Ketika Mahasiswa Fiskom Mengeluh di Belakang

“Petisi, audiensi (dengar pendapat –red), dan pemasangan spanduk kita jadikan dalam satu hari,” usul Bima Satria Putra, mahasiswa Jurnalistik 2013, sekaligus Koordinator Kelompok Mawar. Peserta konsolidasi yang hadir malam itu mengiyakan Bima.

Pada bangku besi di lantai dua gedung J, kanfak Teologi, 11 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom) merencanakan gugatan pada fakultasnya. “Kita perlu bagi-bagi tugas, biar rapi,” ujar Bima.

Kelompok Mawar yang terdiri dari beberapa KBM seperti Cofila, Comic, Lentera dan beberapa mahasiswa dari himpunan mahasiswa (hima) tiga prodi di bawah payung Fiskom, menggugat beberapa kebijakan fakultas. Mulai persewaan kamera, penyediaan ruang sekretariat bagi beberapa organisasi mahasiswa Fiskom, hingga penjaminan keterlibatan mahasiswa dalam penentuan keputusan fakultas.

Tiga gugatan ini mereka godok bareng pada Selasa malam, 23 Maret 2016. “Lalu apa solusi yang kita tawarkan ke fakultas? Pertama, kamera,” ajak Bima merembug. (Baca juga: Mahasiswa Fiskom Tuntut Hentikan Komersialisasi Fasilitas)

Maklum, per Desember 2015 Fiskom sudah mengetok palu terhadap ketentuan sewa ini. Atas pertimbangan ngawurnya penggunaan kamera oleh mahasiswa, maka fasilitas itu jadi ladang persewaan. “Agar mereka dapat menghargai dan menjaga alat tersebut,” ujar Natalia Sukmi, Kepala Laboratorium Fiskom saat itu, pada berita Lentera: Silang Pendapat Fasilitas Berbayar.

Persewaan tersebut tidak berlaku untuk kepentingan perkuliahan. Namun tetap yang kena imbasnya adalah mereka yang hendak meminjamnya, tapi untuk kepentingan non-kuliah.

Selain itu, lewat persewaan tersebut, Fiskom hendak membuat unit usaha. Angan-angan itu muncul setelah Fiskom studi banding ke Fakultas Pertanian dan Bisnis, yang rupanya juga menerapkan sewa-menyewa. “Asumsinya, setiap KBM telah diberi uang produksi (aliran dana pengembangan lembaga kemahasiswaan dari SMF –red). Lagipula, keputusan ini adalah hasil Rapat Dinas Fiskom,” jelas Natalia.

Sejak saat itu, mahasiswa Fiskom kudu merogoh kocek tatkala hendak pinjam salah satu fasilitas fakultasnya.

Berangkat dari sana, Kelompok Mawar menolak rental fasilitas fakultas. “Gimana kalau, baik mahasiswa atau lembaga mahasiswa di Fiskom bisa pinjam, asal ada batasan waktu peminjaman,” ucap Bryan Perdana, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom).

Ibarat billing di warnet, si peminjam punya batasan waktu meminjam sedari pukul 08.00-16.00. Bila lewat masanya, baru denda. Tapi bila rusak, ya tidak denda, karena mestinya masuk tanggungan pendidikan, menurut Bryan. Lantas bagaimana dengan mahasiswa yang butuh kameranya di atas pukul 16? “Pakek surat izin yang ditandatangani mbak Wilsa (Kepala Laboratorium yang baru –red),” imbuh Bryan.

Semua setuju.

Lantas, bagaimana soal penyediaan ruangan bagi KBM dan hima? Santernya kabar Fakultas Teknologi dan Informasi (FTI) pindah markas ke Blotongan, sampai ke telinga Bima. Lalu ia membawa isu ini ke rapat redaksi Lentera.

Hasil liputan Lentera menerangkan, kekosongan gedung FTI akan segera diisi oleh Fakultas Teologi – yang notabene kantornya sekarang ada di gedung J lantai 2. Kalau lantai 2 kosong, siapa lagi yang menempati, kalau bukan Fiskom? “Aku pikir ini kesempatan pas bagi KBM dan hima untuk minta ruangan,” ujar Bima menyakinkan rekan lainnya.

Ganti foto bersama di media sosial. | Diambil dari akun Instagram Lentera, karya David Adhyaprawira
Ganti foto bersama di media sosial. | Diambil dari akun Instagram Lentera, karya David Adhyaprawira

Kelompok Mawar hendak meminta tiga ruangan. Dua ruangan buat menaungi beberapa KBM sekaligus. Satunya lagi ruang rapat umum, yang bisa dipakai sejak pagi hingga malam. Pengelolaannya bisa jadi bahan pembicaraan selanjutnya.

“Biar kepanitaan nggak susah cari ruangan lagi kalau mau rapat,” ujar salah satu orang mendukung.

Menurut Kelompok Mawar, mahasiswa jarang tahu thethek bengek mengapa satu kebijakan fakultas bisa muncul. Tahu-tahu, ada saja. Contohnya, soal ketentuan sewa kamera fakultas. “Berarti sosialisasinya fakultas kepada mahasiswa harus ditambah lagi,” saran Bima.

Penggalakan sosialisasi dari fakultas kepada mahasiswa, menurut Bima, penting agar kebijakannya teratur. Syukur-syukur tidak ngawur, karena mahasiswa tahu dan mengikuti jalannya rumusan kebijakan fakultas.

Harum dan Berduri

Bima menjelaskan mengapa dirinya memilih nama Mawar. “Mawar itu indah, simbol damai. Damai tapi tetap runcing (waspada akan kesewenang-wenangan –red),” ungkap mahasiswa gondrong ini.

Kelompok Mawar yang bergerak mulai 18 Maret 2016 ini tengah menggalang partisipasi massa Fiskom untuk tanda tangan petisi, yang nantinya sampai di meja Daru Purnomo, Dekan Fiskom. Petisi itu adalah salah satu bukti advokasi dari Kelompok Mawar. “Karena mahasiswa yang tahu duduk permasalahannya cuma bisa mengeluh di belakang, dan LK (Lembaga Kemahasiswaan Fiskom –red) tidak dapat diandalkan,” jelas Bima.

Keluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Mawar tersebut, tersiar hingga telinga orang-orang Komisi D BPM Fiskom. Berhubung Kom D dan Kelompok Mawar punya satu kemiripan: advokasi, Kom D hendak melobi Daru agar segera memberi keputusan atas tuntutan Kelompok Mawar. “Agar pada saat audiensi (antara Kelompok Mawar dengan dekan –red), dekan sudah bisa mengumumkan keputusannya atas masalah ini,” tulis Yulian Dwi, Ketua Komisi D BPM Fiskom, dalam wawancara lewat pesan cepat.

Setelah Minta Maaf, UKSW Mau Apa?

Sejak awal mendengar kabar kalau UKSW meminta maaf kepada Arief Budiman, dosen yang dipecat era kemelut UKSW 1993-1995, saya agak lega dan berbangga. Namun, kelegaan dan kebanggaan itu ternyata tidak lebih besar ketimbang rasa khawatir saya: ternyata UKSW (dan YPTKSW) masih berkutat pada urusan bungkusan, ketimbang substansial.

Tentang maaf UKSW kepada Arief Budiman, ini cuma urusan simbolik saja. Bahwa lewat ungkapan permintaan maaf kepada Arief, UKSW bersama YPTKSW juga memberikan piagam penghargaan atas pengabdian Arief Budiman selama berkerja di Satya Wacana. Sudah minta maaf, memberi penghargaan, kurang apa coba?

Satu pertanyaan yang patut ditanyakan adalah, setelah minta maaf (dan memberi piagam penghargaan), terus mau apa? Bukankah minta maaf saja tidak cukup? Tapi yang menjadi catatan penting, permintaan maaf itu juga kudu diapresiasi, meski maaf ini kurang bergigi.

Tidak kalah penting, kita wajib menelaah sekali lagi, bahwa urusan meminta maaf itu berbentuk simbolik, terlepas dari keseriusannya atau tidak. Dan jangan dipikir kalau dengan permintaan maaf, pemberian piagam, dan tukar-menukar hadiah di Melbourne, Australia maka urusan soal kemelut UKSW sudah selesai. Tapi kalau memang dianggap tindakan heroik dari YPTKSW (beserta UKSW juga) kemarin ialah simbol “penyelesaian”, ya silakan.

Tapi ada satu (atau mungkin beberapa) sudut pandang yang tak bisa saya usir.

Alkisah, selama 1993-1995 ialah puncak kemelut di tubuh UKSW. Pada masa periode itu, UKSW pecah jadi dua kubu: Kelompok Pro Demokrasi (KPD) dan Pro YPTKSW. KPD getol menginginkan pemilihan ulang rektor dan pembubaran pengurus YPTKSW, sedangkan Pro Yayasan mati-matian mempertahankan rektor yang sudah “terpilih” kala itu: John Ihalauw yang “menang” atas Liek Wilardjo.

Panggung demonstrasi jadi pemandangan yang biasa pada rentang waktu 1993-1995. | Dokumentasi Ariel Heryanto
Panggung demonstrasi jadi pemandangan yang biasa pada rentang waktu 1993-1995. | Dokumentasi Ariel Heryanto

Selama tiga tahun tersebut, konflik meledak dalam berbagai bentuk dan lini. Dari kisah Ariel Heryanto, alumni UKSW yang waktu itu juga terlibat, saya jadi tahu kalau pihak pimpinan di UKSW menilai “aktor intelektual” dari kemelut tersebut dipicu oleh kritikan Arief Budiman (yang menggugah khalayak kampus untuk menggugat pimpinan kampus). Maka logika dugaannya, kalau “dalang” tersebut diperingatkan dan dipecat, maka kerusuhan akan selesai.

Arief Budiman dipecat. Alih-alih situasi sosial-politik kampus menjadi kondusif, malah hingar-bingarnya kian nyaring. Gelombang gugatan warga kampus UKSW terhadap pimpinan malah membesar. Ariel pada dinding Facebook-nya menuliskan kalau ada yang bertanya, “mengapa kalian membela Arief?” Namun pertanyaan ini bisa langsung dijawab bahwa mereka tidak membela kakak Soe Hok Gie ini. Yang mereka bela adalah semangat mendasar UKSW yang coba dipelintir pejabat kampus saat itu.

Tapi KPD sudah kalah sejak 20 tahun silam. Sejak saat itu demokrasi semu, maaf ralat, maksud saya demokrasi (semu!) dijunjung tinggi di Satya Wacana. Lalu pimpinan UKSW dan YPTKSW mengirim perwakilannya untuk mendatangi kediaman Arief Budiman.

30 November 2015, Samuel Budi Prasetya, Ketua Pembina YPTKSW, pada upacara dies natalis UKSW ke-59 melakukan panggilan video dengan sekretarisnya yang diutus ke Melbourne. Seluruh peserta yang hadir dalam rapat terbuka senat universitas ini menonton sekaligus mendengar langsung laporan si utusan. Ia melapor bahwa tugas menemui Arief Budiman sudah tuntas. Pukul 11.00 ia bertemu dengan Arief Budiman, Leila, dkk. Ada dua agenda pertemuan: penyampaian tali asih dan penyerahan tanda penghargaan. “Pak Arief sangat senang dengan penghargaan itu. Dan beliau menerima dengan sukacita,” katanya.

Ia mengimbuhi kalau John Titaley mendapat hadiah natal dari Arief. Kartu natal yang ditandatangani Leila dan Arief sendiri, serta coklat. Telpon video ditutup. Setelahnya, hadirin disuguhi foto-foto manis antara si utusan dengan Arief Budiman.

Apakah permasalahan selesai?

Pada titik ini, kita semua juga mestinya tahu kalau meminta maaf kepada Arief bukan berarti meminta maaf kepada KPD atau semua warga kampus yang kontra dengan yayasan masa itu. Ini wanti-wanti. Arief Budiman hanyalah satu bagian kecil dari Satya Wacana.

Meminjam kata Satria Anandita bahwa “bungkus dapat tanggal, tetapi isi tetap tinggal”, saya lebih suka merontokkan (bungkusan) foto-foto manis tersebut dengan pertanyaan, setelah ini UKSW mau buat apa? Sama seperti soal 1965, negara dikejar meminta maaf terhadap korban atau keluarga korban. Tapi percuma kalau minta maaf saja, kalau tidak disertai upaya penyingkapan kabut berdarah masa itu dan proses rekonsiliasi dari pihak-pihak yang berkonflik. Cita-cita jangka panjang ya penghapusan TAP MPRS yang melarang ideologi komunis.

UKSW minta maaf kepada Arief
Laporan foto dari Melbourne pada upacara dies natalis UKSW ke-59.

Demikian juga dengan UKSW, percuma minta maaf (serta memberikan hak-hak berupa gaji pokok yang belum terbayarkan) ke Arief dan 24 mantan pengajar UKSW yang notabene korban kesewenang-wenangan pejabat kampus saat itu. Harus ada upaya pengembalian nilai-nilai yang mendasar soal UKSW. Percuma minta maaf, kalau UKSW hilang peranannya sebagai pendamping masyarakat Salatiga. Ke mana peran advokasi UKSW saat pedagang Pasar Rejosari berkonflik dengan pemkot dan investor? Ke mana UKSW saat sebagian kalangan masyarakat menolak didirikannya pusat perbelajaan, apalagi di atas lahan benda cagar budaya Hotel Blommestein? Bukannya (dulu) UKSW terkenal jadi “saringan” kebijakan pemerintah?

Percuma juga minta maaf kepada tokoh demokrasi di UKSW masa itu, kalau Satya Wacana tidak mengindahkan pers mahasiswa sebagai sarana diskursif sivitas akademika, malah dianggap mengganggu “stabilitas”. Percuma SA menulis ini dan itu, menggugat ini dan itu, kalau pejabat kampus bungkam dan tutup pintu. Bukankah perubahan harus dimulai dari luar dan dalam? Percuma UKSW minta maaf soal kisah lampau, kalau majalah “Salatiga Kota Merah” dari Lentera diberedel, tapi kebebasan mimbar akademik tidak dijunjung, dan malah manut sama aparat keamanan negara!

Sumber: Dinding Facebook Ariel Heryanto
Sumber: Dinding Facebook Ariel Heryanto

Percuma UKSW minta maaf soal kemelut ’94, kalau pengajaran di kelas-kelas masih membiasakan mahasiswa untuk fokus pada orientasi nilai dan poin keaktifan di atas kertas, ketimbang pencapaian kompetensi itu sendiri. Percuma minta maaf kalau UKSW tidak pernah secara terbuka dan mendetil memberitahukan pada sivitasnya bahwa pada masa lampau ada konflik internal. Agar semua tahu dan dapat melek sejarah. Ah, percuma juga minta maaf kalau dalam Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa ditekankan bahwa cara demonstrasi dengan turun ke jalan adalah cara-cara yang tidak Satya Wacana. Lantas cara yang Satya Wacana yang seperti apa, tuan?

Lagi-lagi, permintaan maaf ke Arief Budiman kemarin cuma soal simbolik. Satu yang perlu diingat, manusia punya kecenderungan mempercayai apa yang dilihat mata kepalanya sendiri. Kalau yang dilihat adalah Arief tersenyum dengan si utusan, maka bolehlah dikata mereka “akrab” dan “baik-baik” saja. Sayang, hadirin hanya disuguhi romantisme layar persegi empat saja.

Bisa jadi, Arief Budiman tampak tersenyum pada foto karena ia lupa kalau 20 tahun yang lalu ada kemelut internal di UKSW. Atau, Arief mungkin lupa kalau dia pernah mengabdi untuk UKSW. Maklum, ia sudah pikunan.

DKV 2013 Dobrak Usda Monoton

Lewat Pasar B’ Art, DKV 2013 FTI UKSW membuka peluang usaha dana lebih kreatif. Karena melihat pembawaan usda di UKSW cenderung monoton—berjualan makanan, mengamen, dan jual baju bekas di pasar pagi—yang mana mengharuskan penjual menjemput pembeli secara langsung, DKV 2013 membuat konsumen yang mendatangi mereka.

Alexander Herdian Prasetya, Ketua Panitia Pasar B’Art, berpendapat bahwa usda di UKSW ini monoton dan makan waktu, sehingga menurutnya jadwal usda bertubrukan dengan jam kuliah. “Karena kita melihat usaha dana dengan cara berputar jualan makanan dan mengamen ndak sempet,” terang laki-laki yang akrab disapa Kokoh.

Bermodal kemampuan mendesain komunikasi visual, mereka mengemas usda ini dengan konsep pasar malam. Uniknya, sepanjang 17-20 Desember 2015, Pasar B’Art justru tidak digelar malam hari. Alasannya sederhana, peluang mendapat pemasukan lebih tinggi pada kisaran pukul 07.00-17.00.

Ada bermacam stan laiknya di pasar malam. Mulai dari penjualan makanan, pakaian, hingga jasa membuang penat seperti permainan Rubber Gun, Dart, dan sketsa wajah. Rencananya, panitia Pasar B’Art akan mengalokasikan pemasukannya untuk modal pameran DKV 2013 mendatang.

Ini juga kali pertama bagi DKV 2013 menggelar acara di SC UKSW. Makanya, frasa seperti “DKV 2013 Berulah” mencuat beberapa hari sebelum pasar dibuka. “Karena kami ndak pernah nongkrong di sana (SC—red), ndak pernah bikin apa. Tapi sekalinya bikin acara di SC, langsung besar seperti Pasar B’Art,” ujar Kokoh mantap.

Kokoh berharap agar Pasar B’Art dapat menjadi inspirasi usda lainnya di UKSW. “Ya semoga jadi inspirasi,” harap Kokoh.

John Titaley: I’m Not Going To Tell You

Untuk menggali lebih dalam terkait jejak Forkompinda, SA melakukan penjajagan awal dengan mewawancarai narasumber terdekat bila ditarik garis dari kantor SA: John Titaley, Rektor UKSW.

Surat pengantar liputan sudah sampai di tangan Mia, Sekretaris Rektor, pada Senin siang, 26 Oktober 2015. Namun Mia mengatakan bahwa rektor sedang ada rapat dan jadwalnya hingga sore padat. “Saya hubungi lagi nanti,” ucap Mia. Sepakat.

Selang satu jam, Mia menginformasikan kalau rektor menyarankan agar SA justru langsung wawancara Daru Purnomo, Dekan Fiskom UKSW. Tapi pesan dari Mia tersebut segera dibalas SA dengan alasan bahwa sudah berulangkali mewawancara Daru, dan pada liputan kali ini hendak mendapatkan informasi langsung dari sang UKSW-1. Lalu Mia mengiyakan akan menyampaikan pesan tersebut ke John.

John memimpin upacara saat OMB. Sumber: Portal Lentera
John memimpin upacara saat OMB.
Sumber: Portal Lentera

Sore jelang pukul 17.00, panggilan telepon datang dari sang rektor langsung. Ia masih bertanya mengapa tidak wawancara langsung ke Daru? Alasan yang sama disampaikan lagi oleh SA. Dalam percakapan telepon itu akhirnya John mengiyakan wawancara sekarang.

Meluncur.

Sesampainya di lantai dua Gedung Administrasi Pusat—tempat di mana para pejabat rektorat bertahta—SA langsung menyatakan maksud wawancara sambil menyodorkan majalah Tempo yang salah satu pemberitaannya memuat soal Lentera. Setelah membaca “Marah Disebut Kota Merah” sejenak, John menjadwal ulang wawancara pada Kamis, 29 Oktober. Alasannya, tunggu setelah rapat rektorat. Sepakat.

Namun janji wawancara yang seyogyanya berlangsung pada 29 Oktober, tidak ditepati. Mia mengabari SA kalau John tidak sempat dan akan diganti 30 sore. Sepakat. (Baca selengkanya: Jejak Teddy Sulistio Pada Pemberedelan Lentera)

***

Bila pada pemberitaan majalah Tempo “Marah Disebut Kota Merah”, dituliskan bahwa John meminta maaf, ternyata lebih dari pada itu. Selain minta maaf, John melapor bahwa pihaknya minta waktu untuk penarikan “Salatiga Kota Merah”. John juga mengatakan kalau penarikan majalah tersebut bukan keputusan sepihak, namun hasil antara dirinya dengan awak Lentera yang diwakili beberapa pentolannya.

John di podium saat acara wisuda Universitas Kristen Satya Wacana. Sumber: Profil Indonesia
John di podium saat acara wisuda Universitas Kristen Satya Wacana.
Sumber: Profil Indonesia

“Mengapa minta maaf di depan Forkompinda, pak?”

“Karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau barang itu (majalah—red) ada.”

“Memangnya kalau itu ada dan beredar di Salatiga kenapa, pak?”

“Saya ‘kan tidak tahu bahwa barang itu ada dan saya kecolongan.”

“Lalu meminta maaf karena?”

Jawaban John masih sama: karena menurutnya barang ini beredar menggunakan nama Satya Wacana, maka ia semestinya juga tahu.

“Meskipun tahu, tapi kalau majalah itu sebenarnya tidak masalah beredar di Salatiga, berarti sebenarnya juga nggak masalah kan pak?”

Jawaban yang sama terucap lagi.

“Nah, memangnya kalau majalah itu tersebar di luar kampus kenapa? Apakah ada konten-konten yang memang…”

It’s not about content. Ya saya tidak tahu ada barang itu,” ujar John.

Jika ditanya apa sudah baca majalah Lentera, John menjawab baru membaca satu bagian saja. Mengapa? Karena John tidak punya cetakan pun pdf-nya, kendati pdf-nya kini dapat diunduh bebas di dunia maya.

Peredaran cetakan majalah Lentera mulai berkurang sejak penghentiannya pada 16 Oktober 2015. John membenarkan pemberedelan ini atas ‘perlindungan’ untuk awak Lentera. “Ada kemungkinan yang dapat terjadi pada mereka,” kata orang nomor satu di UKSW ini.

“Pada mereka atau pada UKSW?”

“Semua.”

Bila ditelisik kembali, majalah Lentera yang dijual di luar kampus, semata-mata hanya tersedia di Kafe Godhong Pring. Maka setelah pertemuan antara John dengan awak Lentera, beberapa pengurus Lentera menghubungi pihak Godhong Pring agar menyimpankan majalahnya karena akan diambil esoknya. Namun, sebelum  majalah diambil awak Lentera sendiri, majalah tersebut sudah berpindahtangan ke Polres Salatiga.

“Soal penarikan majalah yang ada di Godhong Pring?”

“Tidak tahu,” kata John.

“Tapi, Pak John mengikuti perkembangan isu itu?”

Ndak. Saya ‘kan pergi ke Belanda waktu itu (sehari setelah bertemu dengan awak Lentera—red).”

“Agendanya apa?”

“Tanda tangan-eee-apa itu-kerja sama pascasarjana Fakultas Teologi,” ujar John.

Masih menyoal penarikan majalah Lentera, John mengaku ini merupakan tanggapannya atas laporan dari aparat keamanan yang mendatangi kediamannya pada 16 Oktober.

“Polisi atau?”

“Ya keamanan.”

“Kodim, Pak?”

John menggeleng-gelengkan kepala. “Sudah?”

Ketika disinggung apa yang dilakukan oleh aparat keamanan yang dimaksud saat singgah di kediamannya, John langsung mengulangi pertanyaan dari aparat tersebut. “Bapak tahu ada ini?” ujar John menirukan. Pada waktu itu John menjawab tidak tahu dan memohon waktu untuk menggali asal usul “Salatiga Kota Merah”.

Jadi, bila dirunut kronologisnya seperti ini: setelah bertemu dengan aparat keamanan, John bersama Daru bertemu dengan awak Lentera. Baru malamnya melakukan pertemuan dengan Forkompinda.

John mengiyakan kalau pertemuan dengan Forkompinda itu karena Pemkot Salatiga mendapat keluhan dari beberapa elemen masyarakat di Salatiga. Dan John memberikan keterangan bahwa pertemuan dengan Forkompinda itu karena dirinya diundang langsung oleh Yudho Hermanto, Kapolres Salatiga. “Ya karena ditelpon oleh Kapolres, ya saya akhirnya ketemu,” tandas John.

Terkait detilnya pertemuan dengan Forkompinda, John enggan berkomentar. “No no no, I’m not going to telling you,” ujar rektor berumur 65 tahun ini.