Dekanat Fiskom: Lentera Bukan Konsumsi Publik

dekanfiskom
Sumber: portalentera.wordpress.com

19 Oktober 2015, sejumlah 68 eksemplar majalah Lentera dipindahtangankan ke Daru Purnomo, Dekan Fiskom UKSW. Bersama Upik Anggraeni, staf BPHL UKSW, salah satu anggota Lentera menjumlah majalah dalam satu kardus putih. Kardus ditutup.

Majalah Lentera akan dibawa masuk ke dalam Ruang Rapat Fiskom, yang waktu itu pintunya menganga. Beberapa anggota Lentera masuk ke dalam, disusul wartawan undangan beberapa media, Upik, LPM Poros Undip Semarang, LPM Dinamik-A IAIN Salatiga yang kebetulan sedang tilik Lentera dan Scientiarum (SA) sendiri. Konferensi pers dimulai.

“Dari pihak universitas sudah menunjuk Daru Purnomo yang akan mewakili universitas dalam memberikan klarifikasi,” buka Upik. Lalu selebaran rilis pers dibagikan ke peserta konferensi. Forum diambil alih Daru.

Daru mengatakan kalau poin-poin penting dalam konferensi sudah termaktub pada lembaran tersebut. “Dari press release yang sudah diberikan, itulah pernyataan kami yang sesuai dengan kesepakatan. Juga sekaligus sebagai klarifikasi terhadap informasi atau pemberitaan dari beberapa media. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya (pemberitaan-red) salah, namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi,” ujar Daru yang punya kebiasaan mengalungkan kacamata bacanya.

Pertanyaan awal meluncur dari salah satu wartawan yang hadir. “Apa sih arti kata ‘merah’ yang tertera pada majalah?” tanyanya pada Daru.

Mulanya Daru mengatakan kalau “Merah” di sini—bila menilik melalui konteks diskursus akademik—memang punya kaitannya dengan momentum peringatan kejadian 50 tahun silam. “Di situ ada gambar palu arit. Konteks yang saya tangkap sebagai orang awam yang tak paham soal jurnalistik, saya akan mengatakan ‘Kota Merah’ punya arti Salatiga adalah basis PKI,” ujarnya.

“Artinya penarikan ini memang karena mengkhawatirkan ya, karena ternyata memang membahas G30S?” timpal langsung oleh wartawan itu.

“Yang mengkhawatirkan, kalau majalah ini diterima di masyarakat akademik mungkin nggak  menjadi persoalan. Tetapi yang kami khawatirkan dan menimbulkan keresahan, ketika saya membuka Twitter, Facebook, portal berita, isu ini terus berkembang dengan persepsi yang berbeda-beda.”

Daru bertutur kalau majalah ini didistribusikan hingga luar kampus, maka imbasnya adalah pemberitaan media yang ngalor-ngidul. Indonesia-nya: simpang siur, banyak versi.

Mengihwal kesimpangsiuran berita beberapa media yang tidak disebutkan Daru, yang dituju ialah beberapa frasa konklusif seperti “majalah Lentera dibakar”, “Lentera diberedel”, dan “adanya intimidasi dari polisi dan militer”. Beberapa frasa ini memang menyembul di lini masa media sosial sejak 18 Oktober 2015. Sepengamatan SA, ketiga frasa tersebut muncul pertama kali di Tempo.co pada rubrik nasional. Frasa-frasa itu lalu diteruskan media berbasis situs, yang relatif lebih kecil ketimbang Tempo.co. Begitu seterusnya. (Baca juga: Beritakan Kasus 1965, Majalah Lentera Ditarik lalu Dibakar)

Kendati Lentera sudah meluncurkan catatan kronologis resminya, hingga 20 Oktober 2015 kalimat konklusif seperti pembakaran majalah dan pemberedelan Lentera masih bermunculan dalam wujud terbitan baru. Berangkat dari ketiga frasa tersebut, SA mengkonfirmasi Bima Satria Putra, Pemimpin Redaksi Lentera, bahwa sejatinya “Salatiga Kota Merah” belum dibakar oleh kepolisian.

“Dari pembicaraan dengan pimpinan universitas juga muncul pertanyaan: apa benar Salatiga itu kota basis PKI?” ujar Daru, diikuti penyebutan salah satu judul berita di majalah Lentera: Satu Bingkai Kosong.

Satu Bingkai Kosong ialah salah satu dari sembilan liputan khusus. Isinya soal Bakrie Wahab, Walikota Salatiga 1961-1965 yang berafiliasi dengan PKI. Lentera mendatangi Kantor Walikota Salatiga berniat menggali informasi dari Priyantara, staf Humas Pemkot Salatiga, tentang Bakrie Wahab. Namun Prinyantara menyatakan pemkot tak memiliki arsip apapun terkait Bakrie.

Pun dari barisan ilustrasi dan foto mantan Walikota Salatiga, ternyata ada satu bingkai kosong. Bingkai kosong itulah tempat Bakrie Wahab.

“Dulu bingkai ini malah tidak ada. Tapi untuk menghormati beliau, kami tetap memasang bingkainya, walaupun tanpa foto,” ujar Priyantara, seperti tertulis pada halaman ketujuh “Salatiga Kota Merah”.

Beberapa milidetik usai Daru menjelaskan panjang lebar soal keresahan akan ‘daya pembentuk opini publik’ dari majalah Lentera—bila sampai di luar kampus—seorang wartawan berkemeja SCTV angkat suara. “Pak, itu awal mulanya hanya untuk internal atau memang ada upaya-upaya untuk didistribusikan ke luar kampus?”

“Majalah ini-jelas-di bawah-eee-lembaga kemahasiswaan,” ucap Daru dengan jeda berulang.

sampul muka lenteraMajalah Lentera disebut-sebut harus ‘tunduk’ pada aturan main: tidak untuk didistribusikan keluar. “Eksklusif, hanya untuk konsumsi kampus,” tandas Daru yang siang itu berkemeja biru langit. Itu baru alasan yang pertama.

Kedua, menurut Daru, majalah Lentera nomor 3/2015 telah menyalahi mekanisme produksi majalah Lentera. Pernyataan juga tertulis pada rilisan pers Fiskom UKSW poin ketiga. Bagian tersebut berisikan penjelasan bahwa keseluruhan proses produksi majalah Lentera edisi tragedi kemanusiaan 1965 ini, tanpa melalui konsultasi ke koorbidkem dan dekan. Dengan kata lain, Daru menghendaki produksi majalah Lentera ‘manut’ sama mekanisme yang sudah diatur dalam organisasi kemahasiswaan di Fiskom.

“Itulah mengapa kami mengambil langkah-langkah, salah satunya meredam keresahan karena sudah begitu banyak muncul komentar, maka majalahnya ditarik,” ujarnya.

Lalu Daru mewanti-wanti bahwa penarikan dan pemberhentian distribusi “Salatiga Kota Merah” bukan sebuah pemberedelan. Namun semata-mata sebuah usaha peredaman beragam komentar tanggapan atas majalah Lentera itu.

Daru juga menyangkal pemberitaan di Tempo.co yang menuliskan adanya intimidasi kepada pengurus dan pemberedelan Lentera. Justru fungsi polisi saat interogasi 18 Oktober 2015 lalu, menurut Daru, murni untuk memediasi antara UKSW dengan pemkot. “Saya mengatakan sama sekali, tidak,” tepis Daru.

Beberapa nama petinggi di UKSW lalu disebut: Arief Sadijiarto PR III, Teguh Wahyono PR II, Neil Rupidara PR V, Flavianus Koordbikem Fiskom, serta Daru sendiri mengaku mendampingi keseluruhan proses integorasi. “Jadi saya tahu persis apa yang dilakukan. Kalau disebutkan ada intimidasi dari militer, sama sekali saya tidak melihat militer. Intimidasi oleh polisi, padahal saya juga dimintai keterangan. Polisi hanya meminta keterangan mengenai proses produksi majalahnya.” (Baca juga: Berdiri Untuk Lentera)

Daru menyebut kembali bahwa Lentera kali ini menyalahi mekanisme penerbitan. Sedangkan konsultasi produksi majalah Lentera—versi Daru—terjadi pada majalah pertama (Piye Jal? Aku Meh Lungo) dan kedua (Jatuh Bangun Persma UKSW). “Karena nama saya dan nama koorbidkem, tercantum di majalah itu. Saya selaku pelindung, termasuk koordibkem. Sehingga setiap penerbitan, harus ada jalur konsultasi,” tegas Daru.

“Tapi intinya, kebebasan tetap kami jamin. Karena kebebasan tanpa aturan main adalah  chaos,” ucap Daru, kali ini dengan menurunkan nada suara secara teratur.

Memperjelas Aturan Main di Fiskom

Sesuai dengan aturan penerbitan majalah yang ada di bawah lembaga pendidikan, maka majalah tersebut tidak boleh diperjualbelikan di luar kampus dan hanya terbatas diedarkan di dalam kampus. Dalam hal ini LENTERA telah melanggar poin b.

Paragraf di atas tertulis demikian di rilisan pers, namun mengacu pada hasil studi pustaka SA, sama sekali tidak ada peraturan tertulis mengenai prosedur penerbitan majalah kudu melalui konsultasi dengan dekan dan koorbidkem.

antaranews
(ANTARA FOTO/ Aloysius Jarot Nugroho)

“Apa Pak Daru bisa memaparkan wujud konkret aturan penerbitan majalah yang ada di bawah lembaga pendidikan?” tanya SA.

“Ini majalah yang konsumsinya hanya untuk kampus. Jadi aturan ini bukan aturan aras universitas,” jawab Daru.

“Apakah aturan itu aturan tertulis atau lisan?”

“Aturan ini sebenarnya sudah sepakat dengan pak koorbidkem,” jawab Daru sambil mengalihkan jawaban ke Flavianus, yang kebetulan duduk di sebelah kirinya.

Flavianus yang semula lebih banyak menunduk, akhirnya mengangkat kepala dan menyempatkan diri melihat Daru sesaat. Baru bersuara.

“Saya kira aturannya, lebih ke arah bahwa majalah itu untuk kalangan sendiri. Dan mestinya ada kesadaran tidak bisa dikonsumsi secara umum. Karena tentu bila dikonsumsi oleh umum, nanti akan menimbulkan polemik,” tutur Flavianus.

Lalu SA menyinggung soal pemberitaan pemberedelan Lentera yang ditepis kebenarannya oleh Daru. “Kemarin waktu ngobrol dengan AJI Yogyakarta, ternyata pemberedelan ini bukan hanya soal pembekuan aktivitas jurnalistik. Tapi juga pembatasan ruang lingkup peredaran dan penarikan majalah, maka itu sudah termasuk dalam konsep pemberedelan. Bagaimana tanggapannya?”

“Terima kasih atas informasinya. Silahkan, kalau itu (majalah-red) mau ke publik. Tapi kita punya aturan main juga. Selama itu ada di aturan main kami di Fiskom, ya nggak masalah. Tetapi ketika itu sudah sampai ke publik dan diperjualbelikan, kira-kira perlu pajak nggak ya?” tanya Daru. “Kemudian ada iklan,” sambil membuka halaman paling belakang majalah Lentera. “Kemudian ketika itu untuk publik, perlu SIUP nggak?”

“Tidak perlu SIUP,” jawab salah seorang yang ada di ruangan.

“Oke, saya tidak memahami itu. Tetapi itu diperjualbelikan,” tutup Daru.

Kemudian Daru tidak membenarkan bahwa Fiskom memberedel, karena tindakannya adalah sebatas peredaman dampak negatif dari berita-berita yang sekarang beredar. Makanya Fiskom melakukan penarikan majalah.

“Atau ada alternatif lain?” tanya Daru yang segera disusul jawabannya sendiri, “Namun kelihatannya opsi tersebut (penarikan majalah-red) adalah yang terbaik.”

Lentera Tidak Menyalahi Aturan Manapun

“Kami merasa majalah nomor satu dan dua, tidak pernah kami konsultasikan ke dekan sebelumnya. Karena kami merasa tidak punya tanggung jawab melakukan hal tersebut,” tutur Bima dengan nada meninggi, pada malam 19 Oktober 2015.

Selanjutnya Bima mengatakan kalau Lentera hanya punya satu garis koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fiskom, yang membawahinya. “Sebab tidak ada peraturan, ketentuan yang menjelaskan hal tersebut,” sambungnya sembari jemari tangan kanannya ditepukkan ke telapak tangan kiri berkali-kali.

Bima memastikan bahwa segala kebijakan redaksi ialah murni urusan redaksi, bukan SMF, dekan, maupun koorbidkem. “Dalam hal ini,” nadanya lebih tinggi, “dekan melakukan kesalahan besar,” tegas Bima.

“Lalu bagaimana soal perizinan penjualan di luar kampus yang dibilang kalau Lentera melakukan kesalahan?” timpal SA.

“Kami merasa tidak ada regulasi yang mengikat kami seperti itu,” tukas mahasiswa kelahiran Pangkalanbun ini. Dan juga Bima mengiyakan bahwa regulasi distribusi penjualan buku untuk umum, hanya berlaku untuk perusahaan pers, bukan pers mahasiswa yang notabene tidak berorientasi pada profit.

Pagi 20 Oktober 2015, SA  mencoba menghubungi Jessica Moranggi Tobing, Ketua Bidang II Senat Mahasiswa Fiskom yang mana membawahi Lentera secara struktural, hendak mengklarifikasi pernyataan Daru perihal aturan konsultasi majalah.

“Aku juga kaget, soalnya aku nggak pernah tahu aturan dan prosedur semacam itu,” aku Jessica.

Jessica pun menegaskan bahwa “Salatiga Kota Merah” tidak menyalahi aturan manapun. “Karena program kerja mereka selama satu tahun ini sudah masuk ke dalam agenda,” pungkasnya.

Jessica menyayangkan adanya ketidakjelasan mengenai kebijakan fakultas menarik majalah Lentera dari peredaran. Padahal menurut Jessica, secara konten dan izin semuanya tidak ada masalah. “Apa mungkin agak sensi kali ya, kalau sejarah harus diluruskan?” tanya Jessica.

Berdiri Untuk Lentera

Sampul muka di sebelah ini adalah majalah edisi ketiga dari Lentera, pers mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom) UKSW. Dari sampulnya sudah jelas kalau yang diulas perihal PKI dan tragedi kemanusiaan pada 1965. Secara geografis, majalah ini fokus di seputaran Salatiga dan Sekitarnya. Setelah terbit, ternyata dipermasalahkan.

Malam 16 Oktober 2015, sekitaran pukul 20.00, Lentera ditelpon Flavianus Der Melsasail, Koorbidkem Fiskom, agar datang ke Gedung Administrasi Pusat. Tidak ada pemberitahuan yang begitu jelas mengenai pertemuan tersebut.

Empat orang Lentera datang ke GAP. Menghadap Daru Purnomo, Dekan Fiskom dan John Titaley, Rektor UKSW.

“Waktu itu, Pak rektor ngomong kalau majalah kami dipermasalahkan oleh beberapa pihak,” tukas Arista Ayu Nanda, Pemimpin Umum Lentera.

Malam itu rektor meminta seluruh majalah yang dijual di luar kampus, alias yang ada di agen-agen, untuk ditarik seluruhnya. Menurut Arista, rektor mewanti-wanti bahwa penarikan majalah tersebut didasari pada pencegahan adanya ormas yang akan mempermasalahkan “Salatiga Kota Merah”. Memang, pada poster-poster promosi majalah yang tersebar, Lentera membuka dua tempat penjualan di luar kampus. Yang pertama di Ababil Agency dan di Kafe Godhong Pring. Namun belakangan SA baru mendapat informasi langsung dari Bima Satria Putra, Pemimpin Redaksi Lentera, bahwa Ababil Agency menolak menjualkan “Salatiga Kota Merah” karena takut dikira menyebarkan ajaran komunisme.

Menurut data himpunan SA, distribusi majalah Lentera dibagikan dalam dua lingkup. Dalam kampus dan luar kampus. Khusus di luar kampus, Lentera telah mengirim majalahnya ke Humas Wali Kota, Persipda, Kampoeng Percik, Godhong Pring dan penjual buku online Salatiga.

Setelah pertemuan dengan orang nomor satu di UKSW itu, Lentera langsung menghubungi Godhong Pring agar menyimpankan majalahnya, untuk diambil esoknya.

17 Oktober 2015 pagi, Daru meminta Lentera agar datang ke kampus membawa sisa majalah yang ada di Godhong Pring. Lentera mengiyakan. Tapi ternyata majalah yang sedianya ada di  Godhong Pring, sudah berpindah tangan. “Ternyata sudah diambil oleh Polres Salatiga,” ujar Arista yang mengenakan parka hijau gelap khas angkatan darat.

Mengetahui tumpukan majalah Lentera di Godhong Pring sudah ‘lenyap’, Daru lantas membuat pertemuan pukul 15.00 dengan anggota Lentera. Dengan satu catatan: seluruh sisa majalah harus dikumpulkan. Pada pertemuan tatap muka antara Daru dengan Lentera, yang mana mestinya sudah ada pengumpulan seluruh sisa majalah, ternyata Lentera mengumpulkan 20 dari 500 eksemplar majalah.

Lebih lanjut, Arista menceritakan bahwa pada malamnya, Lentera kembali dihubungi fakultas. Pesannya jelas: besok 18 Oktober 2015, diminta perwakilan Lentera datang ke Kantor Polres Salatiga pukul 08.00.

18 Oktober 2015, Arista, Bima dan Septi, Bendahara Lentera, hadir di Kantor Polres Salatiga untuk memberi keterangan pada aparat. Di lokasi juga ada Daru, Teguh Wahyono PR II, Arief Sadjiarto PR III, dan Neil Rupidara PR V yang mendampingi proses hingga berakhir siang tadi.

Pertemuan di Kantor Polres Salatiga itu membuahkan kesepakatan agar distribusi majalah Lentera dihentikan dan seluruh sisa majalah segera ditarik, karena rencananya akan segera dibakar. Teguran lisan juga disampaikan kepada UKSW.

Ketika SA menyinggung soal penarikan dan penghangusan majalah, mimik Arista menyeringai lebih lebar. “Di satu sisi kami tetap mau mempertahankan majalah yang ada di tangan kami, ya karena itu hak kami,” aku Arista.

Majalah Tidak akan Dibakar

Malam pukul 18.00, SA menghubungi Daru Purnomo. “Nomor yang anda tuju sedang sibuk,” terdengar lirih dari pengeras suara ponsel selular.

Setelah mengulanginya dua kali, tepat pukul 18.27 baru ada nada tunggu. Diangkat. Samar-samar terdengar suara agak berat.

Dalam percakapan telepon tersebut, Dekan Fiskom ini mengiyakan bahwa pertemuan hari ini bertujuan mencari penyelesaian terbaik, terkait dengan usaha kepolisian dalam mencegah reaksi ormas pada pemberitaan “Salatiga Kota Merah”. Maka dari itu diminta penarikan majalah dan pemberhentian distribusi.

“Penarikan dan pemberhentian distribusi itu adalah kesepakatan bersama,” tukas Daru. Lebih lanjut, Daru menegaskan bahwa kesepakatan tersebut termaktub secara tertulis antara UKSW dengan Polres Salatiga.

Mengacu pada pernyataan dari Lentera bahwa majalah yang nantinya dikumpulkan akan dihanguskan, Daru menepisnya. “Hanya ditarik dan dikumpulkan di fakultas. Tidak akan dibakar,” ujar Daru. Kali ini suaranya putus-putus gegara sinyal lemah, keluhnya.

Di sela-sela percakapan soal pengumpulan majalah, Daru menegaskan dirinya akan berdiri buat Lentera. “Karena Lentera ada di bawah UKSW, maka kami pimpinan fakultas dan universitas juga turut mendampingi proses pemanggilan ini,” tegas Daru.

Selain dukungan dari fakultas, menilik dari Tempo.co pada rubrik Nasional, kasus penarikan majalah ini mengundang sorotan media dan beragam lembaga eksternal UKSW. Pada berita “Beritakan Kasus 1965, Majalah Lentera Ditarik kemudian Dibakar” oleh Abdul Azis, tertulis bahwa Lentera mendapat tawaran advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum Pers di Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional. (Baca juga: Beritakan Kasus 1965, Majalah Lentera Ditarik lalu Dibakar)

SalatiGanesa

Sepintas Kota Salatiga dengan latar belakang Gunung Merbabu. Foto diambil dari id.wikipedia.org
Sepintas Kota Salatiga dengan latar belakang Gunung Merbabu. Foto diambil dari id.wikipedia.org

Mendokumentasikan ide seluruh orang yang sedang atau pernah tinggal di Salatiga bukanlah tidak mungkin. Apalagi, kalau harus mengungkapkannya hanya lewat kata-kata. Memangnya orang mana yang tak bisa berkata-kata?

Tapi, berkata-kata tak harus terucap keluar dari mulut dan menghasilkan suara yang menjurus ke labirin telinga. Berkata-kata bisa juga lewat tulisan. Orang mana yang tak bisa menulis? Ada. Namun, di zaman informasi serba mudah diraih, sebenarnya mereka hanya merasa tak mampu. Tak mampu karena tak ada guru. Padahal, wujud guru tak selalu yang ada di depan kelas.

Dipikirnya, menulis itu harus selalu indah (padahal tulisan indah sendiri tidak pernah jelas seperti apa), kudu sesuai struktur yang sudah ada, penggunaan bahasanya harus sesuai kamus, kalau perlu tulisan juga panjang (agar terlihat pintar), sesak analisa, dan yang bisa menulis cuma orang-orang berbahasa tinggi. Padahal tidak juga!

Jujur saja, ketimbang menulis tulisan yang agak panjang ini, saya lebih suka menulis puisi pendek-pendek, mirip puisinya Eka Budianta. Karena menulis puisi bebasnya bukan main, meskipun ada juga struktur-struktur yang mengikat. Bukankah syarat utama ketika menulis, orang itu harus bebas lebih dulu?

Saya melihat kecenderungan manusia zaman sekarang, sukanya menulis pendek-pendek. Satu kalimat. Dua kalimat. Tiga kalimat. Empat kalimat. Mentok-mentoknya, satu paragraf. Kalau mau tahu contohnya, lihat Meme Comic, 1CAK.com, 9GAG.com atau yang serupa di media sosial.

Gejala suka menulis pendek ini mungkin salah satu pengaruh budaya baca yang minim juga. Orang-orang lebih suka kalimat kutipan dari pengarang atau inspirator terkenal, ketimbang harus membaca pemaparannya pada satu bacaan utuh. Pernah saya menyodorkan tulisan menarik ke salah seorang teman, bukannya langsung membaca, tapi yang ia lihat duluan ternyata seberapa panjang tulisan itu. Kalau menurutnya panjang dan melelahkan, ia tolak. Dan kebetulan waktu itu ia menolak untuk membaca. Berarti apa yang menurutku menarik, tidak menarik baginya.

Ya, membaca tulisan panjang memang melelahkan. Saya akui, saya sendiri tidak begitu suka membaca panjang-panjang, apalagi jika konteks tulisannya asing dan tidak memikat! Bikin capek mata. Pertanyaannya, mengapa harus panjang, jika dengan tulisan pendek, pembaca bisa memahami pesannya?

Kesukaan membaca tulisan ringkas ini mengingatkan saya akan Gde Aryantha Soethama, penulis esai yang cukup tersohor di Bali. Ia pernah bergabung dengan redaksi majalah Sarad yang kukuh dengan slogan “dari Bali, untuk Bali, oleh orang Bali”. Gde punya kewajiban mengisi rubrik Samatra dengan tulisan esai. Samatra berarti suguhan padat, ringkas dan sederhana. Singkat saja, esai Gde tak pernah lebih dari empat halaman kertas ukuran B5. Tapi, pesan yang dituju sangat jelas, ringkas, tak bertele-tele, tidak sesak analisa, bahasanya membumi, diksinya menyesuaikan konteks Bali, bisa diserap semua kalangan. Hal ini tertuang nyata dalam bukunya, Bali Tikam Bali (2004).

Makanya, saya mengapresiasi kehadiran SalatiGanesa, sebuah situs jaring yang mendokumentasikan pikiran dan perasaan orang yang pernah atau sedang tinggal di Salatiga. Topiknya bebas, asal bersinggungan dengan Salatiga. Boleh tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan akan kota Hati Beriman. “Kamu mau Salatiga seperti apa? Curahkan kata-katamu. Minimal satu kalimat,” tulis Yodie.

Ide peluncuran SalatiGanesa ini muncul dari Yodie Hardiyan, salah satu alumni Satya Wacana, yang juga pernah bergeliat di Scientiarum. Semuanya ini bermuara dari pro-kontra pembongkaran Markas Komando Distrik Militer (Makodim) di Jalan Diponegoro, Salatiga 2014 lalu. Karena banyak yang celoteh soal Bangunan Cagara Budaya (BCB) dan pembangunan mal, Yodie berinisiatif mewadahi pendapat orang. Padahal, membicarakan pembangunan mal dengan pelestarian BCB sudah dua hal yang berbeda, meski berkaitan. Tapi, wadah itu tak pernah terwujud saat topik itu memanas tahun kemarin. Karena pro-kontra pembangunan mal di atas lahan BCB telah mendingin, mungkin terlupakan, dan segera diinjak orang, topiknya diperluas oleh Yodie. Tidak melulu BCB, pokoknya soal Salatiga. Lahirlah SalatiGanesa.

Ini terobosan baru, sekaligus alternatif bagi yang tidak suka baca dan tulis panjang-panjang. Bisa jadi analisa kuat terbentuk dari satu kalimat per-orang. Layaknya puzzle, orang lainnya yang tergugah, melengkapi dengan kalimat lainnya. Begitu seterusnya. Gotong royong tulisan mungkin namanya. Bukan tidak mungkin to?

Jadi, masih merasa tak mampu menulis tentang Salatiga?

Samuel Prasetya: Ikasatya Bukanlah Gereja

Dalam rapat pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW), 12-13 Maret 2015, di Ruang Probowinoto, muncul wacana bahwa Ikatan Alumni Satya Wacana (Ikasatya) direncanakan tidak lagi menjadi bagian dari 19 pembina YPTKSW.

Hal ini diiyakan oleh Samuel Budi Prasetya, ketua pembi­na harian YPTKSW, dalam wawancaranya, usai rapat dengan agenda pergantian pengurus dan pengawas YPTKSW (13/3). “Problematik percakapan itu dimulai dari persoalan filosofis. Sebenarnya, Satya Wacana ini didirikan oleh siapa? Dan siapa pemiliknya? Itu kan bermula dari gereja,” tutur Samuel.

Menurut sejarahnya, Satya Wacana memang didirikan oleh enam gereja, yakni Gereja Kristen Jawa (GKJ), Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ), Gereja Kristen Pasundan (GKP), Gereja Kristen Sumba (GKS), dan Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah (GKI-Jateng). Sedangkan pada proses perkembangannya, yayasan mendapat dukungan tambahan dari 12 sinode gereja: Gereja Isa Almasih (GIA), Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI), Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB), Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI-Papua), Gereja Toraja (GT), Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB), Gereja Protestan Maluku (GPM), Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dan Gereja Protestan Sulawesi Tenggara (Gepsultra).

Kantor Ikasatya di Rumah Noto, UKSW | Dok.scientiarum.com/Arya Adikristya Nonoputra
Kantor Ikasatya di Rumah Noto, UKSW |
Dok.scientiarum.com/Arya Adikristya Nonoputra

Sejak 2000-an, Ikasatya mulai diberi satu kursi di pembina YPTKSW bersama 18 sinode gereja pendukung. “Namun dalam perjalanan sejarahnya, diminta satu perwakilan dari Ikasatya untuk mendukung, karena sumbangan pemikirannya sangat penting,” tandas Samuel yang juga ketua III Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).

Berangkat dari filosofi tersebut, Samuel menekankan bahwa pemilik Satya Wacana ini ialah gereja-gereja pendiri dan pendukung. “Persoalannya sekarang, penempatan Ikasatya untuk hal ini ada di mana? Apakah itu di pembina? Sedangkan kelompok ini (Ikasatya–red) bukanlah gereja,” papar Samuel.

Kendati demikian, Samuel mengakui, peran Ikasatya masih dibutuhkan dalam pengembangan Satya Wacana. Sehingga menurutnya, tetap harus ada tempat bagi Ikasatya di YPTKSW, hanya saja bukan di tataran pembina.

Dalam rapat tersebut, keputusan menyatakan Ikasatya tetap punya perwakilan di pembina YPTKSW. Samuel mengatakan, pihaknya harus melakukan dialog lebih rinci dengan Pengurus Pusat Ikasatya perihal wacana itu.

Namun, Agus Suryono, ketua Pengurus Pusat Ikasatya, mengaku tidak ada wacana Ikasatya akan ditarik perannya dari pembina YPTKSW. “Ikasatya tetap sebagai salah satu pembina dalam rangka untuk lebih memperkuat YPTKSW dan UKSW,” jawab Agus ketika diwawancara lewat pesan seluler (17/3).