Paten-isasi Drumblek Salatiga

Drumblek asli mana? Pertanyaan ini beberapa kali muncul dalam forum diskusi gelaran Salatiga Diskusi Intelektual (SDI), pada Kamis sore, 24 November 2016.

Diskusi publik yang bertempat di Kafetaria UKSW ini mengangkat tema “Fenomena Drumblek di Kota Salatiga”. Selain puluhan peserta diskusi, hadir juga tiga narasumber: Dwi “Kimpul” Kukuh, praktisi drumblek; Arief Sadjiarto, Pembantu Rektor III; dan Djarwadi, wakil Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dishubkombudpar) Salatiga.

Pembahasan dalam forum bergulir dari asal mula drumblek, dinamika drumblek di Salatiga, hingga rencana Dishubkompudpar Salatiga mempatenkan drumblek sebagai warisan budaya tak benda ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pengertian lebih lanjut mengenai hak paten, dapat dilihat pada tautan ini.

Suasana diskusi. Ketiga pembicara duduk di depan sebelah kanan: Djarwadi (kiri), Kimpul (tengah), Arief (kanan). | Dok.scientiarum.com/Arya Adikristya
Suasana diskusi. Ketiga pembicara duduk di depan sebelah kanan: Djarwadi (kiri), Kimpul (tengah), Arief (kanan). | Dok.scientiarum.com/Arya Adikristya

Moderator diskusi menunjuk Djarwadi untuk memaparkan gambaran drumlek di mata dinas. Djarwadi angkat bicara. Menurutnya, pada 2011 ada 15 kelompok drumblek yang terdaftar di dinasnya. Namun sekarang, jumlahnya berlipat hingga 52 kelompok. “Artinya memang ada antusiasme tersendiri dari masyarakat,” klaimnya.

Djarwadi setuju dengan usulan agar drumblek dijadikan salah satu ikon budaya Salatiga. Tapi terkait mempatenkan sebagai milik Salatiga, Djarwadi mengatakan kalau pihaknya harus bicara lebih lanjut dengan warga Pancuran yang disebut-sebut sebagai pelopor drumblek di Salatiga sejak 1986. “Sejarah drumblek lebih baik diperjelas lebih dulu sebelum mematenkan,” ucap Djarwadi.

Termaktub dalam buku Salatiga Sketsa Kota Lama yang ditulis Eddy Supangkat, drumblek di Salatiga terpengaruh dari drumband Belanda. Tiap tahun, Belanda dengan korps drumband-nya mengadakan parade musik. Biasanya, rombongan parade yang berkumpul di lapangan Tamansari akan keliling kota setelahnya.

Setelah kepemerintahan Belanda hengkang dari Salatiga, alih-alih punah, drumband ala londo malah jadi tren di Salatiga. Hanya saja, wujudnya yang berbeda. Drumblek cenderung memanfaatkan peralatan bekas untuk menghasilkan musik seperti blek (kaleng –red) bekas sebagai snare drum, jerigen sebagai penghasil bunyi tennor, tong bekas besar sebagai bass drum, kentongan bambu, dan belira (xilofon –red) sebagai melodi pendukung.

Tapi di dalam forum itu, tidak ada orang Pancuran yang hadir sehingga diskusi soal kesejarahan tidak begitu dalam. Moderator lalu bertanya, “Apakah dinasnya pak Djarwadi berani menjadwalkan diskusi publik yang lebih besar untuk membahas drumblek?” Djarwadi mengiyakan. Menurutnya, diskusi lebih lanjut mengenai pematenan, ikon-isasi drumblek akan jatuh sekitar pertengahan 2017.

UKSW Kebagian Peran

Enam tahun terakhir ini, drumblek sudah beberapa kali tampil. Hampir di setiap pagelaran lokal, kelompok-kelompok drumblek di Salatiga dilibatkan.

Menyoal pawai, ada satu pawai drumblek “terbesar” di Salatiga. Pawai setahun sekali ini adalah pawai Orientasi Mahasiswa Baru (OMB) UKSW. Sekitar enam tahun yang lalu, UKSW melalui CS Marchingblek ikut menggugu drumblek. Dalam pawai itu CS Marchingblek melibatkan ribuan maba untuk main bersama kelompok-kelompok drumblek lokal.

CS Marchingblek 2013.
CS Marchingblek 2013.

Meski 2014 lalu pawai drumblek sempat ditiadakan oleh pihak kampus, kini Arief Sadjiarto mendukung agar drumblek di UKSW tetap ada, paling tidak hingga masa jabatannya habis tahun ajaran 2017//2018. Lebih lanjut Arief mengatakan kalau pihaknya sedang mengupayakan ada anggaran khusus untuk drumblek pada Mei 2017. “Pokoknya kalau saya, drumblek tetap ada di UKSW,” tegas laki-laki yang rambut hitamnya jarang. (Baca juga: Pawai OMB 2014, Semarak Tanpa Marching Blek UKSW)

Dwi “Kimpul” Kukuh, sebagai praktisi sekaligus jebolan CS Marchingblek juga mendukung peng-ikon-nan drumblek sebagai salah satu budaya Salatiga. Dirinya setuju jika drumblek segera dipatenkan, namun dengan satu catatan kepada Djarwadi.

Kimpul menilai Djarwadi, dkk masih kurang matang dalam mempersiapkan kelompok-kelompok drumblek yang dikirim ke luar kota. “Dinas masih sering ndadak kalo ngabari jadwal tampil,” ujar laki-laki yang suka main jimbe ini.

Lebih lanjut, Kimpul menepis salah satu argumen peserta diskusi yang mencap kalau drumblek itu monoton alias “lagunya begitu-gitu saja tiap tahun”. “Perkembangan drumblek justru pesat. Beberapa aliran musik sekarang sudah masuk. Mulai rock, reggae, dan jazz. Selain itu kostum drumblek juga sangat variatif,” jawab Kimpul kepada salah satu peserta diskusi.

Yesaya Sandang, akademisi dari Destinasi Pariwisata FTI UKSW, juga angkat bicara. Bagi Yesaya, drumblek adalah modal pariwisata bagi Salatiga. “Tinggal bagaimana mengemasnya lebih menarik saja,” ujarnya.

Yesaya melihat bahwa drumblek di Salatiga perlu “dikawinkan” dengan festival di bidang lain. Dinas Pariwisata di Salatiga, menurut laki-laki penyuka filsafat ini, mestinya tinggal mengkompakkan tujuan bersama dari kelompok-kelompok drumblek di Salatiga. Lebih-lebih, jika itu menyangkut dengan ikon-isasi dan pematenan drumblek sebagai warisan budaya tak benda dari Salatiga.

Selain ide-ide segar, Yesaya mengatakan, kesejarahaan drumblek di Salatiga juga perlu digali. Penggalian historis itu bisa dilakukan sembari mempersiapkan persyaratan hak paten. Bagi Yesaya alasannya jelas, ketika mempatenkan dan ikon-isasi drumblek, ada pijakannya.

 

Jangan Buru-buru Bubarkan Diskusi Pulau Buru!

Lampu proyektor menyorot ke layar putih yang berada di tengah dinding. Pada sisi kiri layar putih itu, ada pintu rumah joglo yang tertutup. Begitu juga sisi kanan dibentangkan spanduk penghalang cahaya, agar jelas gambar yang berpendar dari proyektor.

Sore, Sabtu, 4 Juni 2016, di rumah joglo itu akan ada nonton bareng “Pulau Buru Tanah Air Beta” – filem yang bulan lalu bikin geger Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta dengan polda setempat, plus ormas yang tak jelas rimbanya. Puluhan orang menunggu jam tayang dimulai, sambil ditemani lagu “Hukum Rimba”-nya Marjinal.

Lembaga Pers Mahasiswa Lentera-lah yang punya hajat. Namun undangannya terbatas pada beberapa mahasiswa Fiskom, pers mahasiswa di Salatiga, pegiat seni dan lingkungan di Salatiga, dan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang. Bisa dilihat dari jumlah orang dan tidak ada hingar bingar undangan nobar di Sekretariat LPM Lentera, Celong, Salatiga.

“Sore ini kita akan nonton ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’. Setelah nonton nanti akan diskusi,” buka Galih Agus, staf Litbang Lentera. Filem dimulai.

“Pulau Buru Tanah Air Beta” berkisar pada kisah Hersri Setiawan dan Tedjabayu Sudjojono yang mengunjungi pulau Buru. Pulau itu tidak asing bagi mereka. Terang saja, Hersri dan Tedjabayu adalah penyintas tragedi kemanusiaan 1965. Penahanan itu tak ubahnya karena geliat mereka dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) sejak 1953 hingga pecah G30S.

Nobar dan diskusi filem "Pulau Buru Tanah Air Beta" berjalan lancar. | Dok.scientiarum.com/Pandita Novella
Nobar dan diskusi filem “Pulau Buru Tanah Air Beta” berjalan lancar. | Dok.scientiarum.com/Pandita Novella

Dengan ingatan yang kuat, Hersri dan Tedjabayu mencari rimba teman-temannya yang masih menetap di Buru. Dalam perjalanannya, Hersri mengajak istri dan anaknya juga – hitung-hitung menjembatani kisah pedih orang-orang tua ini kepada generasi setelahnya. Hersri enggan Pulau Buru dilupakan begitu saja.

Sampai di satu tempat, Hersri dan Tedjabayu reuni kecil-kecilan dengan beberapa temannya. Santer kabarnya, dari ribuan ekstapol, kini yang masih hidup tinggal 70 orang. Belakangan, sebelum Hersri menginjakkan kaki di Buru lagi, ada empat orang rekannya yang tutup usia.

Ceceran memoar Hersri berlanjut pada gedung kesenian yang pernah dibangun tapol di desa Savanajaya, kuburan sahabat karibnya, gereja mangkrak yang dulu dibangun tapol juga, hingga pembebasan lahan untuk kawasan pertanian di kabupaten Buru. Hampir di setiap tempat itu, Hersri membacakan puisi pedih tapi pantang tertindih. Filem berdurasi 53 menit itu selesai.

Di Belakang Layar

Whisnu Yonar, produser filem “Pulau Buru Tanah Air Beta”, membuka diskusi sore itu dengan paparan perihal di belakang layar filem. Rupanya, semua bermula di Pengadilan Rakyat Internasional 1965, Den Haag. Di pengadilan itu, Whisnu mengaku bertemu dengan istri Hersri dan mengobrol sedikit tentang penyelesaian tragedi 1965. “Istrinya Hersri tanya, ‘kok selama ini belum ada yang pernah membahas lebih detil soal pulau Buru?’” ucap Whisnu mengenang pertemuan 2015 itu.

Mengajak Rahung Nasution dan Dolorosa Sinaga, Whisnu memulai produksi filem itu dengan waktu pengerjaan kurang dari setahun dan riset berumur tiga bulan. Whisnu mengaku, tingkat kedalaman informasi seputar pulau pengasingan ini masihlah sejumput, karena hanya berangkat dari buku “Memoar Pulau Buru” karya Hersri dan ANRI.

Dari riset, Whisnu dkk menemukan satu kebiasaan “lumrah” para pejabat. Dari beberapa kali kunjungan Jokowi ke Buru, tak sepatah kata ia menyinggung pelanggaran HAM oleh negara semasa ‘65. Justru, pembahasan melulu soal pulau Buru sebagai lumbung padi di provinsi Maluku, karena memiliki luas persawahan lebih dari 5.000 hektar. Menurut Whisnu, sore itu, hal ini bersebrangan dengan iming-iming Jokowi akan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lampau, yang termaktub dalam Nawacita. Seolah-olah pulau Buru adalah pulau tanpa sejarah kebangsaan.

Lebih lanjut, Whisnu, yang merupakan alumni Fakultas Bahasa dan Sastra UKSW ini, mengatakan, “Pulau Buru Tanah Air Beta” adalah asupan sejarah alternatif, utamanya, bagi generasi muda. “Mereka ini (generasi puluhan tahun sesudah 1965 –red) korban sistem pendidikan yang tak pernah menyatakan kebenaran,” tutur laki-laki yang rambut hitamnya mulai jarang.

Erik Darmawan, pegiat seni kerakyatan dan lingkungan di Salatiga, turut angkat suara. Ia mengapresiasi dokumentasi sejarah, bahwa dulu di pulau Buru para tapol tetap berkarya meski dibui.  “Pulau Buru Tanah Air Beta” mengingatkan Erik bahwa sebenarnya para ekstapol macam Hersri dkk – meski sudah bebas sejak 80-an – mereka masih “di-tapol-kan” oleh beberapa kalangan masyarakat. Meski begitu, ia acung jempol untuk orang-orang macam Hersri.

Galih menggilir kesempatan bicara. “Mengapa distribusinya dibuat agak tertutup?” sambar Bima Satria Putra, Pemimpin Redaksi LPM Lentera, kepada Whisnu.

Bima menyayangkan tim produksi filem karena membatasi persebaran secara masif. Menurut Bima, kalau “Pulau Buru Tanah Air Beta” hendak disajikan bagi generasi muda, mengapa tidak dibagikan saja seperti “Jagal” dan “Senyap”-nya Joshua Oppenheimer?

Memang, tim produksi filem saat ini menggandeng Button Ijo, rumah produksi dan distribusi filem alternatif. Button Ijo adalah ruang bagi filem-filem indie yang tidak mendapat ruang di layar lebar. Informasi dari Whisnu, “Pulau Buru Tanah Air Beta” bisa diakses secara bebas laiknya “Jagal” dan “Senyap” baru tiga tahun mendatang. Sementara ini, calon penonton harus membeli di Button Ijo untuk mengadakan nobar dan diskusi filem. “Jadi esensi dari pembatasan akses akan filem ini ada pada nobar, diskusi, dan pertukaran wacana secara kolektif. Sayang sekali bila satu orang nonton sendiri dan tanpa ada diskusi,” jawab Whisnu kepada Bima.

Tapi, Yunantyo Adi Setiawan, pegiat HAM dari Semarang, tidak puas dengan jawaban Whisnu. Menurut Yas – demikian sapaan akrabnya – justru dengan orang menonton sendiri di kamar, bukan berarti tidak menimbulkan percikan hasrat diskusi. Yas justru menyayangkan panjang kontrak selama tiga tahun. Menurutnya, kontrak itu terlampau lama. “Saya pikir esensi dari pembatasan akses akan filem itu, hanya pada persoalan kontrak saja. Bukan pada pertukaran wacana secara kolektif,” ujar Yas yang “lolos” dari Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer UKSW. Whisnu angguk-angguk.

Sedangkan saya? Duduk-duduk mengamati, sambil menenggak nikmat secangkir wedang jahe, karena tak ada gangguan ormas dan aparat.

Stanley Adi Pers-setyo dan ‘Kuliah’ Aktivisme

Karir Yosep “Stanley” Adi Prasetyo di dunia pers, bermula di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Selesai sekolah di Malang, Stanley memilih lanjut ke Fakultas Teknik Jurusan Elektro pada 1980. Di “fakultas sandal jepit” itu Stanley bersama rekannya mendirikan majalah mahasiswa Elektro: Imbas.

Tahun 80-an, Imbas kondang gegara Stanley dengan teman-temannya mengangkat topik skandal monopoli pembelian alat praktikum elektro, serta alat laboratorium Fakultas Biologi dan Fakultas Pertanian. Majalah Imbas juga memberitakan adanya indikasi bisnis dan proyek pribadi di UKSW. Semua berita diterbitkan dalam majalah terbitan 30 November 1987. Majalah berjumlah 500 eksemplar itu ludes dan dicetak ulang! Sejak saat itu, pimpinan UKSW kebakaran jenggot. Tak kalah, Imbas juga sempat dilaporkan ke pihak keamanan oleh rektoratnya sendiri. Alasannya, “tidak tunduk pada ketentuan yang ada”.

Tapi itu dulu. Sekarang Stanley sudah ada di Jakarta. Yang terkini, Bagir Manan menyerahkan tongkat estafetnya ke Stanley, sebagai Ketua Dewan Pers periode 2016-2019. Kendati dulu di Salatiga dan kini di Jakarta, tetap ada satu persamaan: setia di ranah PERS.

***

Bagaimana ceritanya Om Stanley bisa berkarir di Dewan Pers?

Pasca Komnas HAM periode 2007-2012, saya hanya mengajar dan bekerja jadi konsultan di perusahaan bidang manajemen strategis. Hanya beberapa bulan, karena pada Oktober 2012 ada beberapa orang dan organisasi wartawan meminang saya untuk bersedia dicalonkan sebagai anggota Dewan Pers, mewakili unsur masyarakat. Mereka meminta biodata, foto diri untuk dikirim melalui surel. Saat itu, jelang tiga hari penutupan masa pencalonan. Saya tanya apa alasan teman-teman mau mencalonkan saya. Mereka menjawab, saya memenuhi kriteria sebagai calon. Latar belakang, jejaring dan pengalaman saya dianggap akan memberikan kontribusi untuk Dewan Pers.

Namun setelah itu tak mendengar kabar apapun. Baru pada Desember 2012, sekitar minggu kedua, saya dikabari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bahwa nama saya terpilih sebagai salah satu calon anggota Dewan Pers, yang namanya akan diusulkan ke Presiden SBY.

Apakah karir Om Stanley di Dewan Pers, salah satunya terpengaruh pengalaman kala di Imbas?

Belum pernah memikirkannya. Tapi memang ketika lulus dari UKSW keinginan saya bekerja hanya tiga. Kalau tidak menjadi dosen, ya jadi wartawan, atau bekerja di Non-Government Organization (NGO). Dan ketiganya sudah pernah saya jalani.

Ada cerita lain. Di UKSW saya pernah jadi asisten dosen tiga mata kuliah selama lima tahun. Menjelang lulus 1988, sebetulnya saya berminat untuk ambil Program Pasca Sarjana (PPS) UKSW, tapi sudah ada tanda-tanda keributan. Apalagi, tahun 1997 saya dianggap menjadi salah satu biang kerok. Ya sudah, saya jadi peneliti atas permintaan Pak Arief Budiman selama setahun. Setelahnya, saya memilih bekerja sebagai wartawan majalah Jakarta-Jakarta, di bawah Kompas Gramedia Grup dari 1989-2001.

Stanley (duduk, ketiga dari kanan) mendemo pembredelan Editor, Tempo, dan Detik pada 1998. | Dok. Daniel Supriyono
Stanley (duduk, ketiga dari kanan) mendemo pembredelan Editor, Tempo, dan Detik pada 1998. | Dok. Daniel Supriyono

Andreas Harsono dalam majalah Scientiarum pada 2008, pernah bilang, “Saya ‘kuliah’ di Imbas, bukan di Elektro.” Kalau Om Stanley?

Kalau ‘kuliah’ saya ya di dunia aktivisme. Saya lebih banyak nongkrong dan berdiskusi dengan dosen di luar fakultas teknik, para seniman, serta aktivis dari kota-kota lain. Saya belajar dari kehidupan berorganisasi mahasiswa di kampus. Saya pernah duduk di Senat Mahasiswa Fakultas, Senat Mahasiswa Universitas, dan juga Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas maupun universitas. Saya juga ikut mendirikan organisasi pecinta alam. Di luar itu, dengan mengajar sebagai asisten dosen dan asisten praktikum, saya juga bisa menutupi biaya hidup maupun studi selama di Salatiga. Namun, pers tetap salah satu bidang yang saya minati. (Baca juga: Jas Merah Satya Wacana)

Kembali ke soal Dewan Pers, tantangan apa saja akan dihadapi saat mengampu pucukan lembaga pers di Indonesia?

Pertama, moghulisme media. Ada pengusaha media yang menguasai banyak media mulai dari cetak, radio, televisi dan daring (online). Hal ini berpotensi membuat terjadinya penyeragaman pemberitaan untuk kepentingan tertentu.

Kedua, adanya kecenderungan politikus untuk memiliki media atau sebaliknya, pimpinan media ingin jadi politikus. Hal ini akan menjadikan media menjadi terompet partai atau media pencitraan pemiliknya, sehingga tidak mengabdi untuk kepentingan publik.

Yang ketiga, masalah profesionalitas wartawan dan kualitas SDM. Saat ini ada ribuan wartawan di Indonesia. Yang telah lulus uji kompetensi baru 7.500 wartawan. Kebanyakan sisanya menjadi wartawan dengan cara learning by doing. Sedangkan, tidak semua media memberikan pelatihan kepada wartawan yang mereka rekrut, hanya media-media besar saja yang melakukannya. Hal ini belum lagi dengan munculnya fenomena wartawan abal-abal yang sama sekali tak mengerti Kode Etik Jurnalistik dan tak pernah mendapatkan pengetahuan jurnalistik. Indonesia memasuki MEA, menuntut kualitas SDM yang bisa bersaing dengan SDM asing. Kalau tidak, bukan tak mungkin media, terutama penyiaran, akan banyak menyerap SDM asing, akibat belum siapnya SDM wartawan di Indonesia.

Keempat adalah maraknya praktek “abal-abalisme”. Ada banyak media menggunakan nama KPK, Tipikor, BIN, dan nama-nama lain untuk menekan dan memeras pengusaha dan pejabat. Para wartawan media-media ini umumnya adalah para pencari kerja (job seekers) yang melihat profesi wartawan sebagai profesi jalan pintas untuk meraup rejeki. Praktek ini sebetulnya menodai profesi wartawan yang sesungguhnya adalah profesi terhormat.

Kelima, masih rendahnya gaji dan renumerasi wartawan. Ada banyak wartawan di daerah yang gajinya sangat rendah bahkan digaji di bawah standar UMP. Mereka ini lebih banyak mengandalkan amplop pemberian narasumber.

Terakhir, kemajuan teknologi yang niscaya akan mengubah landscape model pemberitaan dan media yang ada. Saat ini ada beberapa media yang gulung tikar karena tidak mampu menghadapi tantangan yang ada. Anak-anak muda sekarang menganggap media cetak seperti koran dan majalah adalah media jadul. Semua berita tersedia dan bisa diakses dengan menggunakan gawai (gadget). Tapi para pemilik media yang kebanyakan tak paham dengan teknologi mutakhir, masih berpikir seolah-olah di tahun 1970-an. Hal ini bisa dimaklumi karena pimpinan media umumnya adalah generasi tua yang hanya memahami media konvensional.

Persoalan media saat ini sangat terkait dengan infrastuktur telekomunikasi dan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi tinggi. Dalam beberapa tahun kita harus menyiapkan diri untuk memasuki era konvergensi media yang lebih bertulang punggung pada teknologi komunikasi yang supercepat.

Dok. harianblora.com
Dok. harianblora.com

Keenam persoalan di atas sudah umum. Lantas apa bedanya Dewan Pers era Bagir Manan dengan Om Stanley?

Secara umum tak ada yang berbeda karena Dewan Pers pemegang amanat UU no. 40/1999 yang visi misi dan tupoksinya (tugas, pokok, dan fungsi) jelas. Dewan Pers akan meneruskan pekerjaan sebelumnya yang belum selesai. Tapi Dewan Pers periode 2016-2019 akan berkonsentrasi untuk menjaga kemerdekaan pers dan independensi media yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Karena, periode 2016-2017 ini akan banyak momen politik dan jurnalisme rawan untuk diboncengi kepentingan bisnis dan politik.

Ada satu persoalan yang belum disebut. Kalau pers mahasiswa, Om?

Persma memang tidak termasuk sebagai media sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun Dewan Pers menilai persma memiliki peran penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dijamin negara. Dewan Pers akan selalu memberikan bantuan, terkait dengan peningkatan pengetahuan dan kapasitas persma. Bila ada penekanan tentunya Dewan Pers akan coba membantunya. Bagaimanapun, persma adalah salah satu sumber SDM yang baik bagi pers profesional.

Mengingat kasus Lentera Oktober 2015 dan beberapa pembredelan pers mahasiswa yang terjadi setelahnya, apa Dewan Pers punya agenda terkait perlindungan geliat pers mahasiswa?

Untuk kasus Lentera, kan Dewan Pers berkirim surat ke Rektor dan menanyakan masalah penekanan dan pelarangan terhadap Lentera. Saat majalah Didaktika yang merupakan persma UNJ diserang mahasiswa dan kemudian diancam rektor pada 2013, Dewan Pers memanggil para penyerang, pimpinan UNJ, dan pengelola Didaktika. Baru setelahnya, Dewan Pers melakukan mediasi.

Intinya adalah persma harus menggalang persatuan dan membentuk organisasi patung. PPMI harus bisa diberdayakan. Dulu Imbas di UKSW dan persma lain di kampus-kampus lain juga dapat tekanan semua, namun bersatu dan melawan. Kami saat itu tak mungkin mengadu, apalagi meminta dukungan dari Dewan Pers yang secara nyata merupakan rubber stamp penguasa, jadi memang harus melawan. Nah, Dewan Pers masa reformasi ini kan lain. Dewan Pers saat ini memberikan perhatian kepada persma. Dewan Pers punya MoU dengan Polri dan Kejagung. Tapi teman-teman persma tak boleh menjadi manja dan lupa bahwa perlawanan yang sejati itu adalah dari diri sendiri.

 

DKV 2013 Dobrak Usda Monoton

Lewat Pasar B’ Art, DKV 2013 FTI UKSW membuka peluang usaha dana lebih kreatif. Karena melihat pembawaan usda di UKSW cenderung monoton—berjualan makanan, mengamen, dan jual baju bekas di pasar pagi—yang mana mengharuskan penjual menjemput pembeli secara langsung, DKV 2013 membuat konsumen yang mendatangi mereka.

Alexander Herdian Prasetya, Ketua Panitia Pasar B’Art, berpendapat bahwa usda di UKSW ini monoton dan makan waktu, sehingga menurutnya jadwal usda bertubrukan dengan jam kuliah. “Karena kita melihat usaha dana dengan cara berputar jualan makanan dan mengamen ndak sempet,” terang laki-laki yang akrab disapa Kokoh.

Bermodal kemampuan mendesain komunikasi visual, mereka mengemas usda ini dengan konsep pasar malam. Uniknya, sepanjang 17-20 Desember 2015, Pasar B’Art justru tidak digelar malam hari. Alasannya sederhana, peluang mendapat pemasukan lebih tinggi pada kisaran pukul 07.00-17.00.

Ada bermacam stan laiknya di pasar malam. Mulai dari penjualan makanan, pakaian, hingga jasa membuang penat seperti permainan Rubber Gun, Dart, dan sketsa wajah. Rencananya, panitia Pasar B’Art akan mengalokasikan pemasukannya untuk modal pameran DKV 2013 mendatang.

Ini juga kali pertama bagi DKV 2013 menggelar acara di SC UKSW. Makanya, frasa seperti “DKV 2013 Berulah” mencuat beberapa hari sebelum pasar dibuka. “Karena kami ndak pernah nongkrong di sana (SC—red), ndak pernah bikin apa. Tapi sekalinya bikin acara di SC, langsung besar seperti Pasar B’Art,” ujar Kokoh mantap.

Kokoh berharap agar Pasar B’Art dapat menjadi inspirasi usda lainnya di UKSW. “Ya semoga jadi inspirasi,” harap Kokoh.