Stanley Adi Pers-setyo dan ‘Kuliah’ Aktivisme

Karir Yosep “Stanley” Adi Prasetyo di dunia pers, bermula di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Selesai sekolah di Malang, Stanley memilih lanjut ke Fakultas Teknik Jurusan Elektro pada 1980. Di “fakultas sandal jepit” itu Stanley bersama rekannya mendirikan majalah mahasiswa Elektro: Imbas.

Tahun 80-an, Imbas kondang gegara Stanley dengan teman-temannya mengangkat topik skandal monopoli pembelian alat praktikum elektro, serta alat laboratorium Fakultas Biologi dan Fakultas Pertanian. Majalah Imbas juga memberitakan adanya indikasi bisnis dan proyek pribadi di UKSW. Semua berita diterbitkan dalam majalah terbitan 30 November 1987. Majalah berjumlah 500 eksemplar itu ludes dan dicetak ulang! Sejak saat itu, pimpinan UKSW kebakaran jenggot. Tak kalah, Imbas juga sempat dilaporkan ke pihak keamanan oleh rektoratnya sendiri. Alasannya, “tidak tunduk pada ketentuan yang ada”.

Tapi itu dulu. Sekarang Stanley sudah ada di Jakarta. Yang terkini, Bagir Manan menyerahkan tongkat estafetnya ke Stanley, sebagai Ketua Dewan Pers periode 2016-2019. Kendati dulu di Salatiga dan kini di Jakarta, tetap ada satu persamaan: setia di ranah PERS.

***

Bagaimana ceritanya Om Stanley bisa berkarir di Dewan Pers?

Pasca Komnas HAM periode 2007-2012, saya hanya mengajar dan bekerja jadi konsultan di perusahaan bidang manajemen strategis. Hanya beberapa bulan, karena pada Oktober 2012 ada beberapa orang dan organisasi wartawan meminang saya untuk bersedia dicalonkan sebagai anggota Dewan Pers, mewakili unsur masyarakat. Mereka meminta biodata, foto diri untuk dikirim melalui surel. Saat itu, jelang tiga hari penutupan masa pencalonan. Saya tanya apa alasan teman-teman mau mencalonkan saya. Mereka menjawab, saya memenuhi kriteria sebagai calon. Latar belakang, jejaring dan pengalaman saya dianggap akan memberikan kontribusi untuk Dewan Pers.

Namun setelah itu tak mendengar kabar apapun. Baru pada Desember 2012, sekitar minggu kedua, saya dikabari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bahwa nama saya terpilih sebagai salah satu calon anggota Dewan Pers, yang namanya akan diusulkan ke Presiden SBY.

Apakah karir Om Stanley di Dewan Pers, salah satunya terpengaruh pengalaman kala di Imbas?

Belum pernah memikirkannya. Tapi memang ketika lulus dari UKSW keinginan saya bekerja hanya tiga. Kalau tidak menjadi dosen, ya jadi wartawan, atau bekerja di Non-Government Organization (NGO). Dan ketiganya sudah pernah saya jalani.

Ada cerita lain. Di UKSW saya pernah jadi asisten dosen tiga mata kuliah selama lima tahun. Menjelang lulus 1988, sebetulnya saya berminat untuk ambil Program Pasca Sarjana (PPS) UKSW, tapi sudah ada tanda-tanda keributan. Apalagi, tahun 1997 saya dianggap menjadi salah satu biang kerok. Ya sudah, saya jadi peneliti atas permintaan Pak Arief Budiman selama setahun. Setelahnya, saya memilih bekerja sebagai wartawan majalah Jakarta-Jakarta, di bawah Kompas Gramedia Grup dari 1989-2001.

Stanley (duduk, ketiga dari kanan) mendemo pembredelan Editor, Tempo, dan Detik pada 1998. | Dok. Daniel Supriyono
Stanley (duduk, ketiga dari kanan) mendemo pembredelan Editor, Tempo, dan Detik pada 1998. | Dok. Daniel Supriyono

Andreas Harsono dalam majalah Scientiarum pada 2008, pernah bilang, “Saya ‘kuliah’ di Imbas, bukan di Elektro.” Kalau Om Stanley?

Kalau ‘kuliah’ saya ya di dunia aktivisme. Saya lebih banyak nongkrong dan berdiskusi dengan dosen di luar fakultas teknik, para seniman, serta aktivis dari kota-kota lain. Saya belajar dari kehidupan berorganisasi mahasiswa di kampus. Saya pernah duduk di Senat Mahasiswa Fakultas, Senat Mahasiswa Universitas, dan juga Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas maupun universitas. Saya juga ikut mendirikan organisasi pecinta alam. Di luar itu, dengan mengajar sebagai asisten dosen dan asisten praktikum, saya juga bisa menutupi biaya hidup maupun studi selama di Salatiga. Namun, pers tetap salah satu bidang yang saya minati. (Baca juga: Jas Merah Satya Wacana)

Kembali ke soal Dewan Pers, tantangan apa saja akan dihadapi saat mengampu pucukan lembaga pers di Indonesia?

Pertama, moghulisme media. Ada pengusaha media yang menguasai banyak media mulai dari cetak, radio, televisi dan daring (online). Hal ini berpotensi membuat terjadinya penyeragaman pemberitaan untuk kepentingan tertentu.

Kedua, adanya kecenderungan politikus untuk memiliki media atau sebaliknya, pimpinan media ingin jadi politikus. Hal ini akan menjadikan media menjadi terompet partai atau media pencitraan pemiliknya, sehingga tidak mengabdi untuk kepentingan publik.

Yang ketiga, masalah profesionalitas wartawan dan kualitas SDM. Saat ini ada ribuan wartawan di Indonesia. Yang telah lulus uji kompetensi baru 7.500 wartawan. Kebanyakan sisanya menjadi wartawan dengan cara learning by doing. Sedangkan, tidak semua media memberikan pelatihan kepada wartawan yang mereka rekrut, hanya media-media besar saja yang melakukannya. Hal ini belum lagi dengan munculnya fenomena wartawan abal-abal yang sama sekali tak mengerti Kode Etik Jurnalistik dan tak pernah mendapatkan pengetahuan jurnalistik. Indonesia memasuki MEA, menuntut kualitas SDM yang bisa bersaing dengan SDM asing. Kalau tidak, bukan tak mungkin media, terutama penyiaran, akan banyak menyerap SDM asing, akibat belum siapnya SDM wartawan di Indonesia.

Keempat adalah maraknya praktek “abal-abalis”. Ada banyak media menggunakan nama KPK, Tipikor, BIN, dan nama-nama lain untuk menekan dan memeras pengusaha dan pejabat. Para wartawan media-media ini umumnya adalah para pencari kerja (job seekers) yang melihat profesi wartawan sebagai profesi jalan pintas untuk meraup rejeki. Praktek ini sebetulnya menodai profesi wartawan yang sesungguhnya adalah profesi terhormat.

Kelima, masih rendahnya gaji dan renumerasi wartawan. Ada banyak wartawan di daerah yang gajinya sangat rendah bahkan digaji di bawah standar UMP. Mereka ini lebih banyak mengandalkan amplop pemberian narasumber.

Terakhir, kemajuan teknologi yang niscaya akan mengubah landscape model pemberitaan dan media yang ada. Saat ini ada beberapa media yang gulung tikar karena tidak mampu menghadapi tantangan yang ada. Anak-anak muda sekarang menganggap media cetak seperti koran dan majalah adalah media jadul. Semua berita tersedia dan bisa diakses dengan menggunakan gawai (gadget). Tapi para pemilik media yang kebanyakan tak paham dengan teknologi mutakhir, masih berpikir seolah-olah di tahun 1970-an. Hal ini bisa dimaklumi karena pimpinan media umumnya adalah generasi tua yang hanya memahami media konvensional.

Persoalan media saat ini sangat terkait dengan infrastuktur telekomunikasi dan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi tinggi. Dalam beberapa tahun kita harus menyiapkan diri untuk memasuki era konvergensi media yang lebih bertulang punggung pada teknologi komunikasi yang supercepat.

Dok. harianblora.com
Dok. harianblora.com

Keenam persoalan di atas sudah umum. Lantas apa bedanya Dewan Pers era Bagir Manan dengan Om Stanley?

Secara umum tak ada yang berbeda karena Dewan Pers pemegang amanat UU no. 40/1999 yang visi misi dan tupoksinya (tugas, pokok, dan fungsi) jelas. Dewan Pers akan meneruskan pekerjaan sebelumnya yang belum selesai. Tapi Dewan Pers periode 2016-2019 akan berkonsentrasi untuk menjaga kemerdekaan pers dan independensi media yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Karena, periode 2016-2017 ini akan banyak momen politik dan jurnalisme rawan untuk diboncengi kepentingan bisnis dan politik.

Ada satu persoalan yang belum disebut. Kalau pers mahasiswa, Om?

Persma memang tidak termasuk sebagai media sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun Dewan Pers menilai persma memiliki peran penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dijamin negara. Dewan Pers akan selalu memberikan bantuan, terkait dengan peningkatan pengetahuan dan kapasitas persma. Bila ada penekanan tentunya Dewan Pers akan coba membantunya. Bagaimanapun, persma adalah salah satu sumber SDM yang baik bagi pers profesional.

Mengingat kasus Lentera Oktober 2015 dan beberapa pembredelan pers mahasiswa yang terjadi setelahnya, apa Dewan Pers punya agenda terkait perlindungan geliat pers mahasiswa?

Untuk kasus Lentera, kan Dewan Pers berkirim surat ke Rektor dan menanyakan masalah penekanan dan pelarangan terhadap Lentera. Saat majalah Didaktika yang merupakan persma UNJ diserang mahasiswa dan kemudian diancam rektor pada 2013, Dewan Pers memanggil para penyerang, pimpinan UNJ, dan pengelola Didaktika. Baru setelahnya, Dewan Pers melakukan mediasi.

Intinya adalah persma harus menggalang persatuan dan membentuk organisasi patung. PPMI harus bisa diberdayakan. Dulu Imbas di UKSW dan persma lain di kampus-kampus lain juga dapat tekanan semua, namun bersatu dan melawan. Kami saat itu tak mungkin mengadu, apalagi meminta dukungan dari Dewan Pers yang secara nyata merupakan rubber stamp penguasa, jadi memang harus melawan. Nah, Dewan Pers masa reformasi ini kan lain. Dewan Pers saat ini memberikan perhatian kepada persma. Dewan Pers punya MoU dengan Polri dan Kejagung. Tapi teman-teman persma tak boleh menjadi manja dan lupa bahwa perlawanan yang sejati itu adalah dari diri sendiri.

 

Ketika Mahasiswa Fiskom Mengeluh di Belakang

“Petisi, audiensi (dengar pendapat –red), dan pemasangan spanduk kita jadikan dalam satu hari,” usul Bima Satria Putra, mahasiswa Jurnalistik 2013, sekaligus Koordinator Kelompok Mawar. Peserta konsolidasi yang hadir malam itu mengiyakan Bima.

Pada bangku besi di lantai dua gedung J, kanfak Teologi, 11 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom) merencanakan gugatan pada fakultasnya. “Kita perlu bagi-bagi tugas, biar rapi,” ujar Bima.

Kelompok Mawar yang terdiri dari beberapa KBM seperti Cofila, Comic, Lentera dan beberapa mahasiswa dari himpunan mahasiswa (hima) tiga prodi di bawah payung Fiskom, menggugat beberapa kebijakan fakultas. Mulai persewaan kamera, penyediaan ruang sekretariat bagi beberapa organisasi mahasiswa Fiskom, hingga penjaminan keterlibatan mahasiswa dalam penentuan keputusan fakultas.

Tiga gugatan ini mereka godok bareng pada Selasa malam, 23 Maret 2016. “Lalu apa solusi yang kita tawarkan ke fakultas? Pertama, kamera,” ajak Bima merembug. (Baca juga: Mahasiswa Fiskom Tuntut Hentikan Komersialisasi Fasilitas)

Maklum, per Desember 2015 Fiskom sudah mengetok palu terhadap ketentuan sewa ini. Atas pertimbangan ngawurnya penggunaan kamera oleh mahasiswa, maka fasilitas itu jadi ladang persewaan. “Agar mereka dapat menghargai dan menjaga alat tersebut,” ujar Natalia Sukmi, Kepala Laboratorium Fiskom saat itu, pada berita Lentera: Silang Pendapat Fasilitas Berbayar.

Persewaan tersebut tidak berlaku untuk kepentingan perkuliahan. Namun tetap yang kena imbasnya adalah mereka yang hendak meminjamnya, tapi untuk kepentingan non-kuliah.

Selain itu, lewat persewaan tersebut, Fiskom hendak membuat unit usaha. Angan-angan itu muncul setelah Fiskom studi banding ke Fakultas Pertanian dan Bisnis, yang rupanya juga menerapkan sewa-menyewa. “Asumsinya, setiap KBM telah diberi uang produksi (aliran dana pengembangan lembaga kemahasiswaan dari SMF –red). Lagipula, keputusan ini adalah hasil Rapat Dinas Fiskom,” jelas Natalia.

Sejak saat itu, mahasiswa Fiskom kudu merogoh kocek tatkala hendak pinjam salah satu fasilitas fakultasnya.

Berangkat dari sana, Kelompok Mawar menolak rental fasilitas fakultas. “Gimana kalau, baik mahasiswa atau lembaga mahasiswa di Fiskom bisa pinjam, asal ada batasan waktu peminjaman,” ucap Bryan Perdana, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom).

Ibarat billing di warnet, si peminjam punya batasan waktu meminjam sedari pukul 08.00-16.00. Bila lewat masanya, baru denda. Tapi bila rusak, ya tidak denda, karena mestinya masuk tanggungan pendidikan, menurut Bryan. Lantas bagaimana dengan mahasiswa yang butuh kameranya di atas pukul 16? “Pakek surat izin yang ditandatangani mbak Wilsa (Kepala Laboratorium yang baru –red),” imbuh Bryan.

Semua setuju.

Lantas, bagaimana soal penyediaan ruangan bagi KBM dan hima? Santernya kabar Fakultas Teknologi dan Informasi (FTI) pindah markas ke Blotongan, sampai ke telinga Bima. Lalu ia membawa isu ini ke rapat redaksi Lentera.

Hasil liputan Lentera menerangkan, kekosongan gedung FTI akan segera diisi oleh Fakultas Teologi – yang notabene kantornya sekarang ada di gedung J lantai 2. Kalau lantai 2 kosong, siapa lagi yang menempati, kalau bukan Fiskom? “Aku pikir ini kesempatan pas bagi KBM dan hima untuk minta ruangan,” ujar Bima menyakinkan rekan lainnya.

Ganti foto bersama di media sosial. | Diambil dari akun Instagram Lentera, karya David Adhyaprawira
Ganti foto bersama di media sosial. | Diambil dari akun Instagram Lentera, karya David Adhyaprawira

Kelompok Mawar hendak meminta tiga ruangan. Dua ruangan buat menaungi beberapa KBM sekaligus. Satunya lagi ruang rapat umum, yang bisa dipakai sejak pagi hingga malam. Pengelolaannya bisa jadi bahan pembicaraan selanjutnya.

“Biar kepanitaan nggak susah cari ruangan lagi kalau mau rapat,” ujar salah satu orang mendukung.

Menurut Kelompok Mawar, mahasiswa jarang tahu thethek bengek mengapa satu kebijakan fakultas bisa muncul. Tahu-tahu, ada saja. Contohnya, soal ketentuan sewa kamera fakultas. “Berarti sosialisasinya fakultas kepada mahasiswa harus ditambah lagi,” saran Bima.

Penggalakan sosialisasi dari fakultas kepada mahasiswa, menurut Bima, penting agar kebijakannya teratur. Syukur-syukur tidak ngawur, karena mahasiswa tahu dan mengikuti jalannya rumusan kebijakan fakultas.

Harum dan Berduri

Bima menjelaskan mengapa dirinya memilih nama Mawar. “Mawar itu indah, simbol damai. Damai tapi tetap runcing (waspada akan kesewenang-wenangan –red),” ungkap mahasiswa gondrong ini.

Kelompok Mawar yang bergerak mulai 18 Maret 2016 ini tengah menggalang partisipasi massa Fiskom untuk tanda tangan petisi, yang nantinya sampai di meja Daru Purnomo, Dekan Fiskom. Petisi itu adalah salah satu bukti advokasi dari Kelompok Mawar. “Karena mahasiswa yang tahu duduk permasalahannya cuma bisa mengeluh di belakang, dan LK (Lembaga Kemahasiswaan Fiskom –red) tidak dapat diandalkan,” jelas Bima.

Keluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Mawar tersebut, tersiar hingga telinga orang-orang Komisi D BPM Fiskom. Berhubung Kom D dan Kelompok Mawar punya satu kemiripan: advokasi, Kom D hendak melobi Daru agar segera memberi keputusan atas tuntutan Kelompok Mawar. “Agar pada saat audiensi (antara Kelompok Mawar dengan dekan –red), dekan sudah bisa mengumumkan keputusannya atas masalah ini,” tulis Yulian Dwi, Ketua Komisi D BPM Fiskom, dalam wawancara lewat pesan cepat.

Setelah Minta Maaf, UKSW Mau Apa?

Sejak awal mendengar kabar kalau UKSW meminta maaf kepada Arief Budiman, dosen yang dipecat era kemelut UKSW 1993-1995, saya agak lega dan berbangga. Namun, kelegaan dan kebanggaan itu ternyata tidak lebih besar ketimbang rasa khawatir saya: ternyata UKSW (dan YPTKSW) masih berkutat pada urusan bungkusan, ketimbang substansial.

Tentang maaf UKSW kepada Arief Budiman, ini cuma urusan simbolik saja. Bahwa lewat ungkapan permintaan maaf kepada Arief, UKSW bersama YPTKSW juga memberikan piagam penghargaan atas pengabdian Arief Budiman selama berkerja di Satya Wacana. Sudah minta maaf, memberi penghargaan, kurang apa coba?

Satu pertanyaan yang patut ditanyakan adalah, setelah minta maaf (dan memberi piagam penghargaan), terus mau apa? Bukankah minta maaf saja tidak cukup? Tapi yang menjadi catatan penting, permintaan maaf itu juga kudu diapresiasi, meski maaf ini kurang bergigi.

Tidak kalah penting, kita wajib menelaah sekali lagi, bahwa urusan meminta maaf itu berbentuk simbolik, terlepas dari keseriusannya atau tidak. Dan jangan dipikir kalau dengan permintaan maaf, pemberian piagam, dan tukar-menukar hadiah di Melbourne, Australia maka urusan soal kemelut UKSW sudah selesai. Tapi kalau memang dianggap tindakan heroik dari YPTKSW (beserta UKSW juga) kemarin ialah simbol “penyelesaian”, ya silakan.

Tapi ada satu (atau mungkin beberapa) sudut pandang yang tak bisa saya usir.

Alkisah, selama 1993-1995 ialah puncak kemelut di tubuh UKSW. Pada masa periode itu, UKSW pecah jadi dua kubu: Kelompok Pro Demokrasi (KPD) dan Pro YPTKSW. KPD getol menginginkan pemilihan ulang rektor dan pembubaran pengurus YPTKSW, sedangkan Pro Yayasan mati-matian mempertahankan rektor yang sudah “terpilih” kala itu: John Ihalauw yang “menang” atas Liek Wilardjo.

Panggung demonstrasi jadi pemandangan yang biasa pada rentang waktu 1993-1995. | Dokumentasi Ariel Heryanto
Panggung demonstrasi jadi pemandangan yang biasa pada rentang waktu 1993-1995. | Dokumentasi Ariel Heryanto

Selama tiga tahun tersebut, konflik meledak dalam berbagai bentuk dan lini. Dari kisah Ariel Heryanto, alumni UKSW yang waktu itu juga terlibat, saya jadi tahu kalau pihak pimpinan di UKSW menilai “aktor intelektual” dari kemelut tersebut dipicu oleh kritikan Arief Budiman (yang menggugah khalayak kampus untuk menggugat pimpinan kampus). Maka logika dugaannya, kalau “dalang” tersebut diperingatkan dan dipecat, maka kerusuhan akan selesai.

Arief Budiman dipecat. Alih-alih situasi sosial-politik kampus menjadi kondusif, malah hingar-bingarnya kian nyaring. Gelombang gugatan warga kampus UKSW terhadap pimpinan malah membesar. Ariel pada dinding Facebook-nya menuliskan kalau ada yang bertanya, “mengapa kalian membela Arief?” Namun pertanyaan ini bisa langsung dijawab bahwa mereka tidak membela kakak Soe Hok Gie ini. Yang mereka bela adalah semangat mendasar UKSW yang coba dipelintir pejabat kampus saat itu.

Tapi KPD sudah kalah sejak 20 tahun silam. Sejak saat itu demokrasi semu, maaf ralat, maksud saya demokrasi (semu!) dijunjung tinggi di Satya Wacana. Lalu pimpinan UKSW dan YPTKSW mengirim perwakilannya untuk mendatangi kediaman Arief Budiman.

30 November 2015, Samuel Budi Prasetya, Ketua Pembina YPTKSW, pada upacara dies natalis UKSW ke-59 melakukan panggilan video dengan sekretarisnya yang diutus ke Melbourne. Seluruh peserta yang hadir dalam rapat terbuka senat universitas ini menonton sekaligus mendengar langsung laporan si utusan. Ia melapor bahwa tugas menemui Arief Budiman sudah tuntas. Pukul 11.00 ia bertemu dengan Arief Budiman, Leila, dkk. Ada dua agenda pertemuan: penyampaian tali asih dan penyerahan tanda penghargaan. “Pak Arief sangat senang dengan penghargaan itu. Dan beliau menerima dengan sukacita,” katanya.

Ia mengimbuhi kalau John Titaley mendapat hadiah natal dari Arief. Kartu natal yang ditandatangani Leila dan Arief sendiri, serta coklat. Telpon video ditutup. Setelahnya, hadirin disuguhi foto-foto manis antara si utusan dengan Arief Budiman.

Apakah permasalahan selesai?

Pada titik ini, kita semua juga mestinya tahu kalau meminta maaf kepada Arief bukan berarti meminta maaf kepada KPD atau semua warga kampus yang kontra dengan yayasan masa itu. Ini wanti-wanti. Arief Budiman hanyalah satu bagian kecil dari Satya Wacana.

Meminjam kata Satria Anandita bahwa “bungkus dapat tanggal, tetapi isi tetap tinggal”, saya lebih suka merontokkan (bungkusan) foto-foto manis tersebut dengan pertanyaan, setelah ini UKSW mau buat apa? Sama seperti soal 1965, negara dikejar meminta maaf terhadap korban atau keluarga korban. Tapi percuma kalau minta maaf saja, kalau tidak disertai upaya penyingkapan kabut berdarah masa itu dan proses rekonsiliasi dari pihak-pihak yang berkonflik. Cita-cita jangka panjang ya penghapusan TAP MPRS yang melarang ideologi komunis.

UKSW minta maaf kepada Arief
Laporan foto dari Melbourne pada upacara dies natalis UKSW ke-59.

Demikian juga dengan UKSW, percuma minta maaf (serta memberikan hak-hak berupa gaji pokok yang belum terbayarkan) ke Arief dan 24 mantan pengajar UKSW yang notabene korban kesewenang-wenangan pejabat kampus saat itu. Harus ada upaya pengembalian nilai-nilai yang mendasar soal UKSW. Percuma minta maaf, kalau UKSW hilang peranannya sebagai pendamping masyarakat Salatiga. Ke mana peran advokasi UKSW saat pedagang Pasar Rejosari berkonflik dengan pemkot dan investor? Ke mana UKSW saat sebagian kalangan masyarakat menolak didirikannya pusat perbelajaan, apalagi di atas lahan benda cagar budaya Hotel Blommestein? Bukannya (dulu) UKSW terkenal jadi “saringan” kebijakan pemerintah?

Percuma juga minta maaf kepada tokoh demokrasi di UKSW masa itu, kalau Satya Wacana tidak mengindahkan pers mahasiswa sebagai sarana diskursif sivitas akademika, malah dianggap mengganggu “stabilitas”. Percuma SA menulis ini dan itu, menggugat ini dan itu, kalau pejabat kampus bungkam dan tutup pintu. Bukankah perubahan harus dimulai dari luar dan dalam? Percuma UKSW minta maaf soal kisah lampau, kalau majalah “Salatiga Kota Merah” dari Lentera diberedel, tapi kebebasan mimbar akademik tidak dijunjung, dan malah manut sama aparat keamanan negara!

Sumber: Dinding Facebook Ariel Heryanto
Sumber: Dinding Facebook Ariel Heryanto

Percuma UKSW minta maaf soal kemelut ’94, kalau pengajaran di kelas-kelas masih membiasakan mahasiswa untuk fokus pada orientasi nilai dan poin keaktifan di atas kertas, ketimbang pencapaian kompetensi itu sendiri. Percuma minta maaf kalau UKSW tidak pernah secara terbuka dan mendetil memberitahukan pada sivitasnya bahwa pada masa lampau ada konflik internal. Agar semua tahu dan dapat melek sejarah. Ah, percuma juga minta maaf kalau dalam Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa ditekankan bahwa cara demonstrasi dengan turun ke jalan adalah cara-cara yang tidak Satya Wacana. Lantas cara yang Satya Wacana yang seperti apa, tuan?

Lagi-lagi, permintaan maaf ke Arief Budiman kemarin cuma soal simbolik. Satu yang perlu diingat, manusia punya kecenderungan mempercayai apa yang dilihat mata kepalanya sendiri. Kalau yang dilihat adalah Arief tersenyum dengan si utusan, maka bolehlah dikata mereka “akrab” dan “baik-baik” saja. Sayang, hadirin hanya disuguhi romantisme layar persegi empat saja.

Bisa jadi, Arief Budiman tampak tersenyum pada foto karena ia lupa kalau 20 tahun yang lalu ada kemelut internal di UKSW. Atau, Arief mungkin lupa kalau dia pernah mengabdi untuk UKSW. Maklum, ia sudah pikunan.

DKV 2013 Dobrak Usda Monoton

Lewat Pasar B’ Art, DKV 2013 FTI UKSW membuka peluang usaha dana lebih kreatif. Karena melihat pembawaan usda di UKSW cenderung monoton—berjualan makanan, mengamen, dan jual baju bekas di pasar pagi—yang mana mengharuskan penjual menjemput pembeli secara langsung, DKV 2013 membuat konsumen yang mendatangi mereka.

Alexander Herdian Prasetya, Ketua Panitia Pasar B’Art, berpendapat bahwa usda di UKSW ini monoton dan makan waktu, sehingga menurutnya jadwal usda bertubrukan dengan jam kuliah. “Karena kita melihat usaha dana dengan cara berputar jualan makanan dan mengamen ndak sempet,” terang laki-laki yang akrab disapa Kokoh.

Bermodal kemampuan mendesain komunikasi visual, mereka mengemas usda ini dengan konsep pasar malam. Uniknya, sepanjang 17-20 Desember 2015, Pasar B’Art justru tidak digelar malam hari. Alasannya sederhana, peluang mendapat pemasukan lebih tinggi pada kisaran pukul 07.00-17.00.

Ada bermacam stan laiknya di pasar malam. Mulai dari penjualan makanan, pakaian, hingga jasa membuang penat seperti permainan Rubber Gun, Dart, dan sketsa wajah. Rencananya, panitia Pasar B’Art akan mengalokasikan pemasukannya untuk modal pameran DKV 2013 mendatang.

Ini juga kali pertama bagi DKV 2013 menggelar acara di SC UKSW. Makanya, frasa seperti “DKV 2013 Berulah” mencuat beberapa hari sebelum pasar dibuka. “Karena kami ndak pernah nongkrong di sana (SC—red), ndak pernah bikin apa. Tapi sekalinya bikin acara di SC, langsung besar seperti Pasar B’Art,” ujar Kokoh mantap.

Kokoh berharap agar Pasar B’Art dapat menjadi inspirasi usda lainnya di UKSW. “Ya semoga jadi inspirasi,” harap Kokoh.