas PDI-P. Bila menilik dindingnya, terpajang bingkai berisi foto Megawati disandingkan dengan Bung Karno.

Ketika hendak menyatakan maksud wawancara, sembari menyodorkan majalah Tempo yang mengulas Lentera, Teddy meminta dibacakan saja bagian berita yang ingin dikonfirmasi dari padanya.

Soal pertemuan Forkompinda dengan Rektorat UKSW, Teddy mengatakan bahwa pertemuan itu untuk membicarakan soal kondusifitas Salatiga.

Ketika ditanya soal siapa yang menggagas pertemuan jelang tengah malam tersebut, Teddy malah balik bertanya, “Anda cinta Satya Wacana?”

Akrab di publik dengan sebutan Bung Teddy. | Sumber: Harian Semarang
Akrab di publik dengan sebutan Bung Teddy. | Sumber: Harian Semarang

“Cinta.”

“Stop polemik,” ucap Teddy sambil menatap tajam. Lagi, “Anda cinta Salatiga?”

“Cinta.”

“Stop polemik. Atas nama rakyat yang hidupnya masih menderita, stop polemik,” kali ini dengan nada rendah.

“Apa artinya stop polemik?”

Dengan nada meninggi, Teddy mengatakan bahwa tidak ada untungnya berdebat kusir soal pemberedelan Lentera di media, kalau hasilnya hanyalah perpecahan. Frasa “stop polemik” terucap lagi sebagai wanti-wanti.

“Ini nggak main-main lho mas,” wanti-wanti Teddy.

“Ya, memang.”

“Jangan dibuat main-main. Makanya, satu-satunya cara: stop polemik,” tegas Teddy.

Ketika diungkit kembali siapa yang menggagas pertemuan tersebut, Teddy mengucapkan bahwa pertemuan dengan Forkompinda itu adalah pertemuan yang sifatnya situasional. Tidak ada yang menggagas secara spesifik. “Pertemuan dengan Forkompinda itu adalah pertemuan yang biasa, bukan hal yang luar biasa,” ujar Teddy.

Soal majalah Lentera, Teddy tak mau ambil pusing terkait kasus pemberedelannya karena bukan termasuk tupoksi (tugas pokok fungsi—red) DPRD Kota Salatiga. “Sudah ada yang ngurusin,” pungkas Teddy, diikuti penyebutan bahwa ini adalah tugas Komnas HAM.

Pertanyaan dari SA mengarah lagi kepada konten majalah Tempo, yang meyinggung pertemuan Forkompinda dengan Rektorat UKSW. “Yang dibicarakan antara Muspida (Forkompinda—red) dengan Rektorat UKSW itu apa saja?”

“Banyak to ya,”

“Salah satunya?”

“Banyak. Ya bicara tentang Salatiga, bicara tentang agenda Satya, bicara tentang kampus baru, bicara tentang pendidikan,” ujar Teddy.

“Berarti benar yang diberitakan Tempo, kalau memang ada pertemuan dengan Rektorat UKSW yang membahas soal penarikan majalah Lentera?”

“Saya kira tidak sepenuhnya benar ya. Karena yang dibicarakan tidak hanya itu (majalah Lentera—red),” diikuti kekehan khas Teddy.

Teddy Sulistio dan Yuliyanto saat latihan menembak pada 16 Juni 2015. | Dokumentasi fajar.co.id
Teddy Sulistio (kiri, berkacamata hitam) dan Yuliyanto (tengah) saat latihan menembak pada 16 Juni 2015. | Dokumentasi fajar.co.id

Beberapa saat setelah terkekeh, Teddy membenarkan kalau memang ada pertemuan itu, dengan salah satu agenda pembahasan soal majalah Lentera. Akan tetapi menurut Teddy, pembahasan Lentera bukanlah yang utama. “Jadi jangan didramatisir seolah-olah Salatiga siaga satu,” tukas Teddy.

Secara pribadi, Teddy menyayangkan majalah Lentera ini diperjualbelikan di luar kampus. “Ini diperjualbelikan dan dikonsumsi masyarakat dengan berbagai macam strata dan kemampuan analisis itu lho,” ujar Teddy diikuti kekehannya, “Coba bayangin.”

Teddy mengaku tidak mau ambil pusing dan tidak mempunyai ketertarikan akan majalah Lentera, lantaran baginya, masih ada masalah substansial lainnya yang perlu diurus. Lalu ia menyodorkan satu kartu nama bertuliskan: Pradjarta Dirjosanjoto, pendiri Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik), dan satu bendel berkas soal pengajuan pendirian gereja yang tidak disetujui RW setempat. “Banyak hal yang harus kami selesaikan, ketimbang mengurus urusan-urusan abstrak seperti itu (pemberedelan Lentera—red),” ujar Teddy.

Lebih lanjut, Teddy juga menepis bahwa ada pertemuan antara Rektorat UKSW dengan Forkompinda Kota Salatiga, sebelum pertemuan John Titaley dengan beberapa pengurus Lentera pada malam 16 Oktober. Menurut keterangan Teddy, pertemuan Rektorat UKSW dengan Forkompinda digelar baru setelah John bertemu dengan awak Lentera.

Tetiba itu, nada Teddy meninggi lagi dan mengucap, “Lawan itu sedang mencari-cari celah untuk menghabisi. Maka menari-narilah di genderang yang kita tabuh, jangan menari-nari di genderang yang tidak kita tabuh. Apalagi kalau mereka siap menghanguskan rumah kita. Satya itu rumah. Rumah besar.”

Sesaat setelah mengatakan penggalan analogi tersebut, Teddy mengaku bahwa dirinya menaruh kekhawatiran pada respon pihak oposisi terhadap “Salatiga Kota Merah”. “Karena memang kebebasan pers, lalu penggalian luka lama pada sejarah, tidak ada kepentingannya dengan saya. Tetapi lawan? Anda bisa bayangkan orang yang tidak senang dengan Satya Wacana? UKSW itu simbol ke-Kristen-an,” tukasnya.

Teddy lalu berandai kemungkinan paling buruk yang akan menimpa Satya Wacana. “Kae lho deloken Satya Wacana sing wis dadi PKI.”

Dekanat Fiskom: Lentera Bukan Konsumsi Publik

dekanfiskom
Sumber: portalentera.wordpress.com

19 Oktober 2015, sejumlah 68 eksemplar majalah Lentera dipindahtangankan ke Daru Purnomo, Dekan Fiskom UKSW. Bersama Upik Anggraeni, staf BPHL UKSW, salah satu anggota Lentera menjumlah majalah dalam satu kardus putih. Kardus ditutup.

Majalah Lentera akan dibawa masuk ke dalam Ruang Rapat Fiskom, yang waktu itu pintunya menganga. Beberapa anggota Lentera masuk ke dalam, disusul wartawan undangan beberapa media, Upik, LPM Poros Undip Semarang, LPM Dinamik-A IAIN Salatiga yang kebetulan sedang tilik Lentera dan Scientiarum (SA) sendiri. Konferensi pers dimulai.

“Dari pihak universitas sudah menunjuk Daru Purnomo yang akan mewakili universitas dalam memberikan klarifikasi,” buka Upik. Lalu selebaran rilis pers dibagikan ke peserta konferensi. Forum diambil alih Daru.

Daru mengatakan kalau poin-poin penting dalam konferensi sudah termaktub pada lembaran tersebut. “Dari press release yang sudah diberikan, itulah pernyataan kami yang sesuai dengan kesepakatan. Juga sekaligus sebagai klarifikasi terhadap informasi atau pemberitaan dari beberapa media. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya (pemberitaan-red) salah, namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi,” ujar Daru yang punya kebiasaan mengalungkan kacamata bacanya.

Pertanyaan awal meluncur dari salah satu wartawan yang hadir. “Apa sih arti kata ‘merah’ yang tertera pada majalah?” tanyanya pada Daru.

Mulanya Daru mengatakan kalau “Merah” di sini—bila menilik melalui konteks diskursus akademik—memang punya kaitannya dengan momentum peringatan kejadian 50 tahun silam. “Di situ ada gambar palu arit. Konteks yang saya tangkap sebagai orang awam yang tak paham soal jurnalistik, saya akan mengatakan ‘Kota Merah’ punya arti Salatiga adalah basis PKI,” ujarnya.

“Artinya penarikan ini memang karena mengkhawatirkan ya, karena ternyata memang membahas G30S?” timpal langsung oleh wartawan itu.

“Yang mengkhawatirkan, kalau majalah ini diterima di masyarakat akademik mungkin nggak  menjadi persoalan. Tetapi yang kami khawatirkan dan menimbulkan keresahan, ketika saya membuka Twitter, Facebook, portal berita, isu ini terus berkembang dengan persepsi yang berbeda-beda.”

Daru bertutur kalau majalah ini didistribusikan hingga luar kampus, maka imbasnya adalah pemberitaan media yang ngalor-ngidul. Indonesia-nya: simpang siur, banyak versi.

Mengihwal kesimpangsiuran berita beberapa media yang tidak disebutkan Daru, yang dituju ialah beberapa frasa konklusif seperti “majalah Lentera dibakar”, “Lentera diberedel”, dan “adanya intimidasi dari polisi dan militer”. Beberapa frasa ini memang menyembul di lini masa media sosial sejak 18 Oktober 2015. Sepengamatan SA, ketiga frasa tersebut muncul pertama kali di Tempo.co pada rubrik nasional. Frasa-frasa itu lalu diteruskan media berbasis situs, yang relatif lebih kecil ketimbang Tempo.co. Begitu seterusnya. (Baca juga: Beritakan Kasus 1965, Majalah Lentera Ditarik lalu Dibakar)

Kendati Lentera sudah meluncurkan catatan kronologis resminya, hingga 20 Oktober 2015 kalimat konklusif seperti pembakaran majalah dan pemberedelan Lentera masih bermunculan dalam wujud terbitan baru. Berangkat dari ketiga frasa tersebut, SA mengkonfirmasi Bima Satria Putra, Pemimpin Redaksi Lentera, bahwa sejatinya “Salatiga Kota Merah” belum dibakar oleh kepolisian.

“Dari pembicaraan dengan pimpinan universitas juga muncul pertanyaan: apa benar Salatiga itu kota basis PKI?” ujar Daru, diikuti penyebutan salah satu judul berita di majalah Lentera: Satu Bingkai Kosong.

Satu Bingkai Kosong ialah salah satu dari sembilan liputan khusus. Isinya soal Bakrie Wahab, Walikota Salatiga 1961-1965 yang berafiliasi dengan PKI. Lentera mendatangi Kantor Walikota Salatiga berniat menggali informasi dari Priyantara, staf Humas Pemkot Salatiga, tentang Bakrie Wahab. Namun Prinyantara menyatakan pemkot tak memiliki arsip apapun terkait Bakrie.

Pun dari barisan ilustrasi dan foto mantan Walikota Salatiga, ternyata ada satu bingkai kosong. Bingkai kosong itulah tempat Bakrie Wahab.

“Dulu bingkai ini malah tidak ada. Tapi untuk menghormati beliau, kami tetap memasang bingkainya, walaupun tanpa foto,” ujar Priyantara, seperti tertulis pada halaman ketujuh “Salatiga Kota Merah”.

Beberapa milidetik usai Daru menjelaskan panjang lebar soal keresahan akan ‘daya pembentuk opini publik’ dari majalah Lentera—bila sampai di luar kampus—seorang wartawan berkemeja SCTV angkat suara. “Pak, itu awal mulanya hanya untuk internal atau memang ada upaya-upaya untuk didistribusikan ke luar kampus?”

“Majalah ini-jelas-di bawah-eee-lembaga kemahasiswaan,” ucap Daru dengan jeda berulang.

sampul muka lenteraMajalah Lentera disebut-sebut harus ‘tunduk’ pada aturan main: tidak untuk didistribusikan keluar. “Eksklusif, hanya untuk konsumsi kampus,” tandas Daru yang siang itu berkemeja biru langit. Itu baru alasan yang pertama.

Kedua, menurut Daru, majalah Lentera nomor 3/2015 telah menyalahi mekanisme produksi majalah Lentera. Pernyataan juga tertulis pada rilisan pers Fiskom UKSW poin ketiga. Bagian tersebut berisikan penjelasan bahwa keseluruhan proses produksi majalah Lentera edisi tragedi kemanusiaan 1965 ini, tanpa melalui konsultasi ke koorbidkem dan dekan. Dengan kata lain, Daru menghendaki produksi majalah Lentera ‘manut’ sama mekanisme yang sudah diatur dalam organisasi kemahasiswaan di Fiskom.

“Itulah mengapa kami mengambil langkah-langkah, salah satunya meredam keresahan karena sudah begitu banyak muncul komentar, maka majalahnya ditarik,” ujarnya.

Lalu Daru mewanti-wanti bahwa penarikan dan pemberhentian distribusi “Salatiga Kota Merah” bukan sebuah pemberedelan. Namun semata-mata sebuah usaha peredaman beragam komentar tanggapan atas majalah Lentera itu.

Daru juga menyangkal pemberitaan di Tempo.co yang menuliskan adanya intimidasi kepada pengurus dan pemberedelan Lentera. Justru fungsi polisi saat interogasi 18 Oktober 2015 lalu, menurut Daru, murni untuk memediasi antara UKSW dengan pemkot. “Saya mengatakan sama sekali, tidak,” tepis Daru.

Beberapa nama petinggi di UKSW lalu disebut: Arief Sadijiarto PR III, Teguh Wahyono PR II, Neil Rupidara PR V, Flavianus Koordbikem Fiskom, serta Daru sendiri mengaku mendampingi keseluruhan proses integorasi. “Jadi saya tahu persis apa yang dilakukan. Kalau disebutkan ada intimidasi dari militer, sama sekali saya tidak melihat militer. Intimidasi oleh polisi, padahal saya juga dimintai keterangan. Polisi hanya meminta keterangan mengenai proses produksi majalahnya.” (Baca juga: Berdiri Untuk Lentera)

Daru menyebut kembali bahwa Lentera kali ini menyalahi mekanisme penerbitan. Sedangkan konsultasi produksi majalah Lentera—versi Daru—terjadi pada majalah pertama (Piye Jal? Aku Meh Lungo) dan kedua (Jatuh Bangun Persma UKSW). “Karena nama saya dan nama koorbidkem, tercantum di majalah itu. Saya selaku pelindung, termasuk koordibkem. Sehingga setiap penerbitan, harus ada jalur konsultasi,” tegas Daru.

“Tapi intinya, kebebasan tetap kami jamin. Karena kebebasan tanpa aturan main adalah  chaos,” ucap Daru, kali ini dengan menurunkan nada suara secara teratur.

Memperjelas Aturan Main di Fiskom

Sesuai dengan aturan penerbitan majalah yang ada di bawah lembaga pendidikan, maka majalah tersebut tidak boleh diperjualbelikan di luar kampus dan hanya terbatas diedarkan di dalam kampus. Dalam hal ini LENTERA telah melanggar poin b.

Paragraf di atas tertulis demikian di rilisan pers, namun mengacu pada hasil studi pustaka SA, sama sekali tidak ada peraturan tertulis mengenai prosedur penerbitan majalah kudu melalui konsultasi dengan dekan dan koorbidkem.

antaranews
(ANTARA FOTO/ Aloysius Jarot Nugroho)

“Apa Pak Daru bisa memaparkan wujud konkret aturan penerbitan majalah yang ada di bawah lembaga pendidikan?” tanya SA.

“Ini majalah yang konsumsinya hanya untuk kampus. Jadi aturan ini bukan aturan aras universitas,” jawab Daru.

“Apakah aturan itu aturan tertulis atau lisan?”

“Aturan ini sebenarnya sudah sepakat dengan pak koorbidkem,” jawab Daru sambil mengalihkan jawaban ke Flavianus, yang kebetulan duduk di sebelah kirinya.

Flavianus yang semula lebih banyak menunduk, akhirnya mengangkat kepala dan menyempatkan diri melihat Daru sesaat. Baru bersuara.

“Saya kira aturannya, lebih ke arah bahwa majalah itu untuk kalangan sendiri. Dan mestinya ada kesadaran tidak bisa dikonsumsi secara umum. Karena tentu bila dikonsumsi oleh umum, nanti akan menimbulkan polemik,” tutur Flavianus.

Lalu SA menyinggung soal pemberitaan pemberedelan Lentera yang ditepis kebenarannya oleh Daru. “Kemarin waktu ngobrol dengan AJI Yogyakarta, ternyata pemberedelan ini bukan hanya soal pembekuan aktivitas jurnalistik. Tapi juga pembatasan ruang lingkup peredaran dan penarikan majalah, maka itu sudah termasuk dalam konsep pemberedelan. Bagaimana tanggapannya?”

“Terima kasih atas informasinya. Silahkan, kalau itu (majalah-red) mau ke publik. Tapi kita punya aturan main juga. Selama itu ada di aturan main kami di Fiskom, ya nggak masalah. Tetapi ketika itu sudah sampai ke publik dan diperjualbelikan, kira-kira perlu pajak nggak ya?” tanya Daru. “Kemudian ada iklan,” sambil membuka halaman paling belakang majalah Lentera. “Kemudian ketika itu untuk publik, perlu SIUP nggak?”

“Tidak perlu SIUP,” jawab salah seorang yang ada di ruangan.

“Oke, saya tidak memahami itu. Tetapi itu diperjualbelikan,” tutup Daru.

Kemudian Daru tidak membenarkan bahwa Fiskom memberedel, karena tindakannya adalah sebatas peredaman dampak negatif dari berita-berita yang sekarang beredar. Makanya Fiskom melakukan penarikan majalah.

“Atau ada alternatif lain?” tanya Daru yang segera disusul jawabannya sendiri, “Namun kelihatannya opsi tersebut (penarikan majalah-red) adalah yang terbaik.”

Lentera Tidak Menyalahi Aturan Manapun

“Kami merasa majalah nomor satu dan dua, tidak pernah kami konsultasikan ke dekan sebelumnya. Karena kami merasa tidak punya tanggung jawab melakukan hal tersebut,” tutur Bima dengan nada meninggi, pada malam 19 Oktober 2015.

Selanjutnya Bima mengatakan kalau Lentera hanya punya satu garis koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fiskom, yang membawahinya. “Sebab tidak ada peraturan, ketentuan yang menjelaskan hal tersebut,” sambungnya sembari jemari tangan kanannya ditepukkan ke telapak tangan kiri berkali-kali.

Bima memastikan bahwa segala kebijakan redaksi ialah murni urusan redaksi, bukan SMF, dekan, maupun koorbidkem. “Dalam hal ini,” nadanya lebih tinggi, “dekan melakukan kesalahan besar,” tegas Bima.

“Lalu bagaimana soal perizinan penjualan di luar kampus yang dibilang kalau Lentera melakukan kesalahan?” timpal SA.

“Kami merasa tidak ada regulasi yang mengikat kami seperti itu,” tukas mahasiswa kelahiran Pangkalanbun ini. Dan juga Bima mengiyakan bahwa regulasi distribusi penjualan buku untuk umum, hanya berlaku untuk perusahaan pers, bukan pers mahasiswa yang notabene tidak berorientasi pada profit.

Pagi 20 Oktober 2015, SA  mencoba menghubungi Jessica Moranggi Tobing, Ketua Bidang II Senat Mahasiswa Fiskom yang mana membawahi Lentera secara struktural, hendak mengklarifikasi pernyataan Daru perihal aturan konsultasi majalah.

“Aku juga kaget, soalnya aku nggak pernah tahu aturan dan prosedur semacam itu,” aku Jessica.

Jessica pun menegaskan bahwa “Salatiga Kota Merah” tidak menyalahi aturan manapun. “Karena program kerja mereka selama satu tahun ini sudah masuk ke dalam agenda,” pungkasnya.

Jessica menyayangkan adanya ketidakjelasan mengenai kebijakan fakultas menarik majalah Lentera dari peredaran. Padahal menurut Jessica, secara konten dan izin semuanya tidak ada masalah. “Apa mungkin agak sensi kali ya, kalau sejarah harus diluruskan?” tanya Jessica.

Berdiri Untuk Lentera

Sampul muka di sebelah ini adalah majalah edisi ketiga dari Lentera, pers mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom) UKSW. Dari sampulnya sudah jelas kalau yang diulas perihal PKI dan tragedi kemanusiaan pada 1965. Secara geografis, majalah ini fokus di seputaran Salatiga dan Sekitarnya. Setelah terbit, ternyata dipermasalahkan.

Malam 16 Oktober 2015, sekitaran pukul 20.00, Lentera ditelpon Flavianus Der Melsasail, Koorbidkem Fiskom, agar datang ke Gedung Administrasi Pusat. Tidak ada pemberitahuan yang begitu jelas mengenai pertemuan tersebut.

Empat orang Lentera datang ke GAP. Menghadap Daru Purnomo, Dekan Fiskom dan John Titaley, Rektor UKSW.

“Waktu itu, Pak rektor ngomong kalau majalah kami dipermasalahkan oleh beberapa pihak,” tukas Arista Ayu Nanda, Pemimpin Umum Lentera.

Malam itu rektor meminta seluruh majalah yang dijual di luar kampus, alias yang ada di agen-agen, untuk ditarik seluruhnya. Menurut Arista, rektor mewanti-wanti bahwa penarikan majalah tersebut didasari pada pencegahan adanya ormas yang akan mempermasalahkan “Salatiga Kota Merah”. Memang, pada poster-poster promosi majalah yang tersebar, Lentera membuka dua tempat penjualan di luar kampus. Yang pertama di Ababil Agency dan di Kafe Godhong Pring. Namun belakangan SA baru mendapat informasi langsung dari Bima Satria Putra, Pemimpin Redaksi Lentera, bahwa Ababil Agency menolak menjualkan “Salatiga Kota Merah” karena takut dikira menyebarkan ajaran komunisme.

Menurut data himpunan SA, distribusi majalah Lentera dibagikan dalam dua lingkup. Dalam kampus dan luar kampus. Khusus di luar kampus, Lentera telah mengirim majalahnya ke Humas Wali Kota, Persipda, Kampoeng Percik, Godhong Pring dan penjual buku online Salatiga.

Setelah pertemuan dengan orang nomor satu di UKSW itu, Lentera langsung menghubungi Godhong Pring agar menyimpankan majalahnya, untuk diambil esoknya.

17 Oktober 2015 pagi, Daru meminta Lentera agar datang ke kampus membawa sisa majalah yang ada di Godhong Pring. Lentera mengiyakan. Tapi ternyata majalah yang sedianya ada di  Godhong Pring, sudah berpindah tangan. “Ternyata sudah diambil oleh Polres Salatiga,” ujar Arista yang mengenakan parka hijau gelap khas angkatan darat.

Mengetahui tumpukan majalah Lentera di Godhong Pring sudah ‘lenyap’, Daru lantas membuat pertemuan pukul 15.00 dengan anggota Lentera. Dengan satu catatan: seluruh sisa majalah harus dikumpulkan. Pada pertemuan tatap muka antara Daru dengan Lentera, yang mana mestinya sudah ada pengumpulan seluruh sisa majalah, ternyata Lentera mengumpulkan 20 dari 500 eksemplar majalah.

Lebih lanjut, Arista menceritakan bahwa pada malamnya, Lentera kembali dihubungi fakultas. Pesannya jelas: besok 18 Oktober 2015, diminta perwakilan Lentera datang ke Kantor Polres Salatiga pukul 08.00.

18 Oktober 2015, Arista, Bima dan Septi, Bendahara Lentera, hadir di Kantor Polres Salatiga untuk memberi keterangan pada aparat. Di lokasi juga ada Daru, Teguh Wahyono PR II, Arief Sadjiarto PR III, dan Neil Rupidara PR V yang mendampingi proses hingga berakhir siang tadi.

Pertemuan di Kantor Polres Salatiga itu membuahkan kesepakatan agar distribusi majalah Lentera dihentikan dan seluruh sisa majalah segera ditarik, karena rencananya akan segera dibakar. Teguran lisan juga disampaikan kepada UKSW.

Ketika SA menyinggung soal penarikan dan penghangusan majalah, mimik Arista menyeringai lebih lebar. “Di satu sisi kami tetap mau mempertahankan majalah yang ada di tangan kami, ya karena itu hak kami,” aku Arista.

Majalah Tidak akan Dibakar

Malam pukul 18.00, SA menghubungi Daru Purnomo. “Nomor yang anda tuju sedang sibuk,” terdengar lirih dari pengeras suara ponsel selular.

Setelah mengulanginya dua kali, tepat pukul 18.27 baru ada nada tunggu. Diangkat. Samar-samar terdengar suara agak berat.

Dalam percakapan telepon tersebut, Dekan Fiskom ini mengiyakan bahwa pertemuan hari ini bertujuan mencari penyelesaian terbaik, terkait dengan usaha kepolisian dalam mencegah reaksi ormas pada pemberitaan “Salatiga Kota Merah”. Maka dari itu diminta penarikan majalah dan pemberhentian distribusi.

“Penarikan dan pemberhentian distribusi itu adalah kesepakatan bersama,” tukas Daru. Lebih lanjut, Daru menegaskan bahwa kesepakatan tersebut termaktub secara tertulis antara UKSW dengan Polres Salatiga.

Mengacu pada pernyataan dari Lentera bahwa majalah yang nantinya dikumpulkan akan dihanguskan, Daru menepisnya. “Hanya ditarik dan dikumpulkan di fakultas. Tidak akan dibakar,” ujar Daru. Kali ini suaranya putus-putus gegara sinyal lemah, keluhnya.

Di sela-sela percakapan soal pengumpulan majalah, Daru menegaskan dirinya akan berdiri buat Lentera. “Karena Lentera ada di bawah UKSW, maka kami pimpinan fakultas dan universitas juga turut mendampingi proses pemanggilan ini,” tegas Daru.

Selain dukungan dari fakultas, menilik dari Tempo.co pada rubrik Nasional, kasus penarikan majalah ini mengundang sorotan media dan beragam lembaga eksternal UKSW. Pada berita “Beritakan Kasus 1965, Majalah Lentera Ditarik kemudian Dibakar” oleh Abdul Azis, tertulis bahwa Lentera mendapat tawaran advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum Pers di Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional. (Baca juga: Beritakan Kasus 1965, Majalah Lentera Ditarik lalu Dibakar)